- Advertisement -
Beranda blog Halaman 367

Pemprov Bali Luncurkan Program SI-KENCANA DUTA Bali

Sekda Dewa Indra serahkan Sertifikat Kesiapsiagaan Bencana kepada pemilik hotel berbintang di Bali dalam acara peluncuran Program SI-KENCANA DUTA Bali.
Sekda Dewa Indra serahkan Sertifikat Kesiapsiagaan Bencana kepada pemilik hotel berbintang di Bali dalam acara peluncuran Program SI-KENCANA DUTA Bali.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi meluncurkan Program SI-KENCANA DUTA Bali.

Peluncuran dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Jumat (27/9/2024).

Program ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di sektor pariwisata Bali, terutama bagi hotel-hotel berbintang di daerah rawan bencana.

Peluncuran program juga dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Kesiapsiagaan Bencana kepada 21 hotel berbintang di Bali, dengan rincian 13 hotel menerima sertifikasi ulang (re-sertifikasi) dan 8 hotel memperoleh sertifikasi baru.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Made Rentin mengatakan, dari total 489 hotel di Bali terdapat 106 hotel berbintang yang telah tersertifikasi.

Targetnya, setengah dari jumlah hotel berbintang di Bali akan selesai tersertifikasi pada Mei 2026.

“Sektor pariwisata menjadi sangat penting bagi kita untuk dibangun kesiapsiagaannya karena kita tahu akomodasi kepariwisataan kita sebagian besar berada di pinggir pantai,” ujar Dewa Indra.

Ia menyebut, sektor pariwisata Bali sangat sensitif terhadap isu-isu keamanan, termasuk bencana alam.

Oleh sebab itu, pelaku usaha pariwisata harus memiliki pengetahuan mengenai potensi bencana, membangun infrastruktur yang tahan gempa, serta memiliki rencana kesiapsiagaan yang baik.

“Ini juga penting karena pada umumnya ketika terjadi bencana resiko yang paling berat dihadapi oleh orang-orang yang paling rentan secara ekonomi,” ucapnya. (rls)

BWS Mulai Perbaiki Keretakan Tebing di Pura Batu Bolong

Tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida melakukan pengukuran tebing Pura Batu Bolong, Tabanan. 
Tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida melakukan pengukuran tebing Pura Batu Bolong, Tabanan. 

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Penanganan keretakan tebing di Pura Batu Bolong yang berada di kawasan wisata Tanah Lot, Kediri Tabanan mulai dilakukan.

Tim dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida telah mengukur tinggi tebing pada 16 September 2024 lalu. Selain pengukuran, patok GPS juga dipasang di beberapa titik untuk perbaikan struktur tebing.

Manajer Operasional DTW Tanah Lot I Wayan Sudiana mengatakan, penanganan ini sangat penting untuk menjaga keselamatan pengunjung dan keutuhan tebing sebagai daya tarik utama di Tanah Lot.

“Setelah tahap awal ini selesai, diharapkan proses perbaikan berjalan sesuai rencana sehingga tebing tetap aman untuk kegiatan wisata dan keagamaan,” jelasnya, Jumat (27/9/2024).

Ia mengatakan, kondisi tebing saat ini tidak ada penambahan retakan pada tebing, masih sama seperti saat dilaporkan adanya keretakan pada pertengahan tahun 2023 lalu.

Meskipun demikian, akses ke Pura Batu Bolong masih dibatasi untuk pengunjung wisatawan, tetapi pengempon pura dan masyarakat yang hendak melakukan persembahyangan (nangkil) tetap diperbolehkan.

