Minggu, 21 September 2025
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 472

341 KK di Tabanan Masuk Daftar Kemiskinan Ekstrem

Penulis
Pantau Bali
-
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan I Gede Urip Gunawan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan I Gede Urip Gunawan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sebanyak 341 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Tabanan masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem. Data ratusan KK yang masuk daftar kemiskinan ekstrem tersebut didapat tim penanggulan kemiskinan di Tabanan melakukan verifikasi dan valiadasi data.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan I Gede Urip Gunawan mengatakan, pihaknya menerima data kemiskinan dengan berbagai indikator desil dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pusat pada Oktober 2022 lalu. Desil 1 artinya sangat miskin (ekstrem), desil 2 miskin dan desil 3 hampir miskin.

“Data awalnya, angka kemiskinan mencapai 5.541 KK di Tabanan. Namun, karena berkonsentrasi penuh pada data kemiskinan desil 1 maka didapat data sebesar 4.387 KK,” jelasnya, Kamis (5/10/2023).

Dia menjelaskan, dari data terbaru tersebut pihaknya melakukan verifikasi ulang dengan 14 indikator dan tidak ada yang memenuhi syarat. Sehingga Kemenko PMK memberikan indikator tambahan baru untuk kemiskinan ekstrem yakni menyangkut karakteristik wilayah.

“Jadi yang berhasil terverifikasi data kemiskinan ekstrem sementara di Tabanan sebanyak 341 KK. Riciannya, 168 KK dari data awal yang diberikan Kemenko PMK dan 173 KK dari data tambahan didapat dari masing-masing desa di Tabanan,” ungkapnya.

Urip menyebut, pihaknya masih akan melakukan pengecekan ulang data tersebut. “Data kemiskinan ekstrem terakhir kami targetkan tuntas sampai Senin (11/5/2023) mendatang. Untuk 341 KK kemiskinan ekstrem juga akan divalidasi kembali,” sambungnya.

Terkait upaya Pemkab Tabanan dalam mengatasi kemiskinan ekstrim ini, Urip mengaku pihaknya akan melakukan beberapa upaya. Seperti memaksimalkan peran OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Selain itu juga melibatkan pihak ketiga, yakni perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tabanan melalui program CSR yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

“Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tabanan bisa ditangani dengan maksimal,” imbuhnya. (ana)

Ngopi Santai dengan DPRD, Pj. Gubernur Bali Paparkan Program Kerjanya Selama Satu Tahun ke Depan

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM,Denpasar – Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) DPRD Prov Bali bertajuk ‘Koordinasi sekaligus silaturahmi berkenaan dengan sinergitas Eksekutif dan Legislatif’ bertempat di Ruang Rapat Gabungan, Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/10).

Dalam rakor yang dikemas santai sembari ngopi siang tersebut, Pj. Gubernur Bali membeberkan selama satu tahun lebih masa jabatannya, ia akan fokus mengajak semua pihak ‘Ngrombo’ melaksanakan arahan Presiden RI menuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 serta penurunan angka stunting.

“Disamping itu juga meneruskan dan memperkuat program-program kerja Gubernur terdahulu,” jelasnya dalam rapat yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Mengenai kemiskinan ekstrem, Pj. Gubernur Mahendra Jaya sekali lagi menekankan persentase kemiskinan ekstrem di Bali sangat kecil yaitu 0,54%, jauh lebih kecil dibandingkan persentase nasional.

“Saya sudah lapor Pak Presiden, dengan semangat ‘Ngrombo’ saya yakin kemiskinan ekstrim bisa kita tuntaskan. Untuk itu saya mohon bantuan bapak-bapak juga untuk menuntaskan pekerjaan kita,” jelasnya.

Mengenai visi misi Gubernur sebelumnya “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” beserta program kerjanya, dengan tegas ia menyatakan bahwa sebagai Penjabat Gubernur Bali ia tidak mempunyai visi misi dalam pembangunan Bali. Bahkan ia menegaskan juga akan melanjutkan dan memperkuat program-program tersebut.

“Saya tidak tidak akan mengubah visi misi Gubernur sebelumnya, bahkan akan memperkuat,” imbuhnya.

