TABANAN – Pantaubali.com – Dengan komitmen membangun serta meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarakat Tabanan, Pemerintah Kabupaten Tabanan mendapatkan apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia dan dianugerahi Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2019.

Hal itu terungkap dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019, yang diselenggarakan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia di Grand Ballroom, JS Luwansa Hotel Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940 Indonesia, Rabu, (27/11), yang diterima langsung Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan hasil survei kepatuhan yang dilakukan terhadap Kementrian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Hal ini dikatakannya sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target tingkat Kepatuhan Kementerian 100 persen, lembaga 100 persen, Provinsi 100 persen dan Kabupaten/Kota 60 persen.

Lanjut Adrianus, survei kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.Survei ini telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2015 dan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Mekanisme pengambilan data survei kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019. Sedangkan total produk layanan yang disurvei pada tahun ini sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366,” ucapnya.

Usai acara, Bupati Eka pun mengucapkan puji syukur karena jerih payah seluruh jajaran dilingkungan Pemkab Tabanan dalam melayani warganya mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Dan ini dikatakannya adalah komitmen Pemkab Tabanan untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan tujuan masyarakat Tabanan bisa dilayani dengan baik.

“Puji syukur mudah-mudahan ini bisa dipertahankan karena sekali lagi ini kan output untuk masyarakat. Karena masyarakat bisa dibantu, dimudahkan terus, manfaatnya besar untuk masyarakat, khususnya untuk Tabanan,” ujar Bupati Eka.

Meski sudah meraih Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2019 dan entah bebrapa banyak penghargaan lain yang serupa, Bupati Eka mengaku belum puas dan tidak merasa bangga karena masih banyak hal yang masih perlu dibenahi di Kabupaten Tabanan.

Untuk itu Bupati Eka menyerukan kepada seluruh Jajaran di Lingkungan Pemkab Tabanan agar bekerja dengan lebih maksimal serta melayani masyarakat dengan tulus. Bupati Eka mempunyai target tahun depan Kabupaten yang dia pimpin mampu memperoleh kembali penghargaan serupa dengan nilai yang lebih sempurna.

“Kita dapat nilai 92,21 saat ini. Kita harapkan tahun depan kita dapat nilai seratus. Nanti saya akan turun gunung untuk memastikan semua pelayanan di Dinas berjalan dengan baik. Ini semua untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” imbuh Bupati Eka. @humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Dewan Tabanan mendorong semua OPD penghasil bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi dewan menetapkan PAD sebesar Rp 450, 504 Miliar lebih di APBD 2020. Hal ini membuat jajaran OPD penghasil harus kerja ekstra. Seperti Dinas Perhubungan yang kini ditarget retribusi parkir sebesar Rp 7,2 Milyar meningkat Rp 1,7 Milyar dibandingkan di tahun 2019 ini yang hanya Rp 5,2 Milyar.

Meski target retribusi parkir dinaikkan cukup tinggi, ternyata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Ngurah Darma Putra yakin target itu bisa dicapai melihat potensi parkir khususnya di luar kota Tabanan yang belum tergarap maksimal.

Pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) parkir khususnya di luar Tabanan. Pihaknya mengecek kantong-kantong parkir yang ada. Dari hasil monev turun ke sejumlah kantong parkir khususnya di luar kota Tabanan, masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal. “Potensi inilah yang nantinya akan coba dimaksimalkan,” katanya dikonfirmasi Selasa (26/11/2019).

Upaya mengejar target tersebut, diawali dengan pembinaan juru parkir khususnya dalam kedisplinan dan pengawasan saat bertugas. Juga sosialisasi kepada pengguna parkir atau masyarakat, bahwa retribusi parkir yang mereka bayarkan memang benar masuk ke pendapatan daerah yang nantinya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah Tabanan.

Diakui, kesadaran pengguna parkir, membayar retribusi parkir masih rendah. Selain karena faktor alasan hanya parkir sebentar, juga karena adanya faktor kedekatan dengan petugas parkir. “Kami lihat kesadaran masyarakat dan disiplin petugas memang masih harus ditingkatkan, kalau ingin target retribusi parkir di 2020 tercapai,” sebutnya.

Begitupun terkait terobosan lainnya yang tengah digarap untuk memaksimalkan potensi pendapatan parkir di Kabupaten Tabanan, Dinas Perhubungan saat ini tengah menyiapkan penggunaan alat handheld, atau peralatan fisik menyerupai handphone, akan tetapi fungsinya hanya khusus untuk kebutuhan parkir. “Teknologi ini diharapkan mampu lebih memaksimalkan pelayanan dan penataan perparkiran di tempat tersebut,” ucap mantanm camat Selemadeg Timur ini.

Selain itu juga untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih transparan dan menekan kebocoran pada pendapatan, serta meminimalisir jukir liar. Kalau sebelumnya wajib parkir yang memencet mesin e-parkir yang telah tersedia, nantinya dengan mesin handheld ini petugas parkir yang mendatangi langsung kendaraan dan melakukan scanning nomor plat kendaraan yang parkir.