“Pengempon dan penangkil tetap bisa masuk ke pura, tetapi wisatawan umum sementara tidak diperkenankan,” tambahnya. (ana) 

Deklarasi Damai Pilkada Badung 2024, Komitmen Bersama Jaga Kamtibmas

Deklarasi damai dan doa bersama dalam rangka Pilkada Badung tahun 2024 di Aula Polres Badung, Mengwi, Jumat (27/9/2024).
Deklarasi damai dan doa bersama dalam rangka Pilkada Badung tahun 2024 di Aula Polres Badung, Mengwi, Jumat (27/9/2024).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama pelaksanaan Pilkada Badung 2024, Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama dengan berbagai pihak terkait menandatangani Deklarasi Damai di Aula Polres Badung, Mengwi, pada Jumat (27/9/2024).

Deklarasi ini bertujuan untuk memperteguh komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah hukum Polres Badung selama proses Pilkada berlangsung.

Deklarasi Damai Pilkada Badung 2024 ini juga diikuti oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, KPU dan Bawaslu Badung, Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono, beserta Forkopimda Badung, serta pasangan calon (Paslon) Suya-Dinata dan Paslon Adi-Cipta, termasuk tim pemenangan kedua paslon.

Plt. Bupati Badung Suiasa menjelaskan, deklarasi damai yang diinisiasi Polres Badung ini sebagai upaya memperteguh komitmen bersama didasari integritas yang disampaikan kepada seluruh masyarakat.

“Kita berkomitmen dan berintegritas bersama seluruh masyarakat dengan hak politiknya, harus mewujudkan pemilukada di badung dengan damai yaitu Pemilukada yang nyaman, aman, tenang dan senang,” jelasnya.

Suiasa juga minta semua pihak untuk mengedepankan semangat dan nilai luhur dari reformasi selama pemilihan berlangsung.

“Mari kita wujudkan Pemilukada yang damai dan Pemilukada yang dirohi dengan semangat reformasi tanpa melanggar dan mengingkari semangat politik, semangat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semangat reformasi,” pungkasnya.

Adapun isi Deklarasi Damai yaitu, pertama, mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua, mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, damai dan menggembirakan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati badung 2024.

Ketiga, menjunjung tinggi rasa persaudaraan nilai-nilai moral dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kabupaten badung.

Keempat, menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima, mendukung penegakan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di wilayah hukum Polres Badung.

Keenam, melaksanakan kampanye dan pemungutan suara yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi sara dan politik uang. (rls)

Polda Bali Imbau Masyarakat Jaga Keamanan dan Kondusifitas Selama Kampanye Pilkada

Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja 2024 Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan.
Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja 2024 Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah dimulai. Sebelumnya, kedua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali telah mendapatkan nomor urut masing-masing, yaitu Paslon nomor 1 “Mulia-Pas” dan Paslon nomor 2 “Koster-Giri”.

Begitu juga dengan para calon pasangan Wali Kota serta pasangan bupati telah mendapatkan nomor urut dan melakukan deklarasi kampanye damai di kantor KPU.

Untuk itu, Polda Bali mengajak seluruh masyarakat Bali untuk aktif menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah Bali.

Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja 2024 Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menyampaikan, deklarasi kampanye damai ini memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa masa kampanye, yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024, adalah tahap yang rawan dan berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

“Oleh karena itu, Polda Bali bersama jajaran telah memetakan potensi kerawanan dan menurunkan 3.207 personel untuk mengamankan proses kampanye ini,” ujar Kombes Pol Jansen.

Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat, hingga tokoh adat, tokoh agama, serta para pendukung dan simpatisan paslon untuk menjaga kerukunan dan keamanan di lingkungan masing-masing.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks yang bisa memprovokasi dan memecah belah persatuan.

“Kita harus bijak dalam menyikapi pesta demokrasi ini. Pilihan boleh berbeda, tetapi menjaga keamanan dan persatuan Bali harus menjadi prioritas utama,” lanjutnya.

Kombes Pol Jansen juga mengingatkan untuk menghindari kampanye negatif yang bertujuan menjatuhkan karakter paslon.

Terlebih, kampanye hitam yang berisi tuduhan palsu kepada paslon atau lawan politik bisa dipidana, terutama jika dilakukan melalui media sosial.

Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Polda Bali, lanjut Jansen, bersama TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya berkomitmen menjaga netralitas dan siap mengamankan setiap tahapan Pilkada serentak dengan kekuatan penuh.

“Keamanan Bali sangat penting, mengingat Bali merupakan destinasi wisata internasional, dan sebagian besar masyarakat Bali bergantung pada sektor pariwisata untuk mencari nafkah. Mari ciptakan Pilkada yang sejuk, aman, dan damai,” pungkas Jansen. (ana)

Joni, Si Pemanjat Tiang Bendera Jalani Pendidikan Bintara di Rindam IX Udayana

Yohanes Ande Kalla alis Joni saat mengikuti upacara pembukaan pendidikan Bintara TNI AD di Mako Rindam IX/Udayana, Jalan P. Tendean Nomor 1, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan pada Jumat (27/9/2024).
Yohanes Ande Kalla alis Joni saat mengikuti upacara pembukaan pendidikan Bintara TNI AD di Mako Rindam IX/Udayana, Jalan P. Tendean Nomor 1, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan pada Jumat (27/9/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Yohanes Ande Kalla atau Joni yang sempat viral pada HUT RI ke-73 tahun 2018 silam karena aksi heroiknya memanjat tiang bendera, lulus seleksi calon Bintara TNI Angkatan Darat (AD).

Joni yang kini berumur 19 tahun mulai mengikuti pendidikan Bintara TNI AD di Mako Rindam IX/Udayana, Jalan P. Tendean Nomor 1, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan pada Jumat (27/9/2024).

Remaja asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut akan mengikuti pendidikan bersama 218 calon Bintara lainnya selama 5 bulan dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan selama 3 bulan.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menyampaikan, Joni telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi Bintara TNI AD dan di masukkan dalam kategori seleksi Keahlian khusus.

Meskipun saat seleksi pertama dinyatakan tidak lolos karena syarat tinggi badan, tetapi Joni mendapat kesempatan mengikuti rangkaian tes untuk digali potensi-potensi spesifik lainnya.

“Karena kesungguhan dan semangatnya mengikuti serangkaian tes, didukung bimbingan para pelatih dengan memanfaatkan waktu yang ada, akhirnya dia sampai di Tingkat Pusat dan dinyatakan lulus dalam penerimaan Bintara PK TNI AD Reguler kategori Keahlian tahun 2024 di Bandung,” ungkap Agung Udayana dalam keterangannya dikutip Jumat (27/9/2024).

Joni juga sempat diundang Presiden ke Istana Kepresidenan bersama kedua orang tuanya tersebut kini akan menjadi seorang abdi negara sesuai dengan permintaannya kepada Presiden RI saat itu.

Dengan segala penilaian dan pertimbangan yang dilakukan oleh panitia seleksi, pada akhirnya Joni berhasil lulus untuk mengikuti Pendidikan Bintara TNI AD tahun angkatan 2024.

Setelah lulus seleksi, Joni pun akan melaksanakan Pendidikan di Rindam IX/Udayana sesuai dengan asal daerah pendaftarannya dan bergabung dengan Calon Bintara PK Reguler lainnya yang telah dinyatakan lulus seleksi. (ana)

Nilai Indeks Pembangunan Statistik Naik, Bali Sabet Anindhita Wistara Data 2024

Provinsi Bali raih penghargaan penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024, Anindhita Wistara Data.
Provinsi Bali raih penghargaan penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024, Anindhita Wistara Data.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024, Anindhita Wistara Data, dengan predikat ‘Baik’ dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Penghargaan diberikan dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (26/9/2024) yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, dan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Hadir mewakili Pj Gubernur Bali Mahendra Jaya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana.

Untuk diketahui, Anindhita Wistara Data adalah penghargaan yang diberikan oleh BPS kepada lembaga pemerintah atau organisasi yang dinilai berhasil memanfaatkan data statistik secara efektif.

