- Advertisement -
Beranda blog Halaman 27

Hadiri Pamelaspasan Kantor Perbekel Patemon, Wagub Giri Prasta Serahkan Punia Puluhan Juta

upacara pamelaspasan Kantor Perbekel Patemon di Banjar Dinas Sema, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2025).
upacara pamelaspasan Kantor Perbekel Patemon di Banjar Dinas Sema, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2025).

PANTAUBALI.COM, BULELENG – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta menghadiri rangkaian upacara pamelaspasan Kantor Perbekel Patemon di Banjar Dinas Sema, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta juga menyerahkan punia sebesar Rp23 juta yang diperuntukkan bagi berbagai elemen masyarakat. Rinciannya, masing-masing Rp10 juta untuk sanggar seni, Rp3 juta bagi penari, Rp5 juta untuk kader PKK, serta Rp5 juta untuk anggota Pakis.

“Kita lahir dan besar di Bali yang memiliki budaya sangat kuat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga akar budaya daerah kelahiran kita. Meskipun Bali merupakan destinasi pariwisata dunia, kita tidak boleh melupakan budaya lokal. Jika bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi,” ujar Giri Prasta.

Ia kembali menegaskan bahwa pembangunan di Buleleng harus tetap berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Menurutnya, kemajuan daerah tidak boleh mengorbankan jati diri dan nilai-nilai lokal yang menjadi kekuatan utama Bali.

Selain itu, Giri Prasta juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membangun desa, agar pembangunan memiliki fondasi yang kuat dan selaras dengan kebutuhan warga.

Ia juga mengingatkan agar setiap pembangunan yang dilakukan oleh desa maupun wilayah lain harus disertai prosedur administrasi yang benar dan sesuai aturan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke depan.

Hal tersebut disampaikannya mengingat adanya penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Desa Patemon yang digunakan untuk merenovasi wantilan desa, kantor LPD, tembok penyengker, serta pintu gerbang desa.

Sementara itu, Perbekel Desa Patemon, Made Selamat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Bali.

Ia mengatakan, dana BKK tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung pelaksanaan upacara melaspas yang memiliki makna penting bagi masyarakat Desa Patemon.

“Dukungan ini bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga bentuk perhatian terhadap kepentingan adat dan spiritual masyarakat. Kami berharap manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh warga Desa Patemon,” ujarnya. (rls)

Narapidana dan Petugas Lapas Tabanan Dites Urine 

tes urine yang menyasar petugas dan narapida di Aula Candra Prabhawa, Lapas Tabanan, Rabu (7/1/2026).
tes urine yang menyasar petugas dan narapida di Aula Candra Prabhawa, Lapas Tabanan, Rabu (7/1/2026).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan melaksanakan tes urine yang menyasar petugas dan narapida di Aula Candra Prabhawa, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan ini sebagai wujud kesungguhan dan komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, sebagai bentuk strategis dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Pelaksanaan tes urine diikuti oleh Kepala Lapas Tabanan, jajaran pejabat struktural eselon IV, anggota regu jaga, serta narapida yang dipilih secara acak.

Kepala Lapas Tabanan, Prawira Hadiwidjojo menegaskan, seluruh jajaran memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Lapas Tabanan yang zero narkoba.

Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya sebatas slogan, namun harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan berkelanjutan.

“Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat penyalahgunaan narkotika, baik itu Warga Binaan maupun petugas. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Prawira.

Sementara itu, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Agung Satyahardika, menjelaskan bahwa kegiatan tes urine merupakan bagian dari upaya pencegahan secara dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.

“Melalui kegiatan ini, kami berupaya memastikan bahwa seluruh aktivitas pembinaan dan pelayanan di Lapas Tabanan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa hambatan, sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Lapas Tabanan, seluruh petugas dan Warga Binaan yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif dari penggunaan narkoba.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh sampel urine yang diperiksa menunjukkan hasil negatif,” jelasnya.

