- Advertisement -
Beranda blog Halaman 591

Rumah Seorang Perawat, Hangus Terbakar di Banjar Dinas Tiyinggadin

TABANAN – Pantaubali.com – Musibah kebakaran menimpa salah satu rumah Warga di Banjar Dinas Tiyinggading, Tabanan dengan pemilik berinisial NKS (44) yang berprofesi sebagai Perawat.Musibah tersebut terjadi, Jumat,(8/4) kurang lebih pukul 08.30 Wita.

Adapun kronologisnya, dalam keterangan tertulis, Kasi Humas Polres Tabanan Iptu I Nyoman Subagia menyampaikan, berawal salah satu saksi melihat kebulan asap di bagian atap belakang rumah NKD (korban) selanjutnya saksi mencari bantuan ke sawah menyampaikan bahwa “rumah kebakaran”.

Selanjutnya mendatangi TKP, telah melihat warga sudah rame dan api sudah sampai di atas rumah, selanjutnya beberapa saksi mengambil mesin penyedot air. Kemudian bersama-sama warga memadamkan api.

“Pukul 09.00 wita Pemadam kebakaran datang, dan Pukul 09.30 wita api dapat di padamkan,” katanya,Jumat,(8/4) di Tabanan.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, untuk kerugian ditimbulkan, belum dapat diperkirakan.Sembari Dirinya menambahkan, penyebab kejadian masih dalam penyelidikan.

Tak Sekadar Migrasi dari Analog ke Digital, Wagub Cok Ace Ingin Lembaga Penyiaran Lebih Mengedukasi

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) berharap program migrasi TV analog ke digital tak sekadar peralihan teknologi. Ia berharap, melalui program migrasi ini, lembaga penyiaran mampu lebih mengedukasi masyarakat dan semakin memperkuat dan memuliakan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Harapan itu disampaikan Wagub Cok Ace dalam sambutan saat menghadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-89 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali,Jumat 8 April 2022 (Sukra Wage Wuku Landep). Lebih jauh Wagub Cok Ace mengungkap, transformasi digital akan memberi banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat.

“Kualitas siaran yang diterima masyarakat makin baik dan tentunya lebih canggih. Selain itu, kontennya makin beragam dengan konsep dan model isi siaran yang lebih khusus,” urainya.

Namun demikian, ia sangat berharap lembaga penyiaran lebih memperhatikan isi siaran agar ke depannya makin berkualitas. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan penyiaran nasional yakni membentuk karakter manusia Indonesia yang baik dan mumpuni dapat tercapai. Lebih dari itu, transformasi hendaknya dapat menggugah kreativitas serta mendorong produktivitas anak bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh eleman menyukseskan program Analog Switch Off (ASO), migrasi dari siaran televisi analog ke digital. Karena kesuksesan program ASO menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah, penyelenggara multipleksing, lembaga penyiaran serta masyarakat.

Masih dalam sambutannnya, Wagub Cok Ace juga menyinggung keterbukaan informasi yang berdampak pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi.

“Kemudahan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, memproduksi informasi, dan menyebarluaskan informasi secara cepat,” ujarnya.

Menurutnya, ketersediaan Informasi yang berlimpah merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik sehingga dapat dijadikan batu loncatan dalam percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah, lembaga penyiaran, media dan pemangku kepentingan lainnya harus bahu membahu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat pada informasi, agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif,” lanjutnya.

Lebih dari itu, literasi informasi juga perlu terus diberikan sejalan dengan berkembangnya kanal-kanal baru agar masyarakat memperoleh informasi yang sehat dan akurat.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali sebagai regulator penyiaran di Provinsi Bali diminta membangun kerja sama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, maupun organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Sinergi dengan berbagai pihak ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan dunia penyiaran yang lebih baik dalam berbagai aspek seperti konten siaran dan industri penyiaran agar tumbuh semakin baik. Selain itu, KPID dapat mengarahkan lembaga penyiaran untuk berperan serta dalam menyukseskan agenda pembangunan di Provinsi Bali yang terangkum dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Sementara itu, Ketua KPID Provinsi Bali I Gede Agus Astapa minta dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan program ASO yang di wilayah Bali akan dimulai pada 30 April mendatang. Ia menegaskan, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas siaran dan memberi layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain menawarkan kualitas gambar yang lebih baik, program ini membuka peluang bagi tumbuhnya konten kreator. Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-89 dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng dan penganugerahan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang dinilai kreatif dan mampu mengedukasi. (Rilis)

Bali Sudah Aman dan Nyaman untuk Dikunjungi

DENPASAR – Pantaubali.com – Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali sangat dirindukan wisatawan domestik maupun mancanegara untuk dikunjungi. Karena daerah yang mengusung tagline ‘pariwisata budaya’, pulau berjuluk The Last Paradise in the World ini tak hanya menyajikan panorama yang indah dengan keramahan masyarakatnya, juga menyajikan ragam budaya yang bisa dinikmati bahkan secara gratis.

