PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung kembali menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan sosial yang humanis melalui pemberian penghargaan kepada masyarakat lanjut usia (lansia) yang mampu melampaui Usia Harapan Hidup (UHH) 75 tahun ke atas. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sebagai bentuk apresiasi atas keteladanan dan peran lansia dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis bersamaan dengan penyerahan akta kelahiran kepada salah satu penerima, I Wayan Siteng (101), warga Banjar Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Rabu (28/1/2026). I Wayan Siteng tercatat lahir pada 31 Desember 1924 dan menjadi salah satu lansia tertua di wilayah tersebut.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada aspek kesejahteraan, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan inspiratif. Menurutnya, para lansia yang mampu melampaui usia harapan hidup merupakan teladan nyata dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para sesepuh yang telah memberikan kontribusi dan keteladanan. Selain itu, diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk menerapkan pola hidup sehat dan berkelanjutan,” ujar Adi Arnawa.

Program penghargaan tersebut menyasar seluruh lansia berusia di atas 75 tahun di Kabupaten Badung. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan perhatian terhadap kesehatan lansia sekaligus memperkuat komitmen pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antargenerasi.

Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima, program ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghormati peran para sesepuh sebagai sumber nilai, kearifan, dan pilar moral dalam pembangunan daerah.

Pada periode II pelaksanaan program, yang berlangsung pada 16–31 Desember 2025, tercatat sebanyak 9.121 lansia menerima penghargaan karena telah melampaui Usia Harapan Hidup. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat atas Prestasi Melampaui Usia Harapan Hidup.

Setiap penerima memperoleh bantuan penghargaan sebesar Rp3 juta sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia sekaligus dorongan bagi masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat sepanjang siklus kehidupan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Made Padma Puspita, Ketua TP PKK Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta, serta Perbekel Pecatu I Made Karyana Yadnya. (rls)

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) secara resmi melantik Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung periode 2026–2031. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (27/1/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Kompiang Gede Pasek Wedha ditetapkan sebagai Direktur Utama dan I Made Anjol Wiguna sebagai Direktur Umum Perumda Pasar dan Pangan MGS Badung.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada Panitia Seleksi Direksi Perumda MGS yang telah melaksanakan tahapan seleksi secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penetapan direksi murni berdasarkan hasil seleksi, tanpa adanya intervensi atau titipan pihak tertentu.

“Hasil seleksi menunjukkan dua kandidat dengan nilai tertinggi dan itulah yang dilantik sebagai Direktur Utama dan Direktur Umum. Saya berharap mereka mampu menjadi pemimpin yang memenuhi ekspektasi pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat peran Perumda MGS sebagai penyangga hasil produksi petani,” ujar Bupati.

Terkait isu rangkap jabatan Direktur Utama Perumda MGS, Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi seluruh persyaratan seleksi, termasuk ketentuan tidak merangkap jabatan. Ia menegaskan bahwa Kompiang Gede Pasek Wedha telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebelumnya di Perumda Sanjaya Ning Singasana Kabupaten Tabanan.

“Selama persyaratan dipenuhi dan tidak ada rangkap jabatan, maka tidak ada alasan untuk menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Namun demikian, kinerja direksi tetap akan dievaluasi secara berkala, khususnya dalam satu tahun pertama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan peran strategis Perumda Pasar dan Pangan MGS sebagai off-taker atau pembeli siaga hasil pertanian, khususnya padi dan gabah petani di Kabupaten Badung. Untuk itu, direksi diminta aktif berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Badung guna memastikan hasil panen petani terserap dengan baik.

Menurutnya, keberadaan Rice Milling Unit (RMU) yang dimiliki Perumda MGS harus dioptimalkan untuk mengolah gabah petani menjadi beras secara efisien dan bernilai tambah sebelum dipasarkan. Dengan sistem tersebut, petani diharapkan memperoleh kepastian pasar dan peningkatan kesejahteraan.

