- Advertisement -
Beranda blog Halaman 779

Masuk New Normal, Kadiskes Tabanan Sebut Ruang Isolasi Masih Aman

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dr I Nyoman Suratmika

TABANAN – Pantaubali.com – Masuk New Normal per hari ini,Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,dr. I Nyoman Suratmika,Kamis,(9/7) di Tabanan menyebutkan, ruang isolasi bagi pasien OTG di Kabupaten Tabanan sejauh ini masih aman. Dengan jumlah bed masih mencukupi, jika seandainya ada peningkatan kunjungan.

“Yang menjadi pemikiran dalam bidang kesehatan saat ini adalah bagaimana kita menyiapkan ruangan isolasi. Apa bila nantinya ada peningkatan kunjungan di New Normal diluar prediksi, tentu dalam hal ini harus siap dan ruang isolasi sejauh ini masih memadai di Tabanan,” jelasnya.

Melihat ruang isolasi utamanya bagi orang tanpa gejala di Tabanan telah tersedia atau telah siap.Pemda telah meyiapkan misal, RS Nyitdah telah disiapkan sesuai instruksi Ibu Bupati Tabanan dan bagi orang tanpa gejala di luar RS juga telah kita siapkan juga.

Kita telah siapkan di dua RS orang tanpa gejala tersebut telah disiapkan di RS Nyitdah dengan daya tampung sebanyak 30 bed, dan belum pernah penuh.Yang sampai saat ini maksimal 20 bed saja terpakai,jadi telah memiliki space lagi 10 bed.

Untuk OTG nantinya akan memanfaatkan hotel di Tabanan.Dan telah ada dalam skenario juga, persis seperti merawat para PMI. Yang mana, PMI saja telah mampu ditangani sebanyak 200 orang.

“Kalau OTGkan sama,karena hanya akan membutuhkan supporting terapi saja tidak perlu obat.Karena mereka tidak bergejala, dan jika dilihat di Provinsi dalam hal ini telah menyiapkan hotel juga. Yang nantinya jika ada peningkatakan tentunya akan kita kirim ke hotel-hotel milik Provinsi juga,” tutupnya.

Bupati Eka Lantik 38 Kepala Sekolah dan 1 Kepala Dinas

TABANAN – Pantaubali.com – Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti melantik dan mengambil Sumpah Jabatan 1 Kepala Dinas, yakni Kepala Dinas PPKB dan 38 Kepala Sekolah di lingkungan Pemkab Tabanan. Pelantikan dilakukan secara online melalui video conference dengan memperhatikan protocol kesehatan pandemic Covid-19, Kamis (9/7).

Pada kesempatan itu Bupati Eka didampingi oleh Sekda I Gede Susila dan Kepala BKPSDM I Wayan Sugatra. Turut hadir Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Asisten Umum Setda Tabanan, Inspektur Tabanan dan beberapa OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Para Pejabat yang dilantik saat itu mengenakan pakaian adat khas Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas PPKB dan 1 Kepala Sekolah, serta didampingi oleh satu rohaniawan.

Pada kesempatan itu, Bupati Eka mengucapkan selamat kepada mereka yang dilantik pada hari ini, yakni kepala Dinas Pengendalian Penduuduk Dan Keluarga Berencana (PPKB) dan para Kepala Sekolah yang sudah mendapatkan amanah dan tanggung jawab.

“Selamat kpada mereka yang dilantik selamat menjalankan tugas dan mari kita mengisi pembanguna Tabanan sesuai dengan Visi Misinya yakni membangunan Tabanan yang Sejahtera aman dan berprestasi,” ucapnya.

Bupati Eka berharap, dengan dilantiknya Kepala Dinas PPKB yang baru, kedepannya mampu menjalankan program-program yang selama ini, yang salah satunya adalah program pemberantasan kanker serviks.

“Mudah-mudahan angka kanker serviks di Tabanan terus menurun, tahun lalu sudah mencapai 6 persen dan tahun ini mudah-mudahan sampai pada 2 persen,” harap Bupati Eka.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh agar selalu melakukan inovasi dan kreativitas di dalam proses belajar mengajar di tengah pandemic Covid-19 ini. Sehingga para siswa-siswi yang merupakan penerus Tabanan tidak ketinggalan kurikulum dan mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan.

“Dibutuhkan inovasi dan kreativitas kita bagaimana bisa memberikan pelayanan pendidikan agar tetap sempurna, agar tetap berjalan dengan baik,” imbuh Bupati Eka.

Untuk itu, Bupati Eka meminta agar semua pihak selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik itu Dinas Pendidikan, Pemkab maupun Legislative. “Ayo kita tetap menciptakan generasi yang baik meskipun ditengah pandemic saat ini,” tambahnya.

Pada kesempatan itu tidak lupa juga Bupati Eka untuk selalu mengingatkan seluruh masyarakat untuk menjaga Tabanan, dengan selalu mematuhi dan menerapkan anjuran Pemerintah secara disiplin dan komitmen.

