- Advertisement -
Beranda blog Halaman 30

Sejumlah SPBU di Tabanan Disidak Menjelang Nataru

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tabanan melakukan inpeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di sekitar jalur nasional.

Sidak ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan pengisian bahan bakar minyak (BBM) menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Petugas melakukan pemeriksaan takaran mesin pompa (nozel) jenis BBM bersubsidi maupun non subsidi.

Kabid Meteorologi Disperindag Tabanan I Wayan Roby Mega Nanta mengatakan, kegiatan sidak rutin dilaksanakan menjelang hari libur nasional maupun hari-hari besar lainnya untuk untuk memastikan BBM yang dijual kepada masyarakat sesuai dengan takaran.

“Kami mengecek nozle setiap SPBU untuk mencegah terjadi kecurangan agar tidak ada oknum petugas SPBU yang bermain,” ucapnya, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, saat momen Natal dan Tahun Baru, kebutuhan BBM meningkat karena sebagian besar masyarakat bepergian keluar daerah dengan menggunakan kendaraan terutama mobil dan bus. Untuk itu, pihaknya gencar melakukan sidak pengawasan pada sejumlah SPBE ini.

“Selain jalur nasional, kamu juga akan menyasar SPBU di jalur pariwisata karena menjelang akhir tahun pastinya kegiatan pariwisata meningkat,” tambahnya.

Wayan Roby menyebut, hasil pengawasan yang telah dilakukan, tidak ada SPBU yang melakukan kecurangan.

“Semua masih normal dan aman dari segi ukuran maupun badan ukuran. Namun jika ditemukan pelanggaran maka akan diberi sanksi dan kami minta tera ulang,” pungkasnya. (ana)

BNNP Bali Gagalkan Peredaran 5,5 Kg Ganja Jaringan Sumatera Utara, Dua Tersangka Ditangkap di Ubud

Petugas menyita dua paket ganja dengan berat masing-masing 2.604,68 gram dan 2.919,3 gram.
Petugas menyita dua paket ganja dengan berat masing-masing 2.604,68 gram dan 2.919,3 gram.

PANTAUBALI.COM, GIANYAR – Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali baru-baru ini berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 5,5 kilogram yang diduga merupakan bagian dari jaringan distribusi antarprovinsi, yaitu Sumatera Utara ke Bali.

Penemuan barang haram ini dilakukan di sebuah kos-kosan di kawasan Ubud, Gianyar, setelah BNNP Sumatera Utara menerima informasi mengenai pengiriman paket mencurigakan ke Bali.

Berbekal informasi tersebut, tim BNNP Bali bekerja sama dengan pihak BNNP Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan. Pada Minggu (24/11), petugas berhasil meringkus dua orang tersangka, RZ (29), seorang pegawai swasta, dan ADO (21), seorang mahasiswa, yang diduga terlibat dalam transaksi narkotika ini.

Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Bali, Kombes Pol I Made Sinar Subawa, menjelaskan bahwa pengungkapan ini adalah bukti keseriusan pihaknya dalam memerangi peredaran narkotika antarprovinsi, terutama menjelang liburan akhir tahun yang biasanya meningkatkan permintaan narkoba.

“Menjelang akhir tahun, peredaran narkotika biasanya meningkat, dan kami terus meningkatkan upaya penindakan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga Bali tetap bersih dari narkotika,” ungkap Kombes Pol Sinar Subawa.

Pada proses penangkapan, ADO sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil dibekuk kembali. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, ADO mengungkapkan bahwa masih ada satu paket ganja lainnya yang belum diterima.

Tim BNNP Bali kemudian mendatangi sebuah perusahaan jasa ekspedisi di Denpasar pada Kamis (28/11) dan berhasil menyita dua paket ganja dengan berat masing-masing 2.604,68 gram dan 2.919,3 gram.

Ganja-ganja tersebut diduga akan diedarkan di kawasan wisata Bali untuk memenuhi permintaan pada liburan akhir tahun. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) atau Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman bagi mereka adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun.

BNNP Bali memastikan akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk menekan peredaran narkotika di Pulau Dewata.

