- Advertisement -
Beranda blog Halaman 13

Ketua TP PKK Badung Gelar Temu Wirasa dengan PKK dan Kader Posyandu Se-Kelurahan Sading

Ketua TP PKK Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa saat menggelar Temu Wirasa bersama pengurus PKK beserta anggota dan kader Posyandu se-Kelurahan Sading di Kantor Lurah, Jumat (24/10).
Ketua TP PKK Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa saat menggelar Temu Wirasa bersama pengurus PKK beserta anggota dan kader Posyandu se-Kelurahan Sading di Kantor Lurah, Jumat (24/10).

PANTAUBALI.COM, – BADUNG Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menggelar Temu Wirasa bersama pengurus PKK beserta anggota dan kader Posyandu se-Kelurahan Sading. Acara yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Lurah Sading ini diawali dengan kegiatan bakti sosial, Jumat (24/10).

Sebelumnya Ketua TP PKK Badung bersama rombongan melaksanakan bakti sosial mengunjungi Jro Bendesa Adat Sading Ketut Surata yang sedang menderita kanker nasofaring dan Ni Wayan Misinem warga kurang mampu serta meninjau Industri Kecil Menengah (IKM) di Banjar Pekandelan.

Selanjutnya rombongan meninjau lokasi ‘Tong Edan’ di Perumahan Multi Permai I, yang merupakan salah satu inovasi penanganan sampah berbasis sumber.

Dalam arahannya, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan rasa bangga karena kegiatan Temu Wirasa ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan bersama ibu-ibu PKK dan kader Posyandu di Kelurahan Sading.

“Ini merupakan momentum untuk menyelaraskan program-program TP PKK dan Posyandu, dari tingkat kabupaten hingga ke kelurahan dan desa.

Melalui Temu Wirasa kita harapkan lahir pemahaman dan tujuan yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan sumber daya yang ada di masing-masing keluarga.

Terima kasih kepada Lurah Sading bersama jajaran yang sudah bekerja dengan sigap sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sudah terlayani dengan baik” ujarnya. (rls)

Pendakian ke Pucak Mangu Ditutup Sementara, Pemkab Badung Dukung Karya Sakral 10 Tahun Sekali

Pura Pucak Mangu.
Pura Pucak Mangu.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Jalur pendakian ke Pura Pucak Mangu, Desa Adat Tinggan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, ditutup sementara mulai 21 Oktober hingga 17 November 2025. Penutupan ini dilakukan karena digelarnya karya besar 10 tahun sekali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung bersama krama Desa Adat Tinggan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gede Sudarwitha, saat dikonfirmasi, Jumat (24/10/2025), menjelaskan bahwa selama periode tersebut akan berlangsung rangkaian upacara Pujawali, Mapadudusan Agung, Manawa Ratna, Mapeselang, Mapadanan Madasar Tawur Balik Sumpah Utama, serta upacara Segara Kerthi, Danu Kerthi, dan Wana Kerthi di Pura Penataran Agung Pucak Mangu.

“Kami mohon pengertian masyarakat, khususnya para pendaki, untuk sementara menunda kegiatan pendakian ke Pucak Mangu karena di puncak sedang berlangsung karya suci yang dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun,” ujar Sudarwitha.

Ia menegaskan, penutupan jalur pendakian dilakukan untuk menjaga kesucian lokasi serta kelancaran prosesi yadnya yang melibatkan ribuan krama dari berbagai wilayah.

Lebih lanjut, Sudarwitha menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan karya tersebut, baik dari sisi fasilitasi, koordinasi, maupun pendanaan.

Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelaksanaan upacara di kahyangan jagat dan Sad khayangan yang berada di wilayah administratif masing-masing.

“Pemerintah Kabupaten Badung turut menanggung tanggung jawab sebagai pengempon salah satu Sad kahyangan, yakni Pura Pucak Mangu. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan nilai-nilai adat, agama, tradisi, dan budaya Bali,” jelasnya.

Mantan camat Petang ini juga mengatakan, puncak karya di Penataran Agung Pura Pucak Mangu akan dilaksanakan pada Purnama Kalima atau pada tanggal 5 November 2015.

