- Advertisement -
Beranda blog Halaman 37

Jalankan Arahan Presiden, Koster Perkuat Penanganan Sampah dan Tata Kelola Pariwisata Bali

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda se-Bali di Gedung Wiswasabha, Denpasar, Kamis (19/2/2026).
Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda se-Bali di Gedung Wiswasabha, Denpasar, Kamis (19/2/2026).

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Bali di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (19/2/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bali secara terpadu, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan, memperkuat tata kelola pariwisata, serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan berlandaskan visi Bali Era Baru.

Gubernur Koster menegaskan bahwa Presiden RI memberikan perhatian khusus kepada Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia, sehingga berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi citra pariwisata harus ditangani secara serius dan terpadu.

“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegasnya.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah pantai, seperti Pantai Kuta di Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan volume sampah kiriman saat musim tertentu, khususnya Desember hingga Januari akibat arus laut. Untuk itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Bali melalui Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali yang akan dicanangkan serentak pada 1 Maret 2026. Program tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas, dengan tujuan menjaga ekosistem laut, melindungi keindahan pantai, serta mempertahankan citra Bali di mata wisatawan domestik dan internasional.

Selain penanganan sampah, rapat koordinasi juga membahas sejumlah isu strategis lain, antara lain penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, penguatan keamanan dan ketertiban, serta pengendalian alih fungsi lahan produktif.

Gubernur Koster menegaskan seluruh kepala daerah di Bali harus mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjaga kualitas lingkungan, estetika wilayah, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan data indikator makro pembangunan, kondisi Bali menunjukkan capaian positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen, yang menjadi salah satu terendah secara nasional.

Meski demikian, ia menekankan keberhasilan pembangunan harus diiringi penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata agar Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia yang berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali berkomitmen memperkuat sinergi, mempercepat implementasi program strategis, serta memastikan Bali tetap menjadi daerah yang bersih, tertata, aman, dan berdaya saing global. RAN

TPAKD Badung Gelar Financial Clinic #3, Perkuat Literasi Keuangan ASN Cegah Investasi Ilegal

TPAKD Badung Gelar Financial Clinic #3, Perkuat Literasi Keuangan ASN Cegah Investasi Ilegal

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat literasi keuangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Financial Clinic #3 bertema “ASN Anti Boncos: Memahami Investasi Legal dan Bahaya Investasi Bodong” yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Camat Kuta Selatan, Kamis (19/2/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) ini bertujuan membekali ASN dengan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan keuangan serta kewaspadaan terhadap maraknya investasi ilegal dan kejahatan keuangan berbasis digital.

Acara dibuka Camat Kuta Selatan, I Ketut Gede Arta, dan diikuti 30 staf Kantor Camat beserta perwakilan staf kelurahan dan desa se-Kecamatan Kuta Selatan.

Dalam sambutannya, Camat menekankan pentingnya literasi investasi bagi ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

“Selain menjalankan tugas pelayanan publik, ASN diharapkan memiliki pemahaman yang baik terkait investasi. Jangan sampai informasi keuangan hanya diperoleh dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Kita ingin membangun SDM yang profesional dan cerdas secara finansial,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diperkenalkan pada lima komponen utama literasi keuangan, yakni regulasi, narasi, aksi, dampak, dan keberlanjutan. Kelima aspek ini diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh agar ASN mampu melindungi diri dari risiko keuangan sekaligus menjadi rujukan informasi yang benar bagi masyarakat.

Financial Clinic #3 menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali dan Bank BPD Bali Cabang Badung.

Perwakilan Bank BPD Bali Cabang Badung, Putu Eli Desi Arisandi, menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan dapat membuka celah bagi masyarakat untuk terjerat penawaran ilegal, seperti pinjaman online tidak berizin, investasi bodong, hingga modus kejahatan siber yang mengatasnamakan lembaga resmi.

“Tanpa literasi yang memadai, masyarakat akan mudah terpengaruh berbagai penawaran menyesatkan yang berpotensi merugikan secara pribadi maupun institusi,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN semakin bijak dalam mengelola keuangan secara terencana dan sederhana, sehingga tercipta kondisi yang lebih aman dan sejahtera.

Dengan terselenggaranya Financial Clinic #3, Pemkab Badung menegaskan komitmennya menjadikan ASN sebagai garda terdepan dalam penguatan literasi keuangan, sekaligus agen edukasi bagi masyarakat dalam mengenali investasi legal dan menghindari praktik investasi ilegal. (rls)

Ratusan WNA Terpantau di Tabanan, Polda Bali dan Pemkab Perkuat Sinergi Pengawasan

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kepolisian Daerah Bali bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan tatap muka yang digelar di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Kabupaten Tabanan, Kamis (19/2/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabanan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi terkait, serta pemangku kepentingan sektor pariwisata. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi menghadapi dinamika keamanan seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan mobilitas orang asing di wilayah Tabanan.