“Selain penegakan hukum, kami juga berupaya menjaga Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan bebas dari narkotika,” tutup Kombes Pol Sinar Subawa. (sm)

Dispar Bali Monitoring Pungutan Wisatawan Asing di DTW Tanah Lot

Monitoring pungutan wisatawan asing (PWA) di DTW Tanah Lot, Tabanan, Rabu (4/11/2024).
Monitoring pungutan wisatawan asing (PWA) di DTW Tanah Lot, Tabanan, Rabu (4/11/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata melakukan monitoring pungutan wisatawan asing (PWA) atau Tourism Levy Voucher (TLV) di destinasi wisata untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata.

Kali ini, tim yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, Bank BPD Bali, organisasi pariwisata, dan pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) menyambangi kawasan wisata Tanah Lot yang terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pada Rabu (4/12/2024) sore.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya monitoring sekaligus sosialisasi program pungutan wisatawan asing yang berlaku sejak 14 Februari 2024.

“Pemantauan seperti ini dilakukan secara rutin di kawasan wisata. Pada kesempatan ini, kami juga terus melakukan sosialisasi, yang harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya di Bali, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya ingin memastikan wisatawan dapat melakukan transaksi pembayaran pungutan pariwisata dengan lancar.

“Dengan begitu, kami dapat mengevaluasi dan menentukan strategi ke depan untuk memaksimalkan pungutan ini,” imbuh Tjok Bagus. Dari hasil monitoring sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa hampir 90 persen pembayaran dilakukan sebelum wisatawan tiba di Bali, menandakan sosialisasi yang efektif.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Anak Agung Ngurah Satria Tenaya, menyambut baik kegiatan monitoring ini. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pelestarian lingkungan dan budaya Bali.

“Kenyamanan wisatawan tetap harus dijaga dengan melakukan proses monitoring yang santun dan baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas DTW Tanah Lot, I Putu Erawan menyebut, angka kunjungan wisatawan ke Tanah Lot saat ini berkisar 3.000 hingga 4.000 orang per hari, dengan mayoritas wisatawan mancanegara mencapai 60 persen.

Turut hadir dalam kegiatan monitoring yakni Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali. (ana)

Tinjau Rumah Kompos Desa Adat Padangtegal, Pj Ketua TP PKK Bali Harap Desa Lain Bisa Olah Sampah Berbasis Sumber

TP PKK Provinsi Bali, Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya mengunjungi Rumah Kompos Desa Adat Padangtegal yang berlokasi di Desa Padangtegal, Ubud, Gianyar, pada Rabu (4/12/2024).
TP PKK Provinsi Bali, Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya mengunjungi Rumah Kompos Desa Adat Padangtegal yang berlokasi di Desa Padangtegal, Ubud, Gianyar, pada Rabu (4/12/2024).

PANTAUBALI.COM, GIANYAR – Penjabat (Pj.) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Bali, Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya mengunjungi Rumah Kompos Desa Adat Padangtegal yang berlokasi di Desa Padangtegal, Ubud, Gianyar, pada Rabu (4/12/2024).

Ia mengapresiasi pengolahan sampah organik menjadi kompos serta pengelolaan sampah anorganik untuk didaur ulang.

Apalagi, program ini dikelola langsung oleh Desa Adat Padangtegal melalui usaha milik desa yang bergerak di bidang jasa pengangkutan sampah terpilah.

“Saya berpikir, jika semua Desa Adat dapat mengikuti langkah ini, saya yakin masalah kebersihan lingkungan di Bali dapat teratasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, khususnya sampah rumah tangga. Penanganan sampah sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan, yang merupakan salah satu dari 10 Program Pokok PKK.

Menurutnya, Bali sebagai daerah tujuan wisata membutuhkan penanganan sampah yang lebih optimal demi menciptakan kenyamanan bagi wisatawan.

Diharapkan, kunjungan ini dapat meningkatkan wawasan pengurus TP PKK tentang pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber sekaligus mengakselerasi Gerakan PKK dalam memberdayakan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Bendesa Adat Padangtegal, I Made Parmita menjelaskan, Rumah Kompos ini sudah diinisiasi sejak tahun 2015 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 2016. Hingga kini, program ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Untuk mendukung pengelolaan sampah, disediakan tiga jenis tempat sampah, yaitu untuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu.

