TABANAN – Pantaubali.com -Meski Pemkab tabanan telah menyetujui anggran sebesar Rp 25 Milyar untuk pelaksnaan Pilkada September 2020 mendatang, ternyata KPU Tabanan masih kekurangan anggaran. KPU masih membutuhkan anggaran minimal Rp 5 Milyar untuk tambahan honor panitia ad hoc pelaksana Pilkada. Namun dewan masih menunggu hasil verifikasi APBD di gubernur. Hal tersebut disampaikan dalam rapat antara KPU, tim anggaran eksekutif dan Komisi I DPRD Tabanan yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Senin (18/11/2019).

Made Dirga mengakui adanya tembusan surat dari KPU tentang adanya permintaan tambahan anggaran untuk tambahan honor panitia ad hoc baik PK, PPS dan KPPS setelah pihaknya menetapkan APBD 2020 11 November lalu. Apalagi anggaran yang diperlukan mencapai Rp 5 Milyar “Ini sangat penting, namun agak terlambat karena kami sudah menetapkan APBD 2020,” ungkap Dirga.

Meski demikian, Dirga mengakui adanya usulan tamabhan anggaran dari KPU merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Keuangan yang menaikan honor panitia ad hoc memang harus dipenuhi daerah. Apalagi memang kerja PPK, PPS dan KPPS semakin berat sehingga sangat wajar dengan adanya peningkatan honor. “Nanti kami bahas itu setelah rekomendasi gubernur terkiat APBD 2020 turun. Itu (anggran tambahan) mau tidak mau memang harus dipenuhi karena terkait pilkada,” tandasnya.

Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan yang hadir dalam rapat ini menyampaikan, terkait penambahan ini sudah dilakukan pembahasan antara Ketua KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian, untuk panitia ad hoc sesuai dengan keputusan dari menteri keuangan yang menaikkan honor panitia ad hoc. Pihaknya berterima kasih kepada Pemkab Tabanan yang telah memberi lampu hijau terkait penambahan anggaran untuk honor panitia ad hoc. “KPU sudah merasionalisasi anggaran untuk penghematan,” katanya.

Ketua KPU Tabanan, I Gede Putu Weda Subawa menyampaikan, pihaknya memang sudah melakukan rasionalisasi anggaran sejak pengajuan awal. Sebelumnya diajukan Rp 46 Milyar menjadi Rp 25 Milyiar. Ada beberapa hal yang dipangkas, seperti anggaran kampanye dan perhitungan calon maksimal tiga pasang.

Terkait rencana kenaikan honor panitia ad hoc, kata Weda, sebenarnya sudah disampaikan ke Pemkab Tabanan pada 4 November lalu atau sebelum penetapan APBD Tabanan 2020. Beruntung DPRD Tabanan merespon cepat terkait usulan tersebut dan mengundang kami melalukan pembahasan dengan eksekutif. Karena sifatnya sangat urgen, pihaknya juga mengajak Ketua KPU Bali untuk mendampingi.

“Kami bersyukur sudah direspon anggota dewan dan mengundang kami ke sini serta komitmen mengawal penambahan anggaran ini. Semoga segera dapat direalisasikan penambahan tersebut oleh eksekutif,” harap Ketua KPU Tabanan.

Asisten I Sekda Tabanan, I Wayan Miarsana menegaskan, hal tersebut tidak menjadi masalah karena anggaran Pilkada sudah tercatat slotnya di APBD. Namun, saat ini kita masih menunggu rekomendasi dari Provinsi terkait hasil fasilitasi dan verifikasi APBD 2020. “Mungkin setelah itu kami akan bahas kembali. Termasuk juga dengan dewan, dengan catatan tak mengubah KUA-PPAS lagi karena slot anggarannya,” tegas Miarsana.

