- Advertisement -
Beranda blog Halaman 318

Sepasang WNA Asal Australia Dideportasi karena Jualan Vape Ilegal di Bali

Sepasang WNA Australia Dideportasi karena Jalankan Bisnis Ilegal di Bali.
Sepasang WNA Australia Dideportasi karena Jalankan Bisnis Ilegal di Bali.

PANTAUBALI.COM, BADUNG –  Dua warga negara Australia berinisial CPG (22) dan ICB (23) dideportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada 20 November 2024. Keduanya terbukti melanggar aturan keimigrasian dan melakukan kegiatan bisnis yang tidak sesuai izin tinggal mereka, khususnya terkait penjualan produk vape secara ilegal di Bali.

CPG dan ICB diketahui memasarkan produk vape impor tanpa melalui jalur resmi. Mereka menjual produk ini langsung ke sejumlah toko vape dan studio tato di Bali, menggunakan koneksi pribadi. Sampel produk diberikan secara gratis kepada pemilik usaha sebagai strategi promosi, sebelum mengarahkan mereka untuk membeli langsung dari gudang di kawasan Bali Selatan.

Investigasi menunjukkan bahwa perusahaan yang menaungi bisnis mereka tidak terdaftar sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk produk rokok elektronik, sehingga melanggar aturan perdagangan di Indonesia.

Aktivitas mereka terungkap setelah video yang menunjukkan keduanya mengelola dan mendistribusikan produk vape viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ICB tampak aktif membantu distribusi, memperkuat dugaan pelanggaran.

CPG dan ICB diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai di sebuah beach club di Seminyak. Saat itu, mereka tengah mengantar produk vape kepada klien menggunakan sepeda motor.

Dalam pemeriksaan, CPG mengaku tidak mengetahui bahwa aktivitas bisnisnya melanggar hukum Indonesia.

“Saya sangat menyesal dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan ini,” ujarnya.

CPG juga menyatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang regulasi menjadi penyebab kegagalannya mematuhi aturan. Setelah terbukti melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, CPG dan ICB dikenai sanksi deportasi. Mereka dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada 19 November 2024 untuk proses administrasi lebih lanjut.

Kepala Rudenim Denpasar, Gede Dudy Duwita, menegaskan pentingnya penegakan hukum keimigrasian.

“Kami tidak akan berkompromi dengan pelanggaran izin tinggal dan aktivitas usaha ilegal. Setiap warga asing harus mematuhi aturan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Bali,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, menyatakan bahwa pengawasan terhadap aktivitas warga asing akan terus diperketat.

“Kami berkomitmen melindungi masyarakat lokal dan memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang tertib dan aman,” tambahnya.

Deportasi pasangan ini selesai pada 20 November 2024, sekaligus menjadi peringatan bagi warga negara asing lainnya untuk mematuhi aturan selama beraktivitas di Indonesia. (sm)

Kehabisan Uang dan Diusir Dari Hotel, WN Belgia Dideportasi Dari Bali

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Seorang warga negara Belgia berinisial SJKN (49) dipulangkan ke negaranya lantaran kehabisan uang  hingga diusir dari hotel tempatnya menginap. Proses deportasi dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Rabu (20/11/2024).

SJKN diketahui masuk ke Indonesia pada Oktober 2023 menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor yang disponsori oleh sebuah perusahaan berinisial PT ITS. Meski demikian, ia melakukan pelanggaran berat, termasuk tidak tinggal di alamat sesuai dokumen ITAS serta menjalankan aktivitas kerja yang tidak sesuai izin.

SJKN telah menetap di Bali selama empat tahun. Namun, sejak Agustus 2024, ia tinggal di sebuah hotel di kawasan Sanur, Denpasar. Pada September 2024, masalah muncul ketika ia tidak mampu membayar biaya penginapan sebesar Rp10 juta. Upayanya menarik dana dari rekening pun gagal, memicu perselisihan dengan pihak hotel.

Petugas Imigrasi akhirnya turun tangan dan mengamankan SJKN dari lokasi tersebut. Dalam pemeriksaan, ia mengaku membantu seorang teman menjalankan aplikasi komunikasi BnB untuk klien, meskipun tidak memiliki izin kerja yang sah di Indonesia.