Bak gayung bersambut, pemerintah pun telah membuat kebijakan khusus untuk menarik dan memudahkan minat wisatawan berlibur ke Pulau Seribu Pura ini. Kemudahan pun ditawarkan bagi wisatawan asing yang datang. Mulai dari Visa on Arrival (VoA), bebas karantina, hingga bebas Swab PCR Rapid Tes bagi wisatawan domestik.

Kebijakan itu tak terlepas dari capaian vaksinasi Bali tertinggi di Indonesia. Pulau Surga ini telah terbentuk kekebalan komunal, sehingga aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun menyampaikan, kebijakan tanpa karantina dan VoA bagi wisatawan internasional disambut sumringrah pelaku pariwisata. Kebijakan itu, diharapkan mampu membangkitkan kembali pariwisata Bali yang terpuruk karena pandemi

Dikatakan, biaya VOA hanya Rp 500 ribu per orang, baik orang dewasa maupun anak-anak. VoA berhak untuk satu kali masuk ke Bali atau Indonesia berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali di Kantor Imigrasi,” jelas Tjok Bagus, Kamis (7/4).

Menurut dia, sampai saat ini, dari 43 negara yang diberlakukan kebijakan VoA di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sampai tanggal 5 April 2022 sudah ada sebanyak 14.430 orang sudah memanfaatkan pelayanan VOA.

Kemudahan lain saat ini adalah dimana wisaman di bawah 18 tahun tidak diwajibkan menunjukkan bukti vaksin, Saat ini juga ada 9 negara yang mendapatkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata yaitu, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Dengan aturan terbaru, pemerintah juga sudah membuat kelonggaran bagi masuknya wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Wisatawan dibolehkan hanya melakukan PCR 2 X 24 jam di negara asal sebelum keberangkatan.

Tidak perlu lagi ada Tes PCR di entry point atau kedatangan bandara. Tes PCR hanya untuk mereka yang suhunya > 37,5⁰c, dan mereka yang belum vaksin lengkap. Bagi mereka yang belum vaksin engkap selanjutnya wajib melakukan karantina selama 5 X 24 jam di hotel yang sudah ditunjuk pemerintah, jelas Tjok Bagus..

Kesimpulannya bagi yang mereka yang belum vaksin lengkap wajib melewati entry tes di hari Kedatangan dan exit tes hari ke 4. Jika hasilnya negatif di hari ke 5 (selesai karantina, red), maka dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Menunggu hasil entry tes di hari kedatangan bisa di bandara maupun boleh di hotel atas biaya sendiri, kecuali WNI, jelasnya.

Negara-negara yang sudah dilayanani VOA yakni Australia, USA, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Selandia Baru, Italia, Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, Filipina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Belgia, Brasil, Denmark, Finlandia, Hungaria, India, Meksiko, Norwegia, Polandia, Seychelles, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Tiongkok, Timor Leste dan Tunisia.

Dia menambahkan, wisatawan yang datang divaksin dua kali, diwajibkan mengunduh dan masuk dalam aplikasi PeduliLindungi. Kata dia, setiba di bandara petugas akan membantu wisatawan mengintegrasikan data ke dalam aplikasi tersebut.

Terkait asuransi perjalanan dengan pertanggungan Covid-19 bagi wisatawan, Tjok Bagus menjelaskan bahwa hal itu dapat di-booking terlebih dahulu. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi jika saat di-Swab, hasilnya positif. “Swab positif, dan jika tidak ada atau hanya gejala yang sangat ringan maka diharuskan menjalani isolasi 5 hari di hotel isolasi khusus,” imbuhnya.

Lanjutnya, pembiayaan bagi mereka yang positif akan ditanggung oleh asuransi tersebut atau atas biaya sendiri. Pada hari ke-4 jika tamu dinyatakan negatif, mereka dapat melanjutkan rencana in perjalanan pada hari ke-5.

“Mereka (wisatawan, red) internasional harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,” tegasnya. (Rilis)

Diduga Depresi Penyakit Tidak Kunjung Sembuh, Pria Paruh Baya Gantung Diri

TABANAN – Pantaubali.com – Diduga depresi akibat penyakit diderita tidak kunjung sembuh seorang warga Banjar Dinas Bunutin, Desa Payangan, Marga, Tabanan berinisial INS (61) nekat akhiri hidup dengan cara gantung diri di rumah milik korban, Kamis,(7/5).