Hal lain yang menjadi fokus kerjanya selama satu tahun ini juga adalah masalah penanganan sampah. Bali menurutnya adalah tujuan wisata dunia, sehingga permasalahan sampah adalah sangat krusial untuk dituntaskan.

Dalam rapat pagi itu, banyak masukan datang dari DPRD terkait dengan pembangunan Bali serta beberapa masalah di Bali. Diantaranya yaitu permasalahan infrastruktur seperti beberapa jalan yang jebol yang mengakibatkan beberapa desa terisolasi, hingga perlunya normalisasi sungai di Kawasan Tukad Badung karena banjir di daerah tersebut sudah mulai parah. Masalah air bersih di Nusa Penida juga diusulkan untuk diselesaikan karena saat ini warga Nusa Penida bisa menghabiskan uang hingga 2 juta rupiah per bulan demi membeli air bersih.

Secara umum, DPRD Prov Bali menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pj. Gubernur Bali, dan terus akan membantu menuntaskan masa kerjanya selama satu tahun ke depan.

Sekda Adi Arnawa Hadiri Upacara Peringatan HUT Ke-78 TNI Tahun 2023

Penulis
Pantau Bali
-
Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri upacara peringatan HUT Ke-78 TNI di Lapangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Kamis (5/10/2023).
Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri upacara peringatan HUT Ke-78 TNI di Lapangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Kamis (5/10/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Mewakili Bupati Giri Prasta, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri upacara peringatan HUT Ke-78 TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Lapangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Kamis (5/10/2023).

Apel HUT TNI yang mengambil tema ‘TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju’ diawali dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah gugur dan dilanjutkan dengan pengucapan Sapta Marga TNI.

Seusai mengikuti seluruh rangkaian upacara, Sekda Adi Arnawa mewakili pemerintah, Bupati dan segenap masyarakat Kabupaten Badung, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Ke-78 kepada TNI. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran dan kerja keras seluruh jajaran TNI

“Mewakili pemerintah, Bapak Bupati dan segenap masyarakat Kabupaten Badung saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun bertugas. Kami sangat mengapresiasi atas dedikasi TNI bagi masyarakat bangsa dan negara,” ucapnya.

Adi Arnawa juga berterima kasih atas sinergitas, dedikasi dan seluruh pengabdian anggota TNI yang telah menjadi benteng terdepan pertahanan negara pada umumnya dan penegak stabilitas keamanan dan pelindung masyarakat di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung khususnya.

“Terima kasih atas sinergitas TNI dengan pemerintah kabupaten Badung selama ini. dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian seluruh jajaran anggota TNI yang telah menjadi benteng terdepan pertahanan negara, menjadi pelindung rakyat dan perisai penjaga empat pilar kebangsaan,” pungkasnya.

Sebagai Inspektur Upacara pada apel HUT TNI yakni Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Harfendi dan dihadiri oleh Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kd. Putra Narendra, Forkopimda Bali, Organisasi Kewanitaan Provinsi Bali dan peserta apel. (rls)

Badung Komitmen Dorong Terbentuknya Ekosistem UMKM Kreatif

Penulis
Pantau Bali
-
Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta bersama Nyonya Kristiani Suiasa saat hadir pameran produk kerajinan Inacraft On October 2023, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta bersama Nyonya Kristiani Suiasa saat hadir pameran produk kerajinan Inacraft On October 2023, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi membuka pameran produk kerajinan Inacraft On October 2023, Rabu (4/10), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Inacraft 2023 diikuti oleh para pengrajin yang mengisi 772 booth di atas area seluas 18.700 meter persegi. Presiden pun berharap pameran yang bertemakan ‘From Smart Village to Global Market’ mampu mencatatkan transaksi dalam jumlah besar.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pameran yang nilainya semakin baik dan menarik.

“Saya melihat dari tahun ke tahun pameran Inacraft ini semakin baik dan semakin menarik, karena brand-nya sudah kita kenal semua, sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara,” ujarnya.

