Jumat, 24 April 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 49

Pramuka Benteng Karakter Generasi Muda dari Bahaya Judi Online dan Budaya Asing

Penulis
Pantau Bali
-
Pembukaan Jamda Gerakan Pramuka Bali 2025 pada Jumat, 12 Desember 2025, di Bumi Perkemahan I Gusti Ngurah Rai Margarana, Tabanan.
Pembukaan Jamda Gerakan Pramuka Bali 2025 pada Jumat, 12 Desember 2025, di Bumi Perkemahan I Gusti Ngurah Rai Margarana, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Perhelatan akbar Jambore Daerah (Jamda) Gerakan Pramuka Bali 2025 resmi dibuka pada Jumat, 12 Desember 2025, di Bumi Perkemahan I Gusti Ngurah Rai Margarana, Tabanan.

Kegiatan rekreasi edukatif yang diikuti oleh 336 Pramuka Penggalang se-Bali ini akan berlangsung hingga 15 Desember 2025.

Mengusung tema ‘Cakap, Unggul, Riang, dan Kreatif’ (disingkat CURIK), Jamda Bali 2025 bertujuan utama membentuk watak Pramuka Penggalang yang berkarakter dan terampil, serta menjadi sarana penting untuk mempersiapkan diri menuju Jambore Nasional (Jamnas) Tahun 2026 di Cibubur, Jakarta.

Dalam sambutan Gubernur Bali, Wayan Koster yang dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, Gubernur menyampaikan apresiasi sekaligus menyoroti peran krusial Gerakan Pramuka di tengah tantangan zaman.

“Saat ini kita tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan zaman yang penuh ketidakpastian… maraknya judi online yang menerpa generasi muda, aksi bullying, kasus narkoba, monografi, hingga budaya asing yang melunturkan semangat gotong royong dan nasionalisme,” ujar Gede Pramana mewakili Gubernur Koster.

Gubernur Koster menekankan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang tepat untuk menganalisis situasi ini, karena membekali anggotanya dengan life skill, soft skill, kecerdasan spiritual, emosional, dan fisik sebagai generasi pembawa perubahan.

Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, berpesan agar peserta menjaga persatuan, keutuhan, dan tetap ceria, serta mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrem.

Ketua Panitia, I Ketut Gede Sudirta menambahkan bahwa Jambore ini melibatkan total 336 Pramuka Penggalang, serta Pinkoncab, Pendamping, dan Panitia/Sangga Kerja, dengan jumlah keseluruhan 488 orang.

Acara dibuka secara simbolis dengan pemukulan kentongan dan dimeriahkan oleh pertunjukan kontingen serta Karnaval Kostum Daur Ulang.

Jamda Bali 2025 menyelenggarakan berbagai kegiatan wajib yang terbagi ke dalam enam zona utama. Setiap zona dirancang untuk memastikan pendidikan karakter serta penguatan soft skill dan life skill bagi seluruh peserta.

Zona Scouting Skill berfokus pada kemampuan dasar kepramukaan, seperti penggunaan peta dan kompas, pembuatan sketsa panorama, hingga keterampilan menaksir. Sementara itu, zona Wahana memberikan pengalaman di bidang dirgantara, bahari, bhayangkara, dan kesehatan melalui program Bakti Husada.

Pada zona Life Skill, peserta dilatih untuk mengembangkan keterampilan praktis seperti membuat kerajinan, memasak, menjahit, dan menganyam. Penguatan wawasan global diberikan melalui zona Global Development Village (GDV), yang mencakup materi ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan pelestarian lingkungan hidup.

Zona Wisata mengajak peserta mengenali berbagai aspek sejarah, pendidikan, dan budaya melalui kegiatan wisata edukatif. Adapun zona Teknologi dan Multimedia dirancang untuk menjawab tantangan era digital dengan materi public speaking, jurnalistik, e-sport, dan coding.