Adapun kronologis kejadian tersebut menurut, Kasi Humas Polres Tabanan Iptu I Nyoman Subagia dalam keterangan laporan tertulisnya, Kamis,(7/5) menyampaikan, pada Kamis,7 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Korban masih bermain bersama cucu di teras rumah miliknya, selanjutnya masuk kedalam rumahnya, kemudian pukul 11.45 Wita menurut salah satu saksi hendak menengok Korban dengan maksud untuk menawarkan makan siang, namun pintu dalam keadaan tertutup.

Mendapati hal tersebut selanjutnya pintu di buka untuk memeriksa namun saat saksi I membuka pintu didapati Korban dalam keadaan leher tergantung dengan menggunakan tali pelastik warna biru di atas pintu kamar Korban.Mendapati hal tersebut selanjutnya saksi berteriak meminta tolong, selanjutnya banyak warga yang datang, kemudian warga menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Payangan untuk melaporkan kejadian tersebut.Selanjutnya Piket Siaga SPKT Polsek Marga mendatangi TKP selanjutnya mengamankan TKP dan melaksanakan Olah TKP.

“Selanjutnya terhadap Korban dilakukan pemeriksaan oleh Team Medis Puskesmas Marga I Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh team medis Korban dinyatakan sudah meninggal dunia.Dari hasil pemeriksaan visum luar, ditemukan Bekas jeratan tali pada leher, ditemukan bercak darah pada dubur, ditemukan air mani, Sudah ada lebam pada telapak kaki, Belum terjadi kaku mayat serta idak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta kejanggalan lainnya.Jadi disimpulkan korban murni meninggal akibat gantung diri,” bebernya.

Dirinya menambahkan, adapun motif korban mengakhiri hidup dengan cara gantung Diri karena depresi akibat Penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh dan telah berulang kali menjalani perawatan di Rumah Sakit

Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster Hadir Dalam Dialog Bertema “Implementasi Semangat Kartini Menuju Bali Era Baru”

DENPASAR – Pantaubali.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster Menjadi Narasumber Dialog Lintas Denpasar Siang bersama Ketua LSM Bali Sruti Luh Riniti Rahayu, Tema “Implementasi Semangat Kartini Menuju Bali Era Baru”, di Studi RRI Denpasar, kemarin, Rabu (6/4).

Mengisi perjuangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus mempersiapkan diri bersaing di dunia globalisasi penuh dengan kemajuan teknologi dan informasi ini, wanita Indonesia khususnya wanita dan kaum perempuan di daerah Bali harus siap dan terus menjadi garda terdepan dalam rumah tangga untuk menghalau setiap permasalahan dan gangguan yang datang, sekaligus bersiap juga sebagai benteng terakhir yang berdiri tegak di belakang untuk menjaga anggota keluarga terutama anak anaknya dari musuh terdasyat (Narkoba dan pergaulan bebas). Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster saat mengisi dialog Lintas Denpasar Siang bersama Ketua LSM Bali Sruti Luh Riniti Rahayu, di Studi RRI Denpasar, Rabu (6/4).

2. Dengan mengangkat tema “Implementasi Semangat Kartini Menuju Bali Era Baru”, Ny. Putri Koster mengatakan dengan tegas, bahwa perempuan Bali harus mampu menjadi contoh dan panutan di masyarakat, sekalipun sibuk membantu perekonomian keluarga, namun tidak boleh melupakan kewajiban dasar sebagai ibu rumah tangga yang memiliki peran penting dalam mendidik putra-putrinya, agar terwujud karakter bangsa yang kuat, tangguh dan berbudaya ketimuran yang penuh etika, sopan santun dan budi pekerti.

“Jangan sampai anak-anak kita terbaikan dan kehilangan kasih sayang lantaran fokus mencari uang (bekerja/ berkarir). Perempuan itu harus pintar mengatur waktu, karena perempuan dilahirkan untuk menjadi seorang yang multitasking, dimana dia harus mampu memposisikan diri sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir dan sebagai mahluk sosial. Masa depan anak-anak kita tergantung dari bagaimana cara kita mendidik dan memberikan kasih sayang melalui perhatian, dan jangan pernah menyia-nyiakan fungsi kita sebagai seorang ibu”, imbuh Ny. Putri Koster.

Dengan semangatnya membangun Bali era baru, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang di komandoi oleh Ny. Putri Suastini Koster secara aktif melakukan sosialisasi mewujudkan keluarga sejahtera dan bebas stunting. Tidak hanya itu, gerakan Tim Penggerak PKK dilengkapi dengan aksi sosial berupa pemberian makanan tambahan untuk lansia, ibu hamil dan balita. Hal ini tentu saja berperan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan gangguan kesehatan dalam masyarakat.

