Sabtu, 10 Oktober 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 566

Pj. Gubernur Bali Apresiasi Dipilihnya Bali Sebagai Tuan Rumah Reformasi Birokrasi XPerience

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan RB XPerience dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, AKIP dan Zona Integritas Tahun 2023. Hal ini disampaikan Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya pada acara Pembukaan Reformasi Birokrasi XPerience di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Selasa (5/12).

Lebih jauh dalam sambutannya, Mahendra Jaya menyampaikan bahwasannya kebijakan nasional menjadikan Bali sebagai lokasi kegiatan berskala nasional maupun internasional sangat membantu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Bali, dimana pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 terkontraksi dalam hingga -9,33% dan kini di Tahun 2023 sampai dengan Triwulan ke-3 mencapai 5,6%. Atas berbagai kebijakan pemerintah dan peran serta semua pihak membuat pertumbuhan ekonomi Bali bangkit .

Terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemprov Bali, Mahendra Jaya menyampaikan Pemprov Bali telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 serta telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi Pemprov Bali dan melakukan perampingan Perangkat Daerah dari sebelumnya 49 Perangkat Daerah menjadi 36 Perangkat Daerah. Disamping itu, Pemprov Bali juga telah mengintegrasikan dokumen SAKIP baik perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi ke dalam e-SAKIP.

“Kami percaya, Reformasi Birokrasi melalui kemudahan pelayanan publik menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Kemudahan layanan publik akan mendorong masuknya investasi,” imbuhnya .

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Bali juga berkesempatan memaparkan berbagai capaian penghargaan/ apresiasi yang diraih Pemprov Bali diantaranya memperoleh opini BPK dengan opini WTP 10 kali berturut- turut dari tahun 2012, memperoleh nilai SAKIP dengan kategori Sangat Baik pada Tahun 2022 serta Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori Sangat Baik pada Tahun 2022 diberikan KemenPAN RB.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan bahwasannya acara yang diberi nama “RB Xperience” ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi salah satu strategi untuk membumikan reformasi birokrasi berdampak. Instansi yang RB-nya bagus dengan dampak nyata di masyarakat kita hadirkan semuanya untuk bisa menggali best practices untuk diterapkan di wilayah masing-masing.

Menteri Anas juga menjelaskan, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan mengusung mekanisme double track, yakni RB general dan RB tematik. RB general berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun RB tematik fokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian informasi serta penguatan belanja produk dalam negeri.

Anas menambahkan, Kementerian PANRB menggelorakan RB tematik untuk membantu instansi pemerintah agar fokus pada permasalahan inti masyarakat. Pihaknya juga mendorong adanya transformasi digital pada seluruh layanan dan program pemerintah sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Dalam membumikan RB tematik, kita harus memetakan siapa mengerjakan apa, sehingga indikator, target, dan dampaknya dapat terlihat dengan jelas,” ungkap Anas.

RB XPerience yang berlangsung dari tanggal 5-6 Desember 2023 ini diikuti lebih dari 1.500 peserta talkshow dan lebih dari 1000 peserta coaching clinic. Para peserta berasal dari 639 instansi pemerintah baik pada level kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah termasuk didalamnya 15 instansi pemerintah best practice RB Tematik dan General.

Rumah Warga di Baturiti Terbakar Akibat Korsleting Listrik, Kerugian Ditaksir Rp30 Juta

Penulis
Pantau Bali
-
Kondisi rumah milik I Wayan Sumeyasa (47) di Banjar Tamantanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang hangus terbakar pada Senin (4/12/2023).
Kondisi rumah milik I Wayan Sumeyasa (47) di Banjar Tamantanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang hangus terbakar pada Senin (4/12/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sebuah rumah beserta dapur milik warga Banjar Tamantanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan hangus terbakar pada Senin (4/12/2023) sekitar pukul 22.00 WITA.

Rumah milik I Wayan Sumeyasa (47) tersebut diduga terbakar akibat korsleting arus listrik.

Kasih Humas Polres Tabanan Iptu Gusti Made Berata menjelaskan, sebelum kejadian korban I Wayan Sumeyasa bersama keluarga menonton televisi di rumah yang letaknya sebelah timur dari rumah yang terbakar. Kemudian, korban mencium bau asap menyengat seperti benda terbakar.

“Korban bergegas keluar rumah dan mendapati rumah beserta dapur yang ada di sebelah Barat sudah dilalap api,” jelasnya.

