PANTAUBALI.COM, TABANAN – Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpin Bupati I Komang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati I Made Edi Wirawan mendapat BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten Tabanan mencapai hasil 100 % dari segi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Gusti Ngurah Satria Prawira saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2022 oleh Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali di aula rapat kantor BPK, Jumat (10/3/2023).

Pemkab Tabanan dinyatakan berhasil 100% menuntaskan Rekomendasi Tindaklanjut BPK atas Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022. Pemeriksaan terinci akan dilaksanakan kembali pada  13 Maret 2023.

Capaian itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Tabanan. Bupati Sanjaya sangat komit melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

Keberhasilan ini merupakan kerja keras dari seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat.

“Saya berharap Laporan Keuangan Pemkab Tabanan mampu menyajikan informasi yang berguna untuk menunjukan atau menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel serta auditable, sehingga dapat dengan mudah ditelusuri,” ujar Bupati Sanjaya usai kegiatan.

Plt. BPK RI Perwakilan Bali Gusti Ngurah Satria Prawira menyebutkan, sesuai Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya setelah enam bulan tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, laporan hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Disamping itu, pemeriksaan ini juga menjadi tolak ukur atas pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dari BPK kepada Pemerintah Daerah.

“Astungkara, puji syukur kita ucapkan karena pada hari ini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bali tahun anggaran 2022 dapat kami terima secara serentak dan disaksikan langsung oleh Pak Gubernur (Wayan Koster) yang hadir beserta jajaran dan juga Bapak-Bapak Bupati, Kepala Daerah atau yang mewakili,” ujar Satria Prawira.

Ia menambahkan laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, meliputi realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Saat itu, laporan keuangan dari kabupaten Tabanan diserahkan langsung oleh Bupati Sanjaya.

Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang disusun dan dikonsulidasikan dari semua laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah. (agn)

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan,  pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 dituntaskan dengan baik.

Hal itu disampaikan Bupati Sanjaya kepada wartawan seusai Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 di aula sidang DPRD Tabanan, Kamis (9/3/2023).

“Saya sudah sampaikan (Rapat Peripurna) hampir 95 persen tuntas, sisanya di 2023 akan dituntaskan lagi. Tahun 2024 mudah-mudahan lagi satu persen,” kata Bupati Sanjaya.

Pada pidato di Rapat Paripurna, Bupati Sanjaya mengatakan, lima skala prioritas pembangunan, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, Jamsostek, adat, tradisi, seni dan budaya, serta pariwisata diarahkan dalam rangka pemulihan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Langkah yang dilakukan dengan mengoptimalisasi potensi yang ada, dan menggali potensi baru, serta menjajaki investasi yang diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Kemudian, memperbaiki sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis IT, melakukan evaluasi dan pengawasan secara rutin dan berkesinambungan, serta memprioritaskan belanja daerah pada kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada rencana strategis dan pengeluaran pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur.

Sanjaya juga melaporkan realisasi APBD tahun 2022, yakni pendapatan daerah Rp1,7 triliun lebih atau 91,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,9 triliun lebih.
Realisasi belanja daerah Rp1,7 triliun lebih atau sebesar 89,98 persen dari total anggaran Rp1,9 triliun lebih. Sedangkan realisasi pembiayaan daerah Rp41 miliar lebih dari total anggaran Rp41 miliar lebih.

“Terjadi pelampauan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali atas pemberian pinjaman daerah,” ujar Sanjaya.

Selain itu, Sanjaya juga menyampaikan penghargaan yang telah diraih, seperti Peringkat Pemerintah Terbaik dalam pengelolaan DFDD (Dana Fisik dan Dana Desa), Piagam Penghargaan dan Apresiasi kepada Bupati atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, Penghargaan Kabupaten Terbaik III atas pengelolaan Dana Desa, Penghargaan UHC, Penghargaan Opini WTP sebanyak 8 kali, 10 Besar Nasional predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022, serta Penghargaan Kabupaten dengan indeks ketahanan pangan terbaik.

“Capaian ini merupakan kerja bersama dari seluruh pihak terkait di jajaran Pemkab Tabanan. Semoga kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan guna membangun Kabupaten Tabanan yang kita cintai, demi terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM),” ucap Sanjaya.

Sementara itu, pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dihadiri Wakil Bupati I Made Edi Wirawan, jajaran Forkopimda, Sekda, para Asisten dan OPD. (ana)