Melalui pelaksanaan tes urine ini, Lapas Tabanan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, meningkatkan pengawasan internal, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan bebas dari narkoba. (ana) 

Atap Tapal Batas Baru Tabanan–Jembrana Jebol, Plt Kadis PUPR: Sudah Diperbaiki Rekanan

Perbaikan atap tapal batas Tabanan-Jembrana yang jebol pada Selasa (6/1/2026).
Perbaikan atap tapal batas Tabanan-Jembrana yang jebol pada Selasa (6/1/2026).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Tapal batas Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada November 2025 mengalami kerusakan.

Kerusakan terjadi pada bagian atap panel tapal batas yang berbentuk lumbung padi itu. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan masyarakat setelah diunggah oleh pemilik akun media sosial Facebook, I Made Wirata, pada Selasa (6/1/2026).

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Tabanan, I Made Dedy Darmasaputra, memastikan kerusakan tersebut telah ditindaklanjuti.

“Saat ini panel gapura yang sebelumnya mengalami kerusakan sudah diperbaiki dan kembali dalam kondisi baik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, setiap bangunan hasil pekerjaan fisik memiliki masa pemeliharaan selama satu tahun setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Selama masa tersebut, segala bentuk kerusakan menjadi tanggung jawab penuh pihak rekanan pelaksana proyek.

“Bangunan ini masih dalam masa pemeliharaan satu tahun. Jadi apabila terjadi kerusakan, maka menjadi kewajiban rekanan untuk melakukan perbaikan sesuai kontrak kerja, tanpa membebani anggaran pemerintah daerah,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Tabanan membangun tapal batas di tiga titik wilayah perbatasan, masing-masing dengan Kabupaten Badung, Buleleng, dan Jembrana. Ketiga tapal batas tersebut mulai dibangun sejak Mei 2025 dan rampung pada akhir November 2025, atau menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kota Singasana.

Bangunan tapal batas tersebut dirancang menyerupai lumbung padi sebagai ciri khas Kabupaten Tabanan dan dibangun menggunakan material bata merah. Anggaran pembangunan masing-masing tapal batas mencapai Rp10 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan. (ana)

Nuanu Tawarkan Pengalaman Bersantap VR Michelin Perdana di Asia Tenggara

Pengalaman santap VR Michelin pertama di Asia Tenggara di Elysium, Luna Beach Club, Nuanu Creative City, yang dihadirkan melalui kolaborasi dengan EPIC NOW.
Pengalaman santap VR Michelin pertama di Asia Tenggara di Elysium, Luna Beach Club, Nuanu Creative City, yang dihadirkan melalui kolaborasi dengan EPIC NOW.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Nuanu berkolaborasi dengan EPIC NOW menghadirkan pengalaman bersantap Virtual Reality (VR) Michelin pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Luna Beach Club.

Pengalaman ini menawarkan cara baru menikmati fine dining dengan menggabungkan kuliner, teknologi, dan cerita visual dalam satu kesatuan yang imersif.

Dipimpin oleh chef asal Jepang peraih pengakuan Michelin, Kazushige Suzuki, pengalaman bersantap ini memadukan kuliner fusi Jepang–Bali dengan teknologi VR.

Para tamu diajak menjelajahi delapan dunia virtual yang berbeda, di mana setiap visual dan atmosfer dirancang selaras dengan hidangan yang disajikan, membentuk narasi kuliner yang mengalir dari awal hingga akhir.

Sebagai bagian dari pusat gastronomi di Nuanu Creative City, pengalaman santap eksperimental ini digelar secara eksklusif di Luna Beach Club, tepatnya di Elysium. Venue berarsitektur kaca dan bambu tersebut menghadap langsung ke laut lepas dan dirancang untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang imersif serta terkurasi secara cermat.

