Sabtu, 4 Juli 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 294

Pembeli Barang yang Terlanjur Kena PPN 12% Bisa Minta Kembalian

Penulis
Pantau Bali
-
Ilustrasi memberi dan menerima uang. (Dok: Odua/Freepik.com)
Ilustrasi memberi dan menerima uang. (Dok: Odua/Freepik.com)

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat yang terlanjur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% agar segera meminta pengembalian selisih 1% kepada penjual.

“Pembeli dapat meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN sebesar 1 persen kepada penjual,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu (4/1).

Sebagai konsekuensi, para penjual diwajibkan untuk mengganti faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya. “Atas permintaan pengembalian kelebihan PPN tersebut, PKP penjual harus melakukan penggantian faktur pajak,” tambahnya.

Untuk memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan baru, DJP menetapkan masa transisi selama tiga bulan sejak 1 Januari 2025. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 yang resmi diterbitkan pada 3 Januari 2025.

“Pelaku usaha diberi waktu untuk menyelaraskan sistem administrasi wajib pajak dalam menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan PMK 131 Tahun 2024,” jelas Dwi.

DJP juga memastikan bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan dengan perhitungan PPN 11% atau 12% tetap dianggap sah dan tidak akan dikenai sanksi, selama barang tersebut tidak termasuk dalam kategori barang mewah.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mempermudah pelaku usaha maupun konsumen dalam masa transisi penerapan tarif PPN baru. (*)

 

MenLH Sebut Sampah Kiriman di Pesisir Bali Didominasi dari Sungai Pulau Jawa

Penulis
Pantau Bali
-
Pantai Kedonganan, Kuta, Badung, bak lautan sampah.
Pantai Kedonganan, Kuta, Badung, bak lautan sampah.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa sampah kiriman yang terdampar di pesisir Bali sebagian besar berasal dari aliran sungai di Pulau Jawa yang bermuara ke Laut Jawa.

Fenomena ini terjadi akibat pergerakan arus laut selama musim angin barat yang berlangsung dari Oktober hingga Maret setiap tahunnya.

“Sampah ini mengikuti arus, bergerak ke arah timur, kemudian selatan, dan sebagian terdampar di pantai Bali,” kata Hanif dikutip, Minggu (5/1/2025).

Ia memperkirakan jumlah sampah kiriman pada 2024-2025 akan lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang mana pada 2020-2021, volume sampah kiriman mencapai sekitar 6.000 ton, sementara pada 2023 jumlahnya sekitar 2.900 ton.

Pantai-pantai seperti Kuta dan Kedonganan, yang merupakan destinasi wisata utama, menjadi lokasi utama tumpukan sampah kiriman tersebut.

Menurut Hanif, peningkatan jumlah sampah ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Sebagian sampah yang terdampar di Bali juga berasal dari negara lain.

Selain itu, sampah dari aliran sungai Pulau Jawa bahkan terbawa arus hingga ke pesisir Afrika, khususnya Madagaskar. “Ini adalah perjalanan sampah dari hilir Pulau Jawa sampai Madagaskar,” ucapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Lingkungan Hidup akan meluncurkan program kali bersih yang berfokus pada pengelolaan sampah di sungai-sungai utama.

Program ini akan dimulai dengan menyasar tiga hingga empat sungai di destinasi wisata unggulan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Program ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah kiriman yang mencemari pesisir Bali dan sekitarnya. (ana) 

Atasi Persoalan Sampah di Bali, Mahendra Jaya Minta Dukungan Pemerintah Pusat untuk Bangun ‘Waste to Energy’

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Koordinasi Penanganan Sampah di Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Pullman Hotel Legian, Sabtu (4/1/2025).
Rapat Koordinasi Penanganan Sampah di Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Pullman Hotel Legian, Sabtu (4/1/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat dalam penanganan sampah di Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Sampah di Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Pullman Hotel Legian, Sabtu (4/1/2025).

Mahendra Jaya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya penanganan sampah, mulai dari pembangunan TPS3R, TPST, pemilahan sampah berbasis sumber, hingga teknologi modern.

Namun diakuinya upaya tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan permasalahan sampah di Bali. Sementara saat ini TPA Regional Sarbagita Suwung telah mengalami kelebihan kapasitas.

Menurut Mahendra Jaya, untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan pariwisata di Bali, diperlukan pengelolaan sampah dengan teknologi modern sebagai pengganti penanganan sampah model TPA atau control landfill.