Presiden menambahkan, Inacraft juga selalu menampilkan kreasi-kreasi produk kerajinan yang terbaik serta di kurasi dan diseleksi secara ketat dan selektif.

“Inacraft tahun ini, saya secara sepintas tadi mengamati, memang agak berbeda. Ambience look dan juga feel-nya juga beda, showcase dan produk-produk lebih bagus. Semuanya terisi penuh. Kalau sudah seperti itu kita harapkan pengunjung juga akan semakin banyak, harus banyak. Buyer-nya juga akan lebih banyak, dan kita harapkan omzetnya juga akan semakin baik dan semakin besar,” tambah Jokowi.

Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta bersama Nyonya Kristiani Suiasa sangat mengapresiasi penyelenggaraan Inacraft 2023 yang memberikan ruang khusus bagi pelaku industri kreatif di seluruh daerah untuk menampilkan karya-karya kreatifnya.

Pihaknya optimis, kehadiran Inacraft akan bisa mendorong para generasi muda yang kreatif untuk mengeksplorasi potensinya dalam bidang industri kreatif.

“Dengan adanya wadah Inacraft ini, tentu kami di daerah khususnya di Kabupaten Badung akan terus melakukan pembinaan pendampingan sekaligus mendorong para pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif agar terus berkarya dan mengambangkan potensi yang dimiliki agar bisa tampil dalam pameran ini. Terlebih pemerintah juga memberikan ruang khusus untuk anak-anak muda, Generasi Z untuk menampilkan karya-karya kreatifnya. Ini sebuah momentum yang baik, karena potensi anak-anak muda kita di Badung dalam bidang industri kreatif sangatlah besar,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi antara lain, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung beserta Ibu Hani Pramono Anung, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Muchsin Ridjan. (ana)

87 Pesen Pedagang dan Masyarakat Setuju Revitalisasi Pasar Tabanan

Penulis
Pantau Bali
-
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan I Gede Urip Gunawan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan I Gede Urip Gunawan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terus mempercepat rencana revitalisasi Pasar Tabanan atau Pasar Induk Gudarata Singasana.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan I Gede Urip Gunawan mengatakan, pihaknya telah dilakukan tahapan Real Demand Survey (RDS) kepada pedagang serta masyarakat untuk mendapatkan data akurat baik dari aspek pembiayaan, manfaat dan dampak sosial pembangunan pasar nantinya.

“Survei dilakukan kepada perwakilan masyarakat sekitar 1.300 orang dan pedagang 400 orang lebih. Hasilnya 87 persen menyetujui adanya revitalisasi pasar,” ujarnya, Rabu (4/10/2023).

Dia menyebut, setelah tahapan survei ini akan dilanjutkan ke tahapan konsultasi publik. Dalam tahapan ini, pihaknya akan membuat kesepakatan dengan masyarakat, tim akademisi dan instalasi terkait yang selanjutkan akan dituangkan dalam berita acara.

“Rencananya tanggal 19 Oktober ini akan dilakukan konsultasi publik yang melibatkan pedagang serta instansi terkait,” ungkapnya.

Terkait relokasi pedangan selama proyek berlangsung, pihaknya menyiapkan dua opsi yakni pertama dengan pembangunan bertahap sehingga pedagang tidak dipindah. Kedua, para pedagang direlokasi di Pasar Adat Bongan yang bersebelahan dengan Polsek Tabanan atau di lahan Kejaksaan Tinggi di kawasan Pasar Dauh Pala, Kecamatan Tabanan.

“Dua opsi relokasi tersebut masih dipertimbangkan,” sambung Urip.

Dia juga menambahkan, besaran estimasi biaya revitalisasi pasar seluas 1,6 hektare dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp1 triliun tersebut belum dipastikan.

Estimasi biaya tersebut diketahui setelah adanya pertemuan dengan tim KPBU untuk penyusunan dokumen prastudi kelayakan proyek beberapa waktu lalu.