Ia mengakui bahwa untuk menghadapi pandemic ini Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini harus dilakukan secara gotong-royong antara Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita sama-sama menjaga Tabanan, utamanya mereka yang bekera di luar Tabanan. Karena transmisi saat ini banyak didatangkan dari luar Tabanan. Oleh karena itu, Saya harapkan kita semua bisa menjaga diri dan waspada serta kembali lagi harus disiplin dan komitmen,” pintanya.

Sementara usai pelantikan, Kepala Dinas PPKB yang baru dr. Luh Gede Sukardiasih mengatakan sangat bersyukur mendapatkan amanah tersebut. Karena menurutnya bekerja adalah untuk melayani masyarakat.

“Saya sangat bersyukur, karena ini merupakan amanah dan tanggung jawab untuk bekerja. Dimanapun kita bekerja tujuannya sama, yaitu untuk melayani masyarakat kita biar lebih baik lagi. Dimanapun kita bertugas, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, sekarang di PPKB, itu hanya pembagian tugas. Yang ujungnya adalah kita melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya lagi.

Ia juga menyampaikan,  saat nanti bertugas akan melihat dulu apa kemampuan dan kekuatan di PPKB selama ini, entah mulai dari SDM ataupun sarana prasana untuk digebrak bersama-sama.

“Kita harus samakan mindseet dulu menuju program kita, terutama kampung KB. Itu adalah miniature pembangunan di Desa kita. Itu harus kita bangkitkan,” imbuhnya.@humastabanan.

Hari Ini Ada 31 Penambahan Pasien Positif Covid-19 Dan 45 Orang Pasien Yang Sembuh

DENPASAR – Pantaubali.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali per Rabu (8/7), jumlah pasien positif bertambah 31 orang WNI terdiri dari 30 Transmisi Lokal dan 1 Imported Case. Secara kumulatif total pasien positif berjumlah 1.971 orang.

Adapun jumlah pasien yang telah sembuh sampai saat ini sejumlah 1.079 orang. Hari ini bertambah 45 orang WNI pasien transmisi lokal yang sembuh.

Jumlah pasien yang meninggal untuk hari ini tidak ada. Sehingga secara kumulatif sampai hari ini berjumlah 25 orang (23 orang WNI dan 2 orang WNA).

Pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) berjumlah 867 orang yang dirawat di 14 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Gran Mega dan BPK Pering.

Gubernur Akan Tinjau Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Sejumlah Objek Wisata

DENPASAR – Pantaubali.com – Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali telah menggelar Upacara Pamahayu Jagat dalam rangka Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Bali bertepatan dengan Purnama Kasa, Minggu (5/7) di Pura Agung Besakih. Dua hari kemudian, Selasa (7/7) dilanjutkan melaksanakan rapat yang diikuti Bupati/Walikota, Wakil Ketua DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Bali di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar. Seluruh peserta menyepakati untuk secara resmi melaksanakan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru mulai Kamis (9/7).

Untuk memastikan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru berjalan dengan baik, maka Kamis (9/7) besok Gubernur Bali bersama Forkopimda akan melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah objek wisata. Sebelumnya, Gubernur Bali telah mengeluarkan surat edaran Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Hal ini diungkapkan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Rabu (8/7) siang di Denpasar.

“Besok Gubernur bersama Forkopimda akan melaksanakan peninjauan lapangan terkait penerapan protokol tata kehidupan era baru. Beberapa objek yang akan dituju diantaranya Bali Safari Marine Park di Gianyar, Kertagosa di Klungkung, Mall Beachwalk dan pantai Kuta, Badung,” ungkap Dewa Indra.

Dikatakan Dewa Indra, pemberlakuan Tatanan Kehidupan Era Baru tersebut dilaksanakan mengingat dampak pandemi Covid-19 sudah cukup lama tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di Bali yang terpukul karena terhentinya sektor pariwisata.

“Saya mohon agar dalam melaksanakan aktivitas tetap menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru secara tertib, disiplin, dan dengan rasa penuh tanggung jawab, seperti selalu memakai masker/pelindung wajah, menjaga jarak, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta menjaga daya tahan tubuh,” pintanya.

Dewa Indra juga memohon kepada krama Bali agar dalam beraktivitas selalu mematuhi imbauan, arahan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, dan Majelis Keagamaan, sehingga bisa produktif dan aman COVID-19.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Kory mengatakan jika DPRD Provinsi Bali mendukung penuh Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Menurutnya, DPRD siap mendukung penyediaan anggaran dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

“Kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk pembukaan kegiatan masyarakat secara bertahap, baik sosial maupun ekonomi. Namun tetap dilakukan pengawasan secara ketat untuk kegiatan yang akan dibuka tersebut dengan memberlakukan protokol kesehatan covid-19 yang ketat pula,” jelasnya.

Lebih lanjut, terhadap jenis kegiatan yang akan dibuka agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu apakah layak untuk dibuka. Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan agar tidak salah langkah dalam penerpan tatanan kehidupan era baru nantinya.

“Saya setuju kegiatan pariwisata dibuka secara bertahap, pertama lokal, selanjutnya nasional dan terakhir untuk mancanegara. Kegiatan yang akan dibuka harus di verifikasi secara ketat,” terang anggota dewan asal Desa Banyuatis, Banjar, Buleleng ini.