Selain kegiatan untuk peserta, Pembina Pendamping juga mengikuti pelatihan khusus melalui Giat Orang Dewasa, yang disusun sejalan dengan tema kegiatan, guna meningkatkan kualitas para Pembina di Bali. (rls)

Menkum RI Resmikan Posbankum dan Pelatihan Paralegal Se-Bali Bupati Adi Arnawa Terima Penghargaan Pembentukan Posbankum

Penulis
Pantau Bali
-
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum dan memberikan penghargaan pembentukan Posbankum dari Menkum RI kepada Bupati Wayan Adi Arnawa di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Jumat (12/12).
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum dan memberikan penghargaan pembentukan Posbankum dari Menkum RI kepada Bupati Wayan Adi Arnawa di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Jumat (12/12).

PANTAUBALI.COM, – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sekaligus membuka Pelatihan Paralegal se-Provinsi Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Jumat (12/12). Dalam acara tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjadi salah satu penerima penghargaan pembentukan Posbankum dari Menkum RI. Acara tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati/Walikota se-Bali, Forkopimda, Sekjen Kemenkum Komjen Pol Nico Afinta, Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, Pimpinan Perangkat Daerah terkait serta Perbekel dan Lurah.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam arahannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan khususnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang telah bersinergi terbentuknya Posbankum di Bali. “Kami sangat mengapresiasi dukungan Gubernur dan Bupati /Walikota terhadap pembentukan Posbankum ini. Di Bali sudah 100 persen terbentuk atau 717 Posbankum di desa kelurahan dan sebanyak 8640 paralegal,” jelasnya. Diharapkan kehadiran Posbankum bermanfaat dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, melalui pelayanan hukum yang dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. “Hadirnya Posbankum menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat sampai ke tingkat desa,” imbuhnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada Menkum RI dan Kanwil Kum Bali yang telah menginisiasi lahirnya program Posbankum di desa dan kelurahan di seluruh bali. Diyakini Posbankum akan mampu memberikan layanan hukum yang baik bagi masyarakat. Terlebih di desa adat telah terbentuk lembaga Bale Kertha Adyaksa yang tentunya dapat bersinergi dengan Posbankum sehingga permasalahan yang ada di desa, desa adat maupun kelurahan dapat diselesaikan dengan baik dan mampu mencegah potensi melanggar hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah mengharapkan dari kegiatan ini akan mampu memperkuat kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung jalannya keadilan hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga permasalahan hukum di desa/kelurahan dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan, dan terwujudnya pemberdayaan hukum masyarakat. Sementara materi pelatihan paralegal diperluas mencakup Kekayaan Intelektual, HAM, penegakan hukum oleh Kepolisian, Pengadilan, hingga pokok-pokok KUHP untuk memperkaya kompetensi peserta. (rls)

Bali Borong Penghargaan Expo Inovasi Daerah 2025

Penulis
Pantau Bali
-
Pemerintah Provinsi Bali memborong tiga penghargaan pada Expo Inovasi Daerah  2025 di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Pemerintah Provinsi Bali memborong tiga penghargaan pada Expo Inovasi Daerah  2025 di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Rabu (10/12/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali berhasil memborong tiga penghargaan bergengsi sekaligus pada Expo Inovasi Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Tiga penghargaan tersebut yakni Peringkat Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Regional IV, Peringkat Daerah Terinovatif Nasional, serta Booth/Stand Pameran Terbaik.

Prestasi ini menjadi bukti kuat bahwa ekosistem inovasi di Bali terus berkembang dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

Pameran yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI ini berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Desember 2025. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Innovative Government Award (IGA) 2025, yang setiap tahun memberikan apresiasi kepada daerah dengan kinerja inovasi terbaik.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dalam sambutannya menyatakan bahwa Expo Inovasi Daerah merupakan momentum penting untuk memperluas pembelajaran inovasi antardaerah. Menurut Yusharto, pameran memungkinkan publik dan pemangku kebijakan untuk melihat langsung implementasi berbagai inovasi.