Secara nasional, Bali berada di urutan kedua Satuan Kerja Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), setelah DKI Jakarta dan di atas DIY Yogyakarta yang berada di tempat ketiga.

Sementara itu, posisi terbaik tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tangerang, serta terbaik tingkat kota diraih oleh Kota Magelang, Kota Malang, dan Kota Tangerang.

Dilihat dari Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Provinsi Bali mencapai poin 3,37 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 3,11.

“Jadi secara indeks, Bali meningkat nilainya dari tahun lalu,” ujar Gede Pramana.

Menurut Pramana, penilaian dilakukan secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi dengan BPS Provinsi Bali,” imbuhnya.

Rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2024 mengusung tema ‘Statistik Berkualitas untuk Indonesia Emas’.

Dalam perhelatan ini juga diserahkan beberapa penghargaan lain, di antaranya universitas penyelenggara pojok statistik terbaik, instansi statistik teladan, dan BPS Award untuk mitra, media, serta perusahaan/asosiasi selaku pengguna data.

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan harus berdasarkan teori dan data, karena kebijakan tanpa dukungan teori yang kuat hanya akan mengandalkan keberuntungan.

“Statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Teori yang mendasari kebijakan harus melalui proses pengumpulan dan analisis data, sehingga statistik menjadi alat utama,” tukasnya.

Mendagri mencontohkan pengalamannya saat menangani inflasi, di mana Presiden Jokowi mengusulkan pendekatan baru yang berbasis data dari BPS, mirip dengan penanganan pandemi COVID-19.

Hasilnya, pendekatan tersebut bersama sokongan data BPS berperan besar dalam menjaga stabilitas inflasi Indonesia, yang saat ini terjaga di angka 2,1 persen, salah satu yang terendah di dunia.

“Intervensi dari berbagai kementerian/lembaga, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, sangat berperan dalam mengendalikan inflasi di daerah,” ungkap mantan Kapolri tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi fokus BPS terkait peringatan HSN tersebut.

“Data statistik berkualitas memiliki peran kunci dan penting untuk mencapai tujuan besar visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, maupun masyarakat umum.

“Kolaborasi seluruh aktor dalam sistem statistik nasional menjadi penting untuk memperkuat berbagai aspek kunci,” ucap Amalia. (ana)

219 Calon Bintara TNI AD Ikuti Pembukaan Pendidikan Pertama di Rindam IX/Udayana

Upacara pembukaan Prodi Pendidikan Pertama Bintara TNI AD TA 2024 di Mako rindam IX/Udayana, Jalan P. Tendean No 1, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan pada Jumat, (27/9/2024).
Upacara pembukaan Prodi Pendidikan Pertama Bintara TNI AD TA 2024 di Mako rindam IX/Udayana, Jalan P. Tendean No 1, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan pada Jumat, (27/9/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sebanyak 219 calon prajurit Bintara TNI Angkatan Darat (AD) resmi memulai pendidikan pada Jumat (27/9/2024).

Pendidikan ditandai dengan upacara pembukaan di Markas Komando Resimen Induk Daerah Militer (Mako Rindam) IX/Udayana, Jalan P. Tendean Nomor 1, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan.

Pendidikan ini merupakan bagian dari Program Pendidikan Pertama Bintara TNI AD Tahun Anggaran 2024. Upacara tersebut dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni.

Ia menyebut, calon Bintara akan menjalani pendidikan selama 15 minggu atau hingga Januari 2025 di Rindam IX/Udayana.

“Mereka akan dilatih dasar kemiliteran, baik pengetahuan, keterampilan, maupun fisik jasmani sesuai standar TNI AD. Yang paling penting, pendidikan ini bertujuan membentuk karakter yang rela berkorban demi negara,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, setelah menyelesaikan pendidikan dasar ini, para calon Bintara akan melanjutkan pendidikan spesialisasi sesuai dengan cabang tugas masing-masing.

Mayoritas dari mereka akan melanjutkan pendidikan di Bandung sebelum ditempatkan di berbagai satuan di seluruh Indonesia.

