DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Wayan Koster Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS dengan tema “Penyelamatan Generasi Muda dari Bahaya Narkoba dan HIV/ AIDS untuk Mewujudkan Generasi Muda yang Sehat Sesuai dengan Kearifan Lokal Jana Kerthi”, di Denpasar, Sabtu 07/03/2020.

Gubernur Wayan Koster menitipkan pesan kepada ratusan generasi muda untuk fokus pada sekolah dan membahagiakan orang tua dengan menjauhi serta memahami bahaya narkoba dan HIV/ AIDS. Hal ini mengingat Bali yang terbuka untuk menerima banyak pihak termasuk wisatawan menjadi sasaran empuk bagi perdagangan aktif obat-obatan terlarang, sehingga penting dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan penegahan HIV/ AIDS.

Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS serangkaian HUT PDI Perjuangan ke-47 Provinsi Bali dilaksanakan serentak di 9 kabupaten/kota se-Bali dengan jumlah peserta 6800 generasi milenial yang merupakan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA se-Kota Denpasar.

Kegiatan ini merupakan implementasi Rakernas I yang didalamnya bertujuan untuk mengupayakan pembangunan prioritas untuk mewujudkan generasi muda yang sehat sesuai dengan kearifan lokal Jana Kerthi.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Wayan Koster selaku Ketua DPD PDI-P Bali, dan tiga (3) orang narasumber, yakni Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol I Putu Gede Suastawa dengan satu testimoni dari mantan pengguna NAPZA, Yusuf Rey Noldi yang memberikan pemahaman tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Narasumber kedua membawakan materi tentang bahaya HIV/AIDS oleh A A Ngurah Patria Nugraha yang juga membawa satu testimoni tentang bahaya HIV/AIDS oleh ODHA, Yurike Ferdinandus. Narasumber ketiga membawakan materi bahaya HIV/ AIDS oleh Ni Putu Putri Suastini Koster, sekaligus memberikan pemahaman bahayanya menikah muda saat belum matang hanya karena pergaulan bebas. Karena nantinya hanya akan menimbulkan penyesalan, apalagi sampai mengakibatkan putus sekolah.

Pada kesempatan ini Ny. Putri Suastini Koster mengatakan agar setiap generasi muda memilih pergaulan yang baik dan sehat untuk mewujudkan masa depan yang cerah. “Daripada menghabiskan waktu untuk hal tidak berguna, lebih baik mengisi diri dengan belajar dan memperkaya kreativitas,” kata Ny. Putri Koster.

Ny. Putri Koster menegaskan, serangan narkoba merupakan serangan yang menghabiskan generasi penerus kita secara perlahan namun pasti sehingga peran keluarga mesti intensif sejak dini memberi pemahaman, saling peduli dan saling terbuka antar anggota keluarga.

DENPASAR – Pantaubali.com – Tiga srikandi seniman lukis asal Bali akan memamerkan 27 karya seni rupa. Adapun karya rupa tersebut,terdiri dari Lukisan media Akriliki di kanvas oleh Nyoman Sani; Lukisan Cat Minyak di kanvas oleh Ayu Sri Wardani; dan karya Seni Grafis cetak tinggi dengan media Lino (karet) di cetak di kertas.

Pameran tiga Ibu pelukis tersebut Ni Nyoman Sani yang berlatar pendidikan Seni Lukis S1 di STSI/ISI Denpasar, Gusti Oka Armini mengenyam pendidikan S1 khusus Seni Grafis di FSRD ISI Yogyakarta dan Ni Ketut Ayu Sri Wardani menjalani pendidikan Seni Lukis di FSRD ITB Bandung. Latar belakang pendidikan tersebut dapat menjadi anasir yang mendasari proses kreatif mereka, dengan pilihan media dan bahasa ungkap visualnya masing-masing. Pameran akan digelar di Santrian Gallery, Sanur, pada Jumat, 6 Maret pukul: 18.00 Wita. Tema diangkat “Pertiwi”. Pertiwi, sebuah pameran yang menghadirkan tiga Ibu perupa asal Bali yang memiliki eksplorasi karya yang berbeda satu dengan lainnya.

Dalam karya-karya mereka tema pertiwi tervisualisasikan dengan cara ungkapan yang berbeda, melalui gesture dan komposisi warna yang khas menggungkapkan penghayatan diri antara sebagai perupa dan Ibu.