Disajikan dalam format yang intim, setiap sesi hanya diikuti oleh 20 tamu. Pendekatan ini memungkinkan pengalaman bersantap yang lebih personal dan fokus, dengan perhatian detail tinggi pada setiap elemen, mulai dari rasa, presentasi, hingga suasana yang mengiringinya. VR Michelin Dining Experience ini berlangsung setiap Jumat dan Sabtu malam di Luna Beach Club, Nuanu Creative City.

“Nuanu diciptakan sebagai ruang di mana berbagai disiplin dapat saling bertemu tanpa kehilangan identitasnya,” ujar CEO Nuanu Creative City, Lev Kroll. Ia menegaskan, kolaborasi dengan EPIC NOW mencerminkan cara Nuanu memandang budaya sebagai proses kolaboratif yang menghargai karya, para kreator, dan audiens.

Di tingkat global, tren immersive dining mulai berkembang di kota-kota besar seperti New York dan Tokyo. Teknologi VR digunakan bukan untuk menggantikan pengalaman bersantap, melainkan untuk memperdalam keterlibatan indera dan memperkaya cara menikmati sebuah hidangan.

Para tamu dapat memilih empat tingkatan pengalaman, mulai dari Discovery Experience hingga VIP Experience yang mencakup pairing minuman terkurasi serta elemen menu eksklusif. Opsi pemesanan privat untuk grup juga tersedia, sehingga cocok untuk perayaan maupun momen khusus.

“Pengalaman ini dibangun di atas perhatian terhadap detail,” ujar tim EPIC NOW. “Visual, suara, dan tempo dirancang untuk mendukung hidangan, bukan mengalihkan perhatian dari esensi bersantap itu sendiri.”

Dengan kapasitas terbatas dan format yang dirancang secara matang, VR Michelin Dining Experience menempatkan Bali di garis depan perkembangan gastronomi eksperimental di Asia Tenggara, sekaligus menegaskan peran Nuanu Creative City sebagai ruang eksplorasi lintas seni, budaya, dan teknologi. (rls)

Rekayasa Lalin di Kerobokan Kelod Efektif Kurangi Waktu Tempuh

Rekayasa arus lalu lintas di wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta, Badung.
Rekayasa arus lalu lintas di wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta, Badung.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Rekayasa lalu lintas (lalin) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung di wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, terbukti efektif mengurai kemacetan dan mengurangi waktu tempuh.

Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di sembilan persimpangan sejak Minggu (14/12) lalu mampu menekan antrean kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.

Sejak diberlakukan, perubahan pola arus di sejumlah ruas jalan strategis membuat pergerakan kendaraan lebih teratur. Kepadatan yang sebelumnya kerap terjadi di kawasan ini mulai berkurang, meskipun volume kendaraan tetap tinggi.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, AA Rai Yuda Darma, menyampaikan bahwa uji coba rekayasa lalu lintas ini merupakan langkah konkret Pemkab Badung dalam menjawab persoalan kemacetan yang sudah lama terjadi di Kerobokan Kelod.

“Kami menargetkan penurunan kepadatan kendaraan, peningkatan kelancaran pergerakan lalu lintas, serta meminimalkan konflik di persimpangan yang selama ini menjadi titik rawan macet,” ungkap Yuda Darma pada Rabu (7/1/2026).

Dishub Badung terus melakukan pemantauan intensif setiap hari. Tim di lapangan secara rutin mengidentifikasi dan menginventarisasi kondisi lalu lintas, termasuk fluktuasi volume kendaraan pada waktu tertentu yang disandingkan dengan kapasitas jalan yang tersedia.

Menurut Yuda Darma, esensi utama kelancaran lalu lintas terletak pada keseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan. Hasil evaluasi selama uji coba mencatat adanya sumbatan di beberapa mulut simpang.

Kondisi tersebut menjadi bahan rekomendasi penanganan infrastruktur, seperti rencana pelebaran geometrik simpang di Jalan Mertanadi Utara, tepatnya di sebelah barat LP, serta pelebaran mulut simpang di Jalan Pengubengan Kauh–Jalan Intan di sisi utara LP.

