- Advertisement -
Beranda blog Halaman 278

DLH Gianyar Dikritik Akibat Gunakan Plastik Sekali Pakai Saat Lomba Peduli Lingkungan

Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Made Rentin.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Made Rentin.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar menjadi sorotan publik setelah penggunaan kemasan plastik sekali pakai dalam Lomba Desa Adat Peduli Lingkungan. Kejadian itu pun sempat viral di media sosial.

Dalam sebuah foto yang tersebar, terlihat meja panitia dan peserta masih dipenuhi botol minum plastik sekali pakai, padahal lomba tersebut bertujuan menciptakan lingkungan desa adat yang bersih dan lestari.

Kejadian itu menuai kritik dari masyarakat bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018.

Regulasi tersebut melarang penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan pemerintahan, termasuk dalam kegiatan rapat dan acara seremonial.

Bahkan, imbauan serupa juga telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali melalui Surat Pj. Gubernur Bali Nomor B.24.500.9.14.2/484/PSLB3-PPKLH/DKLH terkait pembatasan penggunaan plastik.

Dalam surat tersebut, seluruh perangkat daerah, BUMD, dan sekolah-sekolah di Bali diinstruksikan untuk tidak menyediakan air minum dalam kemasan plastik serta mengedukasi pegawai agar membawa tumbler pribadi.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, Made Rentin, menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh dalam upaya pengurangan sampah plastik.

“Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, harus menjadi pelopor dan teladan bagi masyarakat. Jika ingin mengajak masyarakat peduli lingkungan, maka harus memberi contoh terlebih dahulu,” ujar Rentin, Sabtu (22/2/2025).

Ia menegaskan, sudah ada tiga imbauan resmi yang ditujukan kepada pemerintah daerah, BUMN, hingga sektor perbankan mengenai pembatasan plastik sekali pakai.

Maka dari itu, ia berharap seluruh pihak dapat menerapkan kebijakan ini sebagai bentuk komitmen terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 guna mengurangi timbulan sampah plastik di Pulau Dewata. (Rls)

SHU KPN Abdi Praja Singasana Jaya Meningkat Signifikan Capai 2,1 miliar

KPN Abdi Praja Singasana Jaya menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024 di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Jumat (21/2/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN– Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Abdi Praja Singasana Jaya menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024 di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Jumat (21/2/2025).

Ketua KPN Abdi Praja Singasana Jaya, IGA Rai Dwipayana melaporkan, Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami kenaikan signifikan sebesar 43,15 persen, dari Rp 1,5 miliar menjadi lebih dari Rp 2,1 miliar.

Selain itu, koperasi juga berhasil mencatatkan peningkatan jumlah anggota dari 5.536 menjadi 6.944 orang.

“Peningkatan ini berkat sejumlah terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh pengurus. Selain itu, kami juga bangga karena KPN Abdi Praja Singasana Jaya berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 1 Koperasi Konsumen di Kabupaten Tabanan tahun 2024,” kata Rai Dwipayana.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila mengapresiasi capaian KPN Abdi Praja Singasana Jaya.

“Ini menunjukkan bahwa koperasi mampu tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ujarnya.

Ia pun mendorong koperasi untuk terus meningkatkan literasi dan akses keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ASN di Kabupaten Tabanan.

Dalam rapat anggota yang dipimpin oleh Kadis Koperasi Tenaga Kerja dan UMKM didampingi Ketua Dekopinda Tabanan menyepakati pertanggungjawaban pengurus serta program kerja tahun 2025.

Selain itu, secara aklamasi, anggota koperasi juga menyetujui pengurus dan pengawas masa bakti 2021-2024 untuk kembali menjabat pada periode 2025-2027.

Adapun susunan pengurus KPN Abdi Praja Singasana Jaya periode 2025-2027 yakni Ketua I IGA Rai Dwipayana, Ketua II I Made Urip, Sekretaris I I Nengah Arimbawa, Sekretaris II I Wayan Budhiarsana, dan Bendahara I Dewa Putu Mahendra.

Sementara itu, susunan pengawas koperasi yakni Ketua: I Putu Gde Wirawan dan anggota I Made Kristiadi Putra, Sayu Made Parwati

Dengan capaian positif ini, KPN Abdi Praja Singasana Jaya diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi anggotanya.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan UMKM I Made Putra, Ketua Dekopinda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, serta ratusan anggota koperasi.

