- Advertisement -
Beranda blog Halaman 235

Debat Perdana Pilkada Badung Digelar Hari Ini, Lima Panelis Siap Menguji Visi Misi Paslon

KPU Badung konferensi pers terkait penyampaian para panelis terkait dengan materi yang disusun untuk debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Badung, bertempat di The Trans Resort Bali, Kamis (24/10/2024).
KPU Badung konferensi pers terkait penyampaian para panelis terkait dengan materi yang disusun untuk debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Badung, bertempat di The Trans Resort Bali, Kamis (24/10/2024).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Debat perdana pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Badung akan digelar di Hotel The Trans Resort Bal, Kuta Utara pada malam ini Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung telah mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan informasi mengenai para panelis dan materi yang telah disusun untuk debat pertama ini.

Nantinya akan ada lima panelis penyusun pertanyaan debat yang berasal dari perguruan tinggi di Bali. Mereka diantaranya guru besar di Universitas Warmadewa Prof. Dr. Mahendrawati yang juga selaku Ketua Panelis.

Kemudian, Wayan Sukma Winarya Prabawa, M.Par., M.Pro; Prof. Dr. Desak Made Suarti Laksmi, S.Skar., MA; Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr; Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par., MAP.

Ketua Panelis Prof. Dr. Mahendrawati menekankan, pentingnya pendalaman visi dan misi masing-masing calon dalam debat perdana yang akan dilaksanakan.

“Hal ini penting agar visi dan misi yang diajukan dapat benar-benar terlaksana selama lima tahun ke depan dan mengarahkan Badung ke arah yang lebih baik,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Badung untuk memastikan keamanan selama debat berlangsung.

“Setelah acara ini, saya akan berkoordinasi dengan pihak Polres Badung terkait dengan keamanan dan kenyamanan selama debat besok,” ucapnya.

Pelaksanaan debat akan dilakukan tanpa membawa alat kampanye, baik dari peserta debat maupun pendukung masing-masing pihak.

“Hanya atribut yang menempel di baju peserta yang diperbolehkan. Atribut lain seperti bendera, spanduk, dan sejenisnya tidak diperbolehkan untuk menjaga ketertiban,” tutupnya.

Untuk diketahui, debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Badung akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 25 Oktober, debat kedua pada 8 November, dan debat ketiga pada 22 November. (jas)

Konser Bahagia Mulia-PAS Siap Getarkan Tabanan, Dimeriahkan Band /rif dan Naff

Konser musik Bahagia Mulia-PAS siap getarkan Tabanan.
Konser musik Bahagia Mulia-PAS siap getarkan Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Konser musik Bahagia Mulia-PAS akan digelar di Kabupaten Tabanan pada hari ini, Jumat (25/10/2024) bertempat di Lapangan Taman Bung Karno.

Digelar mulai pukul 17.00 WITA, konser akbar ini akan dimeriahkan dengan penampilan dua band musik nasional yakni /rif dan Naff.

Selain itu, artis lokal Tika Pagraky, Ray Peni, dan Xmade Koplosan juga akan tampil, memberikan hiburan bagi masyarakat Tabanan yang hadir.

Gelaran ini mengulang kesuksesan konser di Kabupaten Jembrana dan Klungkung untuk Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana atau Paket Mulia-PAS

Ketua Tim Pemenangan Mulia-PAS Kabupaten Tabanan Ketut Carma menjelaskan, konser ini diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Mulia-PAS serta calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan I Nyoman Mulyadi – Nyoman Ardika (paket MS Glowing).

“Acara besok juga bertepatan dengan jadwal kampanye Mulia-PAS yang meliputi wilayah Badung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng,” ucapnya.

Carma berharap, acara ini mampu memperkenalkan visi misi paslon dengan cara yang menghibur serta menggaet antusiasme masyarakat.