Setelah kendaraan melewati mulut simpang, arus lalu lintas cenderung padat lancar saat jam sibuk dan lancar landai ketika volume kendaraan sesuai kapasitas jalan.

Penerapan MRLL satu arah juga mulai menunjukkan dampak positif di sejumlah ruas yang sebelumnya dikenal rawan macet. Kepadatan di Jalan Batubelig, Jalan Petitenget, Jalan Raya Kerobokan Taman, hingga Jalan Raya Kerobokan Semer ke arah selatan berangsur menurun.

“Meski jarak tempuh menjadi lebih panjang karena pengendara diarahkan memutar, waktu perjalanan justru lebih singkat,” katanya.

Tujuan utama MRLL adalah memperlancar arus lalu lintas melalui konsep satu arah serta meniadakan konflik atau crossing di persimpangan. Secara teknis, kebijakan ini dinilai efektif, meskipun dalam jangka pendek menimbulkan dampak penyesuaian bagi masyarakat.

Beragam respons muncul di media sosial, mulai dari keluhan hingga dukungan. Dishub Badung menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi, khususnya bagi masyarakat lokal yang terbiasa dengan pola arus lama.

Di sisi lain, respons positif juga disampaikan langsung kepada Bupati Badung dan Dishub, terutama dari para pekerja transportasi yang merasakan waktu tempuh kini lebih singkat dibanding sebelumnya.

“MRLL disiapkan sebagai solusi jangka panjang, seiring pertumbuhan kendaraan yang belum dapat ditekan dan kapasitas jalan yang berkembang relatif lambat,” tegasnya. (jas) 

Pembangunan Titik 9 dan 10 Dimulai Shortcut Singaraja-Mengwitani Dimulai

Ground Breaking Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2, di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026). 
Ground Breaking Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2, di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026). 

PANTAUBALI.COM, BULELENG – Pembangunan lanjutan Jalan Shortcut Singaraja – Mengwitani siap dimulai kembali melalui kegiatan Upacara Adat Ngeruak dan Ground Breaking Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 2 dan Paket 3.

Kegiatan ini digelar di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026) dengan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Pembangunan ini merupakan bagian strategis dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat untuk menuntaskan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan, sekaligus meningkatkan keselamatan, efisiensi transportasi, dan kelancaran distribusi logistik.

Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan percepatan pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwitani menjadi prioritas sejak dirinya kembali dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025.

Dalam hitungan minggu setelah pelantikan, Gubernur Koster langsung menghadap Menteri Pekerjaan Umum untuk memastikan kelanjutan pembangunan shortcut yang telah direncanakan dari Titik 1 hingga Titik 12.

“Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik. Karena itu saya mohon agar pembangunan Titik 9 dan 10 dapat segera dilanjutkan, dan sekarang sudah berjalan,” ujar Gubernur Koster.

Ia mengucapkan proyek tetap berjalan dan kini memasuki tahap pelaksanaan. Gubernur Koster juga menegaskan perannya dalam mengawal proses, mulai dari tender, penandatanganan kontrak, hingga penentuan waktu ground breaking.

“Bukan untuk mengintervensi, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai tahapan dan tidak berlarut-larut. Setelah siap semua, saya carikan hari baik, dan ditetapkan 7 Januari 2026,” jelasnya sambil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkontribusi besar melalui pembebasan lahan agar proyek berjalan tanpa hambatan.

Ke depan, Gubernur Koster juga mendorong percepatan pembebasan lahan untuk Titik 11 dan 12 yang memiliki medan paling berat. Ia menargetkan proses pembebasan lahan dimulai pada tahun 2026, sehingga konstruksi dapat dimulai pada akhir 2027 atau awal 2028 dan rampung sebelum akhir masa jabatannya pada 20 Februari 2030.

“Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” katanya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur strategis di Bali paling lambat tahun 2030, pada periode keduanya sebagai gubernur.