“Anggarannya 1 triliun itu baru studi pendahuluan. Rencananya pada Desember 2023 mendatang baru final. Jadi (anggaran) bisa bertambah atau berkurang,” jelasnya. (ana)

Belum Ada Laporan Virus Nipah di Tabanan, Diskes Imbau Masyarakat Tetap Waspada

Penulis
Pantau Bali
-
Ilustrasi Virus Nipah. (Foto: CNN Indonesia)
Ilustrasi Virus Nipah. (Foto: CNN Indonesia)

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang kewaspadaan dini terkait merebaknya kasus virus Nipah di beberapa negara.

Tentunya edaran tersebut mendapat tanggapan serius dari seluruh Kabupaten ataupun Kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tabanan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tabanan,  dr. AA Ngurah Putra Wiradana mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan terkait infeksi virus Nipah di Kabupaten Tabanan.

Meskipun demikian, Dinas Kesehatan Tabanan tetap melakukan memantau tren peningkatan kasus penyakit yang menyerang saluran pernapasan ini. Serta mengimbau masyarakat untuk selalu waspada.

“Salah satu yang kami lakukan di Tabanan adalah melakukan pemantauan terhadap trend kasus peningkatan penyakit pernafasan, seperti Influenze Like Illnes, SARI (Severe Acute Respiratory Infection), pneumoni dan ensefalitis (radang otak),” jelasnya, Rabu (4/10/2023).

dr. Agung menjelaskan, Virus Nipah merupakan virus zoonosis atau virus yang ditularkan dari hewan ke manusia dan juga dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi atau langsung antar manusia.

Orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami beberapa penyakit mulai dari infeksi tanpa gejala hingga penyakit pernapasan akut dan ensefalitis yang fatal.

Disamping itu, gejala terjangkit virus ini yakni mengalami gejala termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan sakit tenggorokan. Hal ini dapat diikuti dengan pusing, mengantuk, perubahan kesadaran, dan tanda-tanda neurologis yang mengindikasikan ensefalitis akut.

“Masa inkubasi atau interval dari infeksi hingga timbulnya gejala diyakini berkisar antara 4 hingga 14 hari. Namun, masa inkubasi virus Nipas selama 45 hari juga telah dilaporkan,” sambungnya. (ana)

Tindak Lanjut Arahan Pj. Gubernur Guna Mengatasi Inflasi, Kunker Lapangan Pembangunan Pasar Induk

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM,TABANAN – Menindaklanjuti arahan Penjabat Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Perekonomian I Ketut Adiarsa didampingi Deputi Kepala Bank Indonesia Diah Utari bersama OPD serta instansi terkait melaksanakan kunjungan kerja dan lapangan pembangunan pasar induk, yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Tabanan, Rabu (4/10).

Kunjungan kerja yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tabanan Anak Agung Dalem Trisna Ngurah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabanan I Gede Urip Gunawan ini dilaksanakan dalam rangka membahas ketersediaan lahan/pasar yang nantinya dapat difungsikan sebagai pasar induk. Seperti yang diketahui bahwa pasar induk dibangun untuk menjaga ketersediaan pangan, sekaligus melaksanakan pengendalian inflasi jangka menengah yang secara nyata berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Bali.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah mengatakan pembangunan pasar induk dianggap sangat relevan sebagai tempat penyuplai atau penyedia bahan pokok kebutuhan sehari-hari di Bali, karena dengan adanya pasar induk, maka penyedia bahan pangan akan terpusat dan harga akan bisa di kontrol satu pintu.

Kepala Biro PBJEK Setda Provinsi Bali I Ketut Adiarsa menambahkan jika pasar induk sudah terbangun dan beroperasi maka transaksi antara pedagang dan pembeli dapat langsung terjadi, sehingga dapat memotong berlipat gandanya peran tengkulak yang secara langsung membuat harga di pasar umum menjadi mahal.

Sementara Deputi Kepala Bank Indonesia Diah Utari mengatakan bahwa pasar induk dapat menjadi referensi harga sehingga dapat diketahui margin harga, yang nantinya juga dapat mempengaruhi penentuan harga di pasar umum, dan selanjutnya menentukan margin harga yang tidak terlalu jauh.

Setelah melaksanakan koordinasi, seluruh tim terkait juga melakukan kunjungan lapangan ke pasar Tabanan yang terletak di pusat kota Tabanan.