Melihat kejadian tersebut, sambung Berata, korban memanggil anggota keluarganya untuk meminta bantuan ke masyarakat sekitar guna memadamkan kobaran api.

Namun, api dengan cepat menghanguskan bangunan yang terbuat dari papan kayu beserta barang-barang yang ada didalamnya yakni satu unit kulkal dan tempat tidur.

“Api baru berhasil dipadamkan dengan bantuan dua mobil pemadam kebakaran,” ucapnya.

Berata menyebut, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian material ditaksir mencapai Rp30 juta. “Hasil olah TKP, kebakaran terjadi karena murni kelalian dari Konsleting arus listrik dari kabel yang sudah lama dan lapuk kemudian menyebabkan kebakaran,” imbuhnya. (ana)

Harga Pakan Tinggi Jadi Kendala Budidaya Ikan di Tabanan

Penulis
Pantau Bali
-
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Agung Suryana.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Agung Suryana.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Selain hasil pertanian yang melimpah, Kabupaten Tabanan juga memiliki budidaya ikan, baik budidaya ikan air tawar maupun laut.

Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan, produksi ikan di Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 mencapai 2.858,46 ton yang mencakup produksi ikan air laut, tambak ikan di darat dan perairan umum. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 2825,99 ton.

Sebaran budidaya ikan tersebut dibagi dari tiga daerah, yaitu untuk di pinggir pantai jenis ikan terbanyak yaitu lele dan gurami, bagian tengah terdapat ikan nila dan bagian utara atau pegunungan terdapat ikan nila dan kaper.

“Budidaya ikan menggunakan kolam memiliki beberapa jenis kolam, ada yang berupa kolam tanah, kolam beton, kolam fiber dan kolam terpal, dengan jenis ikan unggulan yaitu ikan lele, ikan nila dan ikan kaper,” ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Agung Suryana, Senin (4/12/2023).

Meskipun demikian, Suryana mengaku para peternak kini mengalami kendala yakni mahalnya harga pakan sehingga keuntungan yang didapat tidak seberapa.

“Permasalahan dalam budidaya ikan itu adalah pakan yang terlalu mahal, yang tidak sebanding dengan penjualan ikan per kilogramnya, dan hama penyakit. Sehingga hal tersebut juga menjadi permasalahan kita di lapangan,” jelasnya.

Agung Suryana menambahkan, dengan permasalahan tersebut Pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan menyarankan para peternak memberikan pakan tambahan.

“Agar tidak terlalu monoton menggunakan pakan pabrikan yang harganya tinggi, dengan contoh ikan gurami yang bersifat herbivor, bisa kita tambahkan dengan pakan dedaunan atau pakan alaminya,” imbuhnya. (jas)

Sekda Provinsi Bali Buka Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Bali bertempat di Bintang Bali Resort Kuta pada Senin (4/12/2023) pagi.

Ia menyampaikan penentuan kebijakan berdasarkan data sangat penting bagi pemerintah Selanjutnya. Sebab, pengambilan keputusan pemerintah yang berdasarkan data ini menurut Dewa Made Indra menunjukkan bahwa pemerintahan kini telah bertransformasi menuju Data Based Government atau pemerintahan yang berbasis pada data.

“Ini tidak kita temukan pada penyelenggaraan negara pada jauh sebelumnya. Di masa lalu pemerintahan mendefinisikan sendiri apa yang diperlukan oleh rakyat, apa yang diperlukan oleh daerah, apa yang diperlukan oleh masyarakat,” kata Dewa Indra.

Menurutnya saat ini seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu berdasarkan pada data. Termasuk dalam urusan bagi-bagi sembako, meningkatkan ketahanan pangan, ataupun membangun kedaulatan pangan. “Semuanya data,” tegas Mantan Kalaksa BPBD Bali.

Maka dari itu kualitas data yang dihasilkan menjadi sangat penting. Data harus sesuai, tepat dan kredibel karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas dari kebijakan yang diambil.

Disisi lain pejabat asal Pemaron, Buleleng ini juga mengapresiasi kinerja BPS sebagai institusi yang berfungsi menghasilkan data yang kredibel untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya BPS mempunyai instrument, sumber daya dan metode yang kredibel dan sudah teruji dalam hal pengumpulan dan penyajian data.

