Minggu, 24 Agustus 2025
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 12

Gubernur Bali Ajukan Pembentukan Perda Bale Kertha Adhyaksa

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Paripurna ke-28 dan ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Rabu (6/8/2025).
Rapat Paripurna ke-28 dan ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Rabu (6/8/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Bale Kertha Adhyaksa di Desa Adat.

Raperda ini diusulkan sebagai upaya menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih humanistik, berbasis keadilan restoratif dan nilai-nilai kearifan lokal.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-28 dan ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Rabu (6/8/2025).

Gubernur Koster menyatakan, praktik penegakan hukum di Indonesia selama ini masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan keadilan retributif dan belum sepenuhnya memberikan ruang yang cukup bagi nilai-nilai hukum adat dan keadilan sosial masyarakat.

“Penerapan hukum dan penegakan keadilan adalah dua hal yang belum sepenuhnya berjalan paralel. Hukum adat yang sebenarnya telah diakui dalam konstitusi, masih belum menjadi bagian yang signifikan dalam sistem hukum nasional,” tegasnya.

Bale Kertha Adhyaksa dilanjutkannya, dirancang sebagai forum musyawarah di tingkat desa adat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa adat, perkara pidana ringan, dan konflik sosial secara damai melalui pendekatan restoratif.

Model ini mengedepankan pemulihan hubungan antar pihak, tanpa harus melalui jalur peradilan formal yang sering kali menyisakan konflik berkepanjangan.

“Forum ini adalah ruang dialog antar warga. Sebuah lembaga yang lahir dari integrasi hukum nasional dan hukum adat, di mana mediasi, musyawarah, dan kedamaian menjadi solusi utama dalam menyelesaikan perkara,” tambah Koster.

“Apalagi Bali menjadi Provinsi Pertama yang benar-benar mengakui Desa Adat secara hukum melalui UU No. 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Ini menjadi langkah konkrit kita melindungi Desa Adat di Bali,” tandasnya. (rls)

Koster Blak-blakan Soal Penutupan TPA Suwung, Ada Ancaman Pidana dari Pusat 

Penulis
Pantau Bali
-
Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Selama ini masyarakat hanya mengetahui penutupan TPA Suwung karena alasan teknis. Namun, Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya blak-blakan mengungkap fakta mengejutkan di balik keputusan tersebut.

Ternyata, ada ancaman pidana dari pemerintah pusat yang memaksa daerah menutup TPA tersebut paling lambat akhir tahun ini.

“Kalau nggak ditutup sampai bulan Desember, itu akan diterapkan pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Koster di Kantor Gubernur Bali, Rabu (6/8/2025).

Bukan main-main, ancaman itu bukan ditujukan ke sembarang orang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala UPTD TPA Suwung bahkan sudah sempat diproses untuk dijadikan tersangka. Alasannya? Pencemaran lingkungan akibat operasional TPA yang tak lagi sesuai standar.

“Jujur saja, Kadis dan Kepala UPTD TPA Suwung sudah nyaris jadi tersangka,” ungkap Koster, menahan nada emosional.

Ancaman ini jelas membuat Koster tak bisa tinggal diam. Ia tidak mau para pejabat di bawahnya dikorbankan karena sistem pengelolaan sampah yang sudah usang dan tak lagi relevan.

Apalagi, KLHK juga sudah mengeluarkan aturan tegas, semua TPA lama harus ditutup, dan tidak boleh lagi ada pembangunan TPA baru.

“Jadi Menteri Lingkungan sudah tidak membolehkan lagi ada TPA. Yang lama harus ditutup, yang baru tidak boleh dibangun,” tegasnya.

Situasi ini membuat Koster mengambil keputusan besar, mengakhiri ketergantungan pada sistem TPA, dan memaksa seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga rumah tangga, untuk bergerak ke sistem pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bagi Koster, ini bukan cuma soal menutup tempat pembuangan, tapi soal menyelamatkan Bali dari kehancuran lingkungan sekaligus menghindarkan pejabatnya dari kriminalisasi.

Tak banyak pemimpin yang berani mengambil keputusan sekeras ini, apalagi dalam isu yang sensitif dan menyentuh kepentingan banyak pihak.

“Sudah tepat kita memberlakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Sampah harus dipilah di rumah tangga,” pungkasnya.

Keputusan ini mungkin tak populer, tapi justru menunjukkan satu hal, Wayan Koster memilih berani, bukan nyaman. Ia lebih memilih disalahkan sementara daripada Bali tenggelam dalam pencemaran dan pejabatnya dikorbankan.

