Debat Ketiga Pilgub Bali, Mulia-PAS Janji Atasi Ketimpangan UMP, Koster-Giri Fokus Tingkatkan Kualitas SDM

Penulis

-

21 November 2024

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Debat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah – Putu I Agus Suradnyana (Mulia – PAS) dan I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta (Koster – Giri) berlangsung di Hotel BNCC Nusa Dua, Badung, pada Rabu (20/11/2024) malam.

Dalam debat terakhir ini, kedua pasangan calon beradu strategi terkait berbagai permaslaah yang ada di Bali.

Salah isu yang dibahas yakni mengenai ketenagakerjaan. De Gadjah menyoroti angka pengangguran di Bali. Ia berjanji akan meningkatkan kualitas para pekerja dengan pendidikan dan berbagai pelatihan.

Ia juga menyoroti kesenjangan UMP di Bali yang sudah berlangsung lama dan perlu perhatian serius. Ia menyoroti perbandingan UMP Bali dengan Jakarta, di mana pada 2019 UMP Bali hanya Rp2,2 juta, sedangkan Jakarta mencapai Rp3,9 juta.

Selisih ini semakin melebar pada 2023, dengan UMP Bali berada di angka Rp2,7 juta, sementara Jakarta mencapai Rp4,9 juta.

“Kesenjangan ini sangat jauh dan menjadi cerminan penting bahwa ada langkah besar yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pasangan nomor urut 1 ini menawarkan berbagai program yang fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Paslon ini mengusulkan peningkatan pendidikan vokasi dengan menyediakan pelatihan yang relevan, sertifikasi dan literasi teknologi untuk para pekerja di Bali.

Selain itu, mereka juga akan mengadakan job fair secara rutin, bekerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, dan pihak swasta untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat.

Mereka juga memberikan perhatian khusus kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, baik yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang kembali ke tanah air.

Paslon ini siap memberikan pelatihan, mempermudah izin usaha, hingga menyediakan bantuan permodalan bagi para PMI yang ingin membangun usaha di Bali.

Sementara itu, Koster menyebut angka pengangguran di Bali beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Ia pun mengatakan ketenagakerjaan di Pulau Dewata memiliki beberapa masalah.

Di antaranya, 67,5 persen pekerja di Bali didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Kemudian, kurang patuhnya perusahaan terhadap penerapan UMP, serta warga negara asing (WNA) yang bekerja ilegal.

Oleh karena itu, Koster berjanji akan menegakkan kepatuhan perusahaan terkait UMP, menindak WNA yang bekerja ilegal di Bali dan program satu keluarga satu sarjana untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, mereka akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

“Kami juga akan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja lokal Bali secara gratis,” ucap Koster. (ana)

Puluhan Spanduk ‘Coblos Si Gundul’ dan ‘Kandang Banteng’ Diturunkan

Penulis

Pantau Bali

-

21 November 2024

Penurunan spanduk bertuliskan ‘Coblos Si Gundul, Tol Mengwi Gilimanuk Jadi!’ dan ‘Selamat Datang di Kandang Banteng’ di wilayah Tabanan, Kamis (21/11/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menurunkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di luar zona yang telah ditetapkan pada Kamis (21/11/2024).

Penurunan dilakukan bersama jajaran terkait lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan kepolisian.

Hasilnya sebagian besar APK yang diturunkan berupa spanduk bertuliskan ‘Coblos Si Gundul, Tol Mengwi Gilimanuk Jadi!’ dan ‘Selamat Datang di Kandang Banteng’. Dua jenis spanduk tersebut memang banyak terpasang di pinggir jalan kota hingga desa-desa yang ada di Tabanan.

“Dua spanduk itu yang paling banyak kami turunkan. Jumlahnya puluhan. Sementara baliho tidak ada,” ujar Ketua KPU Tabanan I Nyoman Suwitra.

Ia menyebut, penurunan dilakukan di seputaran kota dengan membagi tim menjadi dua. Tim pertama bertugas di barat, mulai dari Pasar Tabanan hingga Pos Adipura, serta di Bypass Ir. Soekarno hingga Gerokgak.