Selain bekerja secara ilegal, SJKN juga tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggalnya ke Kantor Imigrasi, melanggar Pasal 71 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini menjadi dasar pemberian tindakan administratif, termasuk deportasi, sesuai Pasal 75 ayat (1) undang-undang yang sama.

Setelah ditahan sementara di Rudenim Denpasar sejak awal November 2024, SJKN akhirnya dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Belgia.

Kepala Rudenim Denpasar, Gede Dudy Duwita, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap pelanggaran oleh warga negara asing.

“Penegakan aturan keimigrasian adalah prioritas kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Bali sebagai destinasi wisata dunia,” kata Dudy.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap warga asing akan terus diperketat.

“Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat lokal dan menjaga Bali tetap aman dan nyaman bagi semua pihak yang mematuhi aturan,” tutupnya. (sm)

Tanggapi Pertanyaan Sanjaya Soal Dukungan DPRD, Mulyadi: Kuncinya Komunikasi Politik

Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC), Denpasar Selatan pada Rabu (20/11/2024).
Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC), Denpasar Selatan pada Rabu (20/11/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Calon bupati Tabanan nomor urut 1, Nyoman Mulyadi menanggapi pertanyaan pasangan nomor urut 2, I Komang Gede Sanjaya terkait dukungan program dari DPRD Tabanan jika terpilih nanti.

Khususnya dalam merealisasikan visi misi hingga 21 program kerja yang ditawarkan oleh Mulyadi bersama wakilnya Nyoman Ardika.

Menurut Sanjaya, Mulyadi-Ardika akan sulit menjalankan visi misi dan program kerja dengan anggota DPRD Tabanan yang lebih dari 70 persen didominasi oleh partai PDI Perjuangan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mulyadi menjawab dengan santai. Menurutnya, komunikasi politik menjadi indikator penting untuk membangun sinergitas antara pemerintah daerah dengan legislatif.

“Pak Komang mungkin lupa tentang perjalanan Pak Jokowi yang diusung oleh PDIP. Itu partai yang sangat kecil melawan partai gemuk, tapi akhirnya pemerintahan beliau juga berjalan dengan lancar dan terwujud dengan baik,” kata Mulyadi dalam debat ketiga Pilkada Tabanan, Rabu (20/11/2024).

Dikatakan Mulyadi, Sanjaya seharusnya bisa melihat mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga berhasil membawa perubahan meskipun diusung partai kecil.

Juga Mantan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang sempat keluar dari PDIP dan diusung kembali oleh Partai Demokrat.

“Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena para anggota dewan yang terhormat kalau kita ajak untuk membikin yang lebih baik, anggota yang terhormat pasti mau,” tambahnya. (ana)

Mulyadi-Ardika Paparkan Sistem Perizinan Terintegrasi untuk Kelola Penduduk Pendatang

Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC), Denpasar Selatan pada Rabu (20/11/2024).
Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC), Denpasar Selatan pada Rabu (20/11/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Persoalan tingginya jumlah penduduk pendatang di Bali menjadi topik yang dibahas dalam debat calon bupati dan wakil bupati Tabanan ketiga yang berlangsung Rabu (20/11/2024) malam.

Sebagai daerah tujuan pariwisata, Bali dipandang memiliki perkembangan ekonomi yang cepat. Selain Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan juga menjadi daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan.

Hal itu juga berdampak pada peningkatan jumlah pendatang yang mencari pekerjaan di Bali.

Terkait persoalan tersebut, calon pasangan bupati dan wakil bupati Tabanan, I Nyoman Mulyadi – Nyoman Ardika memaparkan strategi mereka dalam mengelola penduduk pendatang di wilayah Tabanan.

Menurut Ardika, sistem perizinan yang terintegrasi dari tingkat banjar, desa adat, desa dinas hingga perumahan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan penduduk pendatang.

“Dengan begitu masyarakat saling terintegrasi baik di desa adat dan desa dinas serta terkoneksi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujar Ardika yang akrab disapa Sengap itu.

Sistem ini akan mempermudah para pendatang untuk masuk dan beraktivitas di Tabanan dengan tertib dan aman.

Sengap pun menegaskan, setiap warga negara memiliki hak untuk tinggal di mana saja. Namun, mereka harus tetap menghormati aturan dan budaya lokal di daerah tersebut.

