Ribuan Driver Pariwisata Bali Gelar Aksi, Desak Regulasi Transportasi yang Adil

Ribuan anggota Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali gelar aksi damai di kantor DPRD Bali, Selasa (25/2).
Ribuan anggota Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali gelar aksi damai di kantor DPRD Bali, Selasa (25/2).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Ribuan driver pariwisata di Bali kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Bali pada Selasa (25/2/2025). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada Januari lalu, di mana mereka menuntut perhatian lebih terhadap regulasi transportasi yang dianggap merugikan pekerja sektor pariwisata.

Sejak pukul 09.00 Wita, massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mulai berkumpul di lokasi. Mereka membawa spanduk dan poster berisi seruan untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor transportasi pariwisata.

Enam Tuntutan Driver Pariwisata
Dalam aksi kali ini, para driver menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:

  1. Pembatasan kuota mobil taksi online di Bali.
  2. Penataan ulang regulasi angkutan sewa khusus, termasuk rental mobil dan motor.
  3. Penetapan standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus.
  4. Rekrutmen driver pariwisata hanya untuk pemilik KTP Bali.
  5. Kewajiban kendaraan pariwisata menggunakan plat nomor Bali (DK) dan identitas yang jelas.
  6. Standarisasi pengemudi dari luar Bali agar memiliki pemahaman budaya lokal.
Baca Juga:  Sekda Bali Serahkan Sembako untuk 50 PNS yang Memasuki Masa Pensiun 

Di wantilan kantor DPRD Bali, perwakilan driver diterima langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, serta Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bali, I Wayan Samsi Gunarta. Sebelum menyampaikan aspirasi mereka, forum ini sempat menampilkan hiburan bondres.

Para pengemudi berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Mereka menegaskan bahwa kebijakan transportasi yang tidak adil dapat berdampak besar pada kesejahteraan pekerja pariwisata serta keberlangsungan sektor ini di Bali. (*)