“Upacara besar yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memperkuat spiritualitas dan kebersamaan dalam menjaga keharmonisan alam, manusia, dan Tuhan. Karena itu, kami harapkan masyarakat ikut menjaga ketertiban dan menghormati pelaksanaan upacara hingga seluruh prosesi rampung,” terangnya. (ana)

98 Perangkat Desa di Tabanan Ikut Bimtek Transformasi Desa Digital

Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Bersama tentang Transformasi Desa Digital, yang digelar di Aula Obyek Wisata Pantai Soka, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg Barat, pada Jumat (25/10/2025).
Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Bersama tentang Transformasi Desa Digital, yang digelar di Aula Obyek Wisata Pantai Soka, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg Barat, pada Jumat (25/10/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sebanyak 98 perangkat desa dari lima kecamatan di Kabupaten Tabanan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Bersama tentang Transformasi Desa Digital, yang digelar di Aula Obyek Wisata Pantai Soka, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg Barat, pada Jumat (24/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan perangkat desa dalam menghadapi era digitalisasi pemerintahan desa.

Melalui bimtek ini, para peserta diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna mempercepat pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola desa yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Ketua Panitia, I Gde Komang Restan Wisnawa, yang juga menjabat sebagai Perbekel Desa Delod Peken, menjelaskan bahwa peserta bimtek berasal dari lima kecamatan, yakni Kecamatan Tabanan, Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, dan Kecamatan Pupuan.

“Transformasi desa digital bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan. Melalui kegiatan ini, perangkat desa diharapkan memahami konsep digitalisasi pemerintahan desa serta mampu mengimplementasikan layanan digital secara berkelanjutan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Restan Wisnawa.

Ia menambahkan, selain kegiatan bimtek di Tabanan, peserta juga akan mengikuti Orientasi Lapangan (OL) ke Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah salah satu desa digital berprestasi nasional yang dikenal sukses mengembangkan potensi ekonomi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Bimtek ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu I Gede Wayan Siswantara, Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo Tabanan, dan I Gusti Made Merta Putra, Pejabat Fungsional PSM Ahli Muda dari Dinas PMD Tabanan.

Dalam paparannya, Siswantara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan Dinas Kominfo dalam membangun ekosistem digital yang inklusif.

“Digitalisasi desa harus dimulai dari peningkatan kapasitas SDM perangkat desa. Ketika SDM siap, maka inovasi layanan publik berbasis teknologi akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Sementara itu, Merta Putra menekankan bahwa transformasi digital di tingkat desa juga harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, data yang valid, dan komitmen seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi.  (rls)

Bungan Desa ke – 62 di Pujungan: Bupati Sanjaya Dorong Sinergi Potensi Agraris dan Kreativitas Warga

PANTAUBALI.COM Tabanan – Program unggulan “Bupati Berkantor di Desa” kembali dilaksanakan oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., yang kali ini menyapa langsung masyarakat Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Jumat (24/10).

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan ke-62 dari program “Bungan Desa” yang menjadi wujud nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakat desa.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Sanjaya bersama istri yang juga Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.

Kegiatan “Bungan Desa” di Desa Pujungan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Budiasih Dirga, Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, unsur Forkopimcam Pupuan, Kepala Instansi Vertikal di wilayah Tabanan, Ketua TP PKK Desa Pujungan beserta anggota, serta para tokoh masyarakat dan warga setempat yang antusias menyambut kehadiran rombongan.

Kegiatan dimulai mengunjungi Peternakan Kambing milik I Gede Giri di Banjar Margasari. Di sana, ia berinteraksi langsung dengan warga dan memberi makan ternak.

Kemudian dilanjutkan ke perkebunan kopi milik I Wayan Nuarta di Banjar Margasari, di mana Bupati Sanjaya dan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya ikut mempraktikkan teknik penyambungan pohon kopi.

Selanjutnya, kunjungan berlanjut ke tempat kerajinan rajut milik Ni Wayan Eka Santini, di mana Ny. Rai Wahyuni Sanjaya berkesempatan merajut topi bersama para pengrajin. Kemudian melanjutkan kunjungan ke keluarga terduga stunting dan melaksanakan pembuatan lubang biopori di lahan rumah milik warga setempat, disertai penyerahan alat dan tutup biopori oleh Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.