Tak lupa, Ia juga meminta agar di lakukan pengecekan terhadap tempat wisata yang akan dibuka apakah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, thermo gun serta protokol kesehatan lainnya dan memberlakukan sosial distancing.

“Jangan sampai lengah, lakukan evaluasi. Agar resikonya tidak ada,” tutupnya.
Gubernur Bali Akan Tinjau Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Sejumlah Objek Wisata

Denpasar – Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali telah menggelar Upacara Pamahayu Jagat dalam rangka Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Bali bertepatan dengan Purnama Kasa, Minggu (5/7) di Pura Agung Besakih. Dua hari kemudian, Selasa (7/7) dilanjutkan melaksanakan rapat yang diikuti Bupati/Walikota, Wakil Ketua DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Bali di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar. Seluruh peserta menyepakati untuk secara resmi melaksanakan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru mulai Kamis (9/7).

Untuk memastikan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru berjalan dengan baik, maka Kamis (9/7) besok Gubernur Bali bersama Forkopimda akan melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah objek wisata. Sebelumnya, Gubernur Bali telah mengeluarkan surat edaran Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Hal ini diungkapkan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Rabu (8/7) siang di Denpasar.

“Besok Gubernur bersama Forkopimda akan melaksanakan peninjauan lapangan terkait penerapan protokol tata kehidupan era baru. Beberapa objek yang akan dituju diantaranya Bali Safari Marine Park di Gianyar, Kertagosa di Klungkung, Mall Beachwalk dan pantai Kuta, Badung,” ungkap Dewa Indra.

Dikatakan Dewa Indra, pemberlakuan Tatanan Kehidupan Era Baru tersebut dilaksanakan mengingat dampak pandemi Covid-19 sudah cukup lama tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di Bali yang terpukul karena terhentinya sektor pariwisata.

“Saya mohon agar dalam melaksanakan aktivitas tetap menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru secara tertib, disiplin, dan dengan rasa penuh tanggung jawab, seperti selalu memakai masker/pelindung wajah, menjaga jarak, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta menjaga daya tahan tubuh,” pintanya.

Dewa Indra juga memohon kepada krama Bali agar dalam beraktivitas selalu mematuhi imbauan, arahan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, dan Majelis Keagamaan, sehingga bisa produktif dan aman COVID-19.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Kory mengatakan jika DPRD Provinsi Bali mendukung penuh Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Menurutnya, DPRD siap mendukung penyediaan anggaran dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

“Kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk pembukaan kegiatan masyarakat secara bertahap, baik sosial maupun ekonomi. Namun tetap dilakukan pengawasan secara ketat untuk kegiatan yang akan dibuka tersebut dengan memberlakukan protokol kesehatan covid-19 yang ketat pula,” jelasnya.

Lebih lanjut, terhadap jenis kegiatan yang akan dibuka agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu apakah layak untuk dibuka. Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan agar tidak salah langkah dalam penerpan tatanan kehidupan era baru nantinya.

“Saya setuju kegiatan pariwisata dibuka secara bertahap, pertama lokal, selanjutnya nasional dan terakhir untuk mancanegara. Kegiatan yang akan dibuka harus di verifikasi secara ketat,” terang anggota dewan asal Desa Banyuatis, Banjar, Buleleng ini.

Tak lupa, Ia juga meminta agar di lakukan pengecekan terhadap tempat wisata yang akan dibuka apakah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, thermo gun serta protokol kesehatan lainnya dan memberlakukan sosial distancing.

“Jangan sampai lengah, lakukan evaluasi. Agar resikonya tidak ada,” tutupnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan ( GTPP ) Covid – 19 Provinsi Bali Telah Lakukan Rapid Test Sebanyak 161.526 Orang

DENPASAR – Pantaubali.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali sampai hari ini telah melakukan uji cepat atau rapid sebanyak 161.526 orang atau test. Rapid test dilaksanakan terkait contact tracing (penelusuran kontak) yang secara gencar dilaksanakan oleh GTPP Covid-19 khususnya menyasar klaster-klaster penyebaran Covid-19 seperti pasar tradisional, desa dan banjar.

Rapid test yang dilaksanakan secara gencar ini bertujuan mempercepat penelusuran orang atau masyarakat yang sempat kontak dengan pasien positif sehingga mempermudah penanganannya serta mempercepat proses memutus mata rantai penyebarannya. Rapid test juga dilaksanakan untuk keperluan perjalanan, Pekerja Migran Indonesia (PMI), atas permintaan sendiri, dan lain sebagainya.

“Sedangkan yang sudah diuji swab sebanyak 34.974 orang atau test,” ungkap Ketua Harian GTPP Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra ditemui di kantornya Selasa (7/7) sore.

Berdasarkan hasil test terhadap lebih dari 195 ribuan orang atau test tersebut, lanjut Dewa Indra, secara kumulatif ditemukan 1.940 orang positif Covid-19 yang terdiri dari 1.920 orang WNI dan 20 orang WNA. Apabila dirinci WNI yang positif Covid-19 terdiri dari 295 orang PMI, 1.564 orang transmisi lokal, 61 orang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri.