Serangkaian memperingati Hari Kartini di bulan April, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menerangkan bahwa di tahun ketiga, Ny. Putri Koster membagi kegiatan menjadi dua, yakni kegiatan sosialisasi dan kegiatan aksi sosial. Dengan kemajuan teknologi Ny. Putri Koster melakukan sosialisasi melalui teknologi yang bisa dinikmati dan didengar langsung oleh jutaan masyarakat di seluruh Bali.

Semangat Kartini yang bisa di aktualisasi TP PKK Provinsi Bali dalam menuju Bali era baru, salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi pentingnya melahirkan generasi berkualitas, sehat, cerdas kuat dan tangguh untuk menghadapi masa depan.

“Tidak hanya kuat dalam pendidikan, namun juga menanamkan pentingnya untuk selalu bergotong royong,” katanya.

Selain itu, gerakan mewujudkan HATINYA PKK, tanggap bencana, pola asuh dengan kasih sayang dan perekonomian yang sehat dalam keluarga sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, sejahtera dan tangguh juga menjadi prioritas yang dilakukan selama ini.

Pemajuan dan pemberdayaan perempuan TP PKK selalu menggandeng tokoh perempuan yang membidangi program yang sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Diungkapkan oleh Ny. Putri Koster bahwa konsep “Habis gelap terbitlah terang” dimana api semangat harus tetap dijaga, karena perempuan harus tetap kuat namun penuh kesabaran,” katanya.

Dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan seimbang, pasangan suami istri harus saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam mendidik putra-putrinya, sehingga melahirkan anak-anak yang cerdas, berkarakter, berkualitas dan berbudaya.

Harus optimis dan harus siap dengan mengisi diri dan menggunakan kekuatan yang sebelumnya diberikan oleh panutan oleh Raden Ajeng Kartini dan membuka komunikasi, berjuang dengan kata dan pena.

Penjajahan hrus dilawan dengan komunikasi yang cerdas dan kasih sayang maka anak anak akan memiliki loyalitas dan dedikasi pada kehidupannya.

Pikiran cerdas R.A Kartini harus tetap menjadi semangat bagi perempuan untuk lebih kuat melalui keluarga. Dimana kualitas menjadi hal terpenting untuk menjadikan diri lebih baik dari waktu ke waktu,

“Karena kita sebagai perempuan harus bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”, imbuh Ny. Putri Koster.

Selanjutnya Ketua LSM Bali Sruti Luh Riniti Rahayu, mengatakan, Kartini adalah Pahlawan Nasional sehingga harus selalu bisa mengambil makna baik dan kiprah serta semangat beliau dalam mewujudkan bangsa dan tanah air yang bersatu padu, Peralihan dari jaman ke jaman yang berubah sesuai masanya menunjukkan banyaknya kemajuan yang terjadi.Akan tetapi hal tersebut harus tetap menjadi cermin dan dimanfaatkan untuk sebuah perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

“Kita yang ada di tengah gempuran kemajuan teknologi, jangan sampai dikuasai oleh teknologi, namun sebaliknya kitalah sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas dan didasari pendidikan harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak sehingga mampu memilah informasi yang layak untuk dicerna dan dihempaskan,” ungkapnya.

Wanita masa kini juga harus memiliki semangat untuk berani berbicara dan inovatif yang di implementasikan, dan dibuktikan dalam kehidupan nyata.

Bali era baru adalah tatanan kehidupan yang secara holistik berdasarkan kehidupan yang sejahtera dan saling asah, asih, asuh yang di rangkum ke dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan lima prioritas pembangunan, yakni sandang pangan, papan, kesehatan, pendidikan, adat budaya. Hal ini sejalan dengan program Tim Penggerak PKK yang selama ini sudah dijalankan.

Kontribusi perempuan sangat penting dalam kesejahteraan keluarga, karena kesuksesan mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama antara suami maupun istri, namun seorang istri (ibu) memiliki peran dan tanggung jawab lebih besar dalam menjadikan generasinya berkualitas dan memiliki potensi.

“Sekalipun kita adalah ibu rumah tangga yang aktif mengurus rumah tangga, namun kita adalah perempuan yang menjadi tiang negara. Jangan hanya menjadi bunga natah, tetapi kita harus mampu menjadi tiang dan penjaga bangsa melalui karya dengan memanfaatkan dan mengambil kesempatan di setiap peluang,” pungkasnya. (Rilis)

Gubernur Koster Ajak Bergerak Maju Mentransformasi Struktur dan Fundamental Ekonomi Bali Sesuai Konsep Ekonomi Kerthi Bali

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 pada, Rabu (Buda Paing, Landep) 6 April 2022 di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar.