“Melalui pameran ini, kita bisa mengamati secara nyata apakah inovasi yang dilaporkan benar-benar diterapkan. Ini sejalan dengan prinsip observability dalam inovasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengembangan inovasi daerah merupakan mandat berbagai regulasi nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang mendorong daerah untuk menghadirkan kebijakan dan layanan publik yang semakin adaptif.

Sebanyak 54 peserta dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra strategis, hingga sektor swasta turut berpartisipasi dalam pameran tahun ini. Mereka menampilkan beragam inovasi, mulai dari teknologi informasi, tata kelola pemerintahan, hingga layanan publik berbasis masyarakat.

Melalui Expo Inovasi Daerah, pemerintah berharap terwujud percepatan penyebaran praktik-praktik inovatif yang terbukti berhasil, sekaligus membuka ruang kolaborasi bagi daerah untuk mengadopsi dan mereplikasi inovasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Keberhasilan Bali memborong tiga penghargaan sekaligus semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang aktif dan progresif dalam menciptakan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (rls)

Truk Pengangkut Sampah Tanpa Pintu Beroperasi di Kota Tabanan, Ini Kata Kadis LH

Penulis
Pantau Bali
-
Truk sampah DLH Tabanan tanpa pintu melintas di Jalan Pahlawan, Tabanan, pada Jumat (12/12/2025) pagi.
Truk sampah DLH Tabanan tanpa pintu melintas di Jalan Pahlawan, Tabanan, pada Jumat (12/12/2025) pagi.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemandangan janggal terlihat di Jalan Pahlawan, Tabanan, pada Jumat (12/12/2025) pagi. Sebuah truk pengangkut sampah warna hijau milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabanan melintas tanpa pintu.

Tanpa pengaman standar, sopir terlihat duduk di kursi kemudi dengan seutas tali yang dipasang melintang di pintu yang lepas sebagai pengganjal darurat.

Kondisi tersebut menuai sorotan soal standar keselamatan armada pengangkut sampah di Tabanan, apalagi truk tersebut tetap dioperasikan di tengah lalu lintas pagi.

Sementara itu, Kepala DKLH Tabanan, I Gusti Putu Ekayana menyebut, pintu truk lepas setelah mengangkut sampah dari TPA Mandung. Namun, alih-alih dihentikan sementara, truk tetap dioperasikan untuk satu kali putaran pengangkutan lagi di wilayah kota.

“Karena harus mengangkut sampah lagi satu kali di seputaran Kota, maka sopir hanya memasang tali sebagai pengaman karena tidak ada pintu,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah tugas selesai truk langsung dibawa ke bengkel. “Bapak Bupati juga sudah mengontak saya. Truk sudah kami tangani,” katanya.

Ekayana menyebut, DLH Tabanan kini memiliki 25 armada truk sampah, namun perbaikan yang memerlukan waktu kerap menghambat distribusi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa beban kerja armada tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan, sehingga armada yang rusak sekalipun tetap dipaksakan beroperasi. (ana)

Terima 100 Aduan per Bulan, Perumda TAB Optimalkan Kanal Layanan Pelanggan

Penulis
Pantau Bali
-
Perbaikan pipa aliran air Perumda Tirta Amertha Buana (TAB) Kabupaten Tabanan.
Perbaikan pipa aliran air Perumda Tirta Amertha Buana (TAB) Kabupaten Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Perumda Tirta Amertha Buana (TAB) Kabupaten Tabanan mencatat rata-rata hampir 100 aduan gangguan pelayanan air dari pelanggan setiap bulan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, perusahaan terus mengoptimalkan kanal pengaduan dan melakukan jemput bola guna memastikan pelayanan air bersih berjalan maksimal di lapangan.