“Tabanan akan selalu menjadi tempat yang ramah bagi setiap pendatang, tanpa memandang asal daerah,” tegasnya.

Selain sistem perizinan, pasangan yang diusung oleh KIM Plus Tabanan tersebut juga menyampaikan komitmennya untuk melestarikan budaya dan tradisi. Upaya itu dilakukan salah satunya melalui pesta kesenian tahunan yang melibatkan seniman lokal. (ana)

Usai Debat, Sanjaya-Dirga Ziarah ke TPB Margarana

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Usai mengikuti debat terbuka ketiga Pilkada Tabanan 2024 pada Rabu (20/11/2024) malam, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan nomor urut 2, Komang Gede Sanjaya dan Made Dirga (SANDI), langsung bergerak menuju Taman Pujaan Bangsa Margarana untuk berziarah dalam rangka peringatan Hari Puputan Margarana.

Dalam suasana khusyuk, Sanjaya dan Dirga melakukan persembahyangan di candi Margarana untuk memberikan penghormatan mendalam kepada para pahlawan yang gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Setelah persembahyangan, Sanjaya – Dirga berjalan menuju Tugu Pahlawan, tempat nama-nama pejuang yang gugur dalam Puputan Margarana diabadikan.

“Kami ingin menjadikan momen ini sebagai pengingat bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Hari ini, perjuangan kami adalah melanjutkan apa yang telah dirintis oleh para pahlawan untuk Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani,” ujar Sanjaya.

Dirga menambahkan, ziarah ini bukan sekadar rutinitas simbolis, tetapi juga sebagai wujud doa dan tekad untuk selalu memegang amanah rakyat Tabanan.

“Margarana adalah bukti nyata bahwa keberanian dan pengorbanan selalu menjadi fondasi kuat dalam setiap langkah pembangunan,” ucapnya.

Langkah Sanjaya dan Dirga ini mencerminkan kepekaan mereka terhadap nilai-nilai sejarah dan spiritualitas yang menjadi fondasi masyarakat Tabanan.

Margarana menjadi saksi bisu perjuangan heroik I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya, menjadi simbol kepemimpinan yang penuh pengorbanan dan integritas.

Paslon SANDI, yang selama ini dikenal mengusung program berbasis kearifan lokal, semakin menunjukkan komitmennya melalui tindakan nyata.

Sanjaya, sebagai petahana, sering menekankan pentingnya menjaga tradisi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Tabanan.

Di sisi lain, Dirga, dengan pengalamannya yang matang, mengimbangi kepemimpinan Sanjaya dengan pendekatan inovatif, terutama dalam bidang sosial dan pemberdayaan.

20 November bukan sekadar hari biasa bagi masyarakat Bali, khususnya Tabanan. Hari ini diperingati sebagai momen perjuangan terakhir para pejuang Bali melawan penjajahan, sebuah pengingat tentang arti keberanian dan pengorbanan.

Dengan memilih Margarana sebagai tujuan usai debat, Paslon SANDI seakan ingin menegaskan bahwa semangat perjuangan adalah roh yang harus terus dihidupkan dalam setiap langkah pembangunan.

Dalam penutup doanya, Sanjaya menyebutkan bahwa keberanian para pahlawan di masa lalu adalah inspirasi bagi mereka untuk menjalankan roda pemerintahan dengan tanggung jawab penuh.

“Margarana mengajarkan kita untuk selalu berpihak pada rakyat, tidak menyerah dalam menghadapi tantangan, dan selalu menjaga keharmonisan kehidupan sosial,” tegasnya.

Dengan semangat Margarana, Sanjaya dan Dirga memantapkan tekad untuk membawa Tabanan menuju masa depan yang lebih baik, tanpa melupakan akar sejarah dan budaya yang menjadi identitasnya.

Di sisi lain mengakhiri masa kampanye Pilkada serentak 2024, relawan pendukung pasangan calon nomor urut 2 akan menyelenggarakan pentas musik akbar sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat, pada Sabtu (23/11/2024) di panggung terbuka Garuda Wisnu Singasana (GWS).

Sejumlah musisi terkenal seperti Bagus Wirata, Lolot, Joni Agung & Double T, serta beberapa band lokal akan memberikan hiburan menarik bagi para penggemarnya.