Plt Kasubdit 4 Direktorat Intelkam Polda Bali, Kompol Ni Luh Komang Sri Subakti, menegaskan pentingnya peran seluruh unsur kewilayahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing, baik yang tinggal di akomodasi wisata maupun hunian pribadi.

“Pengawasan orang asing harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Peran pemerintah daerah hingga desa sangat penting dalam memastikan data orang asing terpantau dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Polda Bali mendorong optimalisasi sistem pendataan berbasis teknologi melalui website Cakrawasi (Cakra Pengawasan Orang Asing) serta Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kedua sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan secara real time dan memudahkan koordinasi antarinstansi.

Berdasarkan data pada website Cakrawasi, jumlah pelaporan WNA di Kabupaten Tabanan selama periode 12 hingga 19 Februari 2026 tercatat sebanyak 503 orang. Pelaporan terbanyak berada di Kecamatan Kediri dengan 207 orang, disusul Baturiti 85 orang, Kerambitan 64 orang, Tabanan 56 orang, Penebel 37 orang, Selemadeg 24 orang, Selemadeg Timur 18 orang, Selemadeg Barat 6 orang, Marga 4 orang, dan Pupuan 2 orang.

Sementara itu, data real WNA yang tercatat berada di Kabupaten Tabanan per 19 Februari 2026 sebanyak 233 orang. Sebaran WNA tersebut meliputi Kecamatan Kediri sebanyak 64 orang, Tabanan 53 orang, Selemadeg Timur 42 orang, Kerambitan 32 orang, Selemadeg 10 orang, Baturiti 9 orang, Penebel 8 orang, Selemadeg Barat dan Marga masing-masing 7 orang, serta Pupuan 1 orang.

Kompol Ni Luh Komang Sri Subakti menambahkan, dengan kolaborasi yang solid antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan kondusivitas wilayah Kabupaten Tabanan dapat terus terjaga. Hal ini sekaligus mendukung terciptanya iklim pariwisata yang aman, tertib, dan berkualitas di Bali.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar, mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan wilayah melalui pengawasan orang asing yang efektif, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (pmc) 

Diskominfo Tabanan Intensifkan Monev Keterbukaan Informasi, Dorong Desa Lebih Transparan

Diskominfo Tabanan Intensifkan Monev Keterbukaan Informasi, Dorong Desa Lebih Transparan

SINGASANA, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mulai mengintensifkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Apresiasi Desa Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya mendorong seluruh desa di Kabupaten Tabanan agar semakin terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui kunjungan langsung tim Diskominfo ke sejumlah desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain melakukan monitoring, tim juga memberikan pendampingan kepada pemerintah desa agar mampu memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Tabanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan visi Tabanan Era Baru yang menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Winiantara, mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di tingkat desa.

Menurutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan melakukan penilaian, tetapi juga memberikan pembinaan agar setiap desa mampu menjadi badan publik yang informatif. “Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan seluruh desa di Kabupaten Tabanan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara nyata,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan desa. Dengan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program desa.

Diskominfo berharap kegiatan Monev KIP dan Apresiasi Desa Tahun 2026 mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya pengelolaan informasi publik. Melalui peningkatan kualitas layanan informasi, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi yang lebih cepat, mudah, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. (kmftbn)

ASN Anti Boncos! TPAKD Badung Bentengi Pegawai dari Jerat Investasi Ilegal Lewat Financial Clinic #3

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Guna membentengi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari ancaman investasi ilegal yang kian marak, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar kegiatan Financial Clinic #3 bertajuk “ASN Anti Boncos: Memahami Investasi Legal dan Bahaya Investasi Bodong”.

Financial Clinic kali ini dilaksanakan di Kecamatan Kuta Selatan, tepatnya di Ruang Pertemuan Kantor Camat Kuta Selatan, Kamis (19/2/2026).

Program ini menjadi bagian nyata dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), yang bertujuan meningkatkan literasi serta kecakapan pengelolaan keuangan di kalangan pegawai pemerintah, khususnya dalam menyikapi berbagai tawaran investasi yang berisiko.

Acara dibuka oleh Camat Kuta Selatan, Dr. I Ketut Gede Arta, dan diikuti 30 staf Kantor Camat serta perwakilan staf dari seluruh kelurahan dan desa se-Kecamatan Kuta Selatan.