Kasubag Humas Perumda TAB, I Putu Wahyu Untung Suardana, mengatakan pihaknya menerima berbagai keluhan melalui kanal resmi seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, hingga pengaduan langsung ke kantor.

“Informasi layanan dan pengaduan tersedia di media sosial dan WhatsApp yang standby 24 jam. Pelanggan yang datang langsung ke kantor rata-rata di bawah 50 orang per hari,” jelasnya, Jumat (12/12/2025).

Selain pengaduan eksternal dari pelanggan, terdapat pula laporan internal yang berasal dari tim teknis saat melakukan pengecekan rutin di lapangan.

“Aduan yang sering ditemukan antara lain kebocoran pipa, kerusakan aksesoris seperti stop keran dan meteran air,” ujarnya.

Disamping itu, Perumda TAB siap melayani seluruh masyarakat yang belum memiliki sambungan air bersih, di seluruh Tabanan. Selain rumah tangga, perusahaan juga membuka kesempatan bagi pengembang perumahan, vila, dan hotel untuk menggunakan layanan Perumda TAB.

“Saat ini Perumda TAB telah mencapai 70.145 sambungan pelanggan, dengan realisasi sambungan baru tahun ini sebanyak 1.425 sambungan hingga per hari ini,” imbuh Wahyu. (ana)

Gubernur Bali Teken Perjanjian Pemanfaatan Tanah Kawasan Lot S5 Nusa Dua dengan PT BDL

Penulis
Pantau Bali
-
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Pemprov Bali dengan PT Bali Destinasi Lestari (BDL).
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Pemprov Bali dengan PT Bali Destinasi Lestari (BDL).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menandatangani Berita Acara Serah Terima Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dengan PT Bali Destinasi Lestari (BDL).

Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Kertasabha, Jayasaba, Denpasar, Kamis (11/12/2024) oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, selaku PIHAK PERTAMA, dan Ferry Ma’ruf, Direktur PT BDL, sebagai PIHAK KEDUA.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Akta Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Bali yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2025.

Melalui berita acara tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan objek pemanfaatan tanah seluas 396.290 m² yang berlokasi di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan perjanjian.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, langkah ini merupakan bagian penting dalam memastikan aset daerah dikelola secara tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban menjaga, mengamankan, dan memanfaatkan aset daerah dengan penuh tanggung jawab. Kesepakatan ini memberikan kepastian hukum, menyelesaikan permasalahan lama, dan memastikan aset ini kembali produktif bagi ekonomi Bali,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian masalah pengelolaan HPL Lot S5 menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga aset publik.

“Seluruh kewajiban mitra kami pastikan terpenuhi, termasuk penyelesaian tunggakan, nilai sewa yang jelas, dan kontribusi bagi hasil yang memberi keuntungan bagi daerah. Tidak boleh ada lagi pengelolaan aset yang merugikan Bali,” tegasnya.

Aset HPL Lot S5 sebelumnya dikerjasamakan dengan ITDC dan PT Narendra Interpacific Indonesia (NII) sejak tahun 1989.

Evaluasi menunjukkan sejumlah pelanggaran oleh PT NII, seperti tunggakan Kontribusi Minimum 2017–2020 sebesar USD 2.331.699, pengalihan pengelolaan tanpa persetujuan, pemanfaatan lahan melebihi batas, keterlambatan pembangunan hotel, serta belum dibayarkannya kontribusi tambahan atas pengalihan HGB Nomor 1719 senilai USD 50.009,4.

Upaya penyelesaian sempat dilakukan melalui penandatanganan Lahan Usaha Desa adat (LUDA) dan Perjanjian Kerja Sama Tahun 2022, namun PT NII kembali tidak memenuhi kewajiban hingga akhirnya masuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya yang berlaku efektif mulai 25 Oktober 2023.

Penyelesaian final dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Term Sheet antara Pemprov Bali, PT NII, dan PT BDL pada 2 Desember 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan LUDA pada 11 Desember 2025.