Suasana semakin hangat ketika jajaran tiba di Gedung Serbaguna Lila Winangun Banjar Puspasari untuk bertatap muka dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanjaya dan jajaran turut memainkan permainan tradisional Matembing sebagai simbol pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan data, Desa Pujungan mencatat jumlah keluarga stunting hanya sebesar 0,71 persen dari total 280 balita, angka yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya penanganan stunting di wilayah tersebut.

Hal tersebut terlihat dari semangat dan keceriaan generasi muda menyambut kehadiran jajaran. Pun selaku Bunda Literasi, Ny. Rai Wahyuni memyerahkan buku bacaan secara simbolis sebagai dukungan terhadap peningkatan minat baca siswa-siswi setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan komitmennya untuk terus membawa pelayanan publik turun langsung ke tengah masyarakat.

“Apapun pelayanan-pelayanan yang kami miliki, kami ajak turun di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat kita sehingga hubungan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pujungan dalam melayani masyarakat bisa betul-betul kita wujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” ujarnya

Lebih jauh, Sanjaya juga menyoroti potensi besar Desa Pujungan di bidang pertanian, khususnya kopi. Ia menilai kondisi geografis desa yang berada di dataran tinggi dengan udara sejuk dan tanah subur merupakan keunggulan alami.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Tabanan tersebut menyampaikan bahwa kopi robusta dari Desa Pujungan dikenal memiliki aroma kuat, cita rasa khas, dan mutu biji yang unggul.

Namun yang paling membanggakan, menurutnya, adalah inovasi petani yang kini mulai menerapkan teknik penyambungan batang kopi, menggabungkan kekuatan akar lokal tahan penyakit dengan varietas unggul berproduktivitas tinggi.

“Inovasi ini bukan hanya sekadar langkah teknis dalam bertani, tetapi mencerminkan perubahan pola pikir dan semangat baru masyarakat desa untuk terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegas Sanjaya.

Selain kopi, Ia juga menyoroti potensi besar peternakan kambing di Desa Pujungan. Saat kunjungannya ke peternakan, Sanjaya melihat potensi peternakan kambing di Desa Pujungan yang tidak hanya menghasilkan daging dan susu, tetapi juga pupuk organik dari kotorannya yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

“Saya menginginkan kabupaten ini bukan hanya sebagai lumbung beras, tetapi juga lumbung pangannya Bali. Ketika alam memberikan kita tanah subur dan SDM yang bagus, tinggal bagaimana pemerintah mengonsepkan sehingga tercipta nilai yang menjadi harapan masyarakat di bidang pangan,” imbuh Sanjaya.

Ia menegaskan, bahwa pengembangan peternakan harus disertai riset dari hulu hingga hilir agar hasilnya memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga. Menurut Sanjaya, sektor pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan adalah tiga pilar ekonomi desa yang saling mendukung.

Terutama peran pertanian dan peternakan dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Tabanan dan Bali secara umum.

“Hari ini saya berada di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, dalam rangka pelaksanaan program Bungan Desa yang ke-62. Program ini kami jalankan dengan tujuan mendekatkan pelayanan dan program Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada masyarakat desa. Ternyata di Pujungan, selain pelayanan, kami banyak belajar dari potensi yang ada.

Hampir 80 persen wilayahnya adalah pertanian dan perkebunan kopi, serta masyarakat juga banyak memelihara kambing,” pungkss Sanjaya.

Pihaknya juga berdiskusi dengan para petani dan peternak yang mempunyai semangat tinggi. Dengan lingkungan yang sejuk dan alam yang baik, Sanjaya meyakini potensi ini luar biasa ditambah sinergi dengan pemerintah.