Terkait masih terdapatnya ketidaksinkronan data dari BPS dan pemerintah daerah, Sekda Dewa Made Indra meminta hal tersebut agar dikomunikasikan khususnya dalam hal data sektoral yang selalu diperbaharui setiap saat.

Sidang Lanjutan Sengketa Pura Dalem Kelecung Ditunda Lagi, Warga Kecewa

Penulis
Pantau Bali
-
Ratusan warga berkumpul di depan PN Tabanan.
Ratusan warga berkumpul di depan PN Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Warga Desa Adat Klecung kecewa akibat sidang lanjutan kasus sengketa tanah Pura Dalem Desa Adat Kelecung dengan perkara No. 190/Pdt.G/2023/PN Tabanan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tabanan pada Senin (4/12/2023) ditunda.

Penundaan ini dikarenakan saksi yang rencananya dihadirkan penggugat yakni pihak Jero Marga belum siap untuk memberikan keterangan.

Tim Hukum Desa Adat Kelecung Nyoman Yudara pun mempertanyakan kesiapan penggugat dalam proses persidangan ini, sebab selama persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi sudah mengalami penundaan sebanyak dua kali.

“Kami heran saja dengan sikap penggugat, karena ketidaksiapan saksi ini. Seharusnya mereka sudah mempersiapkan saksi jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga ketika proses persidangan tidak seperti ini,” ujarnya, Senin ( 4/12/2023).

Menurutnya, penundaan ini hanya membuang-buang waktu dengan proses persidangan dan membuat warga yang sudah datang untuk mendengar kesaksian terkait status tanah tersebut kecewa.

Hal senada juga disampaikan oleh Perbekel Desa Adat Tegal Mengkeb Dewa Made Widarma, yang merupakan koordinator warga desa adat Tegal Mengkeb. Ia mengaku kecewa dengan penundaan sidang karena alasan ketidaksiapan saksi dari penggugat.

“Saya sebagai yang mengkoordinatir warga Klecung merasa sangat kecewa. Karena warga yang datang ke PN banyak yang memilih tidak bekerja karena ingin menyaksikan lanjutan sidang. Dengan penundaan ini, saya mewakili warag benar-benar kecewa karena merasa wartu kami terbuang,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, gugatan perdata terhadap tanah tanah Pura Dalem Desa Adat Kelecung dilayangkan oleh pihak Jero Marga yang beralamat di Kecamatan Kerambitan melalui 190/Pdt.G/2023/PN Tab tertanggal 17 Juni 2023.

Sengketa ini bergulir sejak tahun 2017 lalu, bersamaan dengan terbitnya sertifikat milik penggugat. Adapun luas lahan yang disengketakan seluas 27,8 are.

Status tanah ini sudah memiliki sertifikat dan sebelum digugat secara perdata, kasus ini sudah pernah dilaporkan ke ranah pidana, namun perkaranya tidak berlanjut karena diterbitkannya SP3 (Surat perintah Penghentian Penyidikan) oleh Polres Tabanan. (ana)

Sekda Dewa Made Indra Sampaikan Pentingnya Data Dalam Menentukan Kebijakan Pemerintah yang Efektif dan Tepat Sasaran

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa data sangat penting sebagai referensi untuk menentukan kebijakan pemerintah selanjutnya. Hal tersebut disampaikan olehnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Bali bertempat di Bintang Bali Resort Kuta pada Senin (4/12) pagi.

Pengambilan keputusan pemerintah yang berdasarkan data ini menurut Dewa Made Indra menunjukkan bahwa pemerintahan kini telah bertransformasi menuju Data Based Government atau pemerintahan yang berbasis pada data. “Ini tidak kita temukan pada penyelenggaraan negara pada jauh sebelumnya. Di masa lalu pemerintahan mendefinisikan sendiri apa yang diperlukan oleh rakyat, apa yang diperlukan oleh daerah, apa yang diperlukan oleh masyarakat,” kata Dewa Indra. Hal tersebut menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran.

Menurutnya saat ini seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu berdasarkan pada data. Termasuk dalam urusan bagi-bagi sembako, meningkatkan ketahanan pangan, ataupun membangun kedaulatan pangan. “Semuanya data,” tegas Mantan Kalaksa BPBD Bali. Maka dari itu kualitas data yang dihasilkan menjadi sangat penting. Data harus sesuai, tepat dan kredibel karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas dari kebijakan yang diambil.