Kepala Daerah PDIP di Bali Kompak Tak Ikut Retreat, De Gadjah Beri Komentar

De Gadjah saat debat Pilgub kedua. (Doc)
De Gadjah saat debat Pilgub kedua. (Doc)

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kader dari PDIP untuk menunda perjalanan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Keputusan keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang keluar Kamis malam (20/2/2025).

Ada dua poin yang termuat dalam surat. Pertama, Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Instruksi itu dikeluarkan Megawati ditengah memanasnya situasi politik akibat penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK tepat saat hari pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara. Hasto ditahan atas dugaan suap serta upaya menghalangi penyidikan dalam kasus buron Harun Masiku.

Untuk di Provinsi Bali, dari sembilan kabupaten/kota di hanya kepala daerah Kabupaten Karangasem yang tidak kader PDIP. Sebanyak delapan kepala daerah di Provinsi Bali adalah usungan PDIP, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster- I Nyoman Giri Prasta.

Wali Kota-Wakil Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara -I Kadek Agus Arya Wibawa, Bupati dan Wakil Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa- Bagus Alit Sucipta. Kemudian Bupati dan Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta-I Wayan Diar, Bupati dan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya-I Made Dirga.

Bupati dan Wakil Bupati Klungkung, I Made Satria- Tjokorda Gde Surya Putra. Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan-I Gede Ngurah Patriana Krisna.

Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra- Gede Supriatna, dan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, I Made Mahayastra-Anak Agung Gede MayunBupati dan Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra- Gede Supriatna, dan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, I Made Mahayastra-Anak Agung Gede Mayun.

Semua kepala daerah di Bali, kecuali Karangasem, dikabarkan kompak mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati untuk tidak mengikuti retret di Magelang.

Hal tersebut menuai komentar dari Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah, menyoroti sikap sejumlah kepala daerah di Bali yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Sebab, retret tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan kepala daerah pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara.

De Gadjah menyatakan pentingnya kepala daerah mematuhi arahan Presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat.

“Intinya kepala daerah dipilih oleh rakyat, kepala daerah harus mengikuti instruksi dari Presiden. Kan ini program Presiden, seharusnya ya datang (ikut retret),” ucapnya Sabtu (22/2/2025).

De Gadjah pun enggan berkomentar banyak terkait keputusan yang diambil kepala daerah tersebut. Apalagi itu merupakan urusan internal partai.

“Tapi kalau nggak datang, itu ya kembali lagi ke kebijakannya masing-masing. Mau mengikuti partai, silakan. Saya tidak komentar urusan internal partai, kalau urusan rakyat itu yang saya komentari. Nggih, kalau untuk urusan internal partai saya nggak komentar,” kata De Gadjah. (ana)

Bupati dan Wakil Bupati, Bang-Ipat Optimalkan Pengembangan Potensi Jembrana 

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna.
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna.

PANTAUBALI.COM, JEMBRANA – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna (Bang-Ipat) resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah secara serentak di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan ini menjadi titik awal pasangan Kembang Hartawan dan Patriana Krisna dalam menjalankan program-programnya dengan melakukan akselerasi secara komprehensif untuk kepentingan masyarakat Jembrana.

Sebelumnya, pasangan yang dikenal dengan nama Bang – Ipat ini ditetapkan  sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Jembrana terpilih periode 2025-2030 melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana. Duet Bang Ipat sebagai paslon nomor urut 2 meraup 106.119 suara atau 71,23 persen dari suara sah.

Usai dilantik , Bupati Kembang Hartawan didampingi Wabup Patriana Krisna mengaku senang atas proses panjang yang telah dilalui dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dengan berbagai situasi yang tidak bisa dibilang mudah.

“Kami merasa senang dan bahagia, tentunya setelah perjalanan proses yang sangat panjang yang berliku dan cukup berat serta situasi yang juga tidak mudah akhirnya kita sampai dihari pelantikan ini,” ucap Bupati Kembang Hartawan.

Menurut Kembang, Kabupaten Jembrana memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi kekuatan. Namun juga memiliki berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi laju perkembangan pembangunan daerah untuk menghantarkan masyarakat Jembrana menuju kesejahteraan.

Dengan posisi Jembrana yang sangat strategis secara ekonomi, karena Jembrana berperan sebagai pintu gerbang utama untuk masuk ke Pulau Bali dari Pulau Jawa melalui jalur darat.

“Jika dimanfaatkan lebih optimal, secara tidak langsung akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Termasuk  berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan daerah,“ pungkasnya.