Tim kedua bertugas di timur, mencakup wilayah Sangulan hingga Pos Dadakan, Kediri. Selain itu, jajarannya di tingkat kecamatan dan desa juga berkoordinasi untuk menurunkan semua APK.

“Sore ini kami targetkan semua APK sudah diturunkan,” tambah Suwitra.

Adapun, penertiban ini dilakukan menjelang masa tenang Pilkada 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

APK yang ditertibkan adalah yang dipasang di luar fasilitas resmi KPU dan di luar zona yang telah ditetapkan.

Selain itu, APK yang dianggap melanggar aturan dan Peraturan Daerah (Perda), terutama yang dipasang di pohon atau tempat umum lainnya yang merusak estetika.

“APK yang akan ditertibkan sudah berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan,” kata Suwitra. (ana)

Komisi II DPRD Tabanan Kembali Cek Tiga SD di Kecamatan Baturiti, Begini Kondisinya

Penulis

Pantau Bali

-

21 November 2024

Komisi II DPRD Tabanan bersama Dinas Pendidikan saat melakukan kunjungan lapangan ke SD di Kecamatan Baturiti, pada Rabu (21/11/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, Komisi II DPRD Tabanan kembali melakukan kunjungan lapangan ke sekolah dasar (SD), pada Rabu (21/11/2024).

Bersama Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, anggota Komisi II melakukan kunjungan sekaligus pengecekan kondisi sekolah ke SDN 1 Mekarsari, SDN 1 Baturiti dan SDN 2 Candi Kuning yang berada di Kecamatan Baturiti.

Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara mengatakan, kunjungan lapangan ini dilakukan atas dasar adanya laporan masyarakat mengenai kerusakan gedung sekolah.

“Tujuan kami tentu untuk mengetahui secara pasti kondisi di lapangan. Kami juga turun bersama Kadis Pendidikan, Kabid SD Dinas Pendidikan yang betul-betul mengusai situasi sekolah,” ujarnya.

Adapun hasil pengecekan di tiga SD tersebut, yakni di SDN 2 Candi Kuning terjadi kekurangan lahan yang berdampak pada terkendalanya kegiatan belajar mengajar. Luas lahan sekolah hanya 7 are. Untuk itu pihaknya pun mengusulkan regruping atau penggabungan dengan SD terdekat.

Selanjutnya di SDN 1 Mekarsari, terdapat kerusakan pada ruang kelas yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut agar tidak membahayakan keselamatan siswa. Selain itu, terjadi sengketa lahan tempat gedung sekolah itu didirikan sehingga perlu dilakukan mediasi.

Terakhir di SDN 1 Baturiti, yang mana kondisi gedung sekolah masih layak, tetapi kebutuhan yang mendesak saat ini adalah ruang guru. Mengingat jumlah siswa di sana cukup banyak sekitar 400 orang.

Lara menyebut, hasil pengecekan ini akan dibahas dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah untuk bersama-sama mencarikan solusi.

“Nanti akan kami koordinasikan lagi hasil pengecekan ini. Yang jelas kami dari Komisi II nanti merekomendasikan yang mana menjadi skala prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tabanan I Gusti Ngurah Darma Utama menyebut, kunjungan lapangan Komisi II ini memberikan kemudahan bagi pihaknya untuk melakukan koordinasi dalam menyelesaikan masalah sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di kabupaten.

“Dengan usulan kami dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kami akan menentukan mana yang menjadi skala prioritas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. (ana)

WPRF 2024 Digelar di Nusa Dua, Menteri Komdigi: Indonesia Siap Hadapi Transformasi Digital

Penulis

Pantau Bali

-

21 November 2024

World Public Relations Forum (WPRF) 2024 digelar di Nusa Dua, Bali.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – World Public Relations Forum (WPRF) 2024 yang berlangsung pada 19-22 November 2024 digelar di Nusa Dua, Bali.

Perhelatan internasional ini diselenggarakan oleh Global Alliance for Public Relations and Communications Management dan menjadi forum penting bagi praktisi hubungan masyarakat (humas) dan komunikasi profesional di seluruh dunia.

Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) RI, Meutya Hafid menyampaikan, transformasi digital dalam dunia media, terutama kehumasan, akan mengubah perspektif para profesional di bidang ini sekaligus membuka peluang besar untuk memperkenalkan kultur dan budaya Indonesia.

“Utamanya keberagaman yang ada dan berkembang di Indonesia, menjadi aset budaya yang merupakan kekayaan nasional,” ujarnya.

Meutya menambahkan, Indonesia memprioritaskan pengembangan bonus demografi dengan proporsi 34,4 persen generasi Z dan 30,62 persen milenial dari total 220 juta penduduk saat ini.

Menurutnya, pengembangan ini merupakan salah satu langkah untuk memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara sahabat.

“Indonesia terus mengupayakan implementasi sejumlah pendekatan untuk memperkenalkan warisan budaya, sebagai pesan identitas nasional, nilai-nilai budaya, dan kekayaan alamnya,” jelas Meutya.

Menteri Komdigi juga menyoroti pentingnya langkah strategis dalam merespons tantangan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Kecepatan penyebaran informasi di media sosial sangat rentan terhadap risiko misinformasi. Kita perlu memperkuat literasi digital masyarakat sebagai bagian dari pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik,” imbuhnya.

Meutya berharap adanya komitmen bersama dan kolaborasi dalam menjaga narasi positif melalui diplomasi budaya dan langkah strategis di dunia media.

“Dengan meningkatkan diplomasi budaya, kita dapat memacu kesepahaman bersama, menghargai perbedaan, dan saling mengapresiasi keunikan warisan budaya dari tiap negara,” tandasnya.

World Public Relations Forum (WPRF) 2024 mengusung tema “Purposeful Influence for the Common Good” dan berlangsung selama empat hari dengan peserta dari 22 negara, termasuk Australia, Bangladesh, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Arab Saudi, Nigeria, dan Afrika Selatan.

Acara ini digagas oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) bersama Katadata Indonesia dan menjadi kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah forum humas berskala internasional. (rls)

Atasi Kekerasan Seksual, Mulyadi-Ardika Tawarkan Program Satu Desa Satu Dokter dan Satu Miliar

Penulis

Pantau Bali

-

21 November 2024

Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC), Denpasar Selatan pada Rabu (20/11/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Dalam debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan pada pada Rabu (20/11/2024) malam dengan tema “Menjaga Kebebasan Warga Negara dan Keharmonisan Kehidupan Sosial”, salah satu isu utama yang dibahas yakni implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di Tabanan, menjadi perhatian serius. Banyak kasus tidak terungkap karena korban takut melapor akibat stigma buruk, ancaman terhadap keluarga, serta kurangnya pendampingan yang memadai.

Untuk itu, pasangan calon bupati Tabanan nomor urut satu 1, Nyoman Mulyadi dan Nyoman Ardika memaparkan program unggulan yakni Satu Desa Satu Dokter serta Satu Miliar Satu Desa Diluar Alokasi Dana Desa (ADD).

Dua program itu merupakan bagian dari 21 program unggulan yang ditawarkan paslon yang diusung oleh KIM Plus jika terpilih menjadi Bupati Tabanan.

Menurut Nyoman Ardika alias Sengap, penempatan satu dokter di setiap desa akan mampu memberikan edukasi rutin.

“Sementara, program Satu Desa Satu Miliar, yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan edukasi generasi muda tentang pencegahan kekerasan seksual,” ucapnya.

Selain itu, mereka juga akan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat, terutama korban kekerasan agar korban berani melapor dan mendapatkan perlindungan hukum.

“LSM juga akan turut memeberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan sehingga kesadaran tentang perlindungan korban kekerasan seksual dapat meningkat,” jelasnya. (ana)

Mulyadi-Ardika Singgung Isu Intimidasi dalam Debat Ketiga Pilbup Tabanan

Penulis

Pantau Bali

-

21 November 2024

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC), Denpasar Selatan pada Rabu (20/11/2024) berlangsung panas.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Nyoman Mulyadi dan Nyoman Ardika menyinggung soal intimidasi yang sempat dialami oleh beberapa masyarakat di Tabanan yang beda pilihan politik.