Disisi lain pejabat asal Pemaron, Buleleng ini juga mengapresiasi kinerja BPS sebagai institusi yang berfungsi menghasilkan data yang kredibel untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya BPS mempunyai instrument, sumber daya dan metode yang kredibel dan sudah teruji dalam hal pengumpulan dan penyajian data. Sehingga menurutnya data yang dihasilkan oleh BPS wajib digunakan dalam hal pertimbangan pengambilan kebijakan. Terkait masih terdapatnya ketidaksinkronan data dari BPS dan pemerintah daerah, Sekda Dewa Made Indra meminta hal tersebut agar dikomunikasikan khususnya dalam hal data sektoral yang selalu diperbaharui setiap saat.

Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Subiyandari menyampaikan bahwa Rakorda Sensus Pertanian 2023 Provinsi Bali bertujuan untuk mengkoordinasikan aspek teknis, administrasi, pengolahan data, analisis serta desiminasi pasca kegiatan Sensus Pertanian 2023. Sementara hasil desiminasi pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 akan disampaikan secara serentak oleh BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota pada acara yang digelar BPS RI di Jakarta siang hari.

Disamping itu, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali atas dukungan penuh pada setiap kegiatan perstatistikan di Bali. Ia menyampaikan bahwa pada diseminasi hasil sensus pertanian di BPS RI siang hari ini juga akan dirangkaikan dengan pemberian anugerah ‘Anindhita Wistara Data’ kepada Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Kabupaten Jembrana. “Ini adalah anugerah hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dimana Provinsi Bali mendapat poin tertinggi. Artinya teman-teman di Provinsi Bali menyambut baik pembinaan data sektoral kita,” kata Retno Subiyandari.

Sekda Dewa Indra Harap Perilaku Tidak Korup Jadi Budaya di Lingkungan Pemprov Bali

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Webinar dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bertajuk “Membangun Sinergi dan Kesadaran Dalam Budaya Antikorupsi” secara daring melalui zoom, dari Ruang Vidcom 1, Kantor Gubernur Bali, di Denpasar pada Senin (4/12).

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Bali tersebut, Sekda Dewa Indra menekankan akan pentingnya perilaku Tidak Korup untuk menjadi budaya di lingkungan Pemprov Bali. Menurutnya, untuk menuju ke tujuan tersebut diperlukan proses yang panjang. “Tahap awal kita perlu edukasi, literasi dan perlu komitmen untuk membangun kesadaran bersama bahwa tindakan korupsi itu tidak bagus,” jelasnya pada webinar yang turut diikuti secara daring oleh Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Bali, Eselon III dan IV, Pejabat Pengelola Keuangan dan Program di Lingkungan Pemprov Bali, hingga Kepala Sekolah SMA/SMK serta perwakilan siswa di Seluruh Bali.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi bahwa temuan penyelewengan keuangan di Pemprov Bali sudah semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Pun dengan laporan dari penegak hukum yang semakin menurun. Menurutnya hal ini merupakan indikasi yang baik. “Itu menunjukkan jika budaya anti korupsi sudah semakin mengakar di diri kita semua. Jika banyak dipanggil oleh penegak hukum tentu pertanda yang tidak baik,” imbuhnya seraya mengatakan bahwa sudah menjadi tugas kita bersama untuk meniadakan tindakan merugikan negara tersebut. Sehingga, untuk mencapai hal tersebut, semua lapisan harus melalui proses dengan ketekunan dan kesabaran.

Lebih lanjut, birokrat asal desa Pemaron, Buleleng itu juga mengajak semua jajaran di Pemprov Bali untuk benar-benar memperhatikan webinar ini, karena Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi. Sehingga, para pejabat pengelola keuangan dan program bisa menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. “Terutama kesalahan administrasi karena faktor tidak sengaja, hal itu harus benar-benar kita hindari,” imbuhnya. Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa Pemprov Bali memiliki tekad untuk membangun pemerintahan yang bersih, sehingga bisa membangun kepercayaan publik. “Jika pemerintah tidak bersih, maka rakyat tidak percaya kita dan tidak mau mengikuti aturan dan imbauan pemerintah,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga berharap penegak hukum bisa memilah kasus-kasus karena ketidaksengajaan atau memang sudah ada niat korupsi. Menurutnya hal itu sangat mudah dikenali dalam ilmu hukum. Namun, ia juga mengingatkan bawahannya untuk tidak mengatakan sebaliknya, yaitu mengatakan tidak sengaja padahal disengaja, karena hal tersebut juga mudah ditemukan oleh aparat.

“Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi untuk membangun budaya anti korupsi. Kita sudah di tengah jalan, perilaku korup sudah jauh berkurang dan sedikit lagi niscaya akan hilang. Diibaratkan naik motor, jangan sampai menunggu tabrakan dulu baru taat peraturan lalu lintas, jangan sampai terkena kasus dulu baru kita menjadi insaf,” tutupnya.

Pemerintah Provinsi Bali Menjadi Terbaik I Anugerah Anindhita Wistara Data 2023 Kategori Pemerintah Provinsi

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Bali menerima Anugerah Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Satuan Kerja Terbaik I Kategori Pemerintah Provinsi dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 3,11 (Kategori Baik).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali, Ir. Gede Pramana, ST.MT dalam rangkaian Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 di The Ritz Carlton Jakarta, Senin (4/12/2023).

Terkait hal ini, Gede Pramana mengatakan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali mengikuti EPSS dengan mendaftarkan dua kegiatan statistik sektoral dalam penilaian yaitu kegiatan Pengumpulan Data Buku Bali Membangun dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskelkan) Provinsi Bali. “EPSS merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap penilaian mandiri untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah,” ungkapnya.

Implementasinya diawali dengan pembentukan Tim Penilaian Internal (TPI), yang melibatkan Diskominfos dan Diskelkan Provinsi Bali. Selanjutnya TPI melaksanakan Penilaian mandiri terkait pelaksanaan dua kegiatan statistik sektoral tersebut di atas yang telah dilaksanakan minimal selama 2 (dua) tahun.

EPSS meliputi 38 indikator yang terbagi dalam 5 (lima) Domain yaitu: Prinsip Satu Data Indonesia (SDI), Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Statistik Nasional. Pada tahap pertama, Penilaian Mandiri, TPI melakukan penilaian maturitas terhadap penyelenggaraan statistik sektoralnya dengan melengkapi dan mengunggah bukti dukung pada aplikasi SIMBATIK. Tahapan yang dilakukan setelah Penilaian Mandiri, adalah Penilaian Dokumen oleh Tim Penilai Badan (TPB) Badan Pusat Statistik, yang dilanjutkan dengan tahapan Interviu. Kedua tahap tersebut termasuk Penjaminan Kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas BPS.

Diskominfos Provinsi Bali saat ini sedang mengembangkan sebuah Inovasi SIMPATIK (Sistem Informasi Pengelolaan Statistik) dengan fitur Early Warning Sign (EWS) yang terintegrasi pada Aplikasi Data Sektoral. “Fitur ini sangat dibutuhkan guna mengatasi permasalahan tidak patuhnya produsen data dalam mengumpulkan data prioritas sesuai jadwal rilis yang sudah disepakati pada berita acara Forum Satu Data Provinsi Bali,” tambahnya.

Api dan Kepulan Asap Masih Muncul di TPA Mandung

Penulis
Pantau Bali
-
Kepulan asap di TPA Mandung, Tabanan.
Kepulan asap di TPA Mandung, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Hujan yang mengguyur wilayah Tabanan sejak pertengahan bulan November lalu ternyata tidak membantu pemadaman api di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mandung, Desa Sembung Gede, Kerambitan, Tabanan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ekayana mengatakan, beberapa titik api sesekali masih terlihat di tumpukan sampah yang sebelumnya terbakar. Bahkan kepulan asap tebal juga ada di sisi Utara sedangkan di sisi Selatan dan Timur terlihat asap tipis.

“Masih berasap, api masih ada tapi sudah jauh berkurang, paling ada satu sampai tiga titik api itupun kecil. Api itu berasal dari gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah,” ujarnya, Senin (4/12/2023).

Dia menjelaskan, proses pemadaman api kini dilakukan oleh petugas TPA dengan menggunakan tangki tinja yang ada di TPA. Namun, proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di TPA

“Kalau turun hujan, kami tidak lakukan penyemprotan lagi karena jika kebanyakan kasi air ditakutkan tumpukan sampah akan longsor,” ucapnya.

Dengan kondisi api di TPA yang belum 100 persen padam, pihaknya masih membatasi volume penerimaan sampah.