“Hari ini (7/7/2020 – red) ada penambahan pasien positif 40 orang WNI yang terdiri dari 39 orang transmisi lokal dan 1 orang Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Secara kumulatif jumlahnya menjadi 1.940 orang,” ujar Dewa Indra.

Sementara itu penambahan jumlah pasien yang sembuh pada hari ini sebanyak 60 orang WNI yang terdiri dari 57 orang transmisi lokal, 2 orang Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan 1 orang Pelaku Perjalanan Dalam Daerah. Secara kumulatif jumlah pasien sembuh mencapai jumlah 1.034 orang.

Disebutkan juga, saat ini kasus aktif atau jumlah pasien dalam perawatan berjumlah 881 orang. Pasien dalam perawatan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dikarantina berjumlah 730 orang. Mereka dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Gran Mega dan BPK Pering. Sedangkan yang dirawat di RS Rujukan atau pasien dengan gejala sebanyak 151 orang, yang dirawat di 14 rumah sakit rujukan yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota se Bali.

“Pasien meninggal hari ini bertambah 2 orang WNI transmisi lokal. Secara kumulatif korban meninggal berjumlah 25 orang yang terdiri dari 23 orang WNI dan 2 orang WNA,” ungkap Dewa Indra.

Lebih lanjut, Dewa Indra yang juga Sekda Provinsi Bali ini menjelaskan sebagian besar pasien meninggal karena memang sebelumnya mempunyai penyakit bawaan / komorbid menahun seperti diabetes militus, jantung, ginjal dan hipertensi.

Data ini, jelas Dewa Indra, memperlihatkan perubahan pola pendekatan yang diterapkan GTPP Covid-19 Provinsi Bali. Semula GTPP Covid-19 fokus pada ODP dan PDP. Per akhir Mei 2020 mulai memperluas rapid test dan swab test menyasar OTG.

Jumlah angka positif di Bali saat ini sebagian besar didominasi oleh transmisi lokal. Secara kumulatif berjumlah 1.564 orang. Hal ini berarti masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan atau melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19, seperti pemakaian masker, mencuci tangan, physical distancing dan lainnya. Untuk itu, sekali lagi, dalam menekan kasus transmisi lokal maka masyarakat harus sadar dan disiplin dalam melakukan upaya pencegahan virus ini.

Wagub Cok Ace Paparkan Kesiapan Pariwisata Bali Terapkan New Normal di Hadapan Pasar India

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) berkesempatan menjadi pembicara dalam acara webimar bertemakan “Bali in the Era of New Normal” yang digelar oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Mumbai, India, pada Selasa (7/7). Dalam webminar tersebut Wagub Cok Ace meyakinkan pasar India bahwa pariwisata Bali sudah siap menerapkan new normal sesuai dengan standar protokol kesehatan dan protokol pencegahan Covid-19.

“Saat ini industri pariwisata sudah menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19, hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi wisatawan, namun juga para pekerjanya,” jelasnya dalam acara yang dipandu oleh Konsul Jendral Mumbai Agus P. Saptono. Malah, ia menambahkan jika pemerintah bersama dengan asosiasi pariwisata sudah menyiapkan sertifikat tatanan era normal baru bagi industri pariwisata. “Jadi industry pariwisata seperti hotel, restauran, travel agent, dan transportasi bisa mengajukan sertifikat dan diverifikasi oleh Dinas Pariwisata beserta dengan asosiasi pariwisata ke tempat usahanya. Dan untuk mendapatkan sertifikat ini sektor pariwisata harus memenuhi standar yang ditetapkan WHO yaitu Cleanliness, Safeti dan Health (CSH-red),” imbuhnya. Hal tersebut menurutnya sebagai jaminan untuk para wisatawan, sehingga mereka bisa nyaman selama berwisata di Bali di tengah pandemi ini.

Ia juga menambahkan, sarana dan prasarana Bali sudah memadai untuk menunjang tatanan kehidupan normal baru ini. Menurutnya, beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 sudah tersedia dan siap jika ada kemungkinan terburuk dengan fasilitas memadai serta tenaga kesehatan yang handal.

Berikutnya Wagub Cok Ace yang juga merupakan tokoh pariwisata ini menjelaskan,keberhasilan Bali menekan angka positif Covid-19 dikarenakan langkah pemerintah yang bekerjasama dengan Desa Adat membentuk Satgas Gotong Royong. “Kolaborasi ini bahu membahu ikut menjaga setiap sudut Bali, sehingga angka kasus Covid-19 termasuk rendah di Indonesia padahal Bali adalah wilayah yang sangat terbuka, khususnya untuk wisatawan,” jelasnya pada acara yang menghadirkan pembicara seperti Direktur Konstruksi dan Operasional ITDC AA Ngurah Wirawan, Norma Aulia dari Garuda Indonesia serta GM PACTO Freddy Rompas.

Lebih lanjut, Wagub Cok Ace berharap agar masyarakat India bisa tertarik lagi untuk berwisata ke Bali, menginta sebelum pandemi ini, India menjadi salah satu Negara yang wisatawannya paling banyak datang ke Bali. “Sebelum pandemi ini banyak penerbangan langsung dari Bali ke berbagai kota di India, namun selama pandemi sempat terputus karena kebijakan pemerintah masing-masing, saya harap di era new normal ini kerjasama di bidang pariwisata dari kedua belah pihak bisa ditingkatkan lagi,” tandasnya.