Kesepakatan tersebut memuat sejumlah kewajiban, termasuk pelunasan hutang sebesar Rp 59.884.028.378,98 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali.

Dalam kerja sama ini, nilai sewa tahunan ditetapkan sebesar Rp 57.810.000.000. Selain itu, nilai sewa 50 tahun sebesar Rp 850.275.000.000 dibayarkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2025 hingga 2027.

Kontribusi bagi hasil juga ditetapkan dari pendapatan kotor, yakni 1 persen untuk tahun ke-1 hingga ke-5, 1,5 persen untuk tahun ke-6 hingga ke-10, dan 2 persen mulai tahun ke-11 dan seterusnya.

Melalui kerja sama ini, PT BDL berkewajiban memanfaatkan lahan sesuai peruntukan, menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan batas tanah, serta memastikan pengamanan aset dari potensi gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan penandatanganan kerja sama ini, tidak hanya memberikan kepastian hukum namun juga memperkuat tata kelola aset daerah, dan memastikan pemanfaatan lahan berjalan produktif, terarah, serta berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (rls)

Domain bali.id, Tonggak Baru Identitas Digital Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Peluncuran Second Level Domain bali.id (bali dot id) yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya – Art Centre, Denpasar, pada Kamis (11/12/2025).
Peluncuran Second Level Domain bali.id (bali dot id) yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya – Art Centre, Denpasar, pada Kamis (11/12/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan Second Level Domain bali.id (bali dot id) yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya – Art Centre, Denpasar, pada Kamis (11/12/2025).

Peluncuran domain ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas digital Bali, sekaligus mengukuhkan jati diri Bali di ruang digital global.

Acara dihadiri oleh Perwakilan dari Komdigi, Perwakilan dari Rektor Universitas Udayana beserta jajaran, pimpinan dan jajaran PANDI, akademisi, praktisi IT, pelaku industri kreatif, media, komunitas digital, penyuluh bahasa Bali, serta seluruh undangan.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa bali.id bukan sekadar domain baru, tetapi representasi branding Bali yang modern dan kuat, tanpa meninggalkan akar budaya.

“Peluncuran bali.id adalah bentuk nyata kedaulatan budaya Bali (cultural sovereignty) di dunia digital,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, serta mendukung enam bidang prioritas pembangunan Bali 2025–2030, khususnya sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, serta program Bali Pulau Digital.

Domain bali.id diharapkan menjadi ruang baru bagi UMKM, desa adat, talenta muda, akademisi, dan pelaku industri kreatif untuk mempresentasikan karya serta jati diri Bali secara global dengan tetap berlandaskan kearifan lokal.

Gubernur Koster juga menekankan bahwa kehadiran aksara Bali dalam domain ini menjadi simbol penting hadirnya budaya Bali di dunia maya.

“Aksara Bali kini tidak hanya dikenal di Bali, tetapi juga dapat muncul di ruang digital global,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Koster mengumumkan langkah strategis berikutnya, yakni upaya pendaftaran Geographic Top-Level Domain (gTLD) .BALI (dot Bali) ke ICANN.

Pemerintah Provinsi Bali dan PANDI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai tahap awal. Bila berhasil, .BALI akan menempatkan Bali sejajar dengan wilayah dunia yang memiliki domain geografis seperti .tokyo, .paris, dan .nyc, sekaligus memperkuat legitimasi identitas digital Bali secara internasional.

Di akhir sambutannya, Gubernur Koster mengajak seluruh masyarakat Bali untuk memanfaatkan keberadaan bali.id secara luas sebagai alat perubahan, ruang kolaborasi, serta sarana memperluas jangkauan karya dan budaya Bali.

Peluncuran bali.id diharapkan menjadi momentum penting dalam perjalanan transformasi digital Bali sebuah transformasi yang berlandaskan budaya, menggerakkan ekonomi, dan mempersiapkan Bali menyongsong masa depan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Sementara itu, Rektor Universitas Udayana yang diwakili oleh Kepala LPPM, I Nyoman Suarsana, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peluncuran second level domain bali.id.

