PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Setelah mengikuti sejumlah penilaian baik dari segi Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, Rumah Sakit Mata Bali Mandara menjadi Institusi penyelenggara pelatihan kesehatan ke-3 di Bali yang meraih status akreditasi A. Dengan akreditasi A yang disandang saat ini, Rumah Sakit Mata Bali Mandara secara legal menjadi institusi pelatihan bidang kesehatan dalam rangka menunjang keahlian tenaga kesehatan dan tenaga medis se-Bali. “Saya mengucapkan selamat atas kinerja dan upaya-upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan tim kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Dan saya tentunya mengapresiasi atas penerimaan sertifikat akreditasi yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”, ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Aula Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Sabtu (27/1).

Ia menambahkan Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang melakukan pelayanan kesehatan mata tidak hanya di Rumah Sakit namun juga di luar RS (jemput bola) menjadi contoh pelayanan kepada masyarakat secara optimal. “Pengembangan layanan ini terus dilakukan sebagai inovasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, sekaligus juga mengembangkan pelayanan fungsi Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Terlebih setelah di SAH-kannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup”, ungkapnya.

Sekda Dewa Made Indra juga melaporkan bahwa upaya-upaya pelayanan yang dilakukan tenaga kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara diluar RS atau memberikan layanan jemput bola mendapatkan penghargaan WBK – WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Upaya ini dilakukan agar dapat mempermudah akses tenaga kesehatan mengembangkan kemampuan, dan meningkatkan keahlian untuk membekali diri di tengah persaingan yang semakin ketat.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Arianti Anaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bali memiliki 3 (tiga) institusi penyelenggara pelatihan kesehatan dengan status akreditasi A, yakni UPTD. Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah dan RS Mata Bali Mandara. Ketiga institusi ini sudah masuk ke dalam Pelataran Kesehatan, yang memiliki kesempatan untuk mengadakan pelatihan tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga penunjang dalam rangka memberikan penambahan kompetensi. Keberadaan lembaga terakreditasi ini nantinya akan dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan se-Bali.

“Saya mengucapkan selamat dan rasa syukur karena Bali kembali menelurkan institusi pelatihan bidang kesehatan untuk ke-3 kalinya, setelah Tim Assesor melakukan penilaian terhadap Sumber Daya Manusia, management, sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk itu ditetapkanlah Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai institusi penyelenggara pelatihan dengan status akreditasi A, salah satu dari 134 institusi pelatihan bidang kesehatan se-Indonesia”, ungkapnya.

PANTAUBALI.COM, Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas terpilihnya Universitas Udayana (UNUD) menjadi salah satu Universitas yang dipercaya ikut dalam Menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rancangan Hukum Pengaturan Wilayah, Kewenangan dan Kearifan Lokal Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

“Jadi mari kita luangkan waktu bersama-sama memberikan sumbangsih pikiran terbaik agar rumusan yang dihasilkan dalam FGD ini juga luar biasa,” hal tersebut dikatakannya saat membuka FGD Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara, bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Jumat (26/1).

Apalagi menurut birokrat asal Pemaron tersebut, IKN bukan hanya sebuah ibu kota, namun dirancang menjadi kota internasional, sustainable city, hingga konsep ibu kota masa depan, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak biasa. Penggunaan nomenklatur-nomenklatur lama menurutnya sudah tidak digunakan lagi. “Namun saya percaya dengan tim UNUD, bisa menghasilkan rumusan yang membanggakan,” imbuhnya seraya mengatakan bahwa masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih berwarna.

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa pemindahan sebuah ibukota bukan perkara yang mudah. Bahkan di beberapa negara memerlukan waktu yang sangat lama. Pemindahan IKN di Indonesia tergolong cukup cepat, sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih untuk merealisasikan. “Hanya strong leader yang bisa melakukan, dan tim UNUD termasuk orang-orang kuat di dalamnya,” tutupnya.

Sementara Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Negara IB Nyoman Wiswantanu mengatakan bahwa IKN akan menjadi pusat pengembangan, kemajuan ekonomi dan simbol identitas bangsa. Tak hanya itu, IKN juga akan menjadi kota untuk dunia, karena diperkirakan banyak investor dunia yang akan berinvestasi di sana. “Sehingga kita membutuhkan sumbangsih ide dan pikiran pada nomenklatur Perpres Pembagian Wilayah ini, salah satunya datang dari UNUD,” jelasnya.

Ia menambahkan infrastruktur terus dikembangkan di IKN hingga saat ini, bahkan diharapkan 17 Agustus tahun ini sudah bisa dilaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI. Pemerintah berharap dengan pembangunan IKN ini di Pulau Kalimantan, maka perekonomian tidak hanya terpusat di Jawa, namun bisa menyebar hingga wilayah timur Indonesia.

Apresiasi juga diutarakan oleh Dekan Fakultas Hukum UNUD, Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH., M.Hum. Hal ini merupakan salah satu sumbangsih Bali terutama UNUD untuk Indonesia, sehingga ia pun tetap meminta dukungan banyak pihak dalam proses penyusunan nomenklatur Perpres tentang Pembagian Wilayah di IKN.

Hadir pula narasumber dalam FGD kali itu Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A, serta dimoderatori oleh Dr. I.B. Erwin Ranawijaya, SH., MH.