Hal senada disampaikan Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Ni Wayan Mariati. Dia mengatakan, untuk proses penganggaran Pilkada telah disepakati di angka Rp 25 Miliar, termasuk Rp 250 Juta anggaran sosialisasi KPU yang digunakan pada anggaran Perubahan 2019. “Sisa anggaran di tahun 2020 senilai Rp 24.750 Juta. Dan nantinya akan dibayarkan dalam waktu tiga termin,” jelasnya.

Mariati menambahkan, untuk permohonan penambahan dana honor kemungkinan akan dibahas lebih lanjut setelah turunnya rekomendasi dari Gubernur. “Pembahaan dilakukan di internal TAPD maupun bersama Tim Anggaran di DPRD,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, melalui surat nomor S-735/MK.02/2018 tertanggal 7 Oktober 2019, Menteri Keuangan RI menaikkan honorarium badan ad hoc. Kenaikannya pun beragam mulai dari Rp150 ribu sampai Rp 350 ribu, tergantung posisinya.

TABANAN – Pantaubali.com – Wisatawan dari Inggris Mr Matthew Maybanks dan rekan rekanya yang mengunjungi Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot selain mengungkapkan kekagumanya atas keindahan Tanah Lot, juga menyampaikan rasa salutnya kepada Polisi yang bertugas di Tanah Lot.

Hal itu disampaikan Mr Matthew Maybanks kepada Iptu I Nyoman Subagia selaku Kapolsubsektor Tanah Lot, Minggu ( 17 November 2019). Iptu Subagia mengatakan meskipun Mr Matthew Maybanks bersama rekan rekanya ditemani guide, namun tetap mendapatkan ucapan selamat datang dari petugas kepolisian. “Mereka berkesan dengan polisi dan mengatakan amazing and very friendly,” jelas Iptu Subagia.  Mr Matthew juga mengatakan masyarakat Bali sangat ramah dan alamnya yang indah.

Perbincangan antara Kapolsubsektor Tanah Lot dengan wisatawan diakhiri foto bersama berlatar belakang Pura Luhur Tanah Lot

TABANAN – Pantaubali.com – Kasus poembobolan LPD Desa Adat Serampingan, Megati, Selemadeg Timur sehingga uang sebanyak 85 juta dalam brankas raib, menjadi perhatian serius kalangan dewan Tabanan. Anggota Komisi III DPRD Tabanan, I Gusti Ngurah Sanjaya akhirnya angkat bicara mengenai kasus tersebut. Ia menekankan, agar kemanan seluruh LPD ditingkatkan dengan memasang CCTV dan merekrut tenaga keamanan (security).

Menurut Ngurah Sanjaya, selama ini kantor LPD belum memiliki bangunan yang memadai atau memiliki keamanan maksimal untuk penyimpanan uang. Diharap LPD seluruhnya agar tak menaruh uang dalam jumlah banyak di kantor meskipun sudah memiliki brankas. Pasalnya, LPD rentan sekali mengalami kemalingan. Terlebih lagi, kesalahan dari LPD Serampingan yang kebobolan maling tersebut adalah menyimpan uang di brankas yang diletakkan di kantornya.

Padahal cara yang paling efektif dan tak mengambil risiko adalah dengan menentukan jadwal pengambilan uang di perbankan antara petugas dengan nasabah, sehingga ketika didapat dari perbankan langsung diserahkan ke penerima (nasabah). ”Bercermin dari kasus tersebut, kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan keamanan,“ ujar Ngurah Sanjaya, Minggu (17/11/2019).

Dikatakan, untuk pengamanan melekat juga sangat perlu ditambahkan alat CCTV dan juga tenaga keamanan (security). Kemudian terakhir adalah gedung harus memiliki kualitas pengamanan yang baik. Tiga komponen tersebut menjadi satu kesatuan untuk bisa menjamin keamanan LPD.

Namun semua tergantung kebijakan manajemen LPD di masing-masing daerah. ”Ini untuk meminimalisir terjadinya pencurian. Karena pemanfaatan teknologi, tenaga keamanan, serta gedung yang memadai adalah faktor yang sangat penting untuk menjamin keamanan,” jelasnya.