Penuntasan infrastruktur ini dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata dan pusat usaha kelas dunia.

Menurut Koster, sektor pariwisata saat ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Bali, yakni mencapai 66 persen. Kontribusi tersebut menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Pariwisata Bali memberi manfaat luar biasa. Tahun 2025 hingga 31 Desember, jumlah wisatawan mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sebelum pandemi Covid-19 hanya sekitar 6,2 juta. Jadi kalau ada yang bilang Bali sepi, itu keliru. Bali justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan,” tegasnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada naiknya pendapatan daerah. Pendapatan sektor hotel dan restoran di seluruh kabupaten/kota di Bali tercatat meningkat, dengan tingkat hunian hotel berada di kisaran 75–85 persen.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan dampak negatif, terutama kemacetan dan persoalan sampah. Dua persoalan tersebut, menurutnya, tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai.

“Masalah macet ini tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur jalan dan moda transportasi. Karena itu, lima tahun ke depan kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, hingga Bali Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan konektivitas antar wilayah tersebut menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan dan mendukung pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, telah menyatakan komitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.

Gubernur Koster juga mengungkapkan  dari total 13,9 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, sekitar 6,3 juta atau 45 persen di antaranya datang ke Bali. Kontribusi devisa wisatawan mancanegara ke Bali diperkirakan mencapai Rp170 triliun, atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.

“Masalahnya, daerah tidak punya anggaran cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ini sendirian. Kalau tidak segera ditangani, Bali bisa merosot daya saingnya karena isu kemacetan terus-menerus,” katanya.

Di sisi lain, Gubernur Koster menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja meskipun menghadapi kritik dan perdebatan di media sosial. Ia menganggap dinamika tersebut sebagai bagian dari risiko kepemimpinan.

“Tugas kita bekerja, bukan ribut di media sosial. Bully-bullyan itu bagian dari ujian ketahanan mental. Saya nikmati saja. Kalau dengan membully orang lain hidupnya jadi bahagia, silakan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk kontraktor pelaksana, agar bekerja secara profesional, menjaga kualitas, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

“Kualitas harus nomor satu dan waktunya harus tepat. Jangan kualitas bagus tapi molor. Saya pantau langsung, dan kalau tidak sesuai, saya yang akan menegur,” tegasnya.

Gubernur Koster berharap pembangunan infrastruktur yang dimulai saat ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Asep Syarif Hidayat, menyampaikan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh mendukung pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani. Untuk penanganan Titik 9 dan 10, total panjang pekerjaan mencapai 3,90 kilometer, terdiri dari jalan sepanjang 2,95 kilometer dan jembatan sepanjang 942 meter.

Untuk Paket 1, proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan sepanjang 0,93 kilometer dan tiga jembatan dengan total panjang 593 meter, yang dikerjakan oleh Waskita–Sinarbali KSO dengan pendanaan dari SBSN Tahun Anggaran 2025–2027.

Asep menjelaskan, kondisi eksisting ruas jalan Singaraja–Mengwitani memiliki tingkat risiko tinggi, dengan kelandaian mencapai 27 persen dan tercatat sekitar 140 kecelakaan per tahun dengan 16 korban meninggal dunia.

Melalui perbaikan geometrik jalan ini, waktu tempuh dipangkas dari 21,22 menit menjadi 8,61 menit, jumlah tikungan berkurang drastis, serta tingkat kelandaian diturunkan hingga maksimal 10 persen

“Manfaatnya sangat signifikan, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon kendaraan sekitar 10 persen,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bali telah membebaskan 316 bidang tanah senilai Rp193 miliar untuk mendukung pembangunan sejumlah titik shortcut. Namun demikian, untuk menuntaskan seluruh ruas Singaraja–Mengwitani masih diperlukan pembangunan lanjutan pada Titik 1–2, Paket 3 Titik 9–10, serta Titik 11–12 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp512 miliar.