Mereka akan diberi karcis parkir yang dilengkapi dengan barcode. “Barcode inilah nantinya akan kembali discan petugas ketika mereka keluar dari areal parkir. Jadi jelas tertera lama mereka parkir dan tarif yang dikenakan,” jelasnya.

\Namun penerapan sistem handheld ini, lanjut kata Darma Putra belum diketahui pasti dimana nantinya lokasi parkir yang ditunjuk untuk pilot projectnya. Saat ini untuk mesin handheld sudah tersedia 6 unit dan lokasinya masih akan dikaji. Begitupun kendala yang kemungkinan dialami yakni masih rendahnya penggunaan uang elektronik di masyarakat.

”Jujur saja kami juga belum berani berharap banyak dengan sistem e-money. Namun bisa dipastikan, dengan sistem ini kemungkinan tercecer sangat rendah, sehingga target retribusi parkir nantinya bisa dicapai,” pungkasnya.

TABANAN – Pantaubali.com – Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang komplek, baik di tingkat Nasional maupun regional, segingga penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang tepat, cepat dan berkelanjuta. Hal itu diungkapkan Sekretariat daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tabanan, Senin, (25/11) di ruang rapat lantai III kantor Bupati setempat.

Rakor ini digelar dalam rangka penyelarasan mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) satu pintu, yakni menyelaraskan data jumlah penduduk miskin di Tabanan berdasarkan basis data terpadu (BDT), serta menyamakan persepsi dan pandangan tentang keragaan basis data terpadu (BDT) yang berasal dari berbagai sumber.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Perwakilan Bapelitbang Provinsi Bali, Kepala BPS Tabanan, Perwakilan Bapelitbang Tabanan, Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan, LSM Kunthi Bhakti, dan undangan lainnya.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini dengan mengacu pada dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (DSPKD) Kabupaten Tabanan tahun 2015-2019, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi kemiskinaan di Kabupaten Tabanan.

“Hal ini terlihat dari angka kemiskinan Kabupaten Tabanan yang telah dirilis oleh BPS Tahun 2017. Tingkat persentase kemiskinan Tabanan 4,93 persen, dan data tahun 2018 telah mengalami penurunan menjadi 4,46 persen,” tambah I Gede Susila.

Kendati berhasil menurunkan angka kemiskinan dan jauh dibawah rata-rata kemiskinan nasional, Sekda I Gede Susila menegaskan dengan angka 4,46 persen masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali (4,01 persen). Untuk itu, pihaknya mengupayakan untuk mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Satu Pintu untuk memberikan pelayanan bagi warga miskin dan tidak mampu.

“Saya berharap SLRT satu pintu dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat memberi dampak langsung dalam peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat,” imbuh Susila.

Sementara pihak Bapelitbang Kabupaten Tabanan yang saat itu diwakili Sekban AA. Ngurah Sutapa menambahkan sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui visi Tabanan yang Serasi jilid II, secara bertahap melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui program-program pro rakyat.

Diungkapakannya penanggulangan kemiskinan sangat dipandang perlu segera dituntaskan secara cepat, tepat dan terukur. Untuk itu, pihaknya berharap adanya sinergitas dan sinkronisasi yang menyeluruh dari segenap stakeholder, sehingga program-program ini bisa berjalan dengan baik. @humastabanan

TABANAN – Pantaubali.com – Guna menuntaskan persoalan aset, Pemkab Tabanan dan Kejati Bali bangun sinergi dalam upaya menyelamatkan aset Negara. Sinergi itu dilakukan dalam acara Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara Provinsi Bali yang dirangkai dengan Launching Satgas Pengaman Investasi Usaha di Aula Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis (21/11/2019).

Bukan hanya Pemkab Tabanan, sinergi ini dilakukan Kejati Bali bersama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Hal ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat sebelumnya hubungan kejaksaan dengan Pemerintah Daerah identik hanya sebatas pada pengawasan, kini kedua lembaga mulai membangun sinergi untuk menuntaskan persoalan aset.

Deklarasi yang diinisiasi oleh Kejati Bali ini dihadiri secara langsung oleh Kajati Bali Idianto, Sekda Dewa Made Indra, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Klungkung I Nyoman Suirta, Bupati Karangasem Mas Sumantri, dan Perwakilan Bupati/Walikota lainnya.

Gubernur Bali yang diwakili Sekda Dewa Made Indra menyambut baik terbangunnya sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam upaya menyelamatkan aset negara. Lebih jauh Dewa Indra mengurai, keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kerap menjadi catatan dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

“Pemerintah daerah punya banyak aset, beberapa diantaranya dimanfaatkan oleh instansi lain, organisasi kemasyarakatan atau pihak ketiga. Namun pemanfaatannya tanpa didukung kelengkapan administrasi. Kita baru kalang kabut setelah diperiksa BPK dan keberadaan aset menjadi salah satu poin dalam pemeriksaan,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terus berupaya melakukan penataan aset untuk melengkapi laporan keuangan. Dewa Indra menyebut masih ada satu atau dua aset Negara yang masih bermasalah. Oleh sebab itu, Ia mewakili Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat tertarik dengan sinergi yang ditawarkan oleh pihak kejaksaan.