Seperti diketahui, pelantikan kepala daerah yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan menjadi babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai persiapan telah dilaksanakan Kembang-Ipat dimulai dari mengikuti medical check up di Kementerian Dalam Negeri, serta mengikuti gladi kotor dan gladi bersih yang dilaksanakan di Monas selama dua hari berturut-turut.

Di Istana Kepresiden, Presiden Prabowo  mengambil sumpah dan janji serta melaksanakan pelantikan serentak kepada 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

Presiden Prabowo mengatakan pelantikan secara serentak ini juga menggambarkan besarnya bangsa Indonesia dengan berbagai keberagamannya dan memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan baik.

Dalam amanatnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang sangat besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat, itu adalah tugas kita bersama,” ujarnya. (Rls)

Makna dan Filosofi Tumpek Landep, Bukan Sekadar Upacara Keris atau Kendaraan

Makna dan Filosofi Tumpek Landep. (foto:Antara)
Makna dan Filosofi Tumpek Landep. (foto:Antara)

PANTAUBALI.COM – Tumpek Landep merupakan salah satu hari suci bagi Umat Hindu yang diperingati setiap Saniscara Kliwon Wuku Landep. Berdasarkan sistem penanggalan Bali, perayaan ini berlangsung setiap 210 hari sekali. Biasanya saat Tumpek Landep, umat Hindu akan mengupacarai benda-benda pusaka seperti keris serta kendaraan.

Namun, makna dan filosofi sesungguhnya dari Tumpek Landep bukan hanya itu saja.

Seperti dilansir dari laman Kementerian Agama Provinsi Bali, Kata “Tumpek” berasal dari “Metu” yang berarti bertemu, dan “Mpek” yang berarti akhir. Jika diartikan Tumpek adalah momen bertemunya wewaran Panca Wara dan Sapta Wara, di mana Panca Wara berakhir dengan Kliwon, sedangkan Sapta Wara berakhir dengan Saniscara (Sabtu). Sementara itu, “Landep” memiliki makna tajam atau runcing.

Lebih dari sekadar ritual pembersihan dan penyucian benda, Tumpek Landep mengandung filosofi yang mendalam. “Landep” atau ketajaman tidak hanya merujuk pada benda fisik, tetapi juga pada ketajaman pikiran, kecerdasan, dan kebijaksanaan.

Perayaan ini menjadi pengingat bagi umat Hindu untuk selalu mengasah kecerdasan dan kejernihan pikiran, agar mampu membedakan antara yang baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai agama.

Selain itu, Tumpek Landep juga menjadi momentum bagi umat Hindu untuk melakukan mulat sarira atau introspeksi diri. Dengan merenungkan ajaran-ajaran agama, seseorang dapat memperbaiki karakter dan meningkatkan kualitas diri.

Pada hari suci ini, umat disarankan untuk melakukan persembahyangan di sanggah, merajan, atau pura, serta memohon anugerah dari Ida Bhatara Sang Hyang Siwa Pasupati agar diberikan ketajaman pikiran yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bagian dari ritual, umat Hindu juga membersihkan dan menyucikan pusaka peninggalan leluhur. Namun, hal yang paling utama dalam perayaan Tumpek Landep adalah mengasah kecerdasan dan kebijaksanaan dalam diri. Dengan pemikiran yang tajam, manusia dapat mengatasi kebodohan, kegelapan, dan penderitaan, serta menekan sifat negatif dalam diri yang dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan sosial. Dengan demikian, Tumpek Landep bukan hanya sekadar upacara untuk benda-benda tajam atau teknologi, tetapi juga momen sakral untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini, Tumpek Landep lebih banyak dikaitkan dengan penyucian benda pusaka seperti keris dan tombak, yang memiliki sifat tajam. Namun, seiring perkembangan zaman, makna dari senjata tajam ini meluas.

Kini, perayaan ini juga mencakup benda-benda hasil inovasi manusia yang membantu kehidupan, seperti kendaraan, mesin, komputer, dan alat-alat lainnya.