“Dari gelaran sebelumnya di Jembrana dan Klungkung penonton mencapai 15 ribu orang. Untuk di Tabanan, kami harapkan lebih dari itu,” pungkasnya. (ana)

De Gadjah Janji Bangun Pasar Ikan dan Rampungkan Dermaga Cruise Manggis Karangasem

De Gadjah kampanye di kawasan rest area Pantai Batu Madeg (Candi Dasa), Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Karangasem, pada Kamis (24/10/2024).
De Gadjah kampanye di kawasan rest area Pantai Batu Madeg (Candi Dasa), Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Karangasem, pada Kamis (24/10/2024).

PANTAUBALI.COM, KARANGASEM – Calon Gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya alias De Gadjah menjanjikan pembangunan pasar ikan di Kabupaten Karangasem.

Komitmen tersebut disampaikannya dihadapan ribuan pendukungnya saat melaksanakan kampanye akbar di kawasan rest area Pantai Batu Madeg (Candi Dasa), Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Karangasem, pada Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, pembangunan pasar ikan di Karangasem bisa menjadi salah satu solusi untuk menjual hasil tangkapan para nelayan di Gumi Lahar.

Terlebih lagi Karangasem memiliki garis pantai yang sangat luas sehingga tak sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

“Panjang garis pantai di Kabupaten Karangasem mencapai 87 kilometer, tentu nelayan banyak menghasilkan ikan, tapi selama ini belum ada pasar ikan. Saya ingin Karangasem punya pasar ikannya sendiri,” ucapnya.

“Ini juga aspirasi yang kami terima selama berkeliling bertemu masyarakat dan pembangunan pasar ikan ini akan menjadi salah satu visi dan misi kami,” sambung De Gadjah yang berpasangan dengan Putu Agus Suradnyana.

Tak hanya berbicara soal pasar ikan, De Gadjah juga menyampaikan komitmennya untuk menata kawasan wisata Candidasa serta menjaga tradisi budaya hang ada agar tetap eksis sehingga Candidasa tetap menjadi destinasi wisata unggulan di Karangasem dan Bali.

“Kita ingin pariwisata yang berkualitas, dan wisatawan yang datang pun juga harus yang berkualitas. Tentu kita juga harus meningkatkan kualitas SDM, salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi hingga pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP,” imbuhnya.

Disamping itu, jika terpilih nanti, ia juga berencana melanjutkan jalan bypass dari Gunaksa hingga ke Karangasem untuk memudahkan akses transportasi dan pariwisata sekaligus pemerataan.

Apalagi target De Gadjah juga ingin menuntaskan Dermaga Cruise yang ada di Manggis agar kapal-kapal pesiar bisa berlabuh sehingga secara otomatis Pasar Seni Manggis bisa berfungsi.

“Berikan kami kesempatan, kami memang belum terbukti karena kami belum mendapat kesempatan, yang lain sudah diberi kesempatan tetapi buktinya bisa dilihat sendiri seperti apa. Kami Mulia-PAS tidak janji-janji,” tandasnya. (ana)

Satgas Netralitas Sidak ASN/Non ASN di Kabupaten Tabanan dan Buleleng

Satgas Netralitas ASN/Non ASN sidak di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kamis (24/10/2024).
Satgas Netralitas ASN/Non ASN sidak di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kamis (24/10/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Menjelang pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024, Satgas Netralitas ASN/Non ASN semakin intensif melakukan sidak ke berbagai kabupaten/kota di Bali.

Sidak ini bertujuan memastikan ASN dan Non ASN di Provinsi Bali menjaga netralitas selama masa kampanye Pilkada, khususnya dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ketua Satgas Netralitas ASN/Non ASN, I Wayan Sugiada menegaskan, pentingnya menjaga netralitas di kalangan ASN dan Non ASN, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“ASN harus netral dan dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta tidak boleh berpihak kepada calon mana pun dalam Pilkada 2024 ini. Ketidaknetralan ASN bisa merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Sugiada di sela sidak di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kamis (24/10/2024).

