DENPASAR – Pantaubali.com – Menghadapi Pilkada serentak 2020 di 6 kabupaten di Bali guna meraup kemenangan, PDI Perjuangan Provinsi Bali menyatakan, siap memenangkan suara termasuk di Kabupaten Karangasem menurut, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster dalam sambutanya di Rakerda I PDI Perjuangan Provinsi Bali bertema “Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri, Berbasis Riset dan Inovasi Nasional” di ruang Rama Sinta Grand Inna Bali Beach Sanur, Denpasar, Sabtu,(14/3) menyampaikan, akan all out mengerahkan seluruh kekuatan guna memenangkan suara di gumi lahar tersebut.

“Untuk di Karangasem akan saya all out, akan mengerahkan pasukan multi nasional guna memenangkan di Kabupaten Karangasem,” jelasnya.

Pengerahan kekuatan ke Karangasem juga akan dilakukan oleh beberapa Kabupaten yang tidak menyelengarakan Pilkada serentak 2020 di Bali.

“Kabupaten yang tidak melakukan Pilkada seperti Buleleng, Gianyar, dan Kabupaten Klungkung akan kita kerahkan bersama untuk memenangkan disana ( Kabupaten Karangasem),” katanya.

Di Kabupaten Karangasem harus bertarung ketat masih memungkinkan PDI untuk berebut. Harus memenangkan Pilkada di 6 kabupaten dan kota, maka dari itu untuk jajaran partai harus solid bergerak tidak boleh neko-neko sangup bekerja keras dan bergotong royong.

“Jika 6 Kabupaten Kota dapat direbut di Karangasem bisa berhasil, saya kira pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana di Bali akan dapat jalankan disemua kabupaten Kota.Karena Klungkung juga telah bersedia,”tutup Koster.

DENPASAR – Pantaubali.com – Cegahan pungli di instansi Pemerintahan, tim inspektorat Bali sosialisasi saber pungli dengan menyasar Kabupaten Badung.Menurut, tim saber pungli ada untuk pencegahan terjadinya pungli, dengan dasar hukum Instruksi Mendagri hingga Keputusan Gubernur. Selain itu juga, arahan Presiden, pemberantasan korupsi yang didalamnya termasuk pungli jadi prioritas utama, itu disampaikan, Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Bagiada di ruang Kerta Gosana, Pusat Pemerintahan Badung,Kamis, 12/03/2020.

“Pungli adalah Pungutan di tempat yang sebenarnya tidak ada biaya dan tidak sesuai ketentuan, atau pungutan tanpa dasar hukum. Pungli merusak sendi masyarakat dan negara,” jelasnya.

Ada 7 area yang rawan pungli, yakni perijinan, bansos dan hibah,
Kegiatan fiktif, jual beli jabatan.Pendidikan, dana desa, serta pengadaan barang dan jasa. Serta Dia mengatakan, UPP ada sebagai upaya pencegahan, sedangkan tindakan lanjutan akan menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan.

Selanjutnya, Kadis Pemajuan Masyarakat Adat I GAK Kartika Jaya Seputra mengatakan,penting dipahami desa adat di Bali, sekarang ada landasan hukum lewat perda. Pemprov ingin menguatkan kembali desa adat, menjadikannya sebagai subyek hukum hingga kucuran dana.

“122 desa adat di Badung juga termasuk,” katanya.

Desa adat diakui negara lewat UUD 1945 pasal 18 B yang mengakui kesatuan hukum adat beserta hak-haknya. Dikuatkan Perda no 4 2019. Sudah otonom sebenarnya ada wilayah, struktur pmerintahan, krama, harta, dan lain-lainnya. Desa adat berhak mengatur rumh tangganya, namun tetap sesuai peraturan perundangan.

“Desa adat, mohon diperhatikan kewenangan dan tugasnya. Jangan malah sewenang-wenang mencampur aduk kewenngan, mana yang patut dan tidak. Pasal 24 dan 25 di perda no 4 2019 wajib dbaca dan dipahami. Kalau tidak akan ada kecendrungan sewenang wenang,” ujarnya.