Intimidasi itu disampaikan oleh calon wakil bupati Tabanan nomor urut 1, Nyoman Ardika alias Sengap saat memaparkan visi misi dan sesi tanya jawab dalam debat yang bertemakan ‘Menjaga Kebebasan Warga Negara dan Keharmonisan Kehidupan Sosial’.

Dalam sesi tanya jawab, Nyoman Ardika yang berpasangan dengan Nyoman Mulyadi menyoroti dugaan intimidasi yang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 2, yakni Komang Gede Sanjaya dan Made Dirga.

“Adanya pengarahan pegawai termasuk guru-guru untuk kepentingan politik tertentu, ancaman karir terhadap mereka yang berbeda pilihan politik dan pemberian hibah yang digunakan sebagai alat untuk menyandera kepentingan politik, dan lumrah kita lihat penggunaan atribut-atribut warna mengarah pada partai tertentu,” ucap Ardika.

Menganggapi hal itu, Komang Sanjaya yang merupakan calon petahana membantah tudingan paslon Mulyadi-Ardika. Ia menegaskan tidak pernah ada tindakan intimidasi seperti yang disebutkan paslon 1.

“Tidak pernah ada intimidasi seperti yang disangkakan. Ada pengerahan pegawai hingga guru dan lainnya. Itu kan subjektif. Karena kita di negara hukum yang dilindungi undang-undang,” ucapnya.

Sanjaya menegaskan, setiap pelanggaran politik sudah diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta lembaga berwenang lainnya yang berhak melakukan pengawasan.

Ia pun mengajak masyarakat Tabanan agar dalam pemilihan nanti berfokus pada visi misi calon yang mampu membawa perubahan untuk Tabanan. “Jadi wajiblah mendengarkan visi misi calon kandidat,” sambungnya.

Menanggapi pernyataan Sanjaya dalam sesi tanya jawab, Nyoman Mulyadi menyebut bahwa dirinya mempunyai dua bukti kuat tindakan intimidasi yang terjadi selama tahapan Pilbup 2024 berlangsung.

“Ada bukti rekamana kepala desa mengintimidasi anak-anak muda, rekaman intimidasi bendesa adat. Mudah-mudahan kedepan tidak terjadi hal seperti itu lagi di masa depan agar tidak menciderai demokrasi,” pungkasnya. (ana)

Pemkab Tabanan Hadiri Upacara Peringatan Puputan Margarana Ke-78

Penulis

Pantau Bali

-

20 November 2024

Peringatan Hari Puputan Margarana ke-78 tahun 2024 yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Margarana, Desa Marga Dauh Puri Marga, Rabu (20/11/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menghadiri upacara peringatan Hari Puputan Margarana ke-78 tahun 2024 yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Margarana, Desa Marga Dauh Puri Marga, Rabu (20/11/2024).

Upacara dipimpin oleh inspektur upacara, PJ Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra dan diikuti oleh Perwakilan Forkopimda Provinsi Bali, Forkopimda Kabupaten Tabanan, Asisten III Setda Tabanan dan Ketua beserta segenap Anggota Legiun Veteran, Para Keluarga Pahlawan, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat dan PImpinan Ormas di Daerah Bali serta OPD Terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan sambutan di hadapan para peserta upacara, terkait Puputan Margarana dalam catatan sejarah peristiwa heroik bangsa Indonesia, di mana peristiwa tersebut merupakan puncak perjuangan terdahsyat rakyat Bali melawan penjajahan Belanda.

Puputan Margarana memiliki makna sebagai perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan dan tidak pernah mengenal kata menyerah.

Puputan juga bisa diartikan sebagai pengorbanan dalam peperangan untuk membela kebenaran, keadilan, mempertahankan harkat, martabat dan kedaulatan bangsa, serta merupakan perjuangan secara ikhlas dan terhormat.