“Perumda MGS harus menjadi penopang produksi sekaligus penjamin kesejahteraan petani. Jika sistem ini berjalan stabil, maka hasil panen petani akan terserap dan memberi dampak ekonomi yang nyata,” imbuhnya.

Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, Sekda Badung IB Surya Suamba, jajaran kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, perwakilan BPD Bali Cabang Mangupura dan Badung, Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama, serta pengawas, pejabat, dan staf Perumda Pasar dan Pangan MGS Badung. (rls)

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi bersama 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai III, Balai Budaya Giri Nata Mandala, Selasa (27/1/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, dan dihadiri jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Badung, Ketua TP PKK tingkat kecamatan se-Badung, serta perwakilan OPD terkait.

Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai upaya menyelaraskan program dan kegiatan TP PKK dengan OPD, sehingga pelaksanaan program pembangunan yang menyasar keluarga dapat berjalan terpadu, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketua TP PKK Badung, Rasniathi Adi Arnawa, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan keluarga. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara TP PKK dan OPD menjadi kunci agar setiap program dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kerja sama yang baik antara TP PKK dan OPD sangat diperlukan agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di tingkat keluarga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa gerakan PKK di Kabupaten Badung akan terus berpedoman pada kebijakan dan arahan pemerintah pusat serta provinsi, dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Hal tersebut sejalan dengan upaya mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Fokus pembangunan keluarga yang sejahtera dan berkualitas harus menjadi perhatian bersama. Melalui sinergi ini, kami berharap program PKK dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung,” tambahnya.

Melalui rakor sinkronisasi ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih kuat antara TP PKK dan OPD, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan. (rls)

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat Kerobokan Kelod untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi terbaik atas pelaksanaan uji coba rekayasa arus lalu lintas di wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (27/1/2026).

Dialog tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Badung IB Surya Suamba, Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali AKBP I Wayan Suka, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Diskominfo, perwakilan Polres Badung dan Polresta Denpasar, Camat Kuta Utara, Camat Kuta, Lurah Kerobokan Kelod, Lurah Seminyak, para kepala lingkungan, kelian banjar adat, tokoh masyarakat dari Banjar Pengubengan Kauh, Banjar Taman, Banjar Taman Mertanadi, serta perwakilan Senator DPD RI Ni Luh Djelantik.

Dalam pertemuan tersebut, tokoh masyarakat menyampaikan pandangan dan kondisi faktual di lapangan selama uji coba rekayasa lalu lintas berlangsung. Secara umum, masyarakat menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mengurai kemacetan. Namun demikian, sejumlah catatan disampaikan, terutama terkait dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha kecil dan toko-toko di sekitar wilayah terdampak, serta pengaruhnya terhadap aktivitas adat dan budaya masyarakat setempat.

Menanggapi hal itu, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan warga. Ia menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas yang diterapkan bersifat jangka pendek dan difokuskan untuk mengatasi kemacetan kronis, khususnya di kawasan depan Lapas Kerobokan dan sejumlah titik rawan lainnya.

Menurut Bupati, hasil evaluasi sementara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, baik dari sisi kecepatan kendaraan, waktu tempuh, maupun aspek keselamatan. Karena itu, uji coba tetap dilanjutkan. Ia juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan wisatawan. Jika lalu lintas berjalan baik, dampaknya tidak hanya pada pariwisata, tetapi juga pada pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemkab Badung juga telah menyiapkan program pembangunan infrastruktur jalan baru di wilayah Kuta Utara, termasuk rencana pembangunan jalur penghubung dari Berawa, Banjar Semer, Kedampang hingga Teuku Umar Barat. Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan dan mendukung pertumbuhan pariwisata.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Badung A.A. Rai Yuda Darma menjelaskan bahwa uji coba rekayasa lalu lintas di Kerobokan Kelod merupakan bagian dari Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL). Selama lebih dari satu bulan pelaksanaan, terjadi peningkatan kinerja jaringan jalan, terutama dalam efisiensi waktu tempuh dan kecepatan perjalanan, meskipun masih terdapat penurunan aksesibilitas yang akan menjadi bahan evaluasi lanjutan. (rls)