“Inilah tugas kami untuk menghadirkan solusi dengan menggandeng Perusda agar bisa bersinergi dalam sistem hilirisasi, supaya hasil ternak dan pertanian masyarakat bisa menembus pasar, bahkan hingga luar Bali. Ini menjadi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kami untuk terus membantu petani dan peternak mempercepat terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” tegas Sanjaya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, yang juga selaku Ketua Dekranasda, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap karya pengrajin rajut di Desa Pujungan.

“Pada pagi hari ini saya selaku Ketua Dekranasda mengunjungi pengrajin rajut kita di Desa Pujungan. Ini luar biasa karena tidak hanya menjadi kegiatan ibu rumah tangga, tetapi juga sumber ekonomi. Produk mereka bahkan sudah menembus pasar Denpasar dan diminati pembeli dari luar negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ny. Rai Wahyuni menyampaikan harapannya agar kerajinan rajut Desa Pujungan semakin dikenal luas. “Saya berharap ke depan produk rajut ini bisa ikut pameran di Jakarta dan menjadi ikon Kabupaten Tabanan. Ini kerajinan handmade dengan nilai seni yang tinggi dan potensi besar untuk berkembang,” tambahnya. (rls)

Peringati Tumpek Wariga, Pemkab Tabanan Tanam Pohon Secara Simbolis di Pura Luhur Pakendungan

Peringati Tumpek Wariga, Pemkab Tabanan Tanam Pohon Secara Simbolis di Pura Luhur Pakendungan
Peringati Tumpek Wariga, Pemkab Tabanan Tanam Pohon Secara Simbolis di Pura Luhur Pakendungan

PANTAUBALI.COM, Tabanan – Dalam rangka memperingati Rahina Tumpek Wariga (Tumpek Uduh) yang sarat makna penghormatan terhadap alam dan lingkungan, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati, I Made Dirga dan jajaran, melaksanakan Persembahyangan Bersama yang dirangkaikan dengan penanaman pohon secara simbolis di area jaba Pura Luhur Pekendungan, Kecamatan Kediri, Tabanan, Sabtu (25/10).

Kegiatan spiritual tersebut turut dihadiri oleh Danrindam IX/Udayana atau yang mewakili, jajaran Forkopimda Tabanan Anggota DPRD Tabanan, Sekda, para Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, serta staf di lingkungan Pemkab Tabanan dan undangan lainnya.

Upacara dipimpin oleh para Pemangku Pura setempat dan berlangsung dengan khidmat, penuh makna, serta diwarnai suasana kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan rahina Tumpek Wariga merupakan momentum untuk berterimakasih dan mensyukuri anugerah alam, khususnya tumbuh-tumbuhan, yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk.

“Melalui Tumpek Wariga ini, kita diajak untuk menghormati dan merawat alam, karena pohonlah yang pertama hadir di bumi dan memberi kehidupan bagi manusia.

Pohon hidup untuk menghidupi, dan kewajiban kita adalah menjaga serta melestarikannya,” pintanya.

Lebih lanjut, Sanjaya menyampaikan bahwa filosofi Tumpek Wariga sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang bermakna menjaga keharmonisan jagat Bali secara sekala lan niskala.

“Upacara ini bukan sekadar ritual, tetapi juga implementasi nyata ajaran Tri Hita Karana dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam lingkungannya,” imbuhnya dalam sambutannya saat itu.

Ia juga menekankan pentingnya pelestarian tradisi, adat, agama, seni, dan budaya sebagai jati diri masyarakat Bali di tengah derasnya arus modernisasi.

“Kita boleh hidup di zaman modern, tetapi nilai-nilai luhur leluhur harus tetap dijaga. Inilah kekuatan kita di Bali, bahwa setiap ritual seperti Tumpek Wariga, memiliki pesan moral dan filosofi yang dalam tentang harmoni dan kelestarian,” tegas politisi asal Dauh Pala Tabanan.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama jajaran melaksanakan penanam pohon secara simbolis. “Menanam pohon tidak hanya bersifat simbolis, tetapi akan dilanjutkan dengan aksi nyata penanaman ribuan pohon di berbagai wilayah di Kabupaten Tabanan,” ungka Sanjaya sekaligus Ia mengajak seluruh pihak, termasuk desa adat dan masyarakat, untuk bersama-sama merawat pohon yang ditanam.