Ritual penyucian ini bukanlah bentuk pemujaan terhadap benda-benda tersebut, melainkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Ida Bhatara Sang Hyang Pasupati, yang telah memberikan kekuatan serta manfaat pada benda-benda tersebut. (ana)

Kronologi Lengkap Keributan di Finns Beach Club, WNA Australia dan Sekuriti Saling Lapor Berujung Penahanan

Aksi keributan antara sekelompok WNA dan petugas sekuriti pada Selasa (11/2).
Aksi keributan antara sekelompok WNA dan petugas sekuriti pada Selasa (11/2).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Polda Bali mengungkap kronologi insiden bentrokan yang terjadi di Finns Beach Club, Tibubeneng, Badung, pada 11 Februari 2025 lalu. Peristiwa ini melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Australia dan beberapa petugas keamanan klub tersebut.

Kasus ini berujung pada saling lapor antara kedua belah pihak. Seorang WNA Australia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali, sementara delapan sekuriti klub juga dijerat hukum oleh Polres Badung.

Kapolda Bali, Irjenpol Daniel Adityajaya, menjelaskan, insiden bermula sekitar pukul 20.00 WITA. Sekuriti klub melihat John Ebid, seorang WNA Australia, dan temannya, Muhamed Rifai, yang menempati bed 401, terlibat perselisihan dengan seorang WNA Singapura di bed 402.

Atas kejadian itu, manajemen klub kemudian meminta sekuriti yang bertugas untuk memberi peringatan agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Namun, John mengabaikan peringatan tersebut dan justru mencekik WNA Singapura,” ujar Irjenpol Daniel dalam konferensi pers Kamis (20/2/2025).

Sekuriti yang bertugas, I Wayan Alit Junaedi dan I Made Laksemana Aryawan, kemudian mencoba mengamankan John dengan merangkul tangannya secara persuasif. Sementara itu, tiga sekuriti lainnya, Yohana, Gunadi, dan Agung Mayun, mengarahkan Rifai keluar area klub.

Saat mendekati pintu keluar, Rifai tiba-tiba melawan dan menyerang seorang sekuriti berinisial GL.

Situasi semakin memanas, menyebabkan petugas keamanan lainnya turun tangan untuk mengamankan keadaan. John yang berusaha membantu rekannya akhirnya diborgol. Namun, diduga ada tindakan kekerasan berlebihan dalam proses ini.

Tak lama berselang, tiga teman WNA Australia lainnya, yakni JR, ZR, dan RR, datang untuk membantu, yang berujung pada bentrokan dengan petugas keamanan. Kericuhan semakin meluas hingga ke area parkiran klub sekitar pukul 21.40 WITA.

Dalam insiden tersebut, Rifai disebut menyerang sekuriti I Made Bagus Yohanandita dengan mendorong dan memukul wajahnya hingga korban terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri.

Akibat serangan itu, Bagus mengalami luka robek di kepala, bibir berdarah, kehilangan dua gigi bagian depan, serta mengalami pendarahan di hidung.

“IMB (Made Bagus) mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, bibir atas bawah berdarah, dua gigi bawah bagian depan terlepas, serta hidung mengeluarkan darah,” jelas Dani.

Dari hasil penyelidikan, disimpulkan Muhamed Rifai bersalah atas tindakan penganiayaan dan dijerat Pasal 351 Ayat 2 KUHP, dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara. Ia saat ini ditahan di Rutan Polda Bali.

Sementara itu, delapan petugas keamanan Finns Beach Club juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap John Ebid. Mereka adalah I Made Laksemana Aryawan, I Gusti Putu Agus Surya Negara, I Wayan Alit Junaedi, I Made Ivan Darma Saputra, I Nengah Dading Gunadi, I Gede Ngurah Alit Sujana, I Ketut Gede Mawantara, dan I Nyoman Mertayasa.

Irjenpol Daniel menjelaskan para sekuriti diduga telah menyerang Rifai dan menjepit John Ebid saat mencoba melindungi rekannya.

“Made Laksemana menyerang Muhamed Rifai lalu mengepit lehernya. John Ebid yang hendak membantu rekannya, tetapi beberapa sekuriti lain langsung menyerangnya dengan cara menjepit John,” ujarnya.

Para tersangka juga disebut melakukan pemukulan, tendangan, hingga menjatuhkan korban. “Setelah John jatuh di lantai, datang Nyoman Mertayasa selaku Chief Sekuriti yang langsung menendang perut dan menginjak kaki kiri korban,” tambahnya.

Insiden ini berlanjut di area parkir karyawan, tempat di mana bentrokan kembali terjadi. Akibat kejadian ini, John mengalami berbagai luka akibat serangan fisik yang diterimanya.