“Kami terus berupaya meminta dukungan dari pusat. Jika diizinkan, Bali sudah saatnya memiliki Waste to Energy,” kata Mahendra Jaya.

Ia berencana mengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan atau waste to energy yang diyakini mampu mengatasi persoalan pengelolaan sampah di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, Kemenko Pangan telah menyiapkan aturan serta anggaran agar penanganan sampah di Bali dapat segera direalisasikan.

“Sudah ada SK Menko Pangan, termasuk anggarannya. Nanti kerja sama antara pemerintah pusat, kementerian terkait, serta pemerintah daerah akan terus dilaksanakan secepat-cepatnya, mulai hari ini hingga April, terkait penanganan sampah, khususnya di daerah tujuan pariwisata seperti Bali,” kata Zulkifli.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Saifol Nurofiq menyampaikan detail mengenai upaya penanganan sampah di Bali telah dibahas bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah.

“Program-program di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, dan kementerian terkait lainnya akan kita kolaborasikan untuk menyelesaikan masalah sampah di Bali,” jelas Hanif.

Ia menambahkan, upaya penanganan sampah ini melibatkan seluruh instansi, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah komando Gubernur Bali. Dalam waktu dekat, kebijakan akan dibuat untuk menangani persoalan sampah kiriman di pantai dan laut di Bali.

Rapat koordinasi penanganan masalah sampah di Bali tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, serta Forkopimda Bali. (ana)

Pelaku Penusukan 2 Remaja di Mertasari Ditangkap, Polisi Ungkap Motifnya

Penulis
Pantau Bali
-
Indra Gunawan (25), pelaku penusukan 2 remaja di Mertasari dibekuk. (Istimewa)
Indra Gunawan (25), pelaku penusukan 2 remaja di Mertasari dibekuk. (Istimewa)

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pelaku penusukan terhadap 2 orang remaja inisial DH (18) dan RJ (24) di Jalan Mertasari, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan pada 2 Januari 2025 lalu berhasil diamankan. Pelaku bernama Indra Gunawan (25) dibekuk kurang dari 24 jam saat hendak melarikan diri ke kampung halamannya di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi mengungkap bahwa awalnya para pelaku yang berjumlah 7 orang minum disebuah Cafe Jalan Danau Tempe,  Denpasar Selatan. Namun, setelah selesai minum, mereka menunda untuk membayar.

Salah satu saksi di lokasi bernama Resti Febrianti mengeluarkan perkataan ” GIMANA SIH KAMU MINUM GAK BAYAR “. Usai mendengar perkataan tersebut, para pelaku pun akhirnya membayar. Setelah selesai dan bubar di cafe tersebut, saksi diantar pulang oleh kedua korban.

“Kedua korban yang sedang mengantar saksi Resti pulang, tiba-tiba dicegat oleh pelaku dan terjadilah aksi penusukan,” terang Sukadi, Sabtu (4/1).

Kejadian itu lantas dilaporkan ke Polsek Denpasar Selatan. Tim opsnal yang di pimpin Kanit Reskrim Iptu Nur Habib Aulya mengamankan pelaku yang hendak melarikan diri ke Bima melalui Pelabuhan Padangbai.

“Yang bersangkutan diamankan saat turun dari kapal di Pelabuhan Lembar dan dibawa Polsek Denpasar Selatan bersama barang buktinya untuk penyidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Kepada petugas, pelaku mengaku telah melakukan penusukan terhadap kedua korban dengan menggunakan gunting yang di bawa oleh pelaku. Hal tersebut ia lakukan lantaran merasa jengkel kepada saksi restri yang tidak sabar meminta pembayaran minuman. Selain itu, pelaku juga dalam pengaruh minuman beralkohol.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa  1 stel baju yang di pergunakan pada saat melakukan penusukan, 1 buah gunting dengan gagang warna merah dan 1 unit SPM Honda Vario. Saat ini kasus tengah ditangani dan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, kedua korban telah mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit dan diperboleh pulang. (*)

Ketua DPRD Tabanan Inisiasi Solusi untuk Ribuan Calon PPPK yang Tidak Lulus Seleksi Tahap 1

Penulis
Pantau Bali
-
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menunjukkan perhatian besar terhadap ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum lulus pada tes tahap pertama.

Ia menjadi inisiator dalam penyusunan anggaran untuk memenuhi kebutuhan para calon PPPK di Kabupaten Tabanan.