Musrenbang Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 turut juga dihadiri secara daring oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Anggota DPR – RI Dapil Bali, Anggota DPD – RI Dapil Bali, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Instansi Vertikal Provinsi Bali, Bupati/Walikota Se-Bali, FORKOPIMDA Provinsi Bali, OPD Pemprov Bali, Perguruan Tinggi Se-Bali, BUMN/BUMD di Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali dan Lembaga Permasyarakatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali sangat mengapresiasi, karena telah memasukitahun keempat penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018- 2023.

Secara umum pelaksanaan program-program prioritas di Pemerintah Provinsi Bali bisa berjalan dengan lancar, meskipun pandemi Covid-19 menghantam dunia yang tentu berdampak juga di Indonesia dan Bali pada khususnya, namun secara garis besar program pembangunan di Bali masih bisa dilaksanakan.

“Angayubagia, pembangunan daerah Bali dapat Kita laksanakan dalam koridor yang direncanakan. Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali dapat ditangani dengan baik berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan Se-Bali serta hasil gotong-royong dari berbagai komponen masyarakat,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini yang disambut tepuk tangan.

Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpuruk dan menyebabkan ekonomi Bali terkontraksi sangat dalam di masa pandemi Covid-19, karena Kita sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Sehingga dengan gagasan dan pengalamannya 3 Periode di DPR – RI dari Fraksi PDI Perjuangan di dalam mengelola pemerintahan, Gubernur Wayan Koster menegaskan kedepan Bali tidak boleh lagi hanya bergantung pada sektor pariwisata, namun harus bergerak maju mentransformasi struktur dan fundamental ekonomi Bali, sehingga kuat dalam menghadapi goncangan ekonomi dalam skala regional, nasional dan global.

Upaya mentransformasi struktur dan fundamental ekonomi Bali sudah menampakan hasil, dan bersyukur Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo telah meluncurkan Konsep Transformasi Ekonomi Bali (hasil gagasan dari Gubernur Bali, Wayan Koster serta disusun langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, red) pada Jumat (Sukra Pon, Medangsia) tanggal 3 Desember 2021 dengan nama ‘Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera’.

Konsep Ekonomi Kerthi Bali, kata Gubernur Bali jebolan ITB adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu, Sektor Pertanian dengan pertanian organik-nya, Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Industri Manufaktur dan Industri Budaya Branding Bali, Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, Sektor Ekonomi, Kreatif dan Digital; dan Sektor Pariwisata. Jadi Konsep Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki 6 sektor unggulannya akan mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, berbasis sumber daya local dan menjaga kearifan lokal, hijau/ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Untuk pembangunan Tahun 2023, Gubernur Bali yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menjelaskan bahwa pembangunan di Bali selain bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, juga diharapkan mendapat dukungan dari APBN. Sehingga ada beberapa usulan pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis di Tahun 2023 yang bersumber dari APBN, seperti,Lanjutan Pembangunan Jalan Shortcut Singaraja – Mengwitani Titik 11 dan 12, dengan Anggaran Rp. 190 Milyar, Pembangunan Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng, dengan Anggaran Rp. 240 Milyar, Pembangunan Kawasan Batur Global Geopark di Kabupaten Bangli, dengan Anggaran Rp. 350 Milyar, Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani di Kabupaten Bangli, dengan Anggaran Rp. 75 Milyar, Pembangunan Fasilitas Seni Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp. 250 Milyar, Pembangunan Jembatan Nusa

Lembongan – Nusa Ceningan, Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp. 57 Milyar; 7) Pembangunan Embung Unda sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp. 236 Milyar; 8) Penataan Kawasan Pesisir Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp. 80 Milyar, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp. 336 Milyar; dan 10) Pembangunan Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem, dengan Anggaran Rp. 148 Milyar.

Diakhir sambutannya, orang nomor satu di Pemprov Bali ini berharap Musrenbang kali ini bisa mempertajam visi misi daerah ke dalam rumusan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2023 secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas dan terukur, serta dalam implementasinya betul-betul menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, sesuai target kinerja penjabaran di bidang-bidang prioritas dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama menjalankan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, serta mengakselerasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih agar Bali ini bersih dan harus mandiri energi. Tidak lupa juga Saya mengajak untuk memanfaatkan penggunaan produk lokal seperti diatur pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Produk Lokal Bali,” jelas Gubernur Wayan Koster.