Ia menegaskan, Aksara Bali merupakan aksara pertama di Indonesia yang memperoleh legitimasi di ruang digital nasional, sebuah pencapaian penting yang semakin memperkuat posisi Bali dalam kancah teknologi dan kebudayaan.

Udayana, menurutnya, sangat mendukung kolaborasi ini dan berterima kasih karena telah dilibatkan dalam proses pengembangannya.

“Kebijakan ini, dengan peresmian hari ini, akan menjadi payung penting dalam upaya melindungi gerak Kita dalam pelestarian Aksara Bali di era digital,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Bali memiliki kewajiban moral untuk ikut menjaga dan memanfaatkan identitas digital berbasis aksara Bali ini.

Ke depan, Universitas Udayana berkomitmen untuk mengawal riset dan pengembangan domain bali.id, memastikan pemanfaatannya berjalan optimal, serta memperkuat sinergi riset untuk memecahkan berbagai permasalahan masyarakat Bali melalui inovasi digital.

Selanjutnya, Ketua PANDI, John T. Simanjuntak, menyatakan bahwa PANDI sebagai registry nama domain .id merasa bangga dapat mempersembahkan peluncuran bali.id kepada masyarakat Bali.

Ia menegaskan, domain ini bukan sekadar alamat internet, tetapi jembatan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya, serta ruang digital tempat budaya Bali dapat hidup dan berkembang.

“Peluncuran second level domain ini adalah realisasi kerja sama antara PANDI dan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui bali.id, kami ingin menghadirkan ruang digital yang resmi dan berkarakter Bali, lengkap dengan aksara Bali,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa peluncuran ini menjadi momentum penting untuk memajukan budaya Bali ke dunia digital dan memperkuat posisi Bali dalam ekosistem internet global. Kolaborasi ini melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kominfosanti, Dinas Pendidikan, Universitas Udayana, hingga komunitas budaya.

PANDI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas dukungan penuh yang telah diberikan sejak awal proses.

Ke depan, PANDI menargetkan agar pemanfaatan aksara Bali semakin masif, termasuk mendorong penggunaannya di sekolah-sekolah serta memperjuangkan standarisasi Aksara Bali di Unicode sebagai langkah strategis untuk memperluas penggunaannya secara global.

Dengan peluncuran bali.id, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah, akademisi, dan PANDI, Bali kini memasuki fase baru transformasi digital yang tetap kokoh berlandaskan budaya. Domain ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi, pelestarian, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat Bali menuju era digital yang berkarakter dan berdaya saing global. (rls)

Bupati Adi Arnawa Serahkan Piagam Penghargaan TJSP Kepada 94 Perusahaan

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Wayan Adi Arnawa menyerahkan piagam penghargaan kepada 94 perusahaan, Lembaga, Asosiasi, dan Yayasan saat Kegiatan Gathering Forum TJSP Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (11/12).
Bupati Wayan Adi Arnawa menyerahkan piagam penghargaan kepada 94 perusahaan, Lembaga, Asosiasi, dan Yayasan saat Kegiatan Gathering Forum TJSP Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (11/12).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan piagam penghargaan kepada 94 perusahaan, Lembaga, Asosiasi, dan Yayasan yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Tahun 2025. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam rangkaian Kegiatan Gathering Forum TJSP Kabupaten Badung yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (11/12).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan melalui kontribusi aktif dunia usaha yang telah mengimplementasikan TJSP secara konsisten sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya menyisihkan sebagian keuntungan untuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Kedepan, saya berharap dana TJSP dapat diwujudkan dalam program-program yang bersifat monumental, bukan hanya bantuan kecil atau kegiatan insidental. Program monumental ini diharapkan menjadi budaya dan dapat diteruskan oleh siapa pun yang nantinya mengelola Forum TJSP,” ujarnya.