“Pada hari ini dilakukan sosialisasi berkaitan dengan literasi keuangan bagi ASN di Kecamatan Kuta Selatan. Selain menjalankan tugas pelayanan publik, seluruh pegawai diharapkan memiliki literasi terhadap investasi. Jangan sampai pemahaman mengenai investasi justru diperoleh dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Yang ingin kita bangun bukan hanya peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga sumber daya manusia yang profesional”, ujar Camat Kuta Selatan, Dr. I Ketut Gede Arta.

ASN juga diperkenalkan pada lima komponen utama literasi keuangan, yakni regulasi, narasi, aksi, dampak, dan keberlanjutan. Kelima aspek tersebut diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh agar ASN tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber informasi yang tepat bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan literasi yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak, baik bagi kemampuan personal ASN maupun dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat”, lanjut Dr. I Ketut Gede Arta.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali serta Bank BPD Bali Cabang Badung.

Perwakilan Bank BPD Bali Cabang Badung, Putu Eli Desi Arisandi, menegaskan bahwa kegiatan semacam ini sangat penting untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam penawaran keuangan ilegal, seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga kejahatan siber yang mengatasnamakan lembaga keuangan resmi.

“Tanpa literasi keuangan yang memadai, masyarakat akan mudah terpengaruh berbagai penawaran yang menyesatkan, misalnnya pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan kejahatan siber yang mengatasnamakan lembaga keuangan resmi. Hal tersebut tentu dapat merugikan nasabah maupun instansi”, katanya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, ASN semakin sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan secara sederhana, bijak, dan terencana, sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih sejahtera, aman, dan terlindungi dari praktik keuangan ilegal.

“Semoga dari financial clinic ini masyarakat menjadi lebih sejahtera, aman, serta terlindungi dari praktik keuangan ilegal”, pungkas Eli Desi.

Melalui Financial Clinic #3, Pemkab Badung menegaskan komitmennya untuk menjadikan ASN sebagai garda terdepan dalam literasi keuangan, sekaligus sebagai agen edukasi bagi masyarakat dalam mengenali investasi legal dan menghindari investasi bodong. (rls)

Penyegaran Organisasi, Bupati Sanjaya Rotasi Sejumlah Pejabat Pemkab Tabanan

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemkab Tabanan, Rabu (18/2/2026). Prosesi yang dilaksanakan secara daring tersebut menjadi mutasi perdana tahun 2026 di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, bersama Wakil Bupati I Made Dirga.

Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah penyegaran organisasi melalui mekanisme mutasi, rotasi, dan promosi jabatan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga dinamika birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik di antaranya Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kini dipercaya memimpin Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sementara itu, I Gede Sukanada yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.

Selain itu, turut dilantik I Made Yudiana, Ir. Gusti Putu Ekayana, Dra. Ni Wayan Mariati, serta Ni Made Murjani. Pada kesempatan yang sama, sebanyak tujuh aparatur sipil negara (ASN) pada jabatan pengawas dan 16 pejabat administrator juga resmi diambil sumpahnya.

Acara pelantikan diikuti secara daring oleh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan serta perwakilan Ombudsman RI Wilayah Bali.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar pergeseran posisi, melainkan bentuk penyesuaian terhadap nomenklatur perangkat daerah yang baru. Ia memastikan proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kompetensi masing-masing pejabat.

“Birokrasi yang kuat harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Jabatan adalah amanah, bukan hak,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas, loyalitas, dan komitmen pelayanan publik dalam menjalankan tugas. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan menuntut birokrasi yang adaptif, inovatif, serta mampu menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan koordinasi internal guna memastikan program kerja berjalan efektif tanpa hambatan. Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menjaga kesinambungan program serta fokus pada pencapaian target kinerja.

“Pahami target yang harus dicapai dan bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Wujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi terbangunnya Tabanan yang aman, unggul, dan madani,” ujarnya.

Dengan mutasi awal tahun ini, Pemkab Tabanan berharap roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. (pmc)

Low Season dan Cuaca Jadi Faktor, Kunjungan Imlek di Tanah Lot Menurun

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata (DTW) Tanah Lot saat libur Tahun Baru Imlek, Selasa (17/2/2026), tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data pengelola, jumlah wisatawan yang datang pada hari tersebut mencapai 3.142 orang.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kunjungan pada akhir pekan sebelumnya. Pada Minggu (15/2/2026), jumlah pengunjung tercatat 3.364 orang, sedangkan Senin (16/2/2026) sebanyak 3.338 orang.