“Jangan hanya menanam, tapi rawatlah hingga tumbuh subur, karena pohon-pohon ini adalah persembahan tulus kita untuk alam,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, I Made Subagia dalam laporannya menyampaikan, bahwa pohon yang ditanam Bupati Sanjaya merupakan pohon Nagasari sebanyak sembilan pohon, melambangkan Dewata Nawa Sanga sebagai simbol penyucian dan penjaga alam.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Murdaning Jagat Tabanan beserta seluruh undangan atas dukungannya, sehingga upacara ini dapat berjalan lancar, labda karya sida sidaning don. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kerahayuan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, perayaan Rahina Tumpek Wariga di Tabanan dilaksanakan serentak sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai wujud nyata komitmen dalam pelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan akan berlanjut pada Minggu (26/10) dengan aksi bersih-bersih sampah plastik di Tukad Yeh Kutikan dan penanaman pohon di kawasan Pura Luhur Pekendungan, melibatkan jajaran ASN, masyarakat, serta komunitas peduli lingkungan. (rls)

Wujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pemkab Badung Siap Dukung Pembangunan PSEL Denpasar Raya

Wabup Bagus Alit Sucipta saat menghadiri Rakortas Nasional Pemantapan Pembangunan PSEL di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Gedung Kemenko Pangan, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
Wabup Bagus Alit Sucipta saat menghadiri Rakortas Nasional Pemantapan Pembangunan PSEL di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Gedung Kemenko Pangan, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

PANTAUBALI.COM, –  BADUNG Sebagai tindak lanjut penetapan Kabupaten Badung sebagai salah satu dari lima (5) daerah prioritas nasional pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) tahap pertama, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Nasional Pemantapan Pembangunan PSEL, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Gedung Kemenko Pangan, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

Kegiatan Rakortas tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, PT. PLN (Persero), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta para kepala daerah dari wilayah prioritas nasional.

Bagus Alit Sucipta yang mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa hadir bersama Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung Made Rai Warastuthi, sebagai wujud dukungan Pemkab Badung terhadap kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Rakortas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Denpasar Raya (yang meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung) ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas nasional pembangunan PSEL, berdasarkan hasil verifikasi teknis dan evaluasi lapangan oleh tim terpadu antar-Kementerian pada awal Oktober 2025.

Wilayah ini memiliki potensi timbulan sampah sebesar 1.552 ton per hari, terdiri atas 547 ton dari Kabupaten Badung dan 1.004 ton dari Kota Denpasar.

Dari jumlah tersebut, 1.200 ton per hari akan diolah di fasilitas PSEL, masing-masing 700 ton dari Denpasar dan 500 ton dari Badung.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Badung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 19 Oktober 2025. Lokasi yang disepakati untuk pembangunan PSEL ditetapkan di atas lahan seluas 6 hektar milik PT. Pelindo (Persero), Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Pemanfaatan lahan tersebut telah disepakati melalui Berita Acara Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Oktober 2025, menandai kesiapan administrasi dan teknis menuju tahap pra-konstruksi.

Rakortas juga membahas penguatan tata kelola antara pemerintah daerah dan badan usaha pelaksana, termasuk penunjukan Danantara sebagai mitra pembangunan PSEL dengan dukungan teknologi pengolahan modern yang mampu mengelola berbagai jenis sampah.

Proses pra-feasibility study (Pre-FS) dan pemilihan mitra pengembang telah dimulai pada Oktober 2025, dengan target penandatanganan kerja sama dan pelaksanaan groundbreaking pada akhir Maret 2026.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Badung akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar, khususnya dalam penyiapan sistem pengangkutan, pematangan lahan, serta pelaksanaan konsultasi publik dengan masyarakat terdampak. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Badung untuk mendukung pengelolaan sampah yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Denpasar Raya sebagai pusat pengembangan ekonomi sirkular dan energi terbarukan di Indonesia. (rls)

Kejari Tabanan Terima Pengembalian Uang Negara Rp1,49 Miliar dari 29 Penyedia Beras Perumda Dharma Santhika 

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menerima pengembalian uang negara sebesar Rp1,49 miliar dari rekanan penyedia beras Perumda Dharma Santhika (PDDS) Kabupaten Tabanan, pada Jumat (24/10/2025).