“Pendidikan di Rindam ini hanya tahap awal. Setelah ini, mereka akan menempuh pendidikan lanjutan di tempat yang sesuai dengan pencabangan mereka,” tambahnya. (ana)

Jembrana Raih Penghargaan Nasional Desa Cantik Terbaik 

Kabupaten Jembrana Raih Penghargaan Nasional Penyelenggara Desa Cantik Terbaik.
Kabupaten Jembrana Raih Penghargaan Nasional Penyelenggara Desa Cantik Terbaik.

PANTAUBALI.COM, JEMBRANA – Kabupaten Jembrana, Bali berhasil meraih penghargaan Penyelenggara Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) Terbaik 2021-2023 dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) tahun 2024.

Torehan tersebut tidak terlepas dari prestasi sebelumnya, yang mana secara berturut turut Desa Cantik Jembrana mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2022 dan 2023, Program Desa Cantik di Desa Perancak dan Desa Warnasari. Tahun ini Desa Cantik desa Pulukan memenuhi syarat untuk mengikuti Program Desa Cantik.

Adapun penghargaan tahun ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Untuk diketahui, program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) merupakan program pembinaan statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kepada desa/kelurahan untuk  meningkatkan kapasitas dan literasi aparat desa/kelurahan akan data sebagai pijakan pengambilan kebijakan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan semua pihak memiliki peran yang penting dalam upaya menciptakan data statistik yang berkualitas yang digunakan sebagai pondasi dalam pembangunan negara. Kolaborasi antara BPS dengan berbagai stakeholder, menjadi kunci penyediaan statistik yang berkualitas.

“Kolaborasi semua aktor dalam sistem statistik Nasional menjadi penting untuk memperkuat berbagai aspek kunci yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan statistik, mulai dari pembangunan kapasitas penyelenggara statistik, optimalisasi sumber data, pemanfaatan hingga peningkatan literasi statistik,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil ketua komisi XI DPR RI, Muhammad Amir Uskara mengatakan, peran penting statistik sangat krusial dalam pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Menurutnya, Data statistik yang akurat menjadi fondasi dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam membuat data statistik yang berkualitas.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instan statistik yang telah bekerja tanpa lelah menghasilkan data yang kredibel dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara,” ucap Amir Uskara.

Dilain sisi, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa mengatakan, Jembrana kembali meraih penghargaan dari BPS atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyukseskan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) serta pemanfaatan nyata data desa melalui program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD).

“Atas komitmen kita bersama dalam mendukung program Desa Cinta Statistik, tahun ini kita kembali memperoleh penghargaan dari BPS. Ini atas kerja keras kita bersama antara Pemerintah Daerah, BPS dan Desa,” ucapnya.

Keberhasilan ini, kata Budiasa makin  memperkuat posisi Kabupaten Jembrana sebagai daerah yang unggul dalam tata kelola data desa, yang menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan Jembrana Emas 2026 dan Indonesia Emas 2045 dengan menerapkan kebijakan berbasis data.

“JSDDD dapat memberikan gambaran untuk perencanaan lebih awal dalam menyusun kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui JSDDD, banyak informasi yang bisa didapatkan. Mulai dari tingkat keadaan sosial ekonomi masyarakat hingga potensi di masing-masing desa,” terangnya. (rls)

Imigrasi Tertibkan Penyalahgunaan Visa dan ITAS Investor

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim.

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menertibkan penyalahgunaan visa dan izin tinggal terbatas (ITAS) investor.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal, penerbitan ITAS untuk investor dapat diproses dengan syarat penyertaan modal Rp10 Miliar untuk izin tinggal terbatas dalam rangka penanaman modal, dan Rp15 Miliar untuk izin tinggal tetap penanam modal.

Namun sebelumnya, Permenkumham itu diterapakan, syarat penyertaan modal untuk penerbit ITAS investor hanya Rp1 miliar.