“Saya lebih cenderung menampilkan karya dengan energi yang feminim, baik dari unsur unsur medium maupun teknik. Lahir dari pemilihan warna-warna yang lebih cerah dan lembut namun ada juga terkesan keras (hitam). Seperti Ibu yang melahirkan anak anaknya, berbagai unsur karakter dan emosi terekam ditiap karya karya kali ini” jelas Nyoman Sani.

Lanjut, tema pertiwi bagi Gusti Ketut Oka Armini, dimaknai sebagai ungkapan rasa bersyukur saya atas segala keindahan bumi pertiwi yang harus kita jaga dan lestarikan.

“Frame kehidupan yang berubah dinamis dari waktu kewaktu, kemudian menginspirasi di setiap karya saya, sebagai luapan kesyukuran, dengan harapan agar alam tetap terjaga, sebagai penawar dan penyeimbang hidup dan kehidupan,” katanya.

Kemudian dalam goresan brush stroke cat minyak (oil painting) menggambarkan gejolak batin seorang Ibu yang menghayati dinamika laku kehidupan, termanifestasikan dalam metafor alam Toba oleh Ayu Sri Wardani.

“Pertiwi adalah bumi tempat kita berpijak ibaratkan ibu yg memberikan kehidupan, alam yang sdh ada dari sejak kita lahir pemberian ilahi”. Toba menjadi inspirasi karyaku dalam pameran ini, bukan hanya sekedar alamnya yang mempesona, tetapi ada keindahan yang menyatu dengan anugerah cinta yang mengiringi perjalanan hidupku,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengajak generasi muda di daerah itu agar tidak saja bergelut dengan kesenian kreasi, tetapi hendaknya kembali mencintai kesenian-kesenian klasik yang merupakan warisan budaya adiluhung.

“Generasi muda Bali hendaknya memahami pula kesenian klasik yang ada. Ini sesuai pula dengan visi Bapak Gubernur dan Wagub Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali,”ujar Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Provinsi Bali Ni Wayan Sulastriani,Kamis(5/3) di Denpasar.

Pihaknya sengaja mengangkat kriyaloka mengenai Drama Gong Klasik karena merupakan salah satu kesenian klasik Bali yang sarat makna dan tuntunan. Drama Gong Klasik juga menjadi salah satu materi yang diparadekan dalam Pesta Kesenian Bali ke-42 yang akan berlangsung dari 13 Juni-11 Juli 2020. Selain Drama Gong Klasik, materi seni yang diangkat dalam kriyaloka yakni Arja Klasik, Janger Melampahan, Lagu Daerah Bali, dan Busana Adat ke Pura.

“Supaya para seniman dari kabupaten/kota mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan Drama Gong Klasik, maka kriyaloka ini sengaja kami laksanakan,” katanya.

Dengan kriyaloka tersebut, diharapkan seniman dari Kabupaten atau Kota dapat menuangkan garapannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan pakem-pakem yang ada dan kriteria yang sudah ditentukan.

Dalam kesempatan itu, Sulastriani juga berharap bagi sejumlah kabupaten yang belum menyatakan ikut dalam parade Drama Gong Klasik bisa turut serta.
Saat pengundian penampilan untuk di PKB ke-42, hanya perwakilan enam Kabupaten atau Kota yang mengambil undian yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Buleleng, dan Kabupaten Gianyar. “Mudah-mudahan wakil dari kabupaten bisa bertambah,” ujar Sulastriani.

Sementara itu, Dr I Wayan Sugita MSi yang menjadi narasumber kriyaloka mengatakan cerita yang diangkat dalam Parade Drama Gong Klasik hendaknya benar-benar dikaitkan dengan tema PKB “Atma Kerti, Penyucian Jiwa Paripurna”.
“Harusnya cerita dikaitkan dengan tema supaya tidak sekadar nempel di akhir cerita. Biasanya pertunjukan seperti itu. Tetapi harusnya tema masuk dalam cerita,” katanya.