Pengembalian tersebut merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan beras di PDDS Tabanan pada tahun 2020 hingga 2021.

Plh. Kepala Kejari Tabanan, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menyampaikan total penyedia yang mengembalikan dana terdiri atas 28 usaha dagang penyosoh padi dan satu koperasi unit desa (KUD) yang sebelumnya menjadi mitra pengadaan beras PDDS Tabanan. Seluruh dana diserahkan langsung kepada tim jaksa penyidik Kejari.

“Uang tersebut telah kami lakukan penyitaan dan kami titip dalam rekening RPL (Rekening Penampungan Lainnya) untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian di Persidangan,” ujarnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tabanan, I Made Santiawan, menambahkan, pengembalian dana tersebut berasal dari selisih harga beras premium dan medium yang disuplai para penyedia.

“Dalam kontrak, mereka menerima harga beras premium sebesar Rp10.600 per kilogram. Namun, beras yang dikirim ternyata jenis medium. Selisih harga inilah yang kemudian dikembalikan,” jelasnya.

 

Dari total kerugian negara sebesar Rp1.851.519.957,40, sebanyak Rp1.495.060.332,40 telah dikembalikan dan disita untuk dititipkan dalam rekening penampungan lainnya (RPL) sebagai barang bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Masih tersisa sekitar Rp356 juta lebih dari total kerugian negara yang kini sedang ditelusuri oleh tim penyidik. Menurut Santiawan, hasil penelusuran sementara menunjukkan bahwa uang tersebut dialihkan menjadi aset tanah milik Perpadi Tabanan, yang dibeli dari dana fee sebesar Rp300 per kilogram dari pembayaran beras PDDS.

“Tanah itu atas nama pribadi dengan seizin anggota Perpadi Tabanan, luasnya sekitar 25 are dan berlokasi di Kecamatan Marga. Saat ini kami masih menelusuri peruntukan tanah tersebut yang kondisinya masih berupa tegalan,” tambahnya.

Santiawan menegaskan, pengembalian dana oleh para penyedia beras merupakan bentuk itikad baik, namun tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung.

“Penyidikan tetap berlanjut, dan saat ini kami masih melengkapi berkas perkara. Diharapkan kasus ini bisa segera dilimpahkan ke persidangan dalam dua minggu ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengembalian uang negara tidak serta merta menghapus unsur pidana dalam kasus ini.

“Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban,” tegas Santiawan.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Tabanan menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan beras Perumda Dharma Santhika (PDDS) tahun 2020 sampai 2021 pada Rabu (15/10/2025).

Ketiga tersangka yang ditetapkan yakni IPSD selaku mantan Direktur Umum Perumda Dharma Santhika yang menjabat 2017-2021, IKS selaku Ketua DPC Perpadi Tabanan, dan IWNA selaku Manager Unit Bisnis Ritel., IPSD selaku Direktur Umum Perumda

Dharma Santhika dan IWNA selaku Manager Unit Bisnis Ritel tidak melaksanakan tata kelola perusahaan antara lain, tidak adanya Rencana Bisnis, RKAP, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Quality Control (QC) namun para Tersangka yaitu IPSD selaku Direktur Umum Perumda Dharma Santhika periode 2017 sampai Januari 2021, IKS selaku Ketua DPC Perpadi Tabanan, dan IWNA selaku Manager Unit Bisnis Ritel tetap melaksanakan kesepakatan tersebut.

Perbuatan para Tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (ana)

Seleksi 2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tabanan Rampung, Sastera Wibawa dan Rai Wahyuni Raih Nilai Tertinggi

Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila,
Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila,

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan rampung. Dua posisi strategis yang diperebutkan dalam seleksi kali ini adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Melalui Pengumuman Nomor 821/23/PANSEL-JPT/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Panitia Seleksi Terbuka JPT mengumumkan hasil akhir penilaian dari seluruh tahapan seleksi.