Dengan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani diharapkan menjadi solusi permanen konektivitas Bali Utara–Selatan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. (rls)

Pemkab Tabanan Tetap Prioritaskan Perbaikan Jalan di 2026

Progres perbaikan jalan jebol di Desa Tista, Kerambitan, Tabanan. (doc)
Progres perbaikan jalan jebol di Desa Tista, Kerambitan, Tabanan. (doc)

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai prioritas utama pada tahun 2026 ini.

Sebab sejumlah ruas jalan rusak yang harusnya mendapat anggaran perbaikan pada 2025 lalu belum bisa direalisasikan akibat penundaan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta belum adanya kejelasan penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Tabanan, I Made Dedy Dharmasaputra, mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian pekerjaan jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah.

“Kami fokus menyelesaikan perbaikan jalan yang masih tertunda. Selain itu, kami juga melakukan penataan terhadap beberapa proyek agar tidak terkesan mangkrak, seperti Taman Tugu Perjuangan Singasana yang membutuhkan anggaran cukup besar. Dengan kondisi keuangan saat ini, masih kami kaji skema penyelesaiannya,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan di antaranya Jalan Tegallinggah–Puncak Sari serta Jalan Bengkel Anyar menuju Pura Tambawaras, di Kecamatan Penebel.

Kedua ruas jalan tersebut seharusnya mendapat perbaikan pada tahun 2025 melalui DAK, namun tidak dapat direalisasikan karena DAK tahun lalu ditunda hingga 100 persen.

Meski demikian, Pemkab Tabanan juga tetap memberi perhatian pada pemeliharaan jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan berat dan telah diperbaiki. Saat ini, sekitar 96 persen jalan rusak di Kabupaten Tabanan telah tertangani.

“Kami berstrategi untuk menjaga kondisi 96 persen jalan yang sudah diperbaiki agar tidak kembali rusak,” jelasnya.

Selain itu, Dinas PUPRPKP juga memberikan penalti kepada sejumlah penyedia jasa (vendor) pada tahun 2025 akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala distribusi aspal secara nasional, menyusul adanya aturan baru dalam sistem pendistribusian bahan tersebut.

“Distribusi aspal mengalami keterlambatan di hampir seluruh Indonesia. Namun sesuai kontrak, kami tetap memberlakukan penalti,” katanya.

Penalti diberikan dengan batas tambahan waktu pengerjaan maksimal 50 hari dari masa kontrak. Perhitungan denda dilakukan per hari sebesar 1 persen dari sisa nilai progres pekerjaan. “Ada delapan titik ruas jalan yang kami kenakan penalti karena belum rampung,” ungkapnya.

Selain infrastruktur jalan, proyek pembangunan Tugu Singasana juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Tabanan. Proyek tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar dan turut terdampak oleh belum pastinya penerimaan BKK.

“Kami tetap berupaya agar pembangunan bisa berjalan, namun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (ana)

Dilaporkan Hilang Hingga Dicari Tim Gabungan, IRT Asal Desa Antosari Ditemukan di Rumah Orang Tuanya

Proses pencarian orang hilang di Banjar Dinas Dangin Pangkung, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Selasa (6/1/2026).
Proses pencarian orang hilang di Banjar Dinas Dangin Pangkung, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Selasa (6/1/2026).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Banjar Dinas Dangin Pangkung, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga setelah meninggalkan rumah pada Senin (5/1/2026). IRT tersebut diketahui bernama Ni Putu Sari Mastini (51), yang sehari-hari bekerja sebagai petani.

Kabar hilangnya Ni Putu Sari Mastini sontak menggegerkan warga setempat. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat setelah korban tidak kunjung pulang hingga malam hari.

Proses pencarian pun dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari personel Polsek Selemadeg Barat, BPBD Tabanan, relawan, serta warga setempat pada Selasa (6/1/2026) sore. Tim menyisir kebun dan aliran sungai di sekitar rumah korban dengan radius pencarian sekitar dua kilometer.

