DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak lengah terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian mengintai Bali. Sebagai destinasi pariwisata dunia dengan mobilitas tinggi, Bali dinilai memiliki risiko besar jika tidak memperkuat sistem pencegahan secara serius dan terpadu.

Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, peredaran narkoba berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan mencoreng citra Bali di mata internasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa dan ketergantungan ekonomi hingga 66 persen pada sektor pariwisata, Bali harus memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat hingga ke tingkat paling bawah.

“Narkoba ini persoalan serius. Bali wilayahnya kecil, tetapi daya tariknya mendunia. Kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, dampaknya akan sangat luas,” tegas Koster.

Ia menekankan, upaya penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, BNN, serta masyarakat di tingkat desa dan adat.

Pararem Desa Adat Jadi Garda Terdepan

Dalam rakor tersebut, Gubernur Koster secara khusus mendorong desa adat di Bali untuk menyusun dan menerapkan pararem anti narkoba. Pararem dinilai sebagai instrumen penting berbasis kearifan lokal dalam memperkuat pencegahan, pengawasan, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.

“Desa adat punya peran strategis. Pararem anti narkoba harus menjadi benteng agar masyarakat memiliki aturan jelas dan komitmen bersama dalam melindungi generasi muda,” ujarnya.

Rakor P4GN 2026 ini diharapkan mampu merumuskan rencana aksi daerah yang konkret dan terintegrasi, mulai dari deteksi dini, pencegahan, rehabilitasi, hingga pemberantasan jaringan peredaran narkotika di Bali.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan masyarakat secara sekala dan niskala.

Koster juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan gotong royong demi menjaga Bali tetap aman, bermartabat, dan berdaya saing global.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Brigjen Pol Drs. Budi Sajidin mengungkapkan bahwa ancaman narkotika di Bali terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

Ia menyebutkan, sepanjang 2025 kasus narkoba banyak terungkap di wilayah perkotaan dan kawasan wisata, seperti Denpasar, Badung, dan Buleleng. Bali sebagai tujuan wisata internasional dinilai rawan menjadi target peredaran narkoba.

Selain maraknya narkoba jenis baru, perubahan modus kejahatan seperti penyelundupan zat adiktif melalui cairan vape hingga praktik clandestine laboratory juga menjadi tantangan serius yang membutuhkan kebijakan adaptif.

“Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan belum masifnya regulasi berbasis kearifan lokal, termasuk pararem desa adat, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” jelasnya.

BNN Bali mendorong pembentukan pusat rehabilitasi terpadu milik daerah, penguatan tim terpadu lintas instansi, serta penerapan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi bagi penyalahguna murni melalui asesmen terpadu.

Melalui pendekatan collaborative governance, penanganan narkoba diharapkan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, aparat hukum, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan semangat War on Drugs for Humanity, Bali berkomitmen menegakkan hukum secara tegas sekaligus mengedepankan nilai kemanusiaan demi melindungi generasi muda dan menjaga ketahanan sosial masyarakat.

Masyarakat pun diimbau aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dengan melaporkan atau berkonsultasi terkait permasalahan narkotika melalui Call Center 184 atau layanan pengaduan resmi lainnya. Kolaborasi bersama menjadi kunci membentengi Bali dari ancaman narkoba. RAN

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya peran Imigrasi dalam menjaga ketertiban dan kualitas pariwisata di Pulau Dewata, khususnya dalam pengawasan warga negara asing (WNA). Hal ini disampaikannya saat menerima Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali yang baru dilantik, Felucia Sengky Ratna, di Kantor Gubernur Bali, Rabu (4/2/2026).

Koster mendorong Imigrasi Bali untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menitikberatkan pada pelestarian alam, budaya, dan tatanan kehidupan masyarakat Bali secara sekala dan niskala.

Menurutnya, keberadaan Imigrasi memegang peran strategis karena Bali menjadi destinasi utama wisatawan mancanegara di Indonesia. Di balik tingginya kunjungan, terdapat tantangan serius berupa pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan visa, hingga aktivitas ilegal oleh orang asing.

“Imigrasi adalah garda terdepan. Bali dikunjungi wisatawan asing paling banyak, sehingga pengawasan harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” tegas Koster.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Imigrasi yang telah dibentuk. Satgas tersebut dinilai efektif tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga edukasi kepada WNA agar memahami dan mematuhi aturan hukum serta norma lokal yang berlaku di Bali.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Bali dalam menjaga tata kelola pemerintahan dan kepariwisataan. Ia menegaskan pihaknya siap melanjutkan dan memperkuat program pengawasan WNA.

“Saat ini kami masih mengerahkan sekitar 100 personel Satgas Imigrasi yang tersebar di berbagai titik di Bali untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang asing,” jelas Felucia.

Ia menambahkan, sinergi dengan Pemprov Bali akan terus diperkuat guna memastikan keberadaan WNA di Bali benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat lokal. RAN

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Polresta Denpasar terus mengintensifkan pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Memasuki hari kedua operasi, Selasa (3/2/2026), jajaran Polresta Denpasar menggelar penertiban di kawasan Traffic Light (TL) Buagan, Denpasar.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh IPTU Helmi Iskandar, S.H., selaku Kasubsatgas Dakgar Ops Keselamatan Agung 2026. Operasi ini menyasar para pengguna jalan yang masih abai terhadap aturan lalu lintas, sekaligus menjadi upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Kasi Humas Polresta Denpasar IPTU I Gede Adi Saputra Jaya, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan operasi hari kedua, petugas melakukan penindakan terhadap delapan pelanggar lalu lintas. Dari hasil penertiban tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa tiga lembar STNK, empat unit sepeda motor, serta satu lembar SIM.

“Penindakan dilakukan terhadap pengendara yang terbukti melanggar aturan lalu lintas dan berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar IPTU Adi Saputra Jaya.

Selain penegakan hukum, Polresta Denpasar juga mengedepankan langkah preemtif dan preventif. Petugas membagikan brosur serta stiker keselamatan berlalu lintas kepada pengendara, sekaligus memberikan bimbingan dan penyuluhan (binluh) di lokasi operasi. Edukasi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tertib berlalu lintas merupakan kebutuhan bersama, bukan semata-mata karena adanya razia.

Lebih lanjut, IPTU Adi Saputra Jaya menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Agung 2026 difokuskan pada pelanggaran yang berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan fatal. Sasaran utama meliputi pengendara yang tidak menggunakan helm standar atau sabuk pengaman, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melawan arus, hingga perilaku berkendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas.

“Pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi perhatian utama karena kerap menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas dengan dampak serius,” jelasnya.

Melalui Operasi Keselamatan Agung 2026, Polresta Denpasar berharap dapat meningkatkan disiplin dan etika berlalu lintas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Dengan meningkatnya kesadaran pengguna jalan, diharapkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan.

Polresta Denpasar juga mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan demi terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) yang aman dan kondusif. RAN