“Setiap jenis sampah memiliki jadwal pengambilan tersendiri, dan masyarakat sudah mengetahui jadwal tersebut,” jelasnya.

Program ini juga didukung dengan Perarem Desa yang mewajibkan masyarakat Desa Adat Padangtegal, serta siapa pun yang memiliki usaha, baik kecil maupun besar di wilayah Padangtegal, untuk berlangganan dengan Rumah Kompos. Tarif langganan telah disesuaikan untuk rumah tangga, usaha kecil, hingga hotel besar. (ana)

Kominfo Akan Kirim SMS Peringatan ke Pelaku Judi Online

Ilustrasi Judi Online
Ilustrasi Judi Online

PANTAUBALI.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) bersiap meluncurkan strategi unik untuk memberantas perjudian online di Indonesia. Dalam waktu dekat, pelaku judi online akan menerima pesan singkat (SMS) langsung sebagai bentuk peringatan dan sosialisasi bahaya aktivitas ilegal ini.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kominfo, Ismail, mengungkapkan bahwa inisiatif ini melibatkan kerja sama dengan operator seluler yang telah sepakat mendukung program tersebut.

“Pesan ini akan dikirimkan setelah tim teknis merumuskan desainnya. Kami ingin memastikan pesan yang disampaikan efektif,” ujar Ismail.

Selain itu, langkah ini didukung oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyediakan data lengkap mengenai pelaku serta aliran dana judi online.

Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menjelaskan bahwa data tersebut menjadi landasan penting untuk tindakan pencegahan, termasuk pengiriman peringatan melalui SMS.

“Pesan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Kami ingin mereka menghentikan aktivitasnya sesuai Pasal 303 KUHP yang menyatakan judi sebagai tindak pidana,” tegas Danang.

Kolaborasi antara Kominfo, PPATK, dan operator seluler diharapkan mampu menekan angka perjudian online di Indonesia. Melalui upaya sosialisasi ini, pemerintah optimis dapat menciptakan dampak signifikan dalam melindungi masyarakat dari bahaya perjudian daring. (sm)

Hendak Buang Air, Pria Temukan Jasad Tertimbun Lumpur di Klungkung

Jasad Pria ditemukan Tertimbun Lumpur di Klungkung
Jasad Pria ditemukan Tertimbun Lumpur di Klungkung

PANTAUBALI.COM, KLUNGKUNG – Penemuan jasad pria di selatan Jembatan Bypass Ida Bagus Mantra, bekas Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Bali, Rabu (4/12/2024), mengejutkan warga sekitar. Kejadian tersebut bermula ketika seorang remaja, Gede Raja (17), hendak buang air di sekitar sungai dan tanpa sengaja melihat sesuatu yang mencurigakan.

“Saksi melihat gundukan mencurigakan dan langsung memanggil dua rekannya untuk memastikan,” ungkap salah satu sumber pada Kamis (5/12).

Setelah diperiksa lebih dekat, mereka mendapati tubuh seorang pria sudah tak bernyawa dalam kondisi tertimbun lumpur. Penemuan itu segera dilaporkan kepada Bhabinkamtibmas Desa Tangkas.

Tak lama berselang, tim dari kepolisian bersama BPBD Klungkung tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Klungkung untuk proses lebih lanjut.

Hasil identifikasi mengungkapkan bahwa korban adalah Dimas Adi Falsuki (27), warga Dusun Karajan Wetan, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Jember, Jawa Timur.

Kepala BPBD Klungkung, Putu Widiada, menyebut laporan awal diterima melalui grup WhatsApp BPBD Tangguh.

“Begitu mendapat laporan, kami langsung bergerak ke lokasi bersama aparat kepolisian dan warga untuk melakukan evakuasi,” jelasnya.