Sementara Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra melaporkan Musrenbang merupakan agenda tahunan untuk penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. (Rilis)

Kapolsek Penebel Bersama Muspika Cek Prokes PTM di SMA Negeri 1 Penebel

TABANAN – Pantaubali.com – Dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran covid19 melalui kluster sekolah, sehubungan dengan dilaksanakannya Pertemuan Tatap Muka dalam pembelajaran bagi siswa. Kapolsek Penebel mengambil langkah cepat bersama dengan muspika Penebel. Kapolsek Penebel AKP I Nyoman Artadana, S.H., M.H., bersama Camat Penebel I Made Surya Dharma, S. STP. M.Si dan Danramil Penebel Kapten Inf. Nyoman Arya Kepakisan, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pagi turun langsung ke SMA Negeri 1 Penebel melakukan pengecekan terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes).Kapolsek Penebel dan muspika diterima oleh Kepala SMA Negeri 1 Penebel I Wayan Suastana, dan para guru Staf pengajar.

Seijin Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Candra, S.I.K., M.H., Kapolsek Penebel pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Kepala sekolah dan guru Staf pengajar agar dalam pembelajaran yang telah diberlakukannya sistem Pertemuan Tatap Muka (PTM), para guru dan siswa untuk selalu menerapkan protokol Kesehatan. Sesuai dengan ketentuan tak seorang siswa pun yang datang ke sekolah tanpa menggunakan masker.

“Pemakaian masker juga harus dengan benar sesuai dengan ketentuan Kesehatan. Demikian juga sarana prokes, dari pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan agar dilaksanakan termasuk penggunaan hand sanitizer.” Tegas Kapolsek Penebel.

Hal Senada juga disampaikan oleh camat dan Danramil Penebel, Mari semua tetap disiplin dalam menjalankan prokes, walaupun kita semua telah tervaksinasi tahap ke 3, Demi keselamatan dan kesehatan mari kita tetap memakai masker, dan menjaga jarak saat berinteraksi sosial dengan orang lain.

Sedangkan Kepala SMAN 1 Penebel menyatakan bahwa apa yang menjadi komitmen dari Pemerintah akan selalu didukung oleh sekolah demikian juga anak anak sudah kami arahkan untuk tetap disiplin dalam penerapan prokes.

“Sarana Prokes juga kami telah siapkan dalam pertemuan tatap muka inil.” Ujar Kepsek. (Rilis)

Bupati Sedana Arta Terima Penghargaan SAKIP dan RB AWARD 2021

BANGLI- Pantaubali.com -Pemerintah Kabupaten Bangli dibawah kepemimpinan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati (Wabup) I Wayan Diar, kembali menorehkan Apresiasi dan Penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini Pemkab Bangli mendapatkan Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada acara SAKIP & RB AWARD 2021.

Penghargaan berupa piagam, diserahkan langsung oleh Sekretaris Kementrian PAN RB Rini Widyantini kepada Bupati Sedana Arta di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Selasa (05/4).

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta seusai acara mengatakan, keberhasilan Kabupaten Bangli meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi birokrasi (RB) AWARD 2021, tidak lepas dari keberhasilan Kabupaten Bangli dalam menunjukan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, serta mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaaan anggaran.

“Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajarannya dalam memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat,”ungkapnya

Selain itu bupati Bangli juga mengingatkan kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangli, agar tidak cepat berpuas diri dan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bisa bekerja lebih keras lagi kedepannya.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja OPD di Kabupaten Bangli, sehingga hari ini Bangli mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Saya berharap prestasi seperti ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan,”pintanya.

Bupati Sedana Arta juga menjelaskan, pada SAKIP & RB AWARD 2021 kali ini, untuk SAKIP, Kabupaten Bangli meraih predikat B, sedangkan untuk RB Kabupaten Bangli juga meraih predikat B. Ia juga berharap pada penilaian SAKIP dan RB mendatang, predikat Bangli bisa ditingkatkan lagi.

“Saya minta kedepan OPD bisa terus bekerja keras dan terus melakukan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tentunya akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya Bangli Era Baru,” harapnya.

Sementara itu Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dalam laporannya menjelaskan acara SAKIP & RB AWARD 2021 digelar secara daring dan luring dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Sebanyak 44 perwakilan dari instansi pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menerima penghargaan secara langsung.

“Penyerahan hasil evaluasi SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya,”ungkapnya. (Rilis)

Naik Tingkat, Pemprov Bali Raih Predikat BB dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

JAKARTA – Pantaubali.com – Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih predikat BB pada penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021. Capaian ini mengukuhkan Bali menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil naik tingkat dalam penilaian RB yaitu dari B pada tahun 2020 menjadi BB di tahun 2021.

Sementara dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemprov Bali mempertahankan predikat BB. Perhargaan atas capaian itu diterima oleh Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berlangsung secara offline di The Tribrata Darmawangsa Jakarta, Selasa, (5/4).