Berdasarkan hasil penilaian akhir, I Nyoman Sastera Wibawa, S.STP., M.AP yang menjabat Kepala Bagian Umum Setda Tabanan, menempati peringkat tertinggi untuk jabatan Kepala BKPSDM dengan total nilai 84,49.

Di posisi kedua ditempati I Dewa Putu Mahendra, S.STP., M.M dengan total nilai 81,73, disusul Ir. I Gede Made Partana, S.T., M.Si di peringkat ketiga dengan nilai 80,28, dan I Gusti Putu Winiantara, S.Sos di posisi keempat dengan nilai 79,87.

Sementara untuk posisi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, nilai tertinggi diraih oleh Ni Ketut Rai Wahyuni, S.H., M.M dengan total nilai 85,80.

Peringkat kedua ditempati Ida Ayu Windayani Kusumaharani, S.E., M.M dengan nilai 84,46, disusul I Gusti Kade Dwipayana, S.STP., M.M di posisi ketiga dengan nilai 79,93, dan Ni Luh Nyoman Sri Suryati, S.Sos di urutan keempat dengan total nilai 76,96.

Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, menyampaikan, hasil tersebut merupakan capaian dari proses seleksi yang ketat, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Nilai akhir yang diperoleh peserta merupakan akumulasi dari empat komponen penilaian, yaitu 20 persen dari komponen Penilaian Administrasi dan Rekam Jejak, 25 persen dari komponen Assessment Test, 20 persen dari komponen Penulisan Makalah, dan 35 persen dari komponen Wawancara.

“Seluruh tahapan telah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nilai yang diperoleh peserta merupakan hasil akumulasi dari setiap tahapan seleksi yang telah ditetapkan. Kami memastikan proses ini berjalan sesuai mekanisme,” ujar Susila.

Ia menyebut, keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ia berharap hasil seleksi ini dapat menghasilkan pejabat yang berintegritas, kompeten, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja pemerintahan di Kabupaten Tabanan.

“Kami berharap para pejabat yang terpilih nantinya mampu membawa inovasi serta semangat baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pelayanan publik,” tutupnya. (ana)

Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Bali Resmi Diluncurkan

Peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).
Peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bekerja sama dengan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, secara resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).

Dengan mengusung prinsip “Nothing Without Us”, pembentukan ULD-PB menjadi tonggak perubahan transformatif bagi Provinsi Bali. Upaya penanggulangan bencana kini melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra yang tak terpisahkan, di mana wawasan dan pengalaman mereka menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan inklusivitas penanggulangan bencana serta memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Sebagai daerah yang kerap dilanda bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap aspek penanggulangan — mulai dari perencanaan, pencegahan, respons, hingga pemulihan — dinilai penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana.

Melalui ULD-PB, penyandang disabilitas kini memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka.

“Kehadiran ULD-PB diharapkan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi disabilitas yang terlibat di dalamnya, sekaligus mewakili sekitar 26.000 penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Jumlah ini akan lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana karena mencakup perlindungan bagi penyandang disabilitas dari kelompok lansia maupun non-fisik,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.

Pembentukan ULD-PB juga menjadi tonggak penting dalam pengarusutamaan inklusi disabilitas pada manajemen risiko bencana. Langkah ini sejalan dengan lima pilar utama manajemen bencana inklusif, yakni data terpilah, aksesibilitas, partisipasi, peningkatan kapasitas, dan prioritas perlindungan.

Pilar-pilar tersebut memastikan proses perencanaan yang mencerminkan keragaman kebutuhan serta menjamin alokasi perlindungan ke dalam anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kebencanaan.

Peluncuran ini menandai perubahan signifikan dari sekadar wacana kebijakan menuju aksi nyata. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra utama, ULD-PB akan menjadi motor penggerak dalam memastikan setiap proses pengambilan keputusan berbasis pada pemenuhan hak yang partisipatif.