Bupati kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi dedikasi seluruh pemangku kepentingan yang selama delapan tahun terakhir telah berkontribusi secara nyata bagi masyarakat Badung. T

ema “Sewindu Sinergi TJSP untuk Pembangunan Badung yang Berkelanjutan” dipilih untuk merefleksikan perjalanan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah. “Sinergi yang terbangun diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Badung yang tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi seluruh stakeholder yang telah aktif mendukung program pembangunan. Sinergi ini harus terus kita kuatkan untuk masa depan Badung yang lebih baik,” tegas Adi Arnawa.

Ketua Forum TJSP Kabupaten Badung, I Gede Suarsa, dalam laporannya menegaskan bahwa forum ini telah menjadi medium komunikasi strategis antara pemerintah dan perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama sewindu, berbagai perusahaan telah aktif berkontribusi melalui berbagai program TJSP/CSR yang relevan dengan sektor masing-masing.

“Forum TJSP berperan menjembatani harmonisasi agenda pembangunan pemerintah dengan CSR perusahaan. Dengan integrasi keduanya, kami berharap arah pembangunan Badung semakin maju dan sejahtera. Selain bantuan reguler, Forum TJSP juga telah menyalurkan bantuan pasca banjir sebagai apresiasi bagi petugas lapangan serta mendukung korban di wilayah terdampak,” terang Suarsa.

Lebih lanjut, Suarsa menyebutkan bahwa Forum TJSP turut mendorong program-program berbasis keberlanjutan, seperti Payment for Ecosystem Services (PES) serta pengembangan ekonomi sirkular untuk memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat Badung. Program tersebut diharapkan menjadi pijakan penting dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Badung I Made Sada, Sekda Badung IB. Surya Suamba, Ketua TP. PKK Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, Kabag Administrasi Pembangunan AA Putri Mas Agung dan Kepala OPD lingkup Pemkab Badung serta pimpinan dan pelaku usaha di wilayah Kab. Badung. (rls)

DLH Tabanan Bantah Isu Sampah TPA Suwung Dialihkan ke Mandung Pasca Penutupan

Penulis
Pantau Bali
-
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabanan I Gusti Putu Ekayana
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabanan I Gusti Putu Ekayana

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Provinsi Bali bakal menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem open dumping.

Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025. Imbas dari penutupan itu, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tidak lagi bisa membuang sampah ke TPA Suwung.

Di tengah penerapan kebijakan tersebut, muncul isu bahwa Denpasar dan Badung akan mengalihkan pembuangan sampah ke TPA Mandung di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan .

Kepala Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ekayana menepis isu itu.

“Tdak ada sampah dari luar daerah yang masuk ke TPA Mandung. Fokus utama saat ini tetap pada waste reduction at source (pengurangan sampah di sumber) serta revitalisasi pengelolaan di sisi hilir.

 

Ia menyebut, saat ini pihaknya fokus menata TPA Mandung dalam pengalihan dari open dumping ke control landfill. “Sebagai informasi tambahan, tidak ada pula penambahan luas area TPA Mandung seperti ramai dibahas di media sosial,” imbuh Ekayana.

 

Ia juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis kolaborasi lintas sektor dengan menerapkan sistem pengolahan sampah terpadu (Integrated Solid Waste Management/ISWM) dari hulu hingga hilir. Sistem ini dirancang untuk mengurangi volume sampah residu dan meningkatkan pemanfaatan kembali material yang masih bernilai.

 

Di sektor hulu, pengelolaan dilakukan melalui optimalisasi TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), penguatan Bank Sampah, serta penerapan konsep Teba Modern sebagai model pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Masyarakat didorong melakukan pemilahan di sumber antara sampah organik, anorganik, dan residu.