Sementara untuk tingkat Kabupaten atau Kota, Badung meraih predikat BB untuk SAKIP dan RB. Kota Denpasar meraih predikat BB untuk SAKIP dan B dalam penilaian RB. Sedangkan Bangli, Buleleng, Klungkung dan Tabanan berhasil meraih predikat B dalam penilaian SAKIP dan RB. Sementara Kabupaten Gianyar, Jembrana dan Karangasem meraih predikat B pada SAKIP dan CC dalam pelaksanan RB. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta hadir langsung pada acara penyerahan penghargaan SAKIP dan RB Tahun 2021 di Jakarta.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Erwan Agus Purwanto dalam laporannya menyampaikan bahwa, penilaian ini bertujuan untuk memastikan kemajuan implementasi SAKIP dan RB di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, dalam proses penilaian, KemenPAN RB juga memberi saran dan masukan bagi instansi yang implementasi SAKIP dan RB masih kurang optimal.Dari hasil evaluasi yang dilakukan tim KemenPAN RB, tahun ini terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP secara nasional.

“SAKIP kementerian dan lembaga naik dari 70,75 menjadi 71,30, tingkat provinsi naik dari 70,02 menjadi 70,88 dan kabupaten/kota naik dari 60,68 menjadi 61,60,” urainya. Selain peningkatan nilai rata-rata pada nilai SAKIP, pemerintah daerah juga makin bergairah dalam mengikuti penilaian RB. Ada penambahan 50 pemerintah kabupaten atau kota yang menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan 15 instansi pemerintah naik predikat pada penilaian RB Tahun 2021. Agus Purwanto menyebut, peningkatan partisipasi adalah wujud komitmen dan antusiasme pemerintah dalam mengikuti penilaian SAKIP dan RB.

“Ini merupakan sinyal positif bagi peningkatan kualitas RB di tingkat daerah,” lanjutnya.

Sementara itu, MenPAN RB yang diwakili Sekretaris KemenPAN RB Rini Widyantini menekankan pentingnya transformasi yang menjadi bagian penting dalam Reformasi Birokrasi.

“Transformasi adalah cara yang tepat dan cepat dalam menghadapi perubahan dan tantangan melalui inovasi,” ungkapnya.

Ditambahkan olehnya, implementasi SAKIP dan RB pada lembaga pemerintahan merupakan bagian penting dalam transformasi birokrasi. Ia menyebut, hasil evaluasi SAKIP dan RB tahun 2021 menunjukkan tendensi hasil yang positif. Oleh karena itu, Rini Widyantini memberi apresiasi kepada pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota yang konsisten dalam melakukan perbaikan SAKIP dan RB sehingga mampu menaikkan predikat pada penilaian tahun ini.

Pemerintah daerah yang masih mengantongi predikat C dan CC diharapkan meningkatkan komitmen dan fokus pada penilaian tahun berikutnya. Selain itu, ia juga mengingatkan agar hasil penilaian SAKIP dan RB berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.(Rilis)

Pagi Hari, Puluhan Krama Desa Adat Banjar Anyar Seruduk PN Tabanan

TABANAN – Pantaubali.com – Bendesa Adat Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, I Made Raka, Beberapa kuasa hukum serta 75 orang krama Desa Adat datangi Pengadilan Negeri Tabanan, Selasa,(5/4) kurang lebih jam 10 pagi, sembari berorasi serta membawa bentangan beberapa poster maupun sepanduk salah satunya bertuliskan, “Kembalikan Tanah Leluhur Kami”.

Kedatangannya berkaitan pelaksanaan sidang adanya eksekusi lahan seluas kurang lebih, 4,5 are milik Desa Adat Banjar Anyar oleh salah satu BPR karena, telah di jual melalui lelang.

Dalam kesempatan tersebut, I Made Raka menyampaikan, Gugatan dilakukan terkait hendak dieksekusinya lahan milik desa adat Banjar Anyar oleh salah satu BPR karena, telah di jual melalui lelang.

Jika dilihat terkait persertifikatan 2 tahun lalu sampai saat ini, telah ada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah bahwa, telah melaksanakan, jadi persertifikatan semua krama desa adat di Desa Adat Banjar Anyar semua karang ayahan desa sudah sertifikat. Sebebelumnya belum masuk semua karena, semua blok di banjar Anyar sampai sebelum terminal semua secara fakta itu karang ayahan desa.

“Karena, itulah kita kecolongan data ini disertifikat pribadi.Kedepan agar tidak terjadi hal serupa jadi, pengawasan lebih ketat akan dilakukan. Adapun total luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 4,5 are tersebut,” paparnya.