Perubahan kebijakan penyertaan modal bagi pemohon Visa Investor tersebut merespon Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

“Ini dalam rangka memperketat WNA yang bisa menerima Visa Investor, kami semakin selektif,” jelas Silmy Karim, Kamis (26/7/2024).

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga tengah gencar menertibkan pemegang visa investor agar tidak disalahgunakan.

Imigrasi pun rutin melaksanakan operasi pengawasan orang asing di seluruh Indonesia, khususnya Bali untuk menjaring orang asing yang beraktivitas tidak sesuai izin tinggal.

“Pada Juni lalu, Ditjen Imigrasi menindak 103 orang asing asal Taiwan pelaku kejahatan siber. Di mana sebagian dari mereka menggunakan visa investor,” ucapnya.

Dikatakan Silmy, penerbitan visa secara prosedural dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi persyaratan telah dipenuhi pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi juga dilakukan dengan pengecekan catatan pencegahan dan penangkalan (cekal).

“Dalam proses tersebut, jika secara syarat sudah dipenuhi pemohon dan yang bersangkutan tidak memiliki track record yang patut diwaspadai, maka visanya bisa diterbitkan. Akan tetapi, pada perjalanannya saat berada di Indonesia, tidak semua orang asing memiliki integritas untuk mematuhi peraturan. Contohnya macam-macam, mulai dari berkendara ugal-ugalan sampai beraktivitas tidak sesuai izin tinggal,” ujarnya.

Silmy menegaskan, Imigrasi menjalankan dua fungsi utama, yakni pelayanan dan penegakan hukum.  “Kami terus melakukan perbaikan dalam pelayanan dan pengawasan, termasuk di tingkat kebijakan, untuk meningkatkan kualitas WNA yang masuk ke Indonesia,” tutupnya. (ana)

Forkopimda Tabanan Bahas Langkah Antisipatif Hadapi Kerawanan Pilkada 2024

Rapat koordinasi membahas langkah-langkah antisipatif selama perhelatan Pilkada 2024 di Tabanan.
Rapat koordinasi membahas langkah-langkah antisipatif selama perhelatan Pilkada 2024 di Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Tabanan, Bali telah berlangsung.

Sejumlah isu krusial diprediksi akan menjadi tantangan selama Pilkada 2024 di Kabupaten Tabanan, di antaranya potensi gesekan antar pendukung calon, praktik money politics, black campaign, politik identitas, dan tindakan pidana pemilu.

Persoalan logistik dan perusakan alat peraga kampanye juga harus diantisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada.

Untuk itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tabanan melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah antisipatif yang perlu dilaksanakan selama tahapan perhelatan Pilkada berlangsung.

Rapat dilaksanakan di Rumah Makan Manca Kemetug, Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur pada Selasa (24/9/2024) yang dipimpin oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan dihadiri oleh Ketua DPRD Tabanan, Sekda, Kapolres Tabanan serta jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah terkait.

Kapolres Tabanan, AKBP Chandra Citra Kesuma mengatakan, penting bagi semua kontestan untuk berkompetisi secara sehat dan fair.

Ia juga menekankan setiap pihak, termasuk TNI-Polri dan ASN, menjaga netralitas dan menyampaikan informasi yang menyejukkan di media sosial.

“Tujuan utama adalah menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai contoh penyelenggaraan pilkada yang aman dan damai,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan ASN, dalam menjaga netralitas serta menciptakan suasana aman dan damai di Tabanan.

“Keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kerja sama semua elemen masyarakat,” ujar Sanjaya.

Ia juga berharap agar media sosial dimanfaatkan dengan bijak, untuk mencegah munculnya kegaduhan yang bisa mengganggu proses demokrasi.

Ketua DPRD TabananI Nyoman Arnawa, Dandim 1619 Tabanan, Kejari Tabanan, Zainur Arifin Syah dan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Putu Gede Novyartha juga menyatakan kesiapannya dalam berkolaborasi menciptakan suasana yang kondusif hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. (ana)