“Upaya ini diperkuat dengan sosialisasi dan aksi kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Bapak Bupati juga secara konsisten hadir dalam berbagai kegiatan lingkungan, baik melalui kunjungan langsung ke masyarakat lewat program Bupati Ngantor di Desa, maupun melalui kampanye publik di media sosial,” katanya.

Untuk sampah organik, pemerintah mendorong penerapan komposting aerob dan biokonversi sederhana, sehingga limbah rumah tangga dapat diolah menjadi pupuk kompos.

Sedangkan sampah anorganik diarahkan ke proses material recovery facility (MRF) melalui pemilahan lanjutan sebelum masuk ke rantai daur ulang.

Di tahap hilir, sistem pengolahan diarahkan pada proses terkontrol melalui pembatasan open dumping, peningkatan standar operasional, serta penguatan sarana pengolahan ramah lingkungan agar residu yang dihasilkan semakin minimal.

Pengolahan diarahkan dari pola open dumping menuju controlled landfill yang dilengkapi dengan pengendalian lindi (leachate management) serta penangkapan gas metana (landfill gas management) untuk meminimalkan dampak lingkungan. (ana)

Kebun Lapas Tabanan Berdayakan Warga Binaan Lewat Program Asimilasi Bertani

Penulis
Pantau Bali
-
Kebun seluas 16 are sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi warga binaan Lapas Tabanan.
Kebun seluas 16 are sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi warga binaan Lapas Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan mengelola kebun seluas 16 are sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi warga binaan.

Di kebun ini, lima warga binaan terpilih mendapat kesempatan mengasah keterampilan bertani hingga beternak ikan. Upaya tersebut membuahkan hasil, karena berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan bisa dijual dan dijadikan modal usaha untuk diputar kembali.

Kepala Lapas Kelas IIB Tabanan, Prawira Hadiwidjojo, menjelaskan, pembinaan di kebun memberikan dampak nyata. Beberapa mantan warga binaan bahkan telah sukses menerapkan ilmu yang didapat di Lapas.

“Ada salah satu eks warga binaan yang kini berhasil beternak ikan gurami. Ia sempat menyumbangkan 500 bibit ikan untuk dikembangkan kembali di kebun Lapas,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Kebun yang berada di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, ini ditanami berbagai komoditas seperti jagung, terung, cabai, hingga pohon kelapa.

Selain itu terdapat pula kolam ikan lele, mujair, dan nila. Setiap hari, lima warga binaan yang memenuhi syarat dan masa bebasnya sudah dekat ditugaskan untuk mengelola kebun dari pagi hingga sore.

“Risiko kabur kecil, karena rata-rata mereka sudah hampir bebas. Mereka juga sadar akan manfaat program ini,” kata Prawira.

Salah satu hasil paling menonjol dalam pengelolaan kebun adalah ternak ikan lele. Dari awalnya hanya 1.000 bibit, kini jumlahnya berkembang menjadi sekitar 4.000 ekor.

“Keuntungan penjualannya sebagian diberikan kepada warga binaan yang mengelola, sisanya kembali dipakai untuk modal,” jelasnya.

Hasil pertanian seperti jagung, terung, dan cabai sebagian besar dibeli oleh dapur Lapas Tabanan dengan harga mengikuti pasar. Begitu pula hasil panen ikan, misalnya lele yang beberapa waktu lalu laku Rp20 ribu per kilogram.

Selain kegiatan di kebun, Lapas Tabanan juga mengembangkan program Sangkar Emas, yang memasarkan berbagai produk kuliner buatan warga binaan, mulai dari pie susu hingga gorengan. Program ini sekaligus membantu pelaku UMKM lokal dengan menitipkan produk mereka untuk dijual di sana.

Namun, Prawira mengakui pemasaran produk masih terbatas di lingkungan Lapas. “Kami berharap lewat pemberitaan di media, masyarakat semakin mengetahui dan bisa mendukung produk hasil karya warga binaan,” ujarnya. (ana)

1...484950...1,115Halaman 49 dari 1,115
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.