Beberapa cerita yang bisa diangkat sesuai tema, kata Sugita, adalah Bhima Swarga dan Jaratkaru.Sugita pun menekankan pentingnya penggunaan bahasa Bali sesuai dengan sor-singgih (tingkatan) yang benar.
“Kadang-kadang soal bahasa ini, pragina (seniman) senior pun masih sering keliru,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, seniman yang ingin membawakan lelucon diingatkan supaya tidak menyampaikan yang vulgar dan porno.
“Yang namanya lelucon itu tidak harus porno. Apalagi ini dalam konteks parade,”ujarnya.

Di sisi lain, Sugita menekankan terhadap karakter masing-masing seniman akan memerankan apa dan harus konsisten. “Misalnya kalau mau menjadi peran Patih, harus konsisten Patih, tidak boleh campur-campur memainkan peran yang lain,” pungkasnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran tak terduga sebesar Rp15 miliar yang dapat digunakan untuk menangani dampak COVID-19 atau virus corona seandainya benar-benar mewabah di Pulau Dewata.

“Pemerintah daerah punya anggaran tak terduga, itu bisa digunakan. Sekarang ini ada Rp15 miliar di APBD Provinsi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Rabu.

Meskipun sudah disiapkan anggaran tak terduga, Dewa Indra tidak mengharapkan sampai ada pasien yang positif terjangkit virus corona (COVID-19) di Bali.

“Kami berharap agar dana itu tidak sampai digunakan, artinya tidak ada penyakit tersebut,” ujar mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali itu.

Yang jelas, lanjut Dewa Indra, sejauh ini sejumlah pihak terkait sudah bersinergi dengan maksimal melakukan upaya pencegahan.

Jika seandainya dana darurat Rp15 miliar ini kurang, Sekda Dewa Indra menyebut bahwa regulasi sudah memungkinkan Pemprov Bali untuk melakukan penambahan dengan melakukan penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang lain. “Untuk dana darurat tidak usah khawatir,” ucapnya.

Dewa Indra juga mengajak masyarakat Bali untuk senantiasa berdoa agar tidak sampai ada pasien yang positif terjangkit COVID-19, apalagi sampai mewabah di Pulau Dewata.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan untuk saat ini hendaknya pihak-pihak terkai dapat menunjukkan pada dunia bagaimana Bali menangani pasien yang dicurigai terjangkit COVID-19.

“Sebagaimana yang sudah dilakukan di airport dan rumah sakit. Ini menjadi promosi positif kita bahwa yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan hingga saat ini pasien terduga COVID-19 yang berstatus dalam pengawasan berjumlah delapan orang, dua di antaranya WNI yang baru pulang umrah, sedangkan sisanya WNA berkewarganegaraan Denmark, Jepang dan Rusia.

Saat ini, delapan pasien tersebut ada yang dirawat di RSUP Sanglah, RS Sanjiwani, Gianyar dan RS Mangusadha, Badung. Pemerintah Provinsi Bali berencana menyatukan perawatan semua pasien yang terduga COVID-19 di RSUP Sanglah, Denpasar.

Dengan penyatuan tempat perawatan para pasien terduga COVID-19 di RSUP Sanglah, diharapkan memudahkan dalam memonitor perkembangan kondisi pasien.

DENPASAR – Pantaubali.com – Dewa Made Indra Sekretaris Derah Provinsi Bali dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik .

Kepala Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Rinaldy didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Rabu 04/03/2020.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas penandatangan perjanjian sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan e-government menuju Bali Smart Island.

Sekda Dewa Indra menyampaikan, Pemprov Bali memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan dan mewujudkan modernisasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali, dan meninggalkan pola konvensional yang terkesan berbelit–belit dan lelet.

Ekosistem menuju modernisasi birokrasi sudah dibangun, namun dalam operasionalnya memerlukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu dengan Badan Siber dan Sandi Negara mengingat banyak dokumen resmi dari pemerintah yang harus dijaga keamanannya, untuk itu harus ada proteksi keamanan terlebih ada tanda tangan barcode para pejabat sehingga tidak disalahgunakan.