Putu Eka Putra Nurcahyadi, menjelaskan, acara ini bertujuan menciptakan suasana riang gembira di tengah masyarakat, terutama bagi generasi muda yang membutuhkan hiburan.

“Kami ingin mengajak semua pihak melupakan ketegangan yang mungkin terjadi selama kampanye,” ujarnya.

Eka menambahkan, pentas musik ini juga menjadi wujud apresiasi Paslon 2 kepada masyarakat yang telah terlibat aktif dalam kampanye dengan menjaga kedamaian.

“Melalui musik, kami berharap masyarakat bisa bersatu kembali, tanpa sekat perbedaan politik,” tambahnya. (ana)

Debat Ketiga Pilgub Bali, Mulia-PAS Janji Atasi Ketimpangan UMP, Koster-Giri Fokus Tingkatkan Kualitas SDM

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Debat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah – Putu I Agus Suradnyana (Mulia – PAS) dan I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta (Koster – Giri) berlangsung di Hotel BNCC Nusa Dua, Badung, pada Rabu (20/11/2024) malam.

Dalam debat terakhir ini, kedua pasangan calon beradu strategi terkait berbagai permaslaah yang ada di Bali.

Salah isu yang dibahas yakni mengenai ketenagakerjaan. De Gadjah menyoroti angka pengangguran di Bali. Ia berjanji akan meningkatkan kualitas para pekerja dengan pendidikan dan berbagai pelatihan.

Ia juga menyoroti kesenjangan UMP di Bali yang sudah berlangsung lama dan perlu perhatian serius. Ia menyoroti perbandingan UMP Bali dengan Jakarta, di mana pada 2019 UMP Bali hanya Rp2,2 juta, sedangkan Jakarta mencapai Rp3,9 juta.

Selisih ini semakin melebar pada 2023, dengan UMP Bali berada di angka Rp2,7 juta, sementara Jakarta mencapai Rp4,9 juta.

“Kesenjangan ini sangat jauh dan menjadi cerminan penting bahwa ada langkah besar yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pasangan nomor urut 1 ini menawarkan berbagai program yang fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Paslon ini mengusulkan peningkatan pendidikan vokasi dengan menyediakan pelatihan yang relevan, sertifikasi dan literasi teknologi untuk para pekerja di Bali.

Selain itu, mereka juga akan mengadakan job fair secara rutin, bekerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, dan pihak swasta untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat.

Mereka juga memberikan perhatian khusus kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, baik yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang kembali ke tanah air.

Paslon ini siap memberikan pelatihan, mempermudah izin usaha, hingga menyediakan bantuan permodalan bagi para PMI yang ingin membangun usaha di Bali.

Sementara itu, Koster menyebut angka pengangguran di Bali beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Ia pun mengatakan ketenagakerjaan di Pulau Dewata memiliki beberapa masalah.

Di antaranya, 67,5 persen pekerja di Bali didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Kemudian, kurang patuhnya perusahaan terhadap penerapan UMP, serta warga negara asing (WNA) yang bekerja ilegal.

Oleh karena itu, Koster berjanji akan menegakkan kepatuhan perusahaan terkait UMP, menindak WNA yang bekerja ilegal di Bali dan program satu keluarga satu sarjana untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, mereka akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

“Kami juga akan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja lokal Bali secara gratis,” ucap Koster. (ana)

Puluhan Spanduk ‘Coblos Si Gundul’ dan ‘Kandang Banteng’ Diturunkan

Penurunan spanduk bertuliskan ‘Coblos Si Gundul, Tol Mengwi Gilimanuk Jadi!’ dan ‘Selamat Datang di Kandang Banteng’ di wilayah Tabanan, Kamis (21/11/2024).
Penurunan spanduk bertuliskan ‘Coblos Si Gundul, Tol Mengwi Gilimanuk Jadi!’ dan ‘Selamat Datang di Kandang Banteng’ di wilayah Tabanan, Kamis (21/11/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menurunkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di luar zona yang telah ditetapkan pada Kamis (21/11/2024).

Penurunan dilakukan bersama jajaran terkait lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan kepolisian.

Hasilnya sebagian besar APK yang diturunkan berupa spanduk bertuliskan ‘Coblos Si Gundul, Tol Mengwi Gilimanuk Jadi!’ dan ‘Selamat Datang di Kandang Banteng’. Dua jenis spanduk tersebut memang banyak terpasang di pinggir jalan kota hingga desa-desa yang ada di Tabanan.