Kepala Divisi Promosi dan Pengembangan DTW Tanah Lot, I Wayan Sanjaya Tampi, saat dikonfirmasi Rabu (18/2/2026), membenarkan adanya tren penurunan kunjungan pada momentum Imlek tahun ini. Ia menyebut, pada perayaan Imlek 2025 lalu, jumlah kunjungan sempat menembus kisaran 5.000 wisatawan dalam sehari.

“Memang ada penurunan dibandingkan tahun lalu. Tahun 2025 jumlahnya bisa mencapai sekitar lima ribuan pengunjung,” ujarnya.

Jika dibandingkan secara tahunan, penurunan tersebut tergolong signifikan. Dari sekitar 5.000 pengunjung pada Imlek tahun lalu, kini hanya tercatat 3.142 orang.

Menurut Sanjaya Tampi, sejumlah faktor diduga memengaruhi turunnya angka kunjungan. Di antaranya kebijakan efisiensi di beberapa daerah, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta faktor musiman.

Ia menambahkan, periode saat ini juga bertepatan dengan bulan puasa yang umumnya diikuti perlambatan pergerakan wisatawan domestik. Kondisi tersebut membuat sektor pariwisata memasuki fase low season.

Selama ini, Tanah Lot dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Bali yang ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun pada periode sepi kunjungan, angka wisatawan biasanya berada di kisaran rata-rata.

Data kunjungan 1–17 Februari 2026 menunjukkan rata-rata jumlah wisatawan per hari berada di angka 2.000 hingga 3.000 orang. Kunjungan terendah tercatat pada 6 Februari sebanyak 1.936 orang, sementara tertinggi pada 7 Februari mencapai 3.663 orang.

Fluktuasi tersebut mencerminkan minat wisatawan yang masih dinamis, meski belum menunjukkan lonjakan signifikan sebagaimana pada musim liburan atau high season.

Pengelola DTW Tanah Lot menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan memperkuat strategi promosi guna menjaga stabilitas kunjungan. Optimalisasi promosi digital serta pengembangan atraksi wisata menjadi fokus utama dalam menghadapi periode low season.

Meski terjadi penurunan pada momentum Imlek 2026, pengelola tetap optimistis kunjungan wisatawan akan kembali meningkat pada musim liburan mendatang. Dengan panorama laut, keberadaan pura ikonik di atas batu karang, serta pesona matahari terbenam, Tanah Lot diyakini tetap menjadi magnet wisata di Kabupaten Tabanan.

Ke depan, sinergi antara pengelola, pemerintah daerah, dan pelaku industri pariwisata diharapkan mampu menjaga pertumbuhan sektor pariwisata agar tetap stabil dan berkelanjutan. (pmc)

Mutasi Perdana 2026 di Pemkab Tabanan, Ini Pesan Bupati Sanjaya 

Mutasi Perdana 2026 di Pemkab Tabanan, Ini Pesan Bupati Sanjaya 

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sejumlah aparatur sipil negara (ASN), Rabu (18/2/2026). Pelantikan yang berlangsung secara daring tersebut menjadi mutasi, rotasi, dan promosi jabatan perdana pada 2026 di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya bersama Wakil Bupati I Made Dirga.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Rotasi dan promosi jabatan dinilai menjadi mekanisme yang wajar dalam pengembangan karier ASN sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya aparatur.

Dalam pelantikan itu, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama menempati posisi baru. Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan kini dipercaya memimpin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Sementara I Gede Sukanada yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.

Selain dua pejabat tersebut, rotasi juga dilakukan terhadap I Made Yudiana, Gusti Putu Ekayana, Ni Wayan Mariati, serta Ni Made Murjani. Pada kesempatan yang sama, Pemkab Tabanan juga melantik tujuh pejabat pengawas dan 16 pejabat administrator.

Prosesi pelantikan turut disaksikan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan serta Ombudsman RI Perwakilan Bali yang mengikuti kegiatan secara virtual.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menegaskan pelantikan ini tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga menyesuaikan struktur organisasi dengan nomenklatur baru perangkat daerah.

Menurutnya, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme sesuai ketentuan dan dipilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

“Pengisian jabatan ini didasarkan pada kompetensi serta telah melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Birokrasi yang berkualitas harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni,” ujarnya.

Sanjaya juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta seluruh pejabat menjaga integritas, loyalitas, serta mampu menghadirkan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Ia pun menginstruksikan para kepala perangkat daerah yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan. Seluruh target kinerja, kata dia, harus dijalankan secara berkelanjutan sesuai visi pembangunan Tabanan Era Baru.

“Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab dan semangat melayani masyarakat. Pahami target kinerja yang harus dicapai dan wujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” tegasnya. (kmftbn)

75 KK Abianlalang Kini Nikmati Air Bersih, Tower Toya Beji Diresmikan

Bupati I Komang Gede Sanjaya meresmikan Tower Air Bersih Toya Beji Abianlalang di Banjar Abianlalang, Desa Wanasari, Selasa (17/2), dengan membuka kran air pertama usai Upacara Pemelaspasan. 

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Permasalahan distribusi air bersih yang selama ini dikeluhkan warga Banjar Abianlalang, Desa Wanasari, akhirnya teratasi. Pemerintah Kabupaten Tabanan meresmikan Tower Air Bersih Toya Beji Abianlalang, Selasa (17/2/2026), sehingga seluruh 75 kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut kini dapat menikmati layanan air secara merata.

Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., yang ditandai dengan pembukaan kran air pertama setelah rangkaian Upacara Pemelaspasan. Meski hujan turun sejak awal acara, kegiatan berlangsung lancar dan disambut antusias warga. Hujan bahkan dimaknai sebagai pertanda baik atas berfungsinya sumber air tersebut.

Bupati Sanjaya mengatakan, pembangunan tower air bersih ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan pasokan air akibat kapasitas dan ketinggian tandon yang tidak memadai.

“Permasalahan utamanya ada pada ketinggian tower dan kapasitas tandon yang belum mencukupi, sehingga distribusi air belum merata. Dengan peninggian tower, aliran air kini bisa menjangkau seluruh rumah warga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, posisi sumber air atau beji yang berada di lokasi cukup curam juga menjadi kendala dalam pengaliran secara gravitasi. Karena itu, solusi teknis berupa pembangunan dan peninggian tower dinilai sebagai langkah paling efektif.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkab Tabanan mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 juta melalui APBD. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan peninggian tandon serta penataan sumber air agar sistem distribusi berjalan optimal.

“Infrastruktur ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih,” tambahnya.

Perwakilan masyarakat, Ida Bagus Yudhi Surya Wiarsa, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah. Sebelumnya, fasilitas air bersih hanya mampu melayani sekitar 60 KK, sementara warga di sisi barat jalan utama belum terjangkau.

“Sekarang, dengan peninggian tower tandon, seluruh 75 KK sudah bisa menikmati air bersih tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Keberadaan tower air bersih ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Pemerintah pun mengimbau warga untuk merawat sarana tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. (pmc)

Heboh Video Asusila di Rental PS, Polres Tabanan Terima Laporan Resmi

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Jagat media sosial di Kabupaten Tabanan mendadak ramai setelah beredar video yang merekam dugaan perbuatan asusila sepasang remaja di sebuah tempat penyewaan permainan PlayStation (PS). Rekaman tersebut viral sejak Minggu malam dan memicu beragam reaksi warganet.

Dalam video yang tersebar di sejumlah platform, tampak dua remaja berada di dalam bilik permainan tertutup. Peristiwa itu diketahui setelah penjaga tempat usaha memergoki keduanya, lalu menegur dan meminta mereka menghentikan tindakan tersebut. Rekaman teguran itu kemudian menyebar luas di media sosial.

Terkait kejadian tersebut, Kasatreskrim Polres Tabanan, AKP Teddy Satria Permana, saat dikonfirmasi Selasa (17/2/2026), membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari keluarga salah satu remaja yang terlibat.

“Iya benar, kami sudah menerima laporan resmi terkait peristiwa tersebut. Laporan diajukan oleh pihak keluarga,” ujarnya.

AKP Teddy menjelaskan, laporan yang diterima mencakup dugaan tindak pidana persetubuhan yang melibatkan remaja laki-laki serta dugaan penyebaran rekaman video ke publik melalui akun media sosial oleh penjaga rental PS.

Menurutnya, orang tua dari remaja perempuan merasa keberatan dan terganggu atas beredarnya video tersebut sehingga memilih menempuh jalur hukum.

“Laporan dibuat oleh orang tua salah satu remaja yang terekam dalam video viral tersebut, karena merasa dirugikan dengan tersebarnya rekaman itu,” jelasnya.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan intensif Satreskrim Polres Tabanan. Penyidik akan melakukan pendalaman, termasuk memeriksa sejumlah pihak yang terkait untuk mengungkap secara utuh kronologi dan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.

Polres Tabanan juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak ikut menyebarluaskan konten yang berpotensi melanggar hukum maupun merugikan pihak lain. (pmc)