Sebelumnya Konjen Mumbai Agus P. Saptono mengatakan tujuan webminar ini adalah untuk menjalin kembali hubungan pariwisata kedua belah pihak. Kenapa Bali dipilih, dikarenakan pulau ini merupakan ikon pariwisata Indonesia serta menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara terutama bagi wisatawan India. “Selain itu, Bali juga ditetapkan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pilot project untuk penerapan pariwisata new normal di Indonesia,” imbuhnya. Terlebih lagi pemerintah sudah memutuskan untuk membuka sektor industri dan bisnis untuk wilayah domestic Indonesia saja pada tanggal 9 Juli mendatang, disusul dengan pembukaan untuk internasional September mendatang.

Ia berpendapat, meskipun kurva di Indonesia belum menunjukkan pelandaian, namun pemerintah sudah memutuskan untuk hidup berdampingan dengan virus ini, dalam artian hidup harus tetap jalan dan bisnis harus digerakkan, tentu saja dengan standar-standar yang sesuai dengan WHO yaitu CSH.

Sektor pariwisata menurutnya cuup penting digerakkan karena sektor ini bisa menunjang sektor perekonomian lainnya. Apalagi tercatat selama ini pariwisata telah memberikan kontribusi cukup besar untuk perekonomian Indonesia. “Pariwisata telah menyumbangkan sekitar 4-9% pendapatan untuk Negara dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 11 juta orang di Indonesia,” jelasnya. Hingga ia berpendapat sektor ini harus digerakkan lagi terutama di Bali yang mengandalkan sektor utama sebagai pendapatan tertinggi.

Sementara pembicara yang lain juga menyatakan kesiapannya mendukung era normal baru ini. Seperti yang dipaparkan oleh AA Ngurah Wiriawan dari ITDC, bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa hal terkait penerapan protokol tatanan hidup baru ini. “Segala fasilitas sudah menunjang untuk penerapan protokol tatanan normal baru ini, bahkan sudah ada fasilitas rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk kemungkinan terburuk,” jelasnya.

Norma Aulia dari pihak Garuda Indonesia menyatakan perusahaannya menyambut baik rencana kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama lagi di sektor pariwisata. Ia mengatakan pihak Garuda Indonesia siap untuk mendukung rencana tersebut dengan membuka penerbangan langsung dari Bali dan India.

Bupati/Walikota se-Bali Sepakat Tatanan Kehidupan Era Baru Dimulai 9 Juli

Rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster, Selasa (7/7) di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar.

DENPASAR – Pantaubali.com – Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster, Selasa (7/7) di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar, seluruh Bupati/Walikota se-Bali sepakat untuk melaksanakan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru yang akan mulai dilaksanakan pada 9 Juli 2020. Pada kesempatan itu, Forkompinda Provinsi Bali pun juga menyatakan dukungan terhadap hal tersebut.

Pada rapat membahas soal persiapan terkait Pelaksanaan Tatanan Kehidupan Era Baru dan menyangkut situasi perkembangan penanganan Covid-19 terakhir ini dihadiri Pangdam IX Udayana, Wakapolda Bali, Wagub Bali, Bupati/Walikota, Sekda Pemprov Bali, Danlanud, Danlanal, Danrem serta dan OPD terkait dan unsur Forkompinda Provinsi Bali.

Gubernur Koster mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat pada 10 Juni 2020 lalu, Bupati/Walikota se-Bali secara bersama-sama telah menerapkan Tatanan Kehidupan Era Baru. Hasil rapat itu telah ditindaklanjuti Gubernur dengan mempersiapkan sejumlah tahapan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Tatanan Kehidupan Era Baru tersebut.

Gubernur Koster mengakui saat ini masih ada empat kabupaten/kota di Bali yang masuk zona merah. Idealnya hanya zona hijau dan kuning yang dibuka. “Karena kita mau bareng (membuka diri, red) harus dilakukan ekstra keras untuk menangani empat kabupaten/kota agar terjadi perbaikan kondisi di wilayah tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta jajaran GTPP Covid-19 Provinsi Bali menaruh perhatian pada tiga klaster penyebaran, yakni pasar tradisional, keluarga dan masyarakat. Gubernur meminta Bupati/Walikota untuk fokus pada pengelola pasar tradisional, desa adat dan kelurahan sebagai ujung tombak penanganan Covid-19 saat ini.

Sebagai langkah pencegahan Gubernur meminta pasar tradisional yang diizinkan beroperasi hanya pasar yang sudah menerapkan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru secara ketat. Selain itu desa adat juga harus menerapkan perarem yang mengatur protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

“Dari 1493 desa adat, sebanyak 1443 desa adat sudah menyelesaikan peraremnya. Kita harapkan besok semua selesai sehingga mulai tanggal 9 Juli desa adat serentak menerapkan perarem penanganan covid 19,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan dampak pandemi Covid-19 sudah cukup lama tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di Bali yang terpukul karena terhentinya sektor pariwisata. “Jika ini kita biarkan bisa menimbulkan masalah sosial baru dan muncul kerawanan di dalamnya,” terang Gubernur.