Menindaklanjuti laporan korban, Satuan Reserse Kriminal Polres Badung mulai memanggil saksi-saksi pada 17 Februari 2025. Sehari kemudian, surat perintah penangkapan diterbitkan, dan para pelaku resmi diamankan serta ditetapkan sebagai tersangka.

Delapan sekuriti tersebut dijerat Pasal 170 Ayat 1 KUHP terkait tindak pidana kekerasan di muka umum, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara. Saat ini, mereka telah ditahan di Polsek Abiansemal, Polres Badung. (ana)

Sehari Usai Dilantik, Dirga Hadiri Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional

Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga menghadiri acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025yang digelar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabanan, Jumat, (21/2/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga menghadiri acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025yang digelar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabanan, Jumat, (21/2/2025).

Kehadiran Dirga ini menjadi agenda pertama yang dilakukannya setelah resmi dilantik sebagai pemimpin Tabanan bersama Bupati I Komang Gede Sanjaya pada Kamis (20/2/2025) kemarin di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Dirga mengimbau agar momen peringatan HPSN 2025 dijadikan sebagai pengingat perjalanan panjang sistem pengelolaan sampah akibat peristiwa yang tidak boleh terulang.

Ia menekankan pentingnya kontribusi dan kerja sama yang komprehensif dari Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha institusi non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, yang berperan sebagai sumber penghasil sampah sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk menuju pengelolaan sampah yang terintegrasi.

“Kabupaten Tabanan sudah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah serta sudah memulai langkah serius dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dengan percepatan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber di wilayah Desa dan Desa Adat, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 tahun 2021 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,” ujar Dirga.

Dirga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menyatukan langkah dalam upaya mewujudkan Tabanan yang bersih sesuai yang selalu diinstruksikan Bupati Sanjaya kepada seluruh jajaran terkait.

Pihaknya meyakini, pengelolaan sampah ini tidak mungkin bisa diatasi oleh pemerintah daerah semata, tanpa keterlibatan stakeholder lainnya.

“Saya berharap dengan komitmen dan kerjasama, kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan tabanan yang bersih dan hijau, tentunya juga merupakan salah satu syarat dalam mencapai tujuan utama kita untuk mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman Unggul dan Madani (AUM),” tambah Dirga.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah, serta peluncuran Bank Sampah Induk Kabupaten Sehat dan peluncuran Tabanan Bebas TPA tahun 2026.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, I Gusti Nyoman Suarya menyebutkan, peringatan HPSN 2025 ini mengambil tema ‘Kolaborasi untuk Indonesia bersih melalui pengelolaan sampah menuju Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM)’.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai komunitas lingkungan, PLN Indonesia Power, dan BPD Bali Cabang Tabanan, yang bekerja sama dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan HPSN.

Suarya menjelaskan rangkaian kegiatan ini yang berfokus pada peningkatan upaya masif dari hulu ke hilir dengan menitikberatkan pada pengelolaan sampah terpadu untuk mendukung tujuan minim sampah.

HPSN 2025 di Kabupaten Tabanan tidak hanya dilaksanakan pada hari ini, tetapi sudah dimulai sejak 5 Februari 2025, yang ditandai dengan peresmian Gedung Kantor DLH, Satpol PP, dan BPBD Kabupaten Tabanan. Rangkaian kegiatan lainnya meliputi Focus Group Discussion (FGD) di Banjar Dinas Sandan, Desa Bangli.

Kemudian, dilaksanakan kegiatan Tabanan Peduli Resik Sampah di Pura Dalem Adat Kota Tabanan serta aksi resik sampah di area perkantoran dan diikuti dengan penanaman 150 bibit pohon kelapa.

Kegiatan HPSN 2025 selanjutnya akan ditutup pada 28 Februari dengan program Tabanan Peduli Pantai Bersih (Tali Pasih) di Pantai Yeh Gangga, yang melibatkan berbagai lintas sektor dan masyarakat.

Bupati-Wakil Bupati Jembrana Dikirimi Bibit Tanaman Usai Dilantik

Bupati terpilih I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna dikirimin bibit bunga.
Bupati terpilih I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna dikirimin bibit bunga.

PANTAUBALI.COM, JEMBRANA – Bupati Jembrana terpilih I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Kamis (20/2/2025).

Ucapan selamat mengalir dari berbagai kalangan. Tampak ucapan karangan bunga memenuhi halaman depan Kantor Bupati Jembrana.

