TABANAN, PANTAUBALI.COM – Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan setiap program yang telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar direalisasikan. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari proses perencanaan dan penetapan, tetapi harus dibuktikan melalui pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Arnawa saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah unit penghasil dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11/2026).
Arnawa menilai, kesesuaian antara hasil pembahasan anggaran dengan pelaksanaan program di lapangan menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian bersama. Jangan sampai program yang telah direncanakan dan disepakati bersama legislatif justru tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika memasuki tahap pelaksanaan.
Karena itu, ia meminta koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan anggaran.
Menurut Arnawa, setiap perubahan kondisi maupun kendala di lapangan perlu dikomunikasikan secara terbuka antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, persoalan yang berpotensi menghambat program pembangunan dapat segera dicarikan solusi melalui koordinasi bersama, termasuk dengan kepala daerah.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan komponen pendapatan dan belanja daerah dilakukan berdasarkan perhitungan yang realistis, cermat, serta mempertimbangkan kondisi faktual. Program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat, juga perlu mendapat perhatian sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pembahasan APBD jangan sampai berhenti setelah anggaran ditetapkan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh program yang sudah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” menjadi penekanan dalam arahannya.
Di sisi lain, berdasarkan pemaparan Ketua TAPD Tabanan I Gede Susila, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan pada 2027 direncanakan mencapai Rp951,10 miliar lebih. Target tersebut meningkat sekitar Rp23,93 miliar atau 2,58 persen dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp927,16 miliar lebih.
Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Induk 2027 direncanakan sebesar Rp2,13 triliun lebih. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp124,37 miliar atau 5,51 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.
Dengan kondisi tersebut, ketepatan perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran dinilai semakin penting. Peningkatan target PAD harus diimbangi dengan strategi optimalisasi sumber pendapatan, sedangkan belanja daerah perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wajib dan mengikat serta mendukung program strategis pembangunan.
Arnawa berharap kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah tidak hanya terbangun saat pembahasan dan persetujuan APBD, tetapi juga berlanjut dalam pengawasan pelaksanaannya. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar penggunaan keuangan daerah tetap sesuai kesepakatan.
DPRD Tabanan pun menegaskan pentingnya memastikan APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran daerah tidak sekadar tercatat dalam dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (kjs/dt)

