Sebelumnya Gubernur Bali sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. “Kalau mau dipertajam, diperdetil silakan Bupati/Walikota mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kondisi di wilayahnya,” kata Gubernur.

Ia juga meminta Bupati/Walikota melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan simulasi penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Satgas Gotong Royong Desa Adat dan Relawan Desa/Kelurahan juga diminta untuk diaktifkan kembali serta Bupati/Walikota agar membentuk Komite Pengawas Pelaksanaan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

Rapat GTPP Covid-19 Provinsi Bali menyepakati untuk memulai Tatanan Kehidupan Era Baru pada tanggal 9 Juli 2020. Namun Gubernur meminta pelaksanaannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Di antaranya dengan memohon doa restu di Pura Besakih yang telah dilaksanakan pada beberapa hari lalu. Selain itu perhatian terhadap tenaga medis harus terus dilakukan dan rapid test di wilayah yang memang harus dituntaskan. “Saya berharap ini betul-betul dilaksanakan,” pintanya.

Gubernur meminta kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan susah dikontrol dihindari dulu. Jika protokol bisa dilaksanakan dengan baik, baru ditingkatkan. “Prinsipnya bertahap, selektif dan terbatas,” tegasnya.

Pacsa Bidan Terpapar Covid-19 di Puskesmas Tabanan III, 72 Orang Telah Jalani Test Swab

Puskesmas Tabanan III Laksanakan Tes Swab

TABANAN – Pantaubali.com – Pasca Puskesmas Tabanan III ditutup akibat salah satu tenaga kesehatan (bidan) dinyatakan positif COVID-19.Yang dipeparah bidan tersebut telah sempat beri pelayanan kesehatan kepada beberapa masyarakat, serta melakukan imunisasi kepada balita juga.

Terkait dengan hal tersebut Kepala Puskesmas Tabanan 3, Dokter Wisnu, Selasa,(7/7) saat dikonfirmasi via WA menyampaikan perkembangannya, mulai dari pelaksanaan test swab telah dilakukan kepada 72 orang perhari ini.Dengan hasil dari test swab yang dilakukan semua hasilnya negatif.

“Test swab telah kami lakukan, dan hari Kamis kita swab sekali lagi. Dengan traking sampai hari ini ada penambahan lagi 30 orang termasuk salah satunya seorang Balita,” jelasnya.

Sampai hari ini aktifitas Puskesmas belum berjalan yang menurut Dirinya, kemungkinan pada Senin setelah hasil swab ke 2 keluar akan dibuka kembali. Sembari Wisnu menghimbau, agar bisa secara bersama-sama untuk instropeksi diri bagaimana kita dapat saling bersinergi untuk menghadapi covid-19 ini.

“Mulai belajar berdamai dengan Covid, karena akan kita ajak terus seumur hidup,” tutupnya.

Antisipasi Transmisi Lokal, Dewan Dorong Sopir Angkutan Logistik Bisa di Rapid Tes

TABANAN – Pantaubali.com – Guna menjamin kesehatan para pengemudi yang mendistribusikan logistik hasil bumi di kabupaten Tabanan untuk melakukan rapid tes bagi sopir angkutan logistik terutama ber-KTP Tabanan. Terkait dengan hal tersebut Dewan Tabanan berkeinginan agar Gugus Tugas memfasilitasi usulan tersebut dengan tujuan mengantisipasi adanya transmisi lokal dari para pelaku perjalanan.

Setidaknya dapat memperhatikan atau memfasilitasi sopir angkutan logistik juga. Karena, para sopir tersebut merupakan para pelaku perjalanan yang membawa hasil bumi Tabanan ke luar Tabanan. Setidaknya, Pemerintah melalui gugus tugas diharapkan berusaha menyiapkan anggaran dan regulasi terkait hal tersebut, itu disampaikan, Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, dalam pembahasan terkait pelaksanaan rapid tes bagi sopir angkutan logistik terutama yang ber-KTP Tabanan melalui teleconference, Selasa (7/7) di Tabanan.

“Dinkes juga mengharapkan bisa melakukan rapid di puskesmas sehingga biayanya lebih murah. Kami juga harapkan gugus tugas agar mengkaji hal ini. Kami mohon juga kepada gugus tugas dan dewan dengan situasi di Tabanan ini yqng semakin genting,” ujarnya.

Selain itu terkait kondisi saat ini yang penyebarannya karena transmisi lokal di Tabanan semakin meningkat. Sehingga, sangat perlu kewaspadaan seluruh pihak terkait hal ini agar semua elemen lebih meningkatkan semangat dan kewaspadaan terhadap penularan ini.

“Kenapa sekarang penyebaran transmisi lokal yang ditakutkan selama ini terjadi. Penyebaran ini dilakukan antar kabupaten apalagi yang saat dirawat saat ini 40 orang Dengan jumlah segitu kok justru tenang tenang saja, boleh tenang tapi tetap waspada dan tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Gugus tugas harus semangat kan lagi semua pihak lagi,” paparnya.