Pihaknya mengingatkan agar ASN dan Non ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk penggunaan media sosial secara tidak netral.

Satgas Netralitas ASN/Non ASN, lanjutnya, memiliki tiga tugas utama yakni pencegahan, penindakan, dan monitoring.

Langkah pencegahan telah dilakukan melalui pengarahan dari Bawaslu, penandatanganan Pakta Integritas, dan pengucapan ikrar netralitas ASN/Non ASN.

“Pada Pilkada 27 November 2024 nanti, ASN/Non ASN dipersilakan menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak boleh memengaruhi atau secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon,” tegasnya.

Netralitas ASN dan Non ASN adalah fondasi utama untuk menjaga integritas Pilkada 2024 di Bali. Pelanggaran netralitas dapat berupa disiplin dan kode etik.

Pelanggaran disiplin berupa dukungan terhadap pasangan calon, menjadi pengurus partai politik, serta berpartisipasi dalam kampanye.

Pelanggaran kode etik mencakup membuat postingan, memberikan like, komentar, dan membagikan konten pasangan calon, serta menghadiri deklarasi pasangan calon.

Jika ASN atau Non ASN terbukti melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi disiplin sedang berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25 persen selama 6 hingga 12 bulan.

Pelanggaran berat bisa berujung pada penurunan jabatan selama 12 bulan, pembebasan jabatan, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Untuk memastikan kelancaran Pilkada serentak 2024 dan tetap memberikan layanan publik yang optimal, Satgas akan terus melakukan monitoring, pembinaan, dan sosialisasi netralitas ASN/Non ASN dengan melibatkan Inspektorat Provinsi Bali, BKPSDM Provinsi Bali, Satpol PP, Kesbangpol, dan Biro Hukum.

Masih di hari yang sama, seusai melakukan sidak di Kabupaten Tabanan, Satgas Netralitas ASN Provinsi Bali juga melakukan kegiatan yang sama di UPTD PPRD Provinsi Bali Kabupaten Buleleng. (rls)

Pemprov Bali Bersama Bulog ‘Ngerombo’ Hadapi Tantangan Pangan

Pj Gubernur Bali menerima audiensi dari Pimpinan Wilayah BULOG Kanwil Bali, Muhammad Anwar, di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (24/10/2024).
Pj Gubernur Bali menerima audiensi dari Pimpinan Wilayah BULOG Kanwil Bali, Muhammad Anwar, di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (24/10/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemenuhan kebutuhan pangan di Bali tidak bisa hanya menjadi tugas Pemerintah Provinsi ataupun kabupaten/kota semata.

Sebagai tujuan wisata dunia, kebutuhan pangan di Bali melebihi total jumlah penduduk yang mencapai 4,3 juta jiwa.

Total kunjungan turis domestik dan mancanegara ke Bali pada tahun 2024 diperkirakan mencapai hampir 24 juta orang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bali dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Untuk itu, diperlukan sinergi serta kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan terkait, termasuk BULOG, dalam upaya menjaga ketahanan pangan Bali.

Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, saat ini tantangan dalam menjaga ketahanan pangan di Bali juga disebabkan oleh kurangnya minat generasi muda Bali untuk menggeluti sektor pertanian.

Sebagian besar petani di Bali masuk dalam golongan usia lanjut dan mereka adalah petani garapan. Selain itu, nilai tukar petani di Bali juga sangat rendah dibandingkan dengan nilai tukar petani secara nasional.

Hal itu berdampak pada ongkos produksi yang lebih tinggi dari penghasilan petani. Kondisi itulah yang menjadi tantangan bagi Bali kedepannya dalam mewujudkan ketahanan pangan.

“Kita ngrombo menyelesaikan berbagai permasalahan pangan di Bali dari hulu ke hilir,” ujar Mahendra Jaya saat menerima audiensi dari Pimpinan Wilayah BULOG Kanwil Bali, Muhammad Anwar, di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (24/10/2024).