Temui Menteri Suharso Monoarfa, Pj. Gubernur S. M. Mahendra Jaya Dapat Sinyal Positif Realisasi LRT Di Bali.

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM,Jakarta – Isu rencana pengembangan moda transportasi Light Rail Transit (LRT) di Bali, belakangan ini semakin menghangat untuk segera direalisasikan. LRT menjadi salah satu perencanaan strategis yang sudah masuk dalam skema masterplan pengembangan infrastruktur transportasi di Bali, tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional serta Daerah (RIPNAS dan RIPDA).

Dan kali ini kembali mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat, yang terungkap saat Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya beraudiensi ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI Jl. Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (Anggara Paing, Medangkungan) 3 Oktober 2023, guna memperkenalkan diri sekaligus memohon arahan langsung dari Menteri PPN/Bappenas RI, Suharso Monoarfa terkait program – program pembangunan di Provinsi Bali oleh pusat.

Secara teknis, materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta yang juga turut serta dalam pertemuan. Ia mengungkapkan selain bersilaturahmi, Pj. Gubernur S. M. Mahendra Jaya secara khusus juga memohon pertimbangan dan bantuan berupa dukungan regulasi dan pendanaan dari pusat guna merealisasikan LRT di Bali.

Berdasarkan penyampaian Pj. Gubernur Bali, masih menurut Kadishub Samsi Gunarta, Menteri Suharso Monoarfa pun memberikan arahan agar selain menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari luar negeri opsi pinjaman dalam negeri dapat dipertimbangkan. Mengingat urgensi pelaksanaan, Menteri Monoarfa akan mendorong opsi pendanaan berupa pinjaman dalam negeri untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam projek ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun prasarana berupa terowongan, trek, stasiun, depo, dan kosntruksi sipil lainnya.

Dalam pertemuan tersebut disinggung peluang memerankan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu di Bali, diharapkan mampu menjadi jalan keluar dan berperan sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) guna nmengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali khususnya rencana LRT.

“Kita sudah diminta harus mulai menyiapkan timeline dan menghitung mundur dari saat ground breaking yang direncanakan di awal atau periode semester I tahun 2024 depan. Kita harus bergerak cepat karena projek ini sudah bergulir sangat cepat, dan pemerintah pusat sudah mulai mengambil posisi. Bahkan meminta, dan memberikan beberapa alternatif jalan keluar bagi Bali untuk mengembangkan dan mengoperasikan LRT,” ujarnya.

Lebih jauh, Kadis Samsi Gunarta juga merinci jalur LRT yang akan dibangun di Bali pada fase awal dari lintasan Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Mengwi, yang kedepannya direncanakan mencakup seluruh wilayah Bali. Lintasan ini pun dibagi kedalam tiga tahapan, yakni Fase 1: Bandara I Gusti Ngurah Rai – Seminyak (via Central Parkir), Fase 2: Seminyak – Canggu, dan Fase 3: Canggu – Mengwi.

“Yang menjadi prioritas saat ini adalah Fase 1 Bandara – Seminyak, karena jalur ini sudah mengalami tingkat kemacetan yang lumayan parah. Fase 1 dibagi dalam bagian, yaitu Fase 1A Bandara – Central Parkir, dan Fase 1B Central Parkir – Seminyak. Sebagian besar akan menggunakan jalur bawah tanah, tapi ditempat – tempat yang memungkinkan memakai jalur at grade (menyentuh tanah) maka kita akan gunakan metode itu,” imbuh Kadis yang sebelumnya meniti karir di pemerintah pusat ini.

Untuk mendapatkan pembiayaan yang cukup dalam menjaga keberlangsungan pengoperasian LRT secara kontinyu dari pelayanan yang diberikan, telah diusulkan pula agar LRT ini masuk dalam konsep perluasan layanan sebagai upaya memberikan alternatif layanan yang lebih efisien dan memecah kemacetan Bandara.