Hal ini disampaikan Arnawa setelah membuka rapat kerja Komisi I DPRD Tabanan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut bagi calon PPPK yang tidak lulus tes tahap pertama dan digelar di ruang rapat pleno kantor DPRD Tabanan pada Kamis (2/1/2024).

Nyoman Arnawa menyatakan, akan mencari solusi bagi para calon PPPK yang tidak lulus tes tahap I yang telah diumumkan pada akhir Desember 2024.

“Saya inisiasi agar calon PPPK yang tidak lulus pada tes tahap pertama dicarikan solusi,” ujarnya.

Ia mendorong perhitungan anggaran untuk kebutuhan PPPK secara keseluruhan. Adapun anggaran untuk tahap pertama membutuhkan sekitar Rp20 miliar, sedangkan tahap kedua diperkirakan mencapai Rp80 miliar.

“Anggaran ini saya kawal agar bisa terealisasi sesuai regulasi yang ada,” tegas politisi PDIP asal Kecamatan Penebel tersebut.

Arnawa optimistis seluruh PPPK di Tabanan akan diangkat pada tahun 2025 hingga awal 2026. Sebagai informasi, sebanyak 1.985 calon PPPPK dinyatakan tidak lulus pada tes tahap pertama, sementara seleksi tahap kedua direncanakan berlangsung pada April 2025 nanti. (rls)

Prabowo Buat Program Cek Kesehatan Gratis untuk Warga yang Ulang Tahun

Penulis
Pantau Bali
-
Ilustrasi pemeriksaan kesehatan. (foto:halodoc)
Ilustrasi pemeriksaan kesehatan. (foto:halodoc)

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang sedang berulang tahun. Untuk mendapatkan layanan ini, warga cukup mendatangi Puskesmas terdekat dengan membawa KTP sebagai identitas.

Program tersebut telah diumumkan melalui akun Instagram resmi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). “Program pemeriksaan kesehatan gratis mencakup 14 jenis penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari balita hingga lansia,” tulis keterangan dalam akun dikutip Sabtu (4/1/2025).

Berdasarkan postingan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun dari APBN 2025 untuk menjalankan inisiatif ini. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat, sesuai dengan kelompok usia mereka.

Pemeriksaan untuk balita meliputi deteksi penyakit seperti hipotiroid kongenital, penyakit jantung bawaan, hiperplasia adrenal kongenital, defisiensi G6PD, serta pemeriksaan perkembangan, pertumbuhan, indera pendengaran, penglihatan, gigi dan mulut, talasemia, dan fungsi hati (hepar).

Untuk remaja, pemeriksaan difokuskan pada kesehatan indera (pendengaran dan penglihatan), gigi dan mulut, serta deteksi anemia, obesitas, diabetes melitus, hipertensi, kesehatan paru-paru, kesehatan jiwa, kebugaran, dan fungsi hati.

Pada kelompok dewasa (usia 18-39 tahun), cakupan pemeriksaan mencakup pendengaran, penglihatan, gigi, obesitas, diabetes melitus, hipertensi, risiko penyakit jantung dan stroke, penyakit ginjal kronik, paru-paru, kesehatan jiwa, kebugaran, kanker payudara, kanker leher rahim, osteoporosis, serta fungsi hati.

Bagi dewasa usia 40-59 tahun, pemeriksaan mencakup lebih banyak aspek, termasuk kolesterol, kanker usus, dan risiko stroke, di samping pemeriksaan yang sudah tersedia untuk kelompok usia sebelumnya.

Untuk lansia (usia 60 tahun ke atas), pemeriksaan ditambah dengan deteksi masalah geriatrik, memastikan kesehatan fisik dan mental pada tahap lanjut usia. Pemeriksaan ini juga meliputi deteksi kanker payudara, kanker leher rahim, kanker usus, serta risiko penyakit kronis lainnya.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pencegahan dini berbagai penyakit. (ana) 

Toilet Kotor di Penelokan Viral, Niluh Djelantik Desak Pemerintah Bangli Segera Bereskan

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Kondisi toilet yang kotor di Anjungan Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, mendadak menjadi viral di media sosial. Hal ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Bali, Niluh Djelantik.

Melalui akun media sosialnya, Niluh Djelantik membagikan foto-foto yang memperlihatkan kondisi toilet yang sangat tidak terawat di Objek Wisata Penelokan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap fasilitas yang buruk ini.