Lewat gugus tugas, semua elemen masyarakat harus semangat lagi seperti semula. Jika meningkat terus tentu tidak akan berani menerapkan new normal di Tabanan.

“Jadi kita harus tingkatkan kewaspadaan di semua sektor baik melalui Satgas Gotong Royong Desa dan Desa Adat, Kelian Banjar. Bila perlu lakukan teleconfrence terhadap jajaran tersebut untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan semangat lagi,” ucapnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan, Gusti Ngurah Putu Darma Utama menyatakan, saat ini sedang melakukan pendataan terhadap jumlah para pengemudi atau pelaku perjalanan angkutan logistik ber-KTP Tabanan. Dishub tentunya sangat menginginkan untuk menfasilitasi sopir angkutan logistik KTP Tabanan. Terlebih lagi, mereka merupakan penyalur hasil bumi tabanan yang tentunya bisa membantu ketahanan ekonomi di Tabanan.

“Saat uni kami masih proses pendataan sopir angkutan logistik. Untuk sementara ini, sudah ada 100 orang lebih yang terdaftar sebagai sopir angkutan logistik,” katanya.

Terkait rapid tes, dirinya menyampaikan, kewenangannnya bukan berada di Dinas Perhubungan, melainkan di Dinas Kesehatan sebagai gugus tugas bidang kesehatan.

Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, dr. Nyoman Suratmika mengatakan, siap akan memfasilitasi pelaksanaam rapid tes bagi para sopir angkutan logistik ber-KTP Tabanan. Terlebih lagi sebelumnya, seorang sopir truk juga sempat menularkan kasus di Tabanan.

“Sebenarnya sopir ini salah satu OTG untuk menyebarkan kasus Covid, dan sudah terjadi di Tabanan. Terkait usulan dari Dishub Dan Dewan, secara prinsipnya kami siap melakukan rapid tes asal kami diberikan anggaran untuk menyediakan alat rapid tersebut,” cetusnya.

Dirinya berharap Dinas Perhubungan juga melakukan pendataan terkait jumlah para sopir angkutan logistik di Tabanan. Sehingga, nantinya akan lebih gampang menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan agar segera dimohonkan.

Pendataan jumlah tersebut nantinya akan berpengaruh pada jumlah alat yang digunakan. Sebab, masa berlakunya (rapaid tes) hanya dua minggu, tentu para sopir harus diperiksa dua kali dalam sebulan.

“Tapi jika anggaran tak memungkinkan, bisa juga rapid tes di puskesmas yang hanya perlu beli alatrapid saja. Harganya sudah di bawah Rp 200 ribu. Intinya sekarang, yang penting ada persetujuan, dan dibuatkan regulasi misalnya dengan SK Bupati atau SE Bupati terkait pelaksanaannya. Setelah itu kita mohon anggarannya,” sebutnya.

Masih dalam pembahasan yang sama Asisten I Sekda Tabanan, I Wayan Miarsana juga mendukung terkait pelaksanaan rapid tes difasilitasi oleh pemerintah. Apalagi, mereka para sopir angkutan logistik ini merupakan pelaku ekonomi yang akan mengantarkan produk pertanian tabanan yang tentunya harus dipasarkan ke luar kabupaten hingga luar provinsi.

“Untuk menjaga ketahanan ekonomi di Tabanan, ini harus memang dilakukan,”sampainya.

Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bersama. Pertama, yang dilakukan rapid tes khusunya pengemudi angkutan barang. Kedua, harus dicermati jangan sampai menerobos atau memanfaatkan fasilitas ini. Sehingga, harus diseleksi dan fokus sasaran utama kita adalah pengemudi angkutan barang tersebut.

“Jadi Kadishub harus menggali data berapa personel anggota pengemudi angkutan barang di Tabanan. Sehingga agar tepat sasaran dan anggaran bisa diakomodasikan saat pengusulan anggaran perubahan nanti,” lanjutnya

“Intinya didata dulu agar nantinya menjadi gambaran memberikan anggaran terkait pelaksanaan rapid tes tersebut,” jelasnya.

Antisipasi Transmisi Lokal, Dewan Dorong Sopir Angkutan Logistik Bisa di Rapid Tes

TABANAN – Pantaubali.com – Guna menjamin kesehatan para pengemudi yang mendistribusikan logistik hasil bumi di kabupaten Tabanan untuk melakukan rapid tes bagi sopir angkutan logistik terutama ber-KTP Tabanan. Terkait dengan hal tersebut Dewan Tabanan berkeinginan agar Gugus Tugas memfasilitasi usulan tersebut dengan tujuan mengantisipasi adanya transmisi lokal dari para pelaku perjalanan.

Setidaknya dapat memperhatikan atau memfasilitasi sopir angkutan logistik juga. Karena, para sopir tersebut merupakan para pelaku perjalanan yang membawa hasil bumi Tabanan ke luar Tabanan. Setidaknya, Pemerintah melalui gugus tugas diharapkan berusaha menyiapkan anggaran dan regulasi terkait hal tersebut, itu disampaikan, Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, dalam pembahasan terkait pelaksanaan rapid tes bagi sopir angkutan logistik terutama yang ber-KTP Tabanan melalui teleconference, Selasa (7/7) di Tabanan.