“Dalam hal ini, yang kita bicarakan adalah pelayanan ekstra yang nantinya akan dinikmati oleh para penumpang LRT menuju Bandara. Diantaranya bisa melakukan check in diluar Bandara, mendapatkan kepastian masuk area Bandara tanpa takut terjebak kemacetan, kemudian memungkinkan mereka untuk menikmati waktu yang tersedia saat sisa waktu menunggu pesawat boarding, jadi mereka masih bisa memanfaatkan sisa waktunya untuk menikmati Bali sebelum waktu keberangkatan,” rincinya.

“Yang terpenting dari skema ini adalah menangani kemacetan, serta memastikan Pariwisata Bali itu berada di posisi next level layanan yang ada saat ini. Pariwisata kita bagus, tapi kita perlu pembenahan melalui dukungan infrastruktur khususnya moda transportasi yang memadai. Ini akan memastikan daya saing Bali meningkat pesat dibandingkan destinasi – destinasi wisata lainnya di dunia,” pungkas Kadishub menutup penjelasannya.

Kepgub Dicabut, Tugas Satgas Covid-19 Provinsi Bali Resmi Berakhir

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM,DENPASAR – Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya secara resmi “membubarkan” Satgas Covid-19. “Pembubaran” ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 840/04-G/HK/2023 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Bali No 274/01-C/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali dan Keputusan Gubernur Bali No 441/04-G/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Bali yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2023. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah I Made Rentin di Denpasar, Selasa (3/10).

“Berikut disampaikan Keputusan Gubernur Bali Nomor 840/04-G/HK/2023 menyatakan Pencabutan Keputusan Gubernur terkait Satgas Covid-19, baik yang bertugas untuk penanganan Covid-19 maupun yang bertugas pada penanganan dampak,” kata Rentin dalam siaran persnya.

Rentin menambahkan pencabutan Keputusan Gubernur ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid 19 serta Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Memasuki masa endemi Covid 19, Kalaksa BPBD Bali I Made Rentin mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih.Dengan keputusan pencabutan ini juga diharapkan dapat meningkatkan geliat perekonomian di Bali yang nantinya berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Bupati Giri Prasta Lantik 134 Pejabat Eselon dan Fungsional

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta melantik dan mengambil sumpah Pejabat Administrator Eselon III, Pejabat Pengawas Eselon IV dan Pejabat Fungsional, Selasa (3/10/2023) di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta melantik dan mengambil sumpah Pejabat Administrator Eselon III, Pejabat Pengawas Eselon IV dan Pejabat Fungsional, Selasa (3/10/2023) di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung.

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta melantik dan mengambil sumpah sebanyak 134 Pejabat Pemkab. Badung yang terdiri dari 24 Pejabat Administrator Eselon III, 46 Pejabat Pengawas Eselon IV dan 64 Pejabat Fungsional, bertempat di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (3/10/2023).

Bupati menyampaikan, pelantikan ini merupakan sebuah tugas konstitusi yang harus dilakukan oleh Bupati dalam rangka mengisi kekosongan dan promosi jabatan.

“Dalam pelantikan ini kita berpikir The Right Man On The Right Place. Bagaimana kita menempatkan orang yang tepat pada bidang itu sendiri. Kalau ini bisa kita lakukan, maka good governance dan clean government dapat dijalankan dengan baik,” terang Bupati Giri Prasta.

Giri Prasta menyebutkan, mutasi ini harus dimaknai sebagai usaha untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik.

“Pelantikan ini merupakan suatu dinamika yang harus dilalui oleh organisasi guna meningkatkan kapasitas kelembagaan serta bagian dari pola pengembangan karier ASN di Pemkab Badung sesuai amanat Perbup. No. 61 tahun 2020 tentang Pola Karier PNS Daerah,” terangnya.

Diharapkan, kepada pejabat yang baru dilantik, segera melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tingkatkan koordinasi, sinergitas dan kinerja.

Dan khusus kepada pejabat fungsional, yang diangkat melalui pengangkatan pertama kali, Bupati meminta untuk pedomani ketentuan baru mengenai jabagan fungsional yaitu Permenpan RB No. 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, serta peraturan Kepala BKN No. 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. (ana)

1...471472473...1,021Halaman 472 dari 1,021
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.