“Dua spanduk itu yang paling banyak kami turunkan. Jumlahnya puluhan. Sementara baliho tidak ada,” ujar Ketua KPU Tabanan I Nyoman Suwitra.

Ia menyebut, penurunan dilakukan di seputaran kota dengan membagi tim menjadi dua. Tim pertama bertugas di barat, mulai dari Pasar Tabanan hingga Pos Adipura, serta di Bypass Ir. Soekarno hingga Gerokgak.

Tim kedua bertugas di timur, mencakup wilayah Sangulan hingga Pos Dadakan, Kediri. Selain itu, jajarannya di tingkat kecamatan dan desa juga berkoordinasi untuk menurunkan semua APK.

“Sore ini kami targetkan semua APK sudah diturunkan,” tambah Suwitra.

Adapun, penertiban ini dilakukan menjelang masa tenang Pilkada 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

APK yang ditertibkan adalah yang dipasang di luar fasilitas resmi KPU dan di luar zona yang telah ditetapkan.

Selain itu, APK yang dianggap melanggar aturan dan Peraturan Daerah (Perda), terutama yang dipasang di pohon atau tempat umum lainnya yang merusak estetika.

“APK yang akan ditertibkan sudah berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan,” kata Suwitra. (ana)

Komisi II DPRD Tabanan Kembali Cek Tiga SD di Kecamatan Baturiti, Begini Kondisinya

Komisi II DPRD Tabanan bersama Dinas Pendidikan saat melakukan kunjungan lapangan ke SD di Kecamatan Baturiti, pada Rabu (21/11/2024).
Komisi II DPRD Tabanan bersama Dinas Pendidikan saat melakukan kunjungan lapangan ke SD di Kecamatan Baturiti, pada Rabu (21/11/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, Komisi II DPRD Tabanan kembali melakukan kunjungan lapangan ke sekolah dasar (SD), pada Rabu (21/11/2024).

Bersama Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, anggota Komisi II melakukan kunjungan sekaligus pengecekan kondisi sekolah ke SDN 1 Mekarsari, SDN 1 Baturiti dan SDN 2 Candi Kuning yang berada di Kecamatan Baturiti.

Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara mengatakan, kunjungan lapangan ini dilakukan atas dasar adanya laporan masyarakat mengenai kerusakan gedung sekolah.

“Tujuan kami tentu untuk mengetahui secara pasti kondisi di lapangan. Kami juga turun bersama Kadis Pendidikan, Kabid SD Dinas Pendidikan yang betul-betul mengusai situasi sekolah,” ujarnya.

Adapun hasil pengecekan di tiga SD tersebut, yakni di SDN 2 Candi Kuning terjadi kekurangan lahan yang berdampak pada terkendalanya kegiatan belajar mengajar. Luas lahan sekolah hanya 7 are. Untuk itu pihaknya pun mengusulkan regruping atau penggabungan dengan SD terdekat.

Selanjutnya di SDN 1 Mekarsari, terdapat kerusakan pada ruang kelas yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut agar tidak membahayakan keselamatan siswa. Selain itu, terjadi sengketa lahan tempat gedung sekolah itu didirikan sehingga perlu dilakukan mediasi.

Terakhir di SDN 1 Baturiti, yang mana kondisi gedung sekolah masih layak, tetapi kebutuhan yang mendesak saat ini adalah ruang guru. Mengingat jumlah siswa di sana cukup banyak sekitar 400 orang.

Lara menyebut, hasil pengecekan ini akan dibahas dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah untuk bersama-sama mencarikan solusi.

“Nanti akan kami koordinasikan lagi hasil pengecekan ini. Yang jelas kami dari Komisi II nanti merekomendasikan yang mana menjadi skala prioritas,” tegasnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tabanan  I Gusti Ngurah Darma Utama menyebut, kunjungan lapangan Komisi II ini memberikan kemudahan bagi pihaknya untuk melakukan koordinasi dalam menyelesaikan masalah sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di kabupaten.