Ia berharap, BULOG dapat menyerap lebih banyak gabah dari para petani dan menyalurkan lebih banyak lagi CSR untuk membantu masyarakat yang masih hidup miskin.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah BULOG Kanwil Bali, Muhammad Anwar menyampaikan, Perum BULOG, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, mendistribusikan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang bisa menjadi pilihan masyarakat, dan ketersediaannya terjaga sepanjang tahun.

“Kami juga memiliki program bantuan pangan yang pendistribusiannya bersinergi dengan perangkat daerah dan disalurkan langsung kepada masyarakat,” tuturnya.

Audiensi pada pagi hari tersebut turut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah; Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, I Wayan Sunada; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, I Wayan Jarta; dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Perekonomian, I Ketut Adiarsa. (rls)

Lagi Trending di Media Sosial, Apa itu Jam Koma?

Mengenal istilah Jam Koma. (Foto: Istock)
Mengenal istilah Jam Koma. (Foto: Istock)

PANTAUBALI.COM – Istilah ‘jam koma’ tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di platform TikTok dan X. Banyak yang menghubungkannya dengan momen ketika seseorang merasa sangat kelelahan secara mental hingga sulit berkonsentrasi.

Dalam kondisi ini, seseorang cenderung melamun, sulit berpikir jernih, tidak responsif saat berbicara, dan sering melakukan kesalahan kecil seperti typo. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘jam koma’?

Menurut Taufiq Pasiak, seorang ahli neuroscience sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, istilah ‘jam koma’ merujuk pada kondisi kelelahan otak atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘brain fatigue’ atau ‘cognitive fatigue’. Secara sederhana, ini adalah keadaan di mana otak terlalu lelah akibat aktivitas berlebihan tanpa istirahat yang cukup.

“Otak, seperti organ lainnya, bisa mengalami kelelahan jika digunakan secara terus-menerus tanpa jeda,” jelas Taufiq. Kelelahan otak ini bisa mengakibatkan gangguan kognitif, di mana kemampuan otak untuk berfungsi optimal menurun drastis. Gejalanya beragam, mulai dari gangguan konsentrasi ringan hingga kesulitan dalam mengambil keputusan.

Kondisi ini sering kali ditandai dengan sulitnya seseorang untuk fokus dalam percakapan atau aktivitas tertentu. “Saat mengalami jam koma, seseorang mungkin terlihat melamun atau tidak merespons saat diajak berbicara,” tambah Taufiq.

Selain itu, jam koma juga dapat berdampak lebih jauh pada kesehatan, seperti mudah lelah, gangguan tidur, serta kesulitan dalam mengelola emosi. Dalam kasus yang lebih serius, kelelahan mental ini bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres berkepanjangan hingga depresi.

“Jam koma ini sebenarnya merupakan tanda bahwa otak butuh istirahat. Jika tidak diatasi, bisa berdampak serius pada kesehatan mental,” tutup Taufiq.

Memahami fenomena ini, kita diharapkan lebih bijak dalam mengatur waktu kerja dan istirahat demi menjaga kesehatan mental dan performa otak tetap optimal. (sm)

Desa Gubug Wakili Tabanan dalam Penilaian Desa Anti Korupsi Provinsi Bali

Tim penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali nilai Desa Gubug, Tabanan Kamis (24/10/2024).
Tim penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali nilai Desa Gubug, Tabanan Kamis (24/10/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, dinilai Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali. Tim penilai dipimpin oleh I Gusti Agung Eka Putri Kusum Yoni dan dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Desa setempat pada Kamis (24/10/2024).

PLT Asisten III Sekda Tabanam I Nyoman Gede Gunawan, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Desa Gubug sebagai salah satu desa yang dinilai dalam program Desa Anti Korupsi.