Sejarah mungkin akan mencatat keputusan ini sebagai titik balik, saat Bali benar-benar mulai serius mengelola sampah dari hulunya, bukan lagi menumpuk masalah di satu tempat, lalu berpura-pura tidak tahu akibatnya. (ana)

Gubernur Koster Minta Masyarakat Urus Sampah Sendiri dengan Pengolahan Berbasis Sumber

Penulis
Pantau Bali
-
Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan sampah yang dihasilkan sendiri harus diselesaikan sendiri. Sampah di Bali harus dikelola berbasis sumber. Hal ini disampaikan Koster, Selasa (5/8/2025) di pelabuhan Benoa Denpasar.

“Semua sampah harus dikelola berbasis sumber,” ujar Gubernur Bali dua periode ini menjawab pertanyaan awak media terkait TPA Suwung tutup untuk sampah organik mulai 1 Agustus 2025.

Koster mengatakan solusi terbaiknya, sampah yang dihasilkan harus diselesaikan sendiri. Tindakan tegas Gubernur Koster mengatasi persoalan sampah telah dilakukan sejak memimpin Bali pada periode pertama.

Sejumlah regulasi dan tindakan tegas telah dijalankan seperti Pergub Bali  47 Tahun 2019 Mengatur Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), Pergub Bali  97 Tahun 2018 yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, dan terbaru Surat Edaran Gubernur Bali  09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah (tindak lanjut terhadap Pergub 47/2019).

Kini untuk menghentikan sampah menggunung di Suwung dan menjalankan Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka TPA Suwung harus ditutup akhir 2025. Amanat UU ini tentang penutupan sistem open dumping Pengelolaan Sampah di TPA.

Terkait hal ini, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, juga telah mengeluarkan surat edaran dan teguran kepada kepala daerah yang wilayahnya masih mengoperasikan TPA open dumping.

Untuk itu, ketika ditanya awak media terkait alasan TPA Suwung ditutup untuk sampah organik, Koster menegaskan tak akan membiarkan sampah terus menggunung di TPA Suwung.

“Emangnya mau dibiarkan menggunung terus (TPA Suwung,red), itu harus dihentikan sampah organiknya. Sampah organik harus diolah di rumah sendiri,” kata Koster.
Solusinya, tegas Koster sampah harus diselesaikan sendiri dengan berbasis sumber.

“Sampah dibikin sendiri harus diselesaikan sendiri. Jangan sampah bikin sendiri, orang lain disuruh ngurus. Kamu juga punya sampah suruh orang ngurus, bawa ke rumah orang lain, mau? Saya punya sampah saya kirim ke rumah mu, mau, nggak kan! Sampah harus selesai di tempatmu sendiri,” tegas Koster dihadapan awak media.

Koster mengatakan, seluruh masyarakat, pelaku usaha dan semua pihak harus melek pengelolaan sampah berbasis sumber. Seperti memilah sampah organik, anorganik dan residu di rumah.

“Olah sampah di rumah tangga, memilah sampah organik dan anorganik. Sampah residunya diolah di TPS3R di kabupaten/kota masing-masing. Kabupaten kota harus bikin TPS3R. Kepala daerah di setiap kabupaten kota harus bertanggung jawab menyelesaikan sampah di wilayahnya,” kata Koster.

Koster menambahkan, tak ada rencana membuka TPA baru di Bali. yang ada semua sampah harus dikelola berbasis sumber.

Seperti diketahui, terhitung mulai 1 Agustus 2025, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung tidak lagi menerima kiriman sampah organik. Selanjutnya, TPA seluas 32,4 hektare ini akan ditutup secara permanen pada akhir Desember 2025.

Penutupan TPA Suwung untuk sampah organik merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 921 Tahun 2025 tentang Penghentian Pengelolaan Sampah dengan Metode Open Dumping, yang harus dihentikan paling lambat 180 hari sejak diterbitkan pada 23 Mei 2025. (rls) 

Perumda Dharma Santhika Kirim Perdana Telur Ayam Bahagia ke Marriott Group

Penulis
Pantau Bali
-
Pengiriman perdana telur “Cage Free” dari peternakan lokal di Desa Perean, Baturiti, Tabanan, Rabu (6/8/2025).
Pengiriman perdana telur “Cage Free” dari peternakan lokal di Desa Perean, Baturiti, Tabanan, Rabu (6/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Santhika terus memperluas jangkauan bisnisnya dengan memperkuat distribusi produk lokal Tabanan ke sektor pariwisata.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Marriott Group International, yang disertai dengan pengiriman perdana produk “Cage Free Egg” atau “Telur Ayam Bahagia”, pada Rabu (6/8/2025).