Hingga kini, penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan pihak berwenang. (*)

Perumda Dharma Santika Teken MoU dengan Hotel Terkemuka dalam Temu Wirasa PHRI

Perumda Dharma Santhika Kabupaten Tabanan bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali dan PHRI BPD Provinsi Bali, menggelar acara Temu Wirasa PHRI di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (4/12/2024).
Perumda Dharma Santhika Kabupaten Tabanan bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali dan PHRI BPD Provinsi Bali, menggelar acara Temu Wirasa PHRI di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (4/12/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dalam mendukung pertumbuhan pariwisata yang berlandaskan keberlanjutan dan kearifan lokal, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Santhika Kabupaten Tabanan bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali dan PHRI BPD Provinsi Bali, menggelar acara Temu Wirasa PHRI di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (4/12/2024).

Dalam acara tersebut Perumda Dharma Santhika Tabanan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan hotel-hotel ternama.

Diantaranya PT. AAPC Indonesia (Accor Bali Region), ARTOTEL Sanur Bali, The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel.

Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam mendukung implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Direktur Utama Perumda Dharma Santika Kompiang Gede Pasek Wedha mengatakan, hingga saat ini sudah menjalin kerjasama dengan 43 hotel. Diantaranya, Marriot dan Accord Group.

“Kami berharap ada lebih banyak lagi hotel yang akan bekerjasama dengan Perumda Dharma Santika untuk mencapai itu kami mohon support baik dari asosiasi pariwisata seperti PHRI, Asita, BTB, serta BI,” ujarnya.

Ia menyebut, kedepan pihaknya berencana memperluas jenis maupun volume komoditi yang disalurkan seperti ayam dan ikan laut.

Sehingga akan berdampak pada meningkatnya pula pendapatan diterima petani lokal yang produknya disalurkan melalui Perumda Dharma Santika.

Saat ini dari komoditi lokal yang telah berhasil disuplai oleh Perumda Dharma Santika adalah beras, telur dan sayur-mayur.

“Astungkara pertumbuhan pariwisata bisa memberikan dampak lebih kepada peternak dan petani lokal yang menjadi supplier utama kami,” pungkasnya.

Disamping itu, dari sisi kinerja selama periode 2021 hingga 2024, Perumda Dharma Santika mencatat total penjualan ke hotel sebesar Rp 13 miliar, dengan rata-rata pendapatan bulanan mencapai Rp 700 juta hingga Rp 900 juta.

Harapannya, ke depan seiring dengan peningkatan transaksi akan meningkatkan pula pendapatan menjadi Rp1 miliar per bulan.

Sementara itu, selain penandatanganan MoU, acara juga diisi dengan presentasi produk lokal oleh Perumda Dharma Santika Tabanan, sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang membahas keamanan data dan ketahanan siber dalam sektor perhotelan.

Serta diskusi mengenai royalti hak cipta lagu atau musik yang digunakan di sektor perhotelan atau akomodasi pariwisata. (ana)

KPU Tabanan Kaji Dugaan Pelanggaran Kode Etik Petugas KPPS

Ketua KPU Tabanan I Wayan Suwitra.
Ketua KPU Tabanan I Wayan Suwitra.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan sedang mengkaji rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pilkada Serentak 2024.

Dua insiden dilaporkan terjadi di TPS 009 Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, seorang petugas KPPS dilaporkan mencoblos di luar bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya.

Tindakan ini melanggar aturan yang mengharuskan seluruh proses pencoblosan, baik oleh pemilih maupun petugas penyelenggara, dilakukan di dalam bilik suara.

Kasus lain terjadi di TPS 003 Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, di mana seorang pemilih diketahui membawa formulir C6 milik neneknya yang sedang sakit.

Pemilih tersebut mencoblos tanpa melaporkan situasi ini kepada petugas KPPS, sementara petugas KPPS yang menyadari hal tersebut diduga tidak mengambil tindakan. Peristiwa ini dianggap sebagai pelanggaran prosedur.

Bawaslu Tabanan pun telah memanggil Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas TPS dari kedua lokasi untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap.

Ketua KPU Tabanan I Wayan Suwitra mengatakan, pihaknya baru menerima satu rekomendasi resmi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kode etik di TPS 009 Desa Dauh Peken.