Selain itu, pencarian juga dilakukan hingga ke bawah Jembatan Shortcut Antosari-Bajera, menyusul adanya informasi warga yang sempat melihat korban di sekitar kawasan tersebut. Namun, upaya pencarian tersebut belum membuahkan hasil.

Pada Selasa malam, tim gabungan mendapat informasi bahwa korban sudah berada di rumah orang tuanya di Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan.

Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Nyoman Srinadha Giri, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan korban telah ditemukan dalam kondisi selamat. “Yang bersangkutan sudah ditemukan kemarin malam dalam keadaan selamat di rumah orang tuanya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).

Berdasarkan keterangan korban, ia meninggalkan rumah karena adanya permasalahan keluarga. Korban pergi dari rumah pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 09.00 Wita tanpa sepengetahuan keluarga, dan hingga malam hari tidak kembali serta tidak dapat dihubungi.

“Korban mengaku pergi karena masalah keluarga. Kondisinya saat ditemukan dalam keadaan baik dan saat ini sudah kembali ke rumahnya di Desa Antosari,” tambah Srinadha. (ana)

Umat Dilarang Gelar Upacara Atiwa-tiwa Selama Pujawali Pura Petitenget

Upacara Ngajum Ida Bhatara Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Kerobokan, Kabupaten Badung, sebagai rangkaian awal menjelang Pujawali yang akan digelar pada Rabu (7/1/2026).
Upacara Ngajum Ida Bhatara Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Kerobokan, Kabupaten Badung, sebagai rangkaian awal menjelang Pujawali yang akan digelar pada Rabu (7/1/2026).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Kerobokan, Kabupaten Badung, melaksanakan upacara Ngajum Ida Bhatara sebagai rangkaian awal menjelang Pujawali yang akan digelar pada Rabu (7/1/2026).

Upacara diawali dengan pelaksanaan pangajuman, sebagai tanda persiapan menyambut Ida Bhatara yang akan malinggih di pura.

Adapun jadwal upacara saat puncak pujawali yaitu Ida Bhatara Tirta Tedun ke Jaba Tengah pukul 08.00 Wita, Pasamuan Hidangan di Jaba Tengah pukul 08.00 Wita, pasamuan Lelengisan di Jeroan pukul 10.00 Wita.

Pukul 13.00, Ida Pedanda Mapuja Ngaturang Pujawali, muspa bersama pukul 14.30 Wita, majaya-jaya parajuru pukul 15.00 Wita, Paecan- Ecan Ida Bhatara pukul 15.30 Wita.

Pamucuk Parajuru Pura Dhang Kahyangan Petitenget lan Pura Masceti Ulun Tanjung, Drs. A.A. Ngurah Rai Yuda Darma, MAP, Selasa (6/1/2026) menjelaskan, hari ini dilaksanakan ngajum yaitu madengan-dengan dan ngias ida bhatara.

Selama pujawali, ia mengingatkan umat sedharma bahwa Ida Bhatara diperkirakan telah malinggih sekitar pukul 12.00 WITA, sehingga umat sudah dapat mulai tangkil sejak hari ini.

Umat juga diimbau untuk mengatur waktu persembahyangan dengan baik. Mengingat puncak pujawali diperkirakan akan berlangsung padat, umat disarankan untuk tangkil dari pukul 07.00 WITA.

Pada puncak pujawali akan dilaksanakan upacara pangilen yang dipuput oleh Ida Ratu Perande Putra Telaga Griya Sanur dan diperkiraka selesai pukul 19.00 WITA malam.

Sehubungan dengan pelaksanaan pujawali, pengempon pura juga mengingatkan umat agar tidak melaksanakan upacara atiwa-tiwa di Pura Dalem Desa Adat Kerobokan mulai 6 Januari hingga 10 Januari 2026. Hal ini sesuai dengan purana Pura Dang Kahyangan Petitenget, yang menyebutkan bahwa saat Ida Bhatara dihaturkan pujawali, upacara atiwa-tiwa tidak diperkenankan dilaksanakan.