Dia menegaskan, jangan pernah menyimpan uang banyak di kantor LPD, karena selama ini belum mampu menyiapkan kondisi fisik kantor LPD yang memadai atau memiliki sistem keamanan yang tinggi seperti bank. Dia menyarankan, manajemen LPD harus menyimpan uang tersebut di perbankan yang diajak kerjasama.

Ketika akan memberikan uang pinjaman atau tabungan kepada nasabah, alangkah baiknya langsung ada komunikasi antara manajemen dengan nasabah sehingga uang tak sampai menginap di kantor tanpa pengawasan. “Ini untuk meminimalisir risiko terjadinya pencurian dan jangan terulang lagi,” tegasnya.

Disinggung mengenai uang yang disimpan di brankas, Ngurah Sanjaya menyatakan brankas tersebut tak akan menjamin keamanan kalau alat tersebut kualitasnya tak begitu bagus. Sehingga, uang yang ada di dalam brankas tersebut tak sepenuhnya aman. Hal itu terbukti dari kasus yang terjadi beberapa hari lalu di LPD Serampingan. “Lebih bagus ada janji dulu dengan nasabah agar uang tak sampai disimpang di kantor,” sarannya.

Kemudian, kata dia, pihaknya saat ini masih belum berencana untuk melakukan pembahasan terhadap manajemen LPD yang ada. Namun, jika membutuhkan pendampingan, akan siap memfasilitasi. Yang paling penting adalah koordinasi atau komunikasi dengan pihak Eksekutif dan Legislatif, serta aparat keamanan.

Sepeti diwartakan sebelumnya, LPD Desa Adat Serampingan di Banjar Serampingan Kaja, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, dibobol maling dan uang dalam brankas senilai Rp 85 Juta raib, Rabu (13/11). Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mencongkel jendela samping kantor (sebelah timur) dan merusak terali besi kemudian masuk ke dalam selanjutnya menggondol brankas dibawa keluar kantor. Brankas yang rusak dan kosong dibuang di depan pabrik penyosohan beras.

KLUNGKUNG – Pantaubali.com – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menerima pamitan peserta Perkemahan Pramuka Saka Wana Bhakti dan Kalpataru dikediamannya di Banjar Siku, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Sabtu (16/11) Pagi.

Kedatangan salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Klungkung, I Putu Widi Astika Putra yang berasal dari Desa Aan, Banjarangkan ini didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung Anak Agung Kirana serta guru pengajar guna berpamitan kepada Bupati Suwirta untuk mewakili Kabupaten Klungkung mengikuti Perkemahan Pramuka Saka Wana Bhakti dan Kalpartaru yang akan di laksanakan di Cibubur, Jawa Barat pada tanggal 18 – 25 November 2019.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Suwirta mengucapkan selamat kepada I Putu Widi Astika Putra yang terpilih dari Kabupaten Klungkung mewakili Bali bersama peserta dari Kabupaten lainnya. “Ikuti kegiatan ini dengan rasa semangat yang tinggi dan berikan yang terbaik buat Kabupaten Klungkung,” ujar Suwirta.

Lebih lanjut, Bupati Suwirta juga berharap agar setelah mengikuti kegiatan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik di lingkungan sekolah maupun rumahnya. “Setelah mengikuti kegiatan ini kedepannya harus ada tindaklanjut yang pasti dan ikuti rangkaian kegiatan dengan sebaik-baiknya,” harap Bupati Suwirta.

Sementara itu, I Putu Widi Astika Putra menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Suwirta yang sudah memberikan dirinya motivasi dan semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. “Terimakasih Bapak Bupati yang sudah memberikan saya motivasi dan semangat yang luar biasa, saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Klungkung,” ucapnya. (Humasklk/puspa).

KLUNGKUNG – Pantaubali.com – Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan kerja bakti membersihkan serangkaian menyambut HUT Korpri ke-48 tahun 2019. Kerja bakti dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Semarapura Kauh, Jumat (15/11/2019) Pagi.

