PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali Prof Tjok. Oka Sukawati memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi kondisi perekonomian global. Salah satunya yakni melakukan monitoring dan menganalisis situasi ekonomi global, dengan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi global dan mengumpulkan informasi terkait perubahan trend, kondisi pasar, dan kebijakan ekonomi global. Hal ini disampaikan Wagub Bali dalam sambutannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (26/6).
Ditambahkan Wagub Cok Ace, langkah berikutnya dalam menghadapi kondisi perekonomian global yakni mendorong diversifikasi sektor ekonomi yang berpotensi tumbuh dan berkembang dalam kondisi perekonomian global yang sulit, menyediakan fasilitas dan regulasi yang mendukung investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di daerah. Selanjutnya mengarahkan perhatian dan sumber daya ke sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi untuk bertahan atau tumbuh dalam situasi perekonomian global yang sulit melalui program-program pembangunan ekonomi lokal, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lalu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal baik alam maupun manusia, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan lokal, serta mempromosikan produk-produk lokal di pasar domestik maupun internasional, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Selebihnya, dijelaskan juga strategi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti salah satunya yakni melaksanakan pembangunan infrastruktur baik dari pembiayaan APBD maupun APBN (pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja, Pembangunan Pelabuhan segitiga emas, waduk dan sebagainya) untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi sektor pertanian, perdagangan serta investasi.
Dalam rangka mendorong investasi dilakukan melalui kebijakan yang mendukung investasi, termasuk insentif fiskal dan perizinan yang mudah serta melakukan promosi aktif untuk menarik investor.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program bantuan modal, pelatihan, akses ke pasar, dan fasilitas teknis lainnya. Pengembangan Sektor Unggulan, pengembangan pariwisata yang berkualitas dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB II dan Selanjutnya yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 31 Agustus 2023.
Dengan begitu, dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada akselerasi belanja daerah yang lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komite IV DPD RI membidangi APBN, pajak dan pungutan lain, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, koperasi, UMKM, statistik, BUMN, investasi, dan penanaman modal.
Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI selaku tuan rumah, Made Mangku Pastika mengatakan diperlukan pengelolaan uang yang baik dan tepat untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang seimbang. Sebagai bagian terpenting dalam pengelolaan anggaran, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang harus menjadi prioritas, “dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada akselerasi belanja daerah yang lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, ungkap Made Mangku Pastika.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya mulai dari melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorda) se-Provinsi Bali Tahun 2023 pada April 2023 yang bertujuan untuk mengakselerasi penyaluran TKD, dan juga memberikan penghargaan kepada pemda yang berkinerja baik. Melaporkan progress TKD kepada setiap pemda melalui Flash Report yang disusun setiap bulan, sebagai bahan evaluasi pemda atas capaian setiap bulannya dan menentukan strategi kedepannya. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN dan Kanwil DJPb agar dapat memitigasi risiko dana yang tidak tersalurkan, seperti mengadakan FGD secara rutin dengan pemda, serta melakukan monitoring aplikasi OM SPAN setiap hari untuk mengetahui pengajuan persyaratan dokumen penyaluran dari pemda yang sudah lengkap terkait penyaluran TKD yang disampaikan kepada KPPN.