“Benar-benar memalukan dan mencoreng nama baik Bali, sangat merepotkan dan membuat driver guide pusing tujuh keliling,” tulis Niluh Djelantik pada Sabtu (4/1/2025).

Ia menegaskan bahwa kondisi kumuh toilet ini tidak hanya mencoreng citra Bali, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi para pengemudi wisata yang merasa kesulitan. Ia pun meminta agar kualitas pelayanan dan standar kebersihan menjadi prioritas utama.

“Pikirkan cuan, silahkan. Tapi ingat, standar dan kualitas pelayanan harus diutamakan,” tambahnya.

Kekumuhan toilet di Penelokan pertama kali terungkap setelah foto-foto kondisi fasilitas tersebut diunggah oleh akun Facebook Gede Bali Transport di grup ‘Pengaduan 24 Jam Bangli Era Baru’ yang dikelola oleh Pemkab Bangli.

Foto-foto itu memperlihatkan sampah yang berserakan dan toilet pria yang tampak tidak terawat selama berbulan-bulan. Wastafel juga menunjukkan kondisi serupa.

Tak hanya itu, pengguna akun tersebut juga mengkritik harga tiket masuk yang cukup tinggi, yakni Rp50.000, sementara kebersihan fasilitas sangat memprihatinkan. Mereka menyebutkan bahwa kondisi toilet itu mengingatkan pada adegan dalam film horor, sangat kontras dengan fasilitas di tempat wisata lain yang dikelola lebih baik, seperti di Desa Wisata Penglipuran.

Unggahan ini langsung menarik perhatian banyak warganet yang menyesalkan kondisi tersebut. Beberapa dari mereka pun menyarankan agar pihak berwenang segera mengambil langkah untuk memperbaiki fasilitas agar sesuai dengan standar pariwisata yang berlaku.

Pihak berwenang, termasuk Dinas Pariwisata Bangli, diharapkan segera merespon dan menyelesaikan masalah ini demi kenyamanan serta kepuasan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangli. (*)

Perbedaan PPPK Paruh Waktu dengan Panuh Waktu, dari Jam Kerja hingga Perkiraan Gaji

Penulis
Pantau Bali
-
Seleksi Kompetensi PPPK Kabupaten Jembrana Tahap I.
Seleksi Kompetensi PPPK Kabupaten Jembrana Tahap I.

PANTAUBALI.COM – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi alternatif pemerintah untuk mengatasi persoalan PHK pegawai dengan status honorer atau non ASN.

Pada 2025 ini tidak ada lagi tenaga honorer, untuk itu pemerintah telah melakukan seleksi PPPK tahap I dan tahap II untuk tahun 2024. Bagi tenaga honorer yang tidak lolos dalam dua tahap seleksi itu, pemerintah telah menyiapkan skema pengangkatan menjadi PPPK paruh waktu.

Lantas, apa perbedaan PPPK paruh waktu dengan penuh waktu, terutama dalam jam kerja hingga besaran gaji yang diterima.

Mengutip dari berbagai sumber, Skema PPPK paruh waktu dirancang sebagai solusi untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penghapusan tenaga honorer.

Pegawai dengan status paruh waktu juga dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu setelah menjalani evaluasi kinerja dan memenuhi persyaratan administrasi.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan tenaga kerja serta memastikan efisiensi anggaran organisasi.

PPPK paruh waktu berarti tidak bekerja seperti PNS atau PPPK penuh waktu. Namun, pegawai ini mendapat ruang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya.

Dikutip dari detik.com, berdasarkan dokumen DPR berjudul ‘Opsi PPPK Paruh Waktu untuk Mengatasi Honorer di Indonesia’, PPPK paruh waktu memiliki jam kerja empat jam per hari, berbeda dengan ASN penuh waktu yang bekerja selama delapan jam sehari.

Konsep pekerja paruh waktu ini telah diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menjelaskan bahwa pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari tujuh jam per hari atau kurang dari 35 jam per minggu.

Kemudian untuk perkiraan gaji, berdasarakan aturan gaji tenaga honorer sebelumnya pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, kisaran gaji yang diberikan yakni sebesar Rp 2,07 juta hingga Rp 5,61 juta.