“Dengan usulan kami dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kami akan menentukan mana yang menjadi skala prioritas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. (ana)

WPRF 2024 Digelar di Nusa Dua, Menteri Komdigi: Indonesia Siap Hadapi Transformasi Digital

World Public Relations Forum (WPRF) 2024 digelar di Nusa Dua, Bali.
World Public Relations Forum (WPRF) 2024 digelar di Nusa Dua, Bali.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – World Public Relations Forum (WPRF) 2024 yang berlangsung pada 19-22 November 2024 digelar di Nusa Dua, Bali.

Perhelatan internasional ini diselenggarakan oleh Global Alliance for Public Relations and Communications Management dan menjadi forum penting bagi praktisi hubungan masyarakat (humas) dan komunikasi profesional di seluruh dunia.

Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) RI, Meutya Hafid menyampaikan, transformasi digital dalam dunia media, terutama kehumasan, akan mengubah perspektif para profesional di bidang ini sekaligus membuka peluang besar untuk memperkenalkan kultur dan budaya Indonesia.

“Utamanya keberagaman yang ada dan berkembang di Indonesia, menjadi aset budaya yang merupakan kekayaan nasional,” ujarnya.

Meutya menambahkan, Indonesia memprioritaskan pengembangan bonus demografi dengan proporsi 34,4 persen generasi Z dan 30,62 persen milenial dari total 220 juta penduduk saat ini.

Menurutnya, pengembangan ini merupakan salah satu langkah untuk memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara sahabat.

“Indonesia terus mengupayakan implementasi sejumlah pendekatan untuk memperkenalkan warisan budaya, sebagai pesan identitas nasional, nilai-nilai budaya, dan kekayaan alamnya,” jelas Meutya.

Menteri Komdigi juga menyoroti pentingnya langkah strategis dalam merespons tantangan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Kecepatan penyebaran informasi di media sosial sangat rentan terhadap risiko misinformasi. Kita perlu memperkuat literasi digital masyarakat sebagai bagian dari pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik,” imbuhnya.

Meutya berharap adanya komitmen bersama dan kolaborasi dalam menjaga narasi positif melalui diplomasi budaya dan langkah strategis di dunia media.

“Dengan meningkatkan diplomasi budaya, kita dapat memacu kesepahaman bersama, menghargai perbedaan, dan saling mengapresiasi keunikan warisan budaya dari tiap negara,” tandasnya.

World Public Relations Forum (WPRF) 2024 mengusung tema “Purposeful Influence for the Common Good” dan berlangsung selama empat hari dengan peserta dari 22 negara, termasuk Australia, Bangladesh, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Arab Saudi, Nigeria, dan Afrika Selatan.

Acara ini digagas oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) bersama Katadata Indonesia dan menjadi kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah forum humas berskala internasional. (rls)

Atasi Kekerasan Seksual, Mulyadi-Ardika Tawarkan Program Satu Desa Satu Dokter dan Satu Miliar

Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC), Denpasar Selatan pada Rabu (20/11/2024).
Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC), Denpasar Selatan pada Rabu (20/11/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Dalam debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan pada pada Rabu (20/11/2024) malam dengan tema “Menjaga Kebebasan Warga Negara dan Keharmonisan Kehidupan Sosial”, salah satu isu utama yang dibahas yakni implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di Tabanan, menjadi perhatian serius. Banyak kasus tidak terungkap karena korban takut melapor akibat stigma buruk, ancaman terhadap keluarga, serta kurangnya pendampingan yang memadai.

Untuk itu, pasangan calon bupati Tabanan nomor urut satu 1, Nyoman Mulyadi dan Nyoman Ardika memaparkan program unggulan yakni Satu Desa Satu Dokter serta Satu Miliar Satu Desa Diluar Alokasi Dana Desa (ADD).

Dua program itu merupakan bagian dari 21 program unggulan yang ditawarkan paslon yang diusung oleh KIM Plus jika terpilih menjadi Bupati Tabanan.

Menurut Nyoman Ardika alias Sengap, penempatan satu dokter di setiap desa akan mampu memberikan edukasi rutin.

“Sementara, program Satu Desa Satu Miliar, yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan edukasi generasi muda tentang pencegahan kekerasan seksual,” ucapnya.

Selain itu, mereka juga akan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat, terutama korban kekerasan agar korban berani melapor dan mendapatkan perlindungan hukum.

“LSM juga akan turut memeberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan sehingga kesadaran tentang perlindungan korban kekerasan seksual dapat meningkat,” jelasnya. (ana)