Tak hanya ucapan karangan bunga, ucapan selat juga diterima berupa bibit pohon. Rencananya bibit itu  akan tanam di Kebun Raya Jagatnatha sebagai bagian dari pelestarian alam. Selain itu guna mendukung gerakan pengurangan limbah plastik.

“Terimakasih atas dukungannya. Ada yang mengirimkan pohon. Pohon ini akan kami tanam nanti di areal kebun raya jagatnatha,” ungkap Bupati Kembang Hartawan.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh masyarakat Jembrana yang telah mengucapkan selamat kepada dirinya.

“Terimakasih  masyarakat Jembrana yang sudah menyampaiakan ucapannya kepada kami lewat WA, media sosial karangan bungan dan ada juga yang mengirimkan pohon,” tandasnya.  (ana)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan KPK atas Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan Harun Masiku

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025). (Foto: YouTube/KPK RI)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025). (Foto: YouTube/KPK RI)

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait dugaan suap serta upaya menghalangi penyidikan dalam kasus buron Harun Masiku. Penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan keduanya sebagai tersangka.

Hasto keluar dari ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/2/2025), sekitar pukul 18.08 WIB dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan dalam keadaan diborgol. Ia kemudian dibawa oleh petugas menuju rumah tahanan KPK untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari.

Pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Hasto, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan yang berkaitan dengan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto telah dipanggil untuk diperiksa pada 17 Februari, tetapi ia tidak hadir dengan alasan sedang mengajukan gugatan praperadilan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020, yang kemudian menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, serta beberapa orang lainnya seperti Agustiani Tio dan Saeful, yang telah divonis bersalah dalam kasus suap sekitar Rp 600 juta guna meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Sementara itu, Harun Masiku hingga kini masih berstatus buron.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan seorang pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto diduga berupaya menghalangi Riezky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua, untuk menggantikan Nazarudin Kiemas di DPR melalui jalur PAW. Ia juga diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung agar Harun Masiku bisa masuk ke parlemen.

Selain itu, Hasto diduga menginstruksikan Donny untuk melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan I, serta mengantarkan uang suap kepadanya. Sebagian dari uang suap itu disebut-sebut berasal dari Hasto sendiri.

Lebih lanjut, KPK juga menduga Hasto terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya sebelum kabur. Hal serupa juga diperintahkan kepada salah satu pegawai sebelum menjalani pemeriksaan di KPK pada Juni 2024. Selain itu, Hasto diduga meminta saksi memberikan keterangan palsu dalam proses penyelidikan. (ana)

Usai Dilantik, Adi Arnawa-Alit Sucipta Janji Realisasikan Program Kerja saat Kampanye

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih, I Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta mengikuti prosesi Upacara Mejaya-jaya di Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung, Sabtu (8/2). (Doc)
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih, I Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta mengikuti prosesi Upacara Mejaya-jaya di Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung, Sabtu (8/2). (Doc)

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih I Wayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (20/2/2025).

Pelantikan serentak ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di Istana Negara dengan total 961 Kepala Daerah yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari 481 daerah yang terdiri dari 33 Provinsi, 364 Kabupaten, dan 84 Kota se-Indonesia.

Sebelum mengikuti prosesi pelantikan, para Kepala Daerah melakukan defile dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Negara, Jakarta, yang dipimpin oleh Drum Band Gita Abdi Praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang terpilih serta selamat atas telah diberikan mandat oleh masyarakat di daerah masing-masing.

Ia menyebut, pelantikan ini merupakan momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia, juga menunjukkan betapa besarnya Bangsa Indonesia dan menunjukan bahwa Bangsa Indonesia memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, dan demokrasi yang dinamis.

“Saya ingin ingatkan, atas nama Negara dan Bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka,” ujarnya.

Usai pelantikan, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang didampingi Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menyampaikan, makna dari pelantikan serentak ini adalah kebersamaan, melihat dari perjalanan bangsa Indonesia, bahwa pelantikan serentak ini baru pertama kali dilakukan sejak kemerdekaan.

“Tentu sebagaimana yang kami janjikan pada masa kampanye kemarin, yang tertuang dalam visi dan misi kami. Semua akan kami follow up dan realisasikan. Malahan kami sudah membentuk tim transisi dalam rangka peralihan kekuasaan dari Bupati dan Wakil Bupati Badung yang sebelumnya ke Bupati dan Wakil Bupati Baru. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kami bisa mengimplementasikan visi misi kami,” ucapnya.