Namun, perkiraan tersebut hanya gambaran untuk mengetahui rata-rata gaji yang diterima pegawai paruh waktu. Gaji yang diterima menyesuaikan jam kerja, tugas, bidang hingga wewenang yang diemban setiap pegawai. (ana)

Usai Rayakan Tahun Baru, Turis Asal Cina Diduga Diperkosa Tukang Ojek di Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Ilustrasi Pemerkosaan.
Ilustrasi Pemerkosaan.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Usai merayakan malam tahun baru 2025, seorang perempuan asal China berinisial JT diduga menjadi korban pemerkosaan oleh seorang tukang ojek  di daerah Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Saat ini, kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian.

Menurut informasi yang dihimpun, aksi rudapaksa itu terjadi setelah perayaan malam pergantian tahun di Pantai Nyang-Nyang pada 1 Januari 2025. Korban bersama enam temannya hendak kembali ke tempat penginapan di kawasan Labuan Sait, Pecatu,dengan menggunakan jasa tukang ojek yang sedang mangkal di sekitar kawasan tersebut. Mereka memilih ojek yang berbeda, namun tujuan mereka sama.

Selama perjalanan, ojek yang ditumpangi korban malah melintasi jalan yang tidak mengarah ke tujuan semula. Karena merasa curiga dengan kondisi jalan yang gelap dan sepi, korban meminta pengemudi untuk berputar balik.

Namun, permintaan tersebut tidak digubris. Saat korban mencoba menghubungi temannya, ia mendapati tidak ada sinyal di lokasi tersebut. Pelaku yang identitasnya belum diketahui diduga melakukan pemerkosaan terhadap korban. Bahkan pelaku memeras korban dengan meminta sejumlah uang. Setelah itu, pelaku melarikan diri sambil membawa gelang berlian milik korban.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan,mengatakan bahwa laporan atas kejadian kekerasan seksual terhadap turis asing tersebut telah diterima pada 2 Januari 2025.

“Laporan tersebut sudah diteruskan ke Reskrimum Polda Bali untuk ditindaklanjuti,” kata Jansen pada Jumat (3/1) malam.

Namun, Jansen belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi kejadian tersebut. Saat ini pihaknya melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. (*)

Pantai Kuta Dipenuhi Sampah Kiriman, DLHK dan DPUPR Badung Lakukan Pembersihan

Penulis
Pantau Bali
-
Aksi bersih-bersih di Pantai Kuta yang berlangsung pada Jumat (3/1/2025).
Aksi bersih-bersih di Pantai Kuta yang berlangsung pada Jumat (3/1/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Sampah kiriman mulai memasuki pesisir Pantai Kuta dan sekitarnya akibat dari fenomena alam angin musim barat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Badung bekerja sama melaksanakan aksi bersih-bersih di Pantai Kuta yang berlangsung pada Jumat (3/1/2025) pukul 07.00 Wita hingga pukul 11.00 WITA.

Aksi bersih-bersih ini dilaksanakan dari Pantai Kuta sampai bangunan tsunami shelter yang tepat berada di depan Pura Segara Desa Adat Kuta. Sampah kiriman tersebut lebih banyak didominasi oleh sampah kayu berupa ranting dan pohon berukuran besar.

Jafung Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda DLHK Badung, Ni Wayan Suparni menyatakan, sampah kiriman tersebut berasal dari berbagai daerah bukan hanya Bali.

“Kegiatan ini rutin dilakukan setiap datang angin musim barat. Selanjutnya, besok kami berkolaborasi dengan kementerian. Sampah tersebut datangnya tidak dari Bali saja, tetapi ada juga sampah kiriman dari luar Bali atau Jawa,” ujarnya.

Dalam proses pembersihan, Ia juga menjelaskan jika pihaknya memakai alat berat untuk mempermudah dalam menanggulangi sampah laut tersebut.

“Alat berat berupa excavator dan willoder turut dikerahkan, serta bantuan dari tenaga penyapuan yang ada di wilayah Kuta dan Kuta Utara. Selain itu, kami juga menggunakan mesin wood craser, dimana mesin ini dapat mencacah kayu sebanyak 3 ton dalam waktu satu jam,” tutup Wayan Suparni.

Kegiatan bersih-bersih ini diikuti oleh Dandim 1611 Badung, Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan, Kepala Diskominfo Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, Sekretaris DPUPR Badung, Kabid Bina Marga Badung, Camat Kuta, Ngurah Bhayudewa, Lurah Kuta, I Putu Dedik Adi Ardiana, Pengelola Pantai Kuta dan Bendesa Adat Kuta, Komang Alit Ardana. (jas)

1...293294295...1,127Halaman 294 dari 1,127
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.