“Dinkes juga mengharapkan bisa melakukan rapid di puskesmas sehingga biayanya lebih murah. Kami juga harapkan gugus tugas agar mengkaji hal ini. Kami mohon juga kepada gugus tugas dan dewan dengan situasi di Tabanan ini yqng semakin genting,” ujarnya.

Selain itu terkait kondisi saat ini yang penyebarannya karena transmisi lokal di Tabanan semakin meningkat. Sehingga, sangat perlu kewaspadaan seluruh pihak terkait hal ini agar semua elemen lebih meningkatkan semangat dan kewaspadaan terhadap penularan ini.

“Kenapa sekarang penyebaran transmisi lokal yang ditakutkan selama ini terjadi. Penyebaran ini dilakukan antar kabupaten apalagi yang saat dirawat saat ini 40 orang Dengan jumlah segitu kok justru tenang tenang saja, boleh tenang tapi tetap waspada dan tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Gugus tugas harus semangat kan lagi semua pihak lagi,” paparnya.

Lewat gugus tugas, semua elemen masyarakat harus semangat lagi seperti semula. Jika meningkat terus tentu tidak akan berani menerapkan new normal di Tabanan.

“Jadi kita harus tingkatkan kewaspadaan di semua sektor baik melalui Satgas Gotong Royong Desa dan Desa Adat, Kelian Banjar. Bila perlu lakukan teleconfrence terhadap jajaran tersebut untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan semangat lagi,” ucapnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan, Gusti Ngurah Putu Darma Utama menyatakan, saat ini sedang melakukan pendataan terhadap jumlah para pengemudi atau pelaku perjalanan angkutan logistik ber-KTP Tabanan. Dishub tentunya sangat menginginkan untuk menfasilitasi sopir angkutan logistik KTP Tabanan. Terlebih lagi, mereka merupakan penyalur hasil bumi tabanan yang tentunya bisa membantu ketahanan ekonomi di Tabanan.

“Saat uni kami masih proses pendataan sopir angkutan logistik. Untuk sementara ini, sudah ada 100 orang lebih yang terdaftar sebagai sopir angkutan logistik,” katanya.

Terkait rapid tes, dirinya menyampaikan, kewenangannnya bukan berada di Dinas Perhubungan, melainkan di Dinas Kesehatan sebagai gugus tugas bidang kesehatan.

Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, dr. Nyoman Suratmika mengatakan, siap akan memfasilitasi pelaksanaam rapid tes bagi para sopir angkutan logistik ber-KTP Tabanan. Terlebih lagi sebelumnya, seorang sopir truk juga sempat menularkan kasus di Tabanan.

“Sebenarnya sopir ini salah satu OTG untuk menyebarkan kasus Covid, dan sudah terjadi di Tabanan. Terkait usulan dari Dishub Dan Dewan, secara prinsipnya kami siap melakukan rapid tes asal kami diberikan anggaran untuk menyediakan alat rapid tersebut,” cetusnya.

Dirinya berharap Dinas Perhubungan juga melakukan pendataan terkait jumlah para sopir angkutan logistik di Tabanan. Sehingga, nantinya akan lebih gampang menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan agar segera dimohonkan.

Pendataan jumlah tersebut nantinya akan berpengaruh pada jumlah alat yang digunakan. Sebab, masa berlakunya (rapaid tes) hanya dua minggu, tentu para sopir harus diperiksa dua kali dalam sebulan.

“Tapi jika anggaran tak memungkinkan, bisa juga rapid tes di puskesmas yang hanya perlu beli alatrapid saja. Harganya sudah di bawah Rp 200 ribu. Intinya sekarang, yang penting ada persetujuan, dan dibuatkan regulasi misalnya dengan SK Bupati atau SE Bupati terkait pelaksanaannya. Setelah itu kita mohon anggarannya,” sebutnya.

Masih dalam pembahasan yang sama Asisten I Sekda Tabanan, I Wayan Miarsana juga mendukung terkait pelaksanaan rapid tes difasilitasi oleh pemerintah. Apalagi, mereka para sopir angkutan logistik ini merupakan pelaku ekonomi yang akan mengantarkan produk pertanian tabanan yang tentunya harus dipasarkan ke luar kabupaten hingga luar provinsi.

“Untuk menjaga ketahanan ekonomi di Tabanan, ini harus memang dilakukan,”sampainya.

Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bersama. Pertama, yang dilakukan rapid tes khusunya pengemudi angkutan barang. Kedua, harus dicermati jangan sampai menerobos atau memanfaatkan fasilitas ini. Sehingga, harus diseleksi dan fokus sasaran utama kita adalah pengemudi angkutan barang tersebut.

“Jadi Kadishub harus menggali data berapa personel anggota pengemudi angkutan barang di Tabanan. Sehingga agar tepat sasaran dan anggaran bisa diakomodasikan saat pengusulan anggaran perubahan nanti,” lanjutnya

“Intinya didata dulu agar nantinya menjadi gambaran memberikan anggaran terkait pelaksanaan rapid tes tersebut,” jelasnya.