“Program Desa Anti Korupsi merupakan wujud komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi. Saya berharap, Desa Gubug bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Tabanan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai, I Gusti Agung Eka Putri Kusuma Yoni menjelaskan, program Desa Anti Korupsi bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, transparan, dan memiliki sistem tata kelola yang baik.

“Kami melihat bagaimana implementasi dari prinsip-prinsip anti korupsi di Desa Gubug, baik dari segi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Penilaian ini bukan sekadar formalitas, tapi sebagai upaya untuk memperkuat integritas di tingkat desa,” ungkapnya.

Eka Putri menambahkan, ada lima komponen dengan beberapa indikator pada penilaian desa. Diantaranya penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.

“Hasil dari penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.

Pada penilaian Desa Anti Korupsi ini, selain melakukan wawancara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa, tim juga melakukan wawancara dengan masyarakat, serta  penilaian langsung ke lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Tabanan Gusti Ngurah Supanji, Sekdis Kominfo I Gusti Putu Winiantara, Sekdis DPMD  I Putu Yudha Suara, Perbekel Desa Gubug I Nyoman Mawan,  Ketua BPD, serta seluruh perangkat Desa Gubug. (ana) 

Pj. Gubernur Bali Apresiasi Program Bangga Kencana, Berhasil Turunkan Angka Stunting

Pj Gubernur Bali saat menerima audiensi dari jajaran BKKBN Provinsi Bali di Ruang Kerja Gubernur Bali, pada Rabu (23/10/2024).
Pj Gubernur Bali saat menerima audiensi dari jajaran BKKBN Provinsi Bali di Ruang Kerja Gubernur Bali, pada Rabu (23/10/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi Bali atas peran aktif mereka dalam Program Bangga Kencana.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari jajaran BKKBN Provinsi Bali di Ruang Kerja Gubernur Bali, pada Rabu (23/10/2024).

Program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sehat. Salah satu fokus utama program ini adalah penurunan prevalensi stunting di Bali, yang menjadi prioritas pemerintah untuk membentuk generasi emas yang cerdas dan berkualitas.

Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan masyarakat, seperti Bina Keluarga Berencana (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Pola asuh anak harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua, termasuk saat anak dititipkan ke kakek-neneknya karena kesibukan orang tua bekerja. Perlu pengawasan ketat agar anak tidak dibiarkan bermain gadget tanpa pengawasan, karena dapat menghambat tumbuh kembang anak dan memicu berbagai masalah kesehatan,” ujar Mahendra Jaya.

Berdasarkan data, Bali mengalami penurunan prevalensi stunting yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2018, prevalensi stunting di Bali mencapai 21,9 persen, kemudian turun menjadi 14,3 persen pada 2019, 10,9 persen pada 2021, 8 persen pada 2022, dan pada 2023 angka tersebut turun menjadi 7,2 persen.

Dengan penurunan rata-rata 2,94 persen per tahun, Bali menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.

Mahendra Jaya juga berharap, dengan adanya kerjasama antar instansi dan program yang lebih intensif untuk menangani stunting, terutama bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, pihaknya mengingatkan agar calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan menyerahkan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat mendapatkan izin menikah.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih, yang didampingi oleh Sekretaris BKKBN Bali, Made Arnawa, menyampaikan, pihaknya bersama jajaran telah melakukan berbagai kerjasama dengan instansi terkait untuk turun ke masyarakat, memberikan edukasi, serta melakukan pengawasan kepada calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi dan pola asuh anak.

“Kami fokus memberikan pembekalan dari pra-kehamilan, saat hamil, melahirkan, hingga mengasuh anak-anak, khususnya selama 1.000 hari pertama kehidupannya,” ujar Sukardiasih.

Ia juga menambahkan, pihaknya secara rutin melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak-anak di Bali untuk memantau kemungkinan terjadinya stunting.