Tentang dudukan (pungutan) harus ada kesepakatan. Ada Komunikasi yang dibangun desa adat dengan krama tamiu dan tamiu. Sedangkan dana punia adalah sumbangan sukarela.

“Ini adalah pendapatan lain-lain desa adat yang pas.Bangun komunikasi yang baik dengan krama tamiu, Berapa besaran dan kepatutannya, tata kelola harus jelas, dibuat perarem jelas, ptugas pemungut dudukan dengan identitas dan surat penugasan. Harus lengkap,” sampainya.

Dia menambahkan, Kedepan semua awig-awig dan pararem harus ddiaftarkan ke dinas PMA, setelah mendapat surat keterangan majelis desa adat.

Masih dalam waktu dan kesempatan yang sama, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan,terimakasih atas pelaksanaan kegiatan ini, baik sekali , agar bisa dimengerti dan dijalankan oleh para perangkat desa, prajuru dan pihak lain yang terkait.Pemkab Badung memperoleh tuntunan dalam menyikapi pungli. Kepada pemerintah dan prajuru desa agar tidak melkukukan pelanggaran.

“Masih banyak yang belum paham benar tentang apa yang disebut pungli. Sering didengar, namun masih banyak yang belum mengerti secara utuh, apalagi para prajuru kita di Desa-desa,” sebutnya.

Mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan baik, kepada para Klian, perangkat desa, yang sudah mengabdi di masyarakat, ngayah, sama sekali tidak ada niatan untuk melawan hukum. Sembari dirinya menambahkan,adanya pelanggaran murni karena belum ada pengertian yang baik.

“Kita mengutamakan pencegahan dan pembinaan,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Indeks demokrasi Provinsi Bali dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis, pada 2018 indeks demokrasi Provinsi Bali tercatat sebesar 82,37 atau masuk kategori baik. Angka ini melampaui rata-rata nasional sebesar 72,39.

Ada tiga kelompok nilai dalam pengukuran IDI yaitu buruk, sedang dan baik. Dengan angka 82,37, Bali telah berhasil mencapai posisi tertinggi, itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra Dalam sambutan di Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 Provinsi Bali di Tabanan Room Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (11/3).

“Saya menyampaikan apreseasi atas kerja keras seluruh komponen dalam memenuhi indikator penilaian. Capaian yang diraih merupakan kontribusi dari semua pihak, termasuk dukungan dan peran aktif dari masyarakat,” ujarnya.

Meski secara akumulatif, Bali telah berhasil menempati posisi terbaik, namun harus ada evaluasi terhadap tiga komponen yang menjadi indikator pengukuran yaitu kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi.

“Jika Dicermati satu per satu, ternyata indikator kebebasan sipil cenderung menurun, sedangkan hak politik dan kelembagaan demokrasi angkanya naik. Kenapa menurun, apa aktifitasnya yang menurun atau tidak terekam. Grafik ini harus betul-betul kita cermati untuk penentuan langkah selanjutnya,”

FGD yang digelar 2 hari ini, diharapkan dapat menggali dan melengkapi informasi media terkait dengan indikator yang menjadi penilaian dalam pengukuran IDI. Sebab, bisa jadi belum semua fenomena demokrasi terekam oleh media.

Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan menghasilkan kompilasi data yang lebih lengkap sehingga seluruh fenomena berdemokrasi dapat terungkap.Bagi seluruh peserta dirinya berharap dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Meskipun para ahli politik belum sepakat kalau indeks demokrasi diukur secara kuantitatif.

Masih dalam kesempatan yang sama, dalam sambutan Kepala BPS Bali, Adi Nugroho menyampaikan, pengukuran IDI dimulai dari kompilasi surat kabar yang dijadikan rujukan. FGD bertujuan melengkapi dan mengkonfirmasi data terkait pengukuran IDI.

“Hasil FGD bukan penentu skor, tapi hanya tahapan pengumpulan data sehingga diperoleh kejelasan data yang dijadikan variabel pengukuran IDI. FGD Menghasilkan resume untuk menjadi data rujukan pengukuran IDI,” ucapnya.