Dalam kerja bakti tersebut, hadir Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Anak Agung Kirana, Camat Klungkung I Komang Gde Wisnuadi, jajaran pegawai Pemkab Klungkung serta para siswa-siswi.

Wabup Kasta usai mengikuti kerja bakti tersebut menyampaikan dengan dilaksanakan kegiatan bersih-bersih ini seluruh pegawai maupun masyarakat setempat agar selalu bisa menjaga kebersihan lingkungaan dengan sebaik-baiknya. “Langkah ini dilakukan supaya kebersihan lingkungan itu tetap terjaga dengan baik,” ujar Wabup Kasta.

Selain itu, Wabup Kasta berharap kegiatan ini juga untuk mengisi pembangunan menuju Klungkung yang Unggul dan Sejahtera berlandaskan spirit Gema Santi atau Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif. “Mudah-mudahan dengan pelaksanaan kerja bakti ini kita semua selalu bisa menjaga dan mencintai kebersihan lingkungan dengan sebaik-baiknya,” harap Wabup Kasta.

Sementara itu, sebagai puncak peringatan HUT Korpri ke-48 tahun 2019 di Kabupaten Klungkung akan digelar Apel bersama di Lapangan Puputan Klungkung, Jumat (29/11) mendatang. Selain Apel, Pemkab juga akan melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan jalan sehat serta menyambangi anggota Korpri yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.(Humasklk/puspa)

TABANAN – Pantaubali.com – Ribuan masyarakat yang memiliki kelahiran pada Wuku Tumpek Wayang antusias mengikuti Mebayuh Oton dan Sapuh Leger Masal yang digelar Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerjasama dengan Yayasan Siwa Agung Jagadhita Bali. Mebayuh Oton dan Sapu Leger kali ini dilakukan di Pura Luhur Pucak Padang Dawa, Baturiti, Jumat (15/11).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Tabanan terhadap masyarakat, mengingat Mabayuh Oton dan Sapuh Leger yang dilakukan secara pribadi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk menekan biaya pelaksanaan Upacara Yadnya dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta semangat kebersamaan sebagai umat Hindu.

Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Pemerintahan I Nyoman Sumartana, yang pada kesempatan tersebut mewakili Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan bahwa kita semua harus patut berbangga dan berbahagia karena Pemkab melaksanakan Dharma Agama dan Dharma Negaranya.

Dan kegiatan ini dikatakannya akan sangat membantu masyarakat, dimana Mebayuh Oton dan Sapuh Leger Masal sangat meringankan beban masyarakat dalam segi biaya. Sehingga kekhawatiran dari masyarakat yang mempunyai sanak saudara, orang-tua maupun anak yang lahir pada wuku tumpek wayang bisa teratasi dengan kegiatan ini.

Karena Umat Hindu terutama di Bali sangat meyakini, bahwa orang yang lahir pada tumpek wayang atau pas pada rahina tumpek wayang adalah kelahiran yang cemer, melik serta mala secara istilah Bali sering disebut kepingit. Dan kebanyakan orang-tua yang mempunyai anak yang lahir pada wuku tersebut khawatir, was-was hingga ketakutan dengan nasib anaknya.

Dengan mengikuti atau melakukan upacara Yadnya Mabayuh Oton dan Sapuh Leger ini diharapkan mampu membersihkandan menyucikan hal-hal yang cemer, kala, ataupun mala dalam diri seorang akibat tercemar atau kotor secara rohani lewat lakon yang ditampilkan melalui pertunjukan wayang, yakni ‘Wayang Sapuh Leger’.

Untuk, itu Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerjasama dengan Yayasan Siwa Agung Jagadhita Bali menggelar Mebayuh Oton dan Sapu Leger Masal. Kegiatan ini telah beberapa kali dilakukan Pemkab Tabanan, atas inisiasi Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Dan dari pertama kalinya digelar sampai saat ini, kegiatan ini tidak dipungut biaya (gratis). @humastabanan.