Jika ditemukan anak yang berat badannya tidak meningkat, akan segera dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter anak guna memastikan langkah penanganan yang tepat. (rls) 

Sekelompok Remaja yang Terlibat Pengeroyokan dan Pencurian di Denpasar Diamankan

Sekelompok Remaja yang Terlibat Pengeroyokan dan Pencurian di Denpasar Diamankan
Sekelompok Remaja yang Terlibat Pengeroyokan dan Pencurian di Denpasar Diamankan

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Dalam waktu singkat, Polsek Denpasar Barat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang melibatkan sekelompok pengendara motor. Kasus ini sempat viral di media sosial terkait pengeroyokan yang terjadi di persimpangan dekat Masjid Baitul Makmur, Jalan Resimuka Barat, pada Minggu (20/10/2024) dini hari.

Kapolsek Denbar, Kompol Laksmi Trisnadewi membeberkan bahwa selama penyelidikan di sekitar TKP, petugas berhasil mengamankan empat orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.

Pengembangan lebih lanjut mengarah pada penangkapan tujuh orang laki-laki lainnya, yang juga diduga terlibat dalam aksi kejahatan tersebut.

Dari para remaja tersebut, petugas menyita barang bukti berupa tas selempang milik korban berwarna hitam, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1 juta dan sebuah VAPE merk Hexohm berwarna ungu.

“Total ada sebelas pelaku yang telah kami amankan, dan semua pelaku yang terlibat merupakan anak di bawah umur, sebagian besar masih berstatus pelajar,” jelas Kompol Laksmi.

Seluruh pelaku kini berada di Mako Polsek Denbar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.  Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor kepada pihak berwajib jika menemukan tindakan mencurigakan di sekitar mereka.

“Kami akan terus berupaya menangkap pelaku lain yang mungkin terlibat dan menindak tegas segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polsek Denbar,” tegasnya. (sm)

Presiden Prabowo Akan Putihkan Utang 6 Juta Petani dan Nelayan

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok Sekretariat Negara)
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok Sekretariat Negara)

NASIONAL, PANTAUBALI.COM – Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan kebijakan pemutihan utang yang menyasar sekitar 6 juta petani dan nelayan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, dalam sebuah dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10).

Menurut Hashim, Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang ini sedang dipersiapkan dan diharapkan akan ditandatangani Prabowo pada pekan depan.

“Kami harap minggu depan Pak Prabowo akan menandatangani Perpres ini. Pak Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum, tengah menyiapkannya sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Hashim, dilansir berbagai sumber.

Pemutihan utang ini diharapkan memberikan kesempatan baru bagi jutaan petani dan nelayan untuk kembali mendapatkan akses ke pinjaman perbankan. Dengan langkah ini, catatan kredit mereka di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan lagi menghambat mereka dalam mendapatkan kredit.

Utang yang akan diputihkan sebagian besar merupakan warisan dari krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008. Hashim menjelaskan bahwa meski nominal utang relatif kecil, berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta, banyak petani dan nelayan terjebak dalam ketidakmampuan mengakses kredit formal akibat catatan kredit buruk mereka.

“Sebagian besar utang ini sebenarnya sudah dihapus dari buku bank dan diganti oleh asuransi. Namun, hak tagih bank belum sepenuhnya dihapus, sehingga mereka masih terhambat untuk mendapatkan kredit baru,” ujarnya.

Akibatnya, banyak petani dan nelayan beralih ke rentenir dan layanan pinjaman online (pinjol) untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Hashim mengakui bahwa situasi ini menimbulkan keprihatinan, meski sebelumnya ia tidak begitu akrab dengan fenomena pinjol.

Hashim menegaskan, kebijakan pemutihan ini sudah melalui diskusi dengan tim ekonomi Prabowo dan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau dan formal.

Dengan kebijakan ini, jutaan petani dan nelayan diharapkan dapat memulai lembaran baru dalam kehidupan finansial mereka. (*)