“Sebagai penghargaan atas hal itu, kita memperingati Puputan Margarana setiap tahunnya. Upacara peringatan yang bukan hanya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang kita nikmati, juga sekaligus sebagai refleksi terhadap jati diri sebagai bangsa bermartabat yang dilahirkan oleh para pejuang,” papar Dewa Made Indra membacakan sambutan PJ. Gubernur.

Oleh sebab itu, perjuangan dan pengorbanan tanpa pamrih para pahlawan dalam peristiwa heroik Puputan Margarana tersebut patut dijadikan contoh dan tauladan oleh semua komponen masyarakat pada era sekarang ini, dalam mengisi kemerdekaan demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sangatlah tepat dikatakannya tema yang diangkat dalam peringatan saat ini yaitu ‘Mengorbankan Semangat dan Nilai-Nilai Puputan Margarana Menuju Bali Maju Yang Patriotik’.

Pihaknya juga menjelaskan, momentum peringatan ini harus dimanfaatkan untuk terus memupuk dan meningkatkan rasa solidaritas sosial dengan dijiwai oleh semangat dan nilai-nilai luhur kepahlawanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Momentum historis ini juga sepatutnya kita jadikan dasar pijakan mewujudkan Bali yang berkualitas dan bermartabat. Semua komponen masyarakat harus menyatu, bersinergi, saling ngerombo untuk menyukseskan pembangunan daerah Bali dan mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sebutnya.

Sementara, satu hari sebelumnya yakni, Selas, 19 Nopember 2024, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga menggelar upacara peringatan Hari Puputan Margarana Tahun 2024 yang berlangsung dengan penuh khidmat di Taman Bung Karno.

Upacara ini diawali dengan prosesi serah terima Pataka/Panji-panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai dari Pemerintah Kabupaten Badung kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam kesempatan ini, Plt. Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan, bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara yang berlangsung pada pagi hari ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.

Hadir saat itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, para kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, para direktur dari instansi vertikal, serta kepala-kepala akademisi yang ada di wilayah Tabanan. (ana)

Rapat dengan Komisi II DPR RI, Pj. Gubernur Bali Paparkan Kesiapan Pilkada Serentak 2024

Penulis

Pantau Bali

-

20 November 2024

Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, memaparkan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, memaparkan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di hadapan Komisi II DPR RI pada Rabu (20/11/2024) di Jakarta.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya Bima Sugiarto, serta sejumlah anggota DPR RI.

Mahendra Jaya menyampaikan, Pilkada di Bali akan dilaksanakan pada 27 November 2024, meliputi pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur Bali serta Walikota-Wakil Wali Kota dan Bupati-Wakil Bupati, dan satu Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Terdapat dua pasangan calon (paslon) untuk Pilgub Bali, sedangkan jumlah paslon untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota bervariasi, mulai dari 2 hingga 3 paslon di setiap wilayah.

“Kami optimistis Pilkada di Bali akan berjalan lancar. Kondisi wilayah tetap kondusif tanpa konflik atau polarisasi. Seluruh tahapan sudah sesuai rencana, dan pelayanan publik tetap berjalan baik,” ujar Mahendra Jaya.

Ia menambahkan bahwa Bali memiliki rekam jejak positif dengan indeks demokrasi mencapai skor 85,13 dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83,34 persen, melebihi target nasional 81,7 persen.

Untuk kelancaran jalannya proses Pilkada, Pemprov Bali telah menyiapkan langkah mitigasi, seperti diskusi dengan ormas melalui kegiatan ngrombo, simakrama dengan tokoh masyarakat dan adat, serta memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan elemen masyarakat lainnya.

Selain itu, Pemprov Bali juga melakukan sosialisasi tentang bahaya politik uang dan menjaga netralitas ASN melalui surat edaran, penandatanganan fakta integritas, dan video ikrar.

Jelang Masa Tenang Pilkada 2024, KPU Tabanan akan Turunkan APK Melanggar Aturan

Penulis

Pantau Bali

-

20 November 2024

Salah satu spanduk APK yang dipasang diluar zona.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan akan menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti spanduk dan baliho yang dipasang di luar zona yang telah ditetapkan.