Tanah sengketa sekarang telah putung tidak ada yang menempati maka, Desa Adat kuasai untuk dimanfatkan sebagi Pos pecalang sambil menunggu hasil pengadilan.

“Kita meminta keadilan agar tanah kembali ke tanah karang ayahan Desa. Yang penting karang ayahan desa kembali dulu kita sudah gugat ke BPN,” cetusnya.

Ini merupakan Kasus pertama kali terjadi di Desa Adat, diketahui awalnya karena adanya jaminan mulai dari, peminjam tidak dapat membayar karena, putung sehingga dilaporkan mau disita ke badan lelang.

Setelah badan lelang ada tembusan ke Desa Adat mau dieksekusi akhirnya, Desa Adat mengetahuinya maka, selanjutnya diamankan kemarin.Sertifikat 2006 telah berbentuk bangunan ditempati oleh krama yang tidak memiliki ahli waris bernama, Nengah Sulastri (alm).

“Saya sudah dipanggil oleh kepala pengadilan. Ada pilihan ini mau eksekusi paksa atau eksekusi sukarela akhirnya warga mengambil sekap untuk mempertahankan karang ayahan desa,” sebutnya.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Desa Adat Banjar Anyar, I Wayan Adi Aryanta mengatakan, Hari ini Kelihan Adat dan jero Bendesa Adat Banjar Anyar mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Tabanan karena, Yanah ayahan desa disertifikatkan menjadi tanah milik pribadi

Tanah tersebut digunakan sebagai jaminan kredit kemudian dipasangi hak tanggungan karena, dipasang hak tanggungan akhirnya disita eksekusi oleh pengadilan. Setelah ditelusuri bahwa, ada banyak kejanggalan.

“Ini sudah pasti tanah Adat kenapa dapat menjadi tanah pribadi,” katanya.

Kemudian, dalam proses pencairan kredit atau digunakan sebagai jaminan kredit disana ditemukan identita palsu berupa KTP palsu dengan NIK palsu disana kemudian membutuhkan keadilan.

“Kita akan tuntut agar perjanjian kredit itu dibatalkan. Karena, dimana ketika terdapat identitas palsu maka segala perjanjian muncul setelahnya itu batal demi hukum. Jadi, inilah yang kita tuntut dan masyarakat adat juga mengakui ketika ada hutang memang harus di bayar tapi, disini harus diluruskan dulu agar tahu masalahnya,” bebernya.

Dirinya menduga mungkin ada oknum dalam kaitan hal tersebut karena, untuk pencairan kredit harus ada ahli waris disana akhirnya muncul adanya identitas palsu. Karena pada saat pencairan kredit sebenarnya mensertifikatkan tanah tersebut putung.

“Memang dia mempunyai 2 anak laki laki yang pertama sudah kawin keluar (nyentana) dan yang kedua meninggal dan disini dia dengan sertifikat hak milik yang sebenarnya itupun bermasalah karena tanah adat yang disertifikatkan.Disinilah ada oknum yang menyarankan untuk membuat ahli waris palsu dan KTP palsu, foto palsu dan namun Nik KTP benar-benar muncul seperti itu yang tahu aturan seperti itu otomatis orang dari dinas catatan sipil,” katanya.

Jika dilihat dari KTP bener memanh terlihat asli, akan tetapi palsu.Karena baru ini NIK di KTP tersebut ternya digunakan oleh orang lain juga. Jadi, NIK palsu ini muncul sekitar setahun lalu itulah NIK yang asli.

“Kita akan mengawal Jero Bendesa karena, beliau akan melaporkan NIK palsu tersebut ke Polres Tabanan. Dalam Undang-Undang kependudukan dan catatan sipil ada ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun jadi,kita akan menuntut keadialan juga karena kita juga ada kepentingan agar perjanjian ktedit itu batal demi hukum karena menggunakan NIK palsu sebagai ahli waris,” jelasnya.

Untuk total luas tanah sekitar 4,5 are.Dengan taksiran harga kurang lebih, sampai 800 juta tapi sekarang permasalah muncul setelah Covid kredit di Bank pokok awalnya hanya sekitar 250 juta kemudian menjadi 400 juta dengan bunga.terakhir muncul setelah dieksekusi, akhirnya tanggungan muncul angka 400 juta,” ujarnya.

Terkait datangnya krama desa adat, ke Pengadilan Tabanan sebenarnya spontanitas dari masyarakat.

“Kita ketaui sendiri, namanya Desa Adat itu asas komonal itu sangat kental sekali karena, masyarakat menganggap ini adalah masalah bersama makanya mereka secara spontanitas turun memberikan dukungan moril kepada Jro Bendesa yang sedang berjuang.