PANTAUBALI.COM,Denpasar – Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melaksanakan diskusi bersama pelaku usaha, instansi terkait dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.

“Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 ini mewajibkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi melaksanakan forum konsultasi publik yang melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk dari kalangan praktisi, birokrasi, perusahaan, pebisnis dan pelaku usaha. Dengan harapan ke depan agar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya”, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana saat Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSP Tahun 2023, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Selasa (31/1).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman, hingga solusi terkait pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat layanan yang diperoleh masyarakat, pebisnis dan pelaku usaha itu sendiri. Seperti yang diketahui bersama bahwa pengurusan ijin berusaha saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem OSS yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana memaparkan bahwa seperti yang kita ketahui bersama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 masuk ke dalam 5 Besar Pelayanan Terbaik se-Indonesia dan mendapatkan nilai (A), sehingga untuk ke depan pelayanan terhadap publik khususnya layanan perijinan dan non perijinan harus ditingkatkan berdasarkan dengan standar yang diberlakukan.

Sesuai dengan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan proses perijinan baik melalui sistem OSS usaha maupun prestise yang melaksanakan proses perijinan dan non perijinan. Dimana prestise merupakan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, namun saat memasuki sistem OSS maka itu sudah menjadi kewenangan pusat termasuk SOP yang berlaku.

Langkah langkah yang dilakukan oleh pihak PMPTSP Provinsi Bali adalah memberikan respon terhadap pengaju ijin untuk segera diperbaiki/ pembenahan kembali. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara langsung dikantor, media sosial dan call center, termasuk pendampingan langsung Kabupaten lainnya. OSS pasti, cepat dan murah sehingga pelaku usaha yang ingin mengurus ijin jangan menggunakan calo lagi. OSS yang tercatat satu tahun terakhir sebanyak 3000 baik berupa perijinan dan non perijinan.

PANTAUBALI.COM,Denpasar – Menindak lanjuti tingkat inflasi Bali yang berada di tingkat 6,2 atau berada diatas inflasi nasional (5,1) year on year-nya, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok Oka Sukawati di dampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa serta sejumlah Kepala OPD melaksanakan operasi pasar atau sidak harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari, mulai dari harga cabai, harga tomat, harga minyak, harga bawang merah, harga bawang putih, harga ayam dan harga beras. Dari pantauan harga cabai yang bertengger di angka 45 hingga 50 ribu per kilogram menjadi faktor inflasi utama untuk Bali. Hal ini disampaikan Wagub Cok Ace saat operasi/ sidak pasar, di Pasar Badung-Denpasar, Selasa (31/1).

Dari pantauan pagi tadi, harga cabai yang didatangklan dari jawa dipatok dengan harga 45 ribu per Kg, untuk cabai yang didatangkan antar Kabupaten di Bali di jual dengan harga 50 ribu per Kg. Sementara harga bahan makanan lain seperti bawang merah di bandrol dengan harga 27 ribu per Kg, bawang putih 22 ribu per Kg, telur ayam 47 ribu per krat, beras putri 13 ribu per Kg, minyak bimoli 22 ribu per liter, daging ayam 33 ribu per Kg, gula 15 ribu per Kg, udang 60 ribu per Kg dan tomat 10 ribu per Kg.

Wagub Bali Cok Ace mengungkapkan, “kita memiliki potensi untuk memasok bahan makanan pokok lokal dan bahan bumbu antar kabupaten, namun perlu diingat untuk memotong panjangnya mata rantai antara petani hingga sampai ke pedagang. Karena pada dasarnya petani yang menjual hasil produksinya dengan harga yang murah, tetapi saat tiba di pasar akan jauh lebih mahal akinat panjangnya mata rantai tengkulak. Saya yakin penekanan inflasi ini bisa dilakukan apabila kita semua stakeholder bekerjasama dengan baik, terlebih kita memiliki pasar induk yang berfungsi untuk mengontrol harga. selain itu kita juga harus memiliki sumber-sumber informasi antar kabupaten. Semisal ; kabupaten klungkung dan karangasem memiliki ketersediaan cabai maka kabupaten lain termasuk denpasar bisa langsung memantau dan berkoordinasi tentang harga pasar. Misalnya lagi kabupaten tabanan sebagai lumbung padi bisa mengkoordinasikan ketersediaan yang ada dengan kabupaten lainnya, sehingga stok bahan pokok makanan sehari-hari dapat kita pantau bersama, dan tidak terjadi penumpukan di satu wilayah dan juga tidak ada kekurangan di wilayah lainnya”, tegas Cok Ace.

Ditambahkannya, margin harga yang tergolong jauh ini bisa saja diakibatkan karena adanya mekanisme informasi yang belum berjalan dengan baik, ketersediaan stok dan tingkat distribusi yang belum stabil.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan Bali mentarget penurunan inflasi ke depannya dapat mencapai 0,5 bulan ke bulannya, jika dibandingkan saat ini yang masih 0,7 dari bulan ke bulan. “kami akan terus berusaha mencari tahu apa penyebab dan bagaimana solusi dalam untuk inflasi Bali yang masih tinggi hingga saat ini, yakni salah satunya dengan melakukan operasi pasar”, ungkapnya.