Penertiban ini dilakukan menjelang masa tenang Pilkada 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.

Ketua KPU Tabanan I Wayan Suwitra mengatakan, APK yang akan ditertibkan adalah APK yang dipasang di luar fasilitas resmi KPU dan di luar zona yang telah ditetapkan.

Selain itu, juga dianggap melanggar aturan dan Peraturan Daerah (Perda), terutama yang dipasang di pohon atau tempat umum lainnya yang merusak estetika.

“APK yang akan ditertibkan juga sudah berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan,” jelasnya, Rabu (20/11/2024).

Ia menyebut, penurunan akan dilakukan secara serentak dan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk jajaran di tingkat kecamatan dan desa.

“Kami telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Bawaslu, serta meminta Satpol PP berkoordinasi dengan Linmas di tingkat desa,”

Sementara itu, terkait logistik, Suwitra menyebut, pendistribusian logistik ke masing-masing TPS akan dimulai pada 25 November 2024.

Dalam proses pendistribusian, pihaknya pun telah mempersiapkan langkah mitigasi bencana karena bertepatan dengan musim hujan.

“Kami meminta semua pihak untuk mempersiapkan mitigasi kerawanan di wilayah masing-masing, terutama terkait potensi bencana seperti banjir,” ujarnya. (ana)

Tabanan Catat Pindah Memilih Capai 734 Orang, Sementara Tertinggi di Bali

Penulis

Pantau Bali

-

20 November 2024

rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih pindahan (DPTb) Pilkada 2024 di Tabanan, Rabu (20/11/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menyampaikan total masyarakat yang terdata dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) mencapai 734 orang.

Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara per hari ini Rabu (20/11/2024) pagi, sebelum nanti ditutup pada pukul 23.59 WITA.

Rinciannya jumlah pemilih pindah masuk mencapai 405 orang, sementara pemilih pindah keluar sebanyak 329 orang. Data ini tersebar di sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Tabanan.

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Dharma Sanjaya mengungkapkan, Tabanan menjadi kabupaten dengan layanan pindah memilih terbanyak di Bali.

“Dari data sementara, Tabanan menjadi kabupaten di Bali yang melayani pindah memilih terbanyak. Proses pindah memilih masih berlangsung hingga hari ini, dengan batas waktu terakhir hingga pukul 23.59 WITA,” ujarnya usai rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih pindahan (DPTb) Pilkada 2024 di Tabanan, Rabu (20/11/2024)

Agus menyebut, biasanya masyarakat cenderung mengurus pindah memilih di hari terakhir, sehingga antrian dan permohonan akan menumpuk.

Dijelaskannya, pemilih yang melakukan pindah memilih terbagi dalam beberapa kategori, antara lain pindah karena tugas bekerja menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan di polres, pasien rawat inap, dan akibat bencana.

“Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, jumlah pindah memilih pada Pilkada ini jauh lebih sedikit. Mungkin hanya seperlima dari jumlah pada pemilu sebelumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Tabanan Divisi Data, I Wayan Mudita menegaskan, pihaknya masih membuka layanan pindah memilih hingga batas waktu yang ditentukan.

“Setelah itu, kami akan mencatat jumlah pemilih yang pindah masuk dan keluar dalam berita acara,” katanya.

Ia menyebut, alasan terbanyak untuk pindah memilih pada Pilkada 2024 ini adalah pindah domisili karena menikah, diikuti oleh alasan pekerjaan dan status sebagai pemilih khusus di lapas atau rumah sakit.

“Jumlah pindah memilih kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya karena hanya melayani masyarakat dengan KTP Bali,” ungkapnya.

KPU Tabanan berharap agar masyarakat yang ingin mengajukan pindah memilih segera mengurusnya pada hari terakhir ini.

Masyarakat yang ingin mengurus pindah memilih, dapat langsung mengurus ke Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan desa (PPS), atau di kantor desa langsung karena pos pelayanan pindah memilih juga telah disediakan.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dengan baik dalam Pilkada mendatang. (ana)