“Ida Bhatara Nyejer dari tanggal 8-10 Januari 2026 dan sampai tanggal 10 Januari agar krama di Desa Adat Kerobokan tidak melaksanakan upacara atiwa-tiwa,” ujarnya.

Ida Bhatara akan malinggih hingga 10 Januari 2026 sekitar pukul 16.30 WITA sebelum dilakukan prosesi masineb atau penutupan upacara.

Adapun tingkatan pujawali di Pura Dang Kahyangan Petitenget tergolong Jelih Nadi dengan upakara Bebangkit Pregembal.

Pujawali di pura kahyangan jagat ini dilaksanakan enam bulan sekali pada Buda, Wage, Merakih dan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat sradha dan bhakti. (jas)

Bupati Tabanan Lantik 2.923 PPPK Paruh Waktu

Pelantikan PPPK Paruh Waktu bertempat di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan, Selasa (6/1/2026).
Pelantikan PPPK Paruh Waktu bertempat di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan, Selasa (6/1/2026).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sebanyak 2.923 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, bertempat di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan, Selasa (6/1/2026).

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Bupati Sanjaya menyampaikan pengangkatan PPPK Paruh Waktu bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk penghargaan atas kontribusi nyata para pegawai selama ini sekaligus pemberian kepastian status kerja.

“Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini, merupakan bagian dari kebijakan penataan sumber daya manusia aparatur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan secara terencana, bertahap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sanjaya menegaskan, keberadaan PPPK Paruh Waktu harus benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat, sejalan dengan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

Selain itu, Sanjaya juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, sekaligus mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang dilantik, sehingga diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi serta profesionalisme.

“Bekerja dengan semangat baru, dedikasi tinggi, tetap menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada daerah dan negara, serta bekerja dengan tulus tanpa pamrih,” pintanya.

Sebelumnya Kepala BKPSDM Tabanan, Sastera Wibawa  melaporkan jumlah formasi yang diusulkan sebanyak 2.924 orang, namun satu orang mengundurkan diri, sehingga total PPPK Paruh Waktu yang ditetapkan dan dilantik berjumlah 2.923 orang.

Dengan rincian 2.744 tenaga teknis, 5 tenaga kesehatan, dan 174 tenaga guru. Seluruhnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tabanan Nomor 800/749/PPPK/BKPSDM/2025.

Sementara itu, salah satu PPPK Paruh Waktu, Andri Purwanto mengaku bersyukur atas pengangkatan tersebut. Menurutnya, status sebagai P3K Paruh Waktu menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian.

“Pengangkatan ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sejak 2013 saya sudah mengabdi di Pemkab Tabanan, dari Situation Room hingga menjalankan tugas protokol, dan saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik,” ujar Andri.

Ia mengawali pengabdiannya di Pemkab Tabanan dengan bertugas di Situation Room, sebelum kemudian dipercaya menjalankan peran sebagai protokol dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan daerah. Pengalaman tersebut membentuk profesionalisme serta kemampuan komunikasi yang mumpuni dalam mendukung kelancaran agenda pemerintahan.

Selain menjalankan tugas sebagai aparatur, Andri juga dikenal sebagai Owner dan Pimpinan LKP Modeling dan Pengembangan Kepribadian ‘Bali Stars Entertainment’, serta aktif sebagai master of ceremony (MC) dan voice over talent dalam berbagai kegiatan tingkat daerah hingga nasional. Sejumlah prestasi di bidang seni, budaya, dan pendidikan nonformal pun telah berhasil ia raih.

Ke depan, Andri berharap dapat diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, sehingga kontribusinya bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dan masyarakat dapat semakin optimal. “Semoga saya dapat terus mengabdi dan memberikan kontribusi terbaik,” tutupnya. (ana)