Bersama pemerintah daerah, ULD-PB juga akan mendorong tersedianya akses informasi yang inklusif, kesiapsiagaan bencana yang ramah disabilitas, serta pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam berbagai proses pengurangan risiko, mulai dari pemetaan ancaman hingga pemulihan pascabencana.
“Pembentukan ULD-PB merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2025, sekaligus wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Dengan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan strategi, maka strategi tersebut akan lebih efektif, manusiawi, dan mampu menjawab keragaman kebutuhan masyarakat,” ujar Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryoutomo.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA sebagai bagian dari upaya kolaboratif menuju penanggulangan bencana yang inklusif.

Dalam sambutannya, Acting Deputy Konjen Australia di Bali, Sophie Hanemayer, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas inisiatif tersebut, dan berharap agar ULD-PB dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain di Indonesia.
ULD-PB Bali, melalui komponen pelibatan publik, akan berperan dalam mengarahkan implementasi penanggulang`an bencana yang inklusif agar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Bali.

Langkah ini diharapkan dapat membangun komunitas yang saling terhubung, tangguh, serta mampu merespons bencana dengan cepat dan efektif, sehingga tak ada yang tertinggal saat menghadapi bencana.

“Kami menghaturkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Berkat dukungan ini, pembentukan dan pengukuhan pengurus ULD Bali dapat terlaksana hari ini. Semoga kemitraan ini terus berjalan demi terwujudnya penanggulangan bencana yang inklusif di Bali,” tambah Teja. (rls)

Bali Raih 4 Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025

rovinsi Bali raih 4 penghargaan oleh Kementerian Kebudayaan RI di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan kembali membuahkan hasil gemilang. Dalam ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Kebudayaan RI di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Selasa (21/10/2025), Bali berhasil memboyong empat dari lima kategori penghargaan yang diperebutkan.

Empat penghargaan tersebut masing-masing diraih untuk kategori Pemerintah Daerah Terbaik, Museum Terbaik, Taman Budaya Terbaik, dan Anjungan Daerah TMII Terbaik. Raihan ini sekaligus menegaskan posisi Bali sebagai daerah yang konsisten menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkannya di tengah arus modernisasi.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha, mewakili Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat Bali yang selama ini bahu-membahu menjaga identitas budaya daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Bali. Ini adalah hasil dari dedikasi dan sinergi luar biasa semua pihak yang terus berkomitmen menjaga kebudayaan sebagai jantung kehidupan masyarakat Bali,” ujar Sugiartha usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan, melalui visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pemerintah Provinsi Bali senantiasa berupaya melakukan pelestarian dan pemajuan kebudayaan dengan memperkuat regulasi serta menghadirkan berbagai program berbasis kearifan lokal.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari komitmen dan kerja bersama dalam menjaga, mengembangkan, serta memuliakan kebudayaan Bali,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam sambutannya mengatakan, Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan bentuk penghargaan negara terhadap individu, lembaga, dan pemerintah daerah yang secara konsisten berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan.

“Kita berharap melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia, pemerintah daerah semakin peduli dan aktif dalam melestarikan kebudayaan di wilayahnya masing-masing,” ujar Fadli Zon.

Ia menegaskan bahwa kebudayaan merupakan fondasi peradaban bangsa yang tak boleh dipandang sebelah mata.

“Kekayaan kebudayaan kita adalah jantung peradaban. Kebudayaan bukan embel-embel, melainkan fondasi. Seperti yang dikatakan Bung Karno, selain kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, bangsa yang kuat harus memiliki kepribadian dalam kebudayaan,” tandasnya.

Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025 digelar dalam dua tahap. Tahap I, yang dilaksanakan pada 25 Agustus lalu, memberikan apresiasi kepada 14 pelaku seni dan budaya. Adapun Tahap II, yang berlangsung pada Oktober ini, memberikan penghargaan untuk lima kategori, yaitu Anjungan Daerah TMII, Lembaga Asing dan Perorangan Asing, Museum, Pemerintah Daerah, dan Taman Budaya.

Dengan capaian ini, Bali tidak hanya mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata budaya dunia, tetapi juga sebagai daerah yang berhasil menyeimbangkan kemajuan pembangunan dengan pelestarian nilai-nilai tradisi dan jati diri bangsa. (rls)