Dewa Made Indra berharap, melalui sinergi yang terbangun, mampu menuntaskan seluruh persoalan aset di Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, ia mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menginventarisir aset mereka dan selanjutnya memetakan persoalan yang masih dihadapi.

Sementara, Kajati Bali Idianto, SH.MH dalam laporannya menyebut, bahwa gerakan penyelamatan aset merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Indonesia Maju beberapa waktu lalu. Arahan Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI. “Salah satu poin arahannya adalah penegakan hukum untuk mendukung investasi melalui penyelamatan aset,” ungkapnya.

Menurut Idianto, gerakan penyelamatan aset akan difokuskan pada aset yang terbengkalai dan dikuasai pihak lain. Ia berharap, gerakan ini mendapat dukungan dari seluruh komponen agar persoalan aset dapat segera dituntaskan dan aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Usai acara, Bupati Eka menyampaikan apresiasinya dan sangat menyambut baik kegiatan ini. Dengan terwujudnya sinergi ini, Bupati Eka berharap hal ini mampu memberi dampak yang baik bagi pengelolaan aset di Tabanan, sehingga tidak ada lagi keberadaan aset yang terbengkalai ataupun ketidak jelasan kepemilikan.@humastabanan

TABANAN -Pantaubali.com – Pengembangan wisata melalui festival maupun Desa Wisata sangat mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di Kabupaten Tabanan. Buktinya sampai saat ini Tabanan telah mengembangkan puluhan Desa Wisata dan menggelar berbagai festival, diantaranya Festival Jatiluwih, Tanah Lot, Yeh Gangga dan Festival Ulundanu Beratan.

Terkait hal tersebut, masyarakat Desa Adat Belayu melalui Putu Eka Putra Nurcahyadi menggagas sebuah destinasi wisata atas dasar semangat pemuda atau generasi millennial saat ini, yang dikemas dengan Tajuk Belayu Festival. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Tabanan tersebut saat melakukan audiensi bersama Bupati Tabanan Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Rabu (20/11) di ruang kerja Bupati setempat.

Lanjut Eka, Belayu Festival ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya di Desa Adat Belayu, namun kali ini menampilkan aksi yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang. Kegiatan yang mempunyai tujuan utama menjaga persatuan dan kesatuan Desa Adat Belayu, khususnya para Pemuda ini dikatakannya melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang tersebar di sepuluh banjar yang ada di Belayu, dengan waktu kegiatan mulai dari tanggal 13-15 Desember 2019 mendatang.

Dengan menggali potensi-potensi yang menjunjung tinggi kearifan lokal di Desa Adat Belayu, Eka berharap kegiatan ini mampu menjadi destinasi wisata baru. Untuk itu, dalam kesempatan audiensi tersebut, pihaknya meminta restu kepada Bupati Eka agar pelaksanaan Belayu Festival II ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bupati Eka sangat menyambut baik gagasan tersebut. Bupati Eka mengatakan dalam membangun sektor pariwisata diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak terutama didukung dengan sumber daya yang handal, juga melibatkan praktisi wisata. Selain itu, Bupati Eka menjelaskan salah satu faktor penting lainnya adalah kesiapan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Karena dikatakannya tanpa kesiapan dan sumber daya yang handal, mustahil untuk mengembangkan sektor pariwisata tersebut.

Dicontohkannya Desa Wisata Pinge, dalam membangun sektor pariwisata, Desa Pinge menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pariwisata dengan baik serta mengandalkan fasilitas publik, keseharian masyarakat dan keunggulan alam yang dimiliki.

“Seperti Desa Wisata Pinge itu kan dia sudah siap. Bale Banjarnya itu  kan jadi tempat dinner. Masyarakat disitu, khususnya Ibu-ibu sudah tahu menu-menu khas yang ditampilkan. Fasilitas publik bagus untuk dilibatkan untuk pariwisata. Latih manajemen, latih pendekatannya dan latih marketing, sehingga masyarakat tidak kagok berhadapan dengan wisatawan,,” tambah Bupati Eka.

Disamping itu, Tabanan, khususnya Belayu memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti Budaya, Kuliner, serta alam pedesaannya, sehingga tidak sulit untuk mengembangkan sektor pariwisata brbasis masyarakat. Bupati Eka berpesan agar lebih banyak menampilkan kuliner dan budaya dalam festival, serta dikemas dengan apik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

“Karena orang yang datang kesini itu kan karena mereka lihat budayanya, jadi itu yang harus dikembangkan dengan baik,” ucapnya.@humastabanan.