Jika pada hari biasa sebelum peristiwa kebakaran terjadi, TPA Mandung menerima 10 ton kiriman sampah setiap harinya, namun kini menerima tidak lebih dari 5 ton. Pengiriman sampah ini dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.

“Pembuangan masih dilakukan uji coba sehingga dibatasi. Misalnya satu desa hanya bisa membuang 1 truk. Karena situasi yang sekang ini agar sampah tidak membludak,” ucap Ekayana. (ana)

Pemkab Tabanan Gelar Upacara Pemelaspasan Alit di Padmasana Kantor Bupati

Penulis
Pantau Bali
-
Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar upacara Memakuh, Mendem Dasar, Melaspas Alit, Ngaturang Guru Piduka, Caru Manca Sanak, Nuasen Karya, Nyukat Genah, Ngawit Nanceb Wewangunan Karya, Minggu (3/12/2023).
Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar upacara Memakuh, Mendem Dasar, Melaspas Alit, Ngaturang Guru Piduka, Caru Manca Sanak, Nuasen Karya, Nyukat Genah, Ngawit Nanceb Wewangunan Karya, Minggu (3/12/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dalam rangka Upacara Panca Wali Krama yang Puncaknya akan dilaksanakan pada 27 Desember 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar upacara Memakuh, Mendem Dasar, Melaspas Alit, Ngaturang Guru Piduka, Caru Manca Sanak, Nuasen Karya, Nyukat Genah, Ngawit Nanceb Wewangunan Karya, Minggu (3/12/2023).

Karya yang berlangsung di Padmasana Kantor Bupati dan Padmasana Rumah Jabatan Bupati Tabanan, berlangsung tertib dan khidmat.

Nampak Bupati Tabanan yang diwakili Sekda I Gede Susila, para Asisten, seluruh OPD, Para Camat Se-Kabupaten Tabanan serta para ASN di lingkungan Pemkab Tabanan, Bendesa Adat dan Prajuru Adat Kota Tabanan turut berkontribusi dan mengikuti persembahyangan yang dimulai sejak pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang tersebut.

Rentetan Karya Agung ini, mulanya dimulai pada Saniscara Paing Kelawu di tanggal 2 Desember 2023, dengan kegiatan mereresik, matur pakeling/matur piuning, masang ider-ider, sementara puncak acara direncanakan berlangsung pada Buda Paing Landep, tanggal 27 Desember mendatang dengan upacara Ngenteg Linggih dan Pujawali.

Bupati Tabanan tentunya berharap, Karya ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang telah dicanangkan.

Melalui Sekda I Gede Susila, pihaknya berpesan agar mengajak seluruh komponen untuk menyongsong karya agung ini dengan manah lascarya, gotong royong dan tulus ikhlas. Susila juga mengapresiasi semangat gotong royong seluruh jajaran dan staf yang menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti ritual ini sampai selesai serta menjaga dan mempersiapkan Karya ini dengan sebaik-baiknya.

I Gusti Ngurah Supanji, Selaku Inspektur Tabanan dalam pelaksanaan karya saat itu turut menambahkan arahan dari Bupati Sanjaya, bahwa Kegiatan Karya haruslah dilaksanakan dengan riang gembira, bersama-sama dan tulus ikhlas.

Hal tersebut tentunya agar memberikan dampak rasa saling memiliki, terutama terhadap bangunan di tempat kita bekerja, dan mampu meningkatkan semangat serta etos kerja di kalangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

“Kita semua, disarankan oleh Bapak Bupati untuk melaksanakan Karya dengan riang gembira. Jadi apapun kegiatan yang bersifat riang gembira itu nanti bisa disebarluaskan di kalangan OPD. Jadi, timbul rasa saling memiliki. Saya berharap, hari ini kita dibantu oleh Desa Adat Kota, mari kita tingkatkan rasa memiliki Karya ini,” jelas Ngurah Supanji.

Pihaknya juga memastikan, Para OPD dibawah Pimpinan Sekda akan ikut meninjau dan berkontribusi, juga bersama-sama ‘mekemit’ agar sinergi dan semangat dalam membangun akan terus terjaga dengan baik.

“Upacara ini langka, maka bersyukurlah kita bisa melihat, menyaksikan dan ikut serta dalam prosesnya. Dalam Prosesi berikutnya, saya harap bapak dan ibu juga senantiasa terlibat,” harapnya lebih lanjut. (rls)

1...565566567...1,144Halaman 566 dari 1,144
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.