Sekda Dewa Indra juga menegaskan, untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Bali dari segi infrastruktur sudah dibangun dan SDM juga sudah mulai dilatih, sehingga setelah penandatangann ini operasionalnya siap dimulai.
Dengan demikian modernisasi birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali dan unsur vertikal lainnya bisa dimulai dan bersama-sama membangun komitmen dan sistem yang kuat dalam mewujudkan e-governmnet menuju Bali Smart Island.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso mengatakan, kerja sama Badan Siber dan Sandi Negara dengan Pemprov Bali ini merupakan sebuah terobosan dalam penyediaan sertifikasi elektronik dari Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat, dalam upaya meningkatkan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah katalisa dalam mempercepat terwujudnya smart government dan menjadi penyedia data yang akurat bagi masyarakat.

Kehadiran dan penerapan dari SPBE dalam birokrasi telah terbukti berdampak positif pada efisiensi dalam penyelenggaran pemerintah, sebagai contoh para pejabat dapat menggunakan tanda tangan barcode yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak terikat ruang dan waktu.

Pemprov Bali merupakan provinsi ke 18 yang menerapkan SPBE, untuk itu pihaknya berharap agar diimplementasikan dengan penuh komitmen dan langkah konkrit, sehingga dapat berjalan baik dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara pada pagi hari ini turut dihadiri oleh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali serta pimpinan unsur vertikal di lingkungan Pemprov Bali.

DENPASAR – Pantaubali.com – Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Harapannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menciptakan lapangan kerja yang seluasnya bagi rakyat Indonesia. Salah satu norma yang diatur dan menjadi muatan RUU Cipta Kerja adalah perihal ketenagakerjaan.

Beberapa ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diubah.Perubahan tersebut menyebabkan beberapa norma (pasal-pasal) dalam UU Ketenagakerjaan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku, dirubah dan diganti dengan norma baru, dan atau menambah norma baru.

Beberapa isu krusial terkait norma ketenagakerjaan tersebut antara lain, perubahan pengaturan perlindungan tentang pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan pada alih daya, dan kebutuhan layak melalui upah minimum. Komite III DPD RI yang tugas dan fungsinya membidangi ketenagakerjaan serta sebagai representasi masyarakat dan daerah menaruh perhatian besar terhadap RUU Cipta Kerja.

Oleh karena itu pada masa reses kali ini Komite III DPD RI berharap dapat memperoleh berbagai pandangan dan pendapat serta masukan dari masyarakat dan daerah terkait isu-isu tersebut, yang kiranya dapat menjadi bahan argumentasi dalam menyusun pandangan dan pendapat Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja tersebut.

Beberapa kali pekerja telah melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan tersebut dan menuntut pemerintah mencabut norma-norma tersebut.Terkait hal tersebut menurut,Anggota Komite III DPD RI ( Lingkup tugas yang memperhatikan urusan daerah dan masyarakat,seperti pendidikan,Agama,Kebudayaan,Kesehatan,Pariwisata,Pemuda dan olahraga,Kesejahteraan sosial,Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,enaga Kerja dan Transmigrasi,Ekonomi Kreatif,Pengendalian Kependudukan atau Keluarga Berencana dan Perpustakaan)

A.A.Gde Agung,Rabu,4/03/2020 di Denpasar mengatakan,dengan menyampaikan aspirasi demo yang exstream dan brutal tentu takutnya isunya malah dapat dialihkan.Alangkah baiknya, jika penyampain aspirasi dilakukan dengan cara soft saja.

“Terkait daya dobrak relatif, caranya kompetensinya. Yang paling penting adalah, bagaimana kita di Bali dapat menyampaikan dengan santun aspirasi tersebut,” jelasnya.

Melihat demo di Jakarta tetap mengapresiasi aspirasinya, akan tetapi secara fisik jika dilihat seperti, sampai berpanas-panasan bahkan diangkut dari mana-mana datang belum lagi terkait masalah logistiknya.

“Lebih baik dengan cara seperti ini(soft). Akan tetapi,kami memohon dukungan dari DPR RI juga,”ujarnya.

Masih dalam waktu dan kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat pekerja Pariwisata,Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bali.Yang juga merangkap sebagai Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata,Serikat Pekerja Kabupaten Badung,Putu Satyawira Marhaendra. mengatakan,penyampaian aspirasi dilakukan dengan pendekatan komunikasi atau dengan cara yang soft.

“Apa yang kita lakukan selama ini denggan cara komunikasi. Dan dengan kehadiraan beliau (A.A.Gde Agung) tentu bisa menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan gejolak,”katanya.