“Kami masih mencermati rekomendasi tersebut. Setelah itu, kami akan memanggil petugas KPPS yang diduga melanggar untuk memastikan fakta di lapangan berdasarkan bukti-bukti yang ada,” jelas Suwitra, Rabu (4/12/2024).

Menurutnya, jumlah petugas KPPS yang terindikasi melakukan pelanggaran masih dalam proses verifikasi. Setelah pemeriksaan selesai, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan sanksi yang akan diberikan.

Jika terbukti bersalah, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan adalah pemberhentian tidak hormat atau pemecatan. “Kami pastikan setiap pelanggaran kode etik akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Suwitra. (ana)

Pj Gubernur Dorong Kajian Warisan Budaya Bali Agar Diakui UNESCO

Audiensi Plt Kepala ANRI, Imam Gunarto, di Ruang Audiensi Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (3/12/2024).
Audiensi Plt Kepala ANRI, Imam Gunarto, di Ruang Audiensi Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (3/12/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Bali memiliki banyak arsip bersejarah yang tersimpan dengan baik, seperti lontar dengan ilmu perundagian (arsitektur khas Bali), pengobatan tradisional usada Bali, hingga ilmu pertanian.

Untuk itu, Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk berkolaborasi dalam melestarikan warisan budaya Bali agar dapat diajukan menjadi warisan budaya dunia UNESCO.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Plt Kepala ANRI, Imam Gunarto, di Ruang Audiensi Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (3/12/2024).

“Kearsipan kuno di Bali sangat luar biasa. Saya rasa Bali adalah satu-satunya tempat yang menyimpan arsip budaya nusantara warisan leluhur yang tidak berubah. Bahkan saat menghadapi masa kolonial dulu,” jelas Mahendra Jaya.

Sementara itu, Plt Kepala ANRI, Imam Gunarto, menyambut baik wacana tersebut dan akan mengusulkan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali kembali arsip-arsip bersejarah, termasuk lontar dan naskah kuno lainnya yang ada di Bali.

“Kami siap mendukung dan mempublikasikan warisan budaya Bali agar diakui dunia,” kata Imam.

Disamping itu, Mahendra Jaya juga menyambut baik dan mendukung penuh pencalonan Indonesia, khususnya Bali, dalam proses bidding sebagai tuan rumah Memory of the World Programme pada 2026.

Bali diajukan sebagai tuan rumah ajang kearsipan internasional dianggap sebagai kehormatan besar dan peluang promosi luar biasa bagi Bali.

“Kami senang jika ajang ini diadakan di Bali, dan saya harap para delegasi juga bisa mengunjungi objek wisata untuk melihat budaya serta adat istiadat masyarakat Bali,” ucapnya. (ana) 

Pj Gubernur Bali Minta AAI Wujudkan Satu Desa Satu Advokat

Audiensi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Ruang Audiensi, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (3/12/2024).
Audiensi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Ruang Audiensi, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (3/12/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendorong peran aktif advokat untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya di pedesaan yang masih minim pemahaman hukum.

Untuk itu, Mahendra Jaya meminta Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) untuk mewujudkan program satu desa satu advokat.

“Bali memiliki banyak desa, paling tidak satu desa ada satu advokat. Ini sebagai perpanjangan tangan organisasi karena sejak lahir hingga meninggal, manusia selalu berhadapan dengan peristiwa hukum,” ujarnya saat menerima audiensi AAI di Ruang Audiensi, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (3/12/2024).

Menurut Mahendra Jaya pendampingan hukum di tingkat desa sangat penting diberikan untuk mencegah kasus yang bisa merugikan masyarakat akibat kurangnya pemahaman hukum.

“Dengan adanya pendampingan, masyarakat di desa bisa lebih melek hukum. Harapannya, tidak ada lagi kasus kriminalisasi warga,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Steering Committee AAI, Robert Khuana, menyambut baik ide satu desa satu advokat. Ia juga menyampaikan rencana pembentukan Biro Bantuan Hukum (BBH) Mulia yang akan menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

“Ide ini sangat bagus, dan kami berkomitmen untuk mewujudkannya,” tegasnya.

Robert juga melaporkan bahwa AAI akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 11–13 Desember 2024 di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar. (ana)