Pengiriman perdana tersebut berlangsung di peternakan milik I Nyoman Merta, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Tabanan, dan dihadiri oleh perwakilan Marriott Group serta pihak terkait. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, yang diwakili oleh Wakil Bupati I Made Dirga.

Dalam sambutannya, Wabup Dirga menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini. “Kerja sama ini adalah wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan zaman dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dirga menekankan bahwa program Cage Free Egg tidak hanya sebatas inovasi produk, tetapi mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan hewan, kualitas pangan sehat, dan pemberdayaan peternak lokal. Ia juga mendorong agar Perumda Dharma Santhika bersinergi dengan Dinas Pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi peternak.

“Peternak yang produksinya masih minim perlu dibina agar bisa meningkatkan volume dan menjaga kualitas. Ini penting karena pasar sudah terbuka luas,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager The Westin Resort, Sander Looijen, mewakili Marriott Group menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar urusan bisnis. “Tujuan kami adalah menciptakan masa depan yang lebih baik bagi lingkungan tempat kami beroperasi,” katanya.

Looijen mengungkapkan bahwa jaringan Marriott Group yang mencakup 28 hotel di Bali menggunakan sekitar 10.000 hingga 15.000 butir telur setiap hari, sehingga kerja sama dengan produsen telur ramah lingkungan sangat berdampak signifikan. Seluruh hotel di bawah jaringan tersebut juga telah menandatangani MOU untuk mendukung praktik ini.

Direktur Utama Perumda Dharma Santhika, Kompiang Gede Pasek Wedha, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Marriott tidak hanya terbatas pada produk telur. “Selain telur, kami juga menjalin PKS untuk produk sayur dan beras, dengan harga dan volume yang berbeda-beda,” ujarnya.

Ia menyebut saat ini produksi telur cage free baru mencapai 3.000 butir per hari, dan ditargetkan meningkat hingga 15.000–20.000 butir per hari demi memenuhi kebutuhan pasar. Untuk itu, pembinaan kepada peternak konvensional menjadi kunci keberhasilan.

Lebih lanjut, Dharma Santhika juga telah menjalin kerja sama dengan 43 hotel lain di Bali dan tengah mengembangkan potensi kemitraan untuk produk lain seperti buah, sayuran, dan daging babi.

Sebagai penutup rangkaian acara, rombongan dari Marriott Group diterima langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasinya atas kontribusi Marriott dan Dharma Santhika dalam memajukan sektor pertanian dan peternakan lokal.

“Kami berharap kerja sama ini terus meningkat di masa depan. Di sisi lain, Perumda Dharma Santhika juga harus terus menjaga dan meningkatkan kualitasnya agar semakin dipercaya,” harap Bupati Sanjaya.

Job Fair & Internship Bali 2025 Tawarkan 2.901 Lowongan dari Perusahaan Lokal dan Internasional

Penulis
Pantau Bali
-
Acara Job Fair & Internship Bali 2025, yang bertempat di Kampus Institut Desain dan Bisnis Bali (IDB), Denpasar, pada Rabu (6/8/2025).
Acara Job Fair & Internship Bali 2025, yang bertempat di Kampus Institut Desain dan Bisnis Bali (IDB), Denpasar, pada Rabu (6/8/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berkolaborasi dengan Institut Desain dan Bisnis Bali untuk membuka acara Job Fair & Internship Bali 2025, yang bertempat di Kampus Institut Desain dan Bisnis Bali (IDB), Denpasar, pada Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-67 Pemerintah Provinsi Bali.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Esa Maha Putra, mewakili Kepala Dinas, Ida Bagus Setiawan, Dalam sambutan tertulisnya, Kadisnaker ESDM Ida Bagus Setiawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam menyediakan akses kerja yang luas bagi masyarakat, terutama generasi muda.

“Job Fair ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri untuk menekan angka pengangguran serta mendorong peningkatan kualitas SDM Bali yang siap menghadapi persaingan global,” ujar Setiawan.

Dengan mengusung tema “Pokoknya Harus Kerja!”, kegiatan ini menjadi implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan mendukung misi keenam Pemprov Bali: menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing tinggi.

Sementara itu, Rektor IDB Bali, I Kadek Pranajaya, menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada IDB Bali sebagai tuan rumah Job Fair 2025.

“Di Kampus IDB Bali, kami memiliki jurusan-jurusan yang lengkap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kami berkomitmen membangun konektivitas yang kuat antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah, agar mahasiswa dan lulusan kami memiliki peluang nyata dalam dunia kerja,” ungkap Pranajaya.

Tahun ini, Job Fair & Internship Bali 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 6–7 Agustus 2025, diikuti oleh 30 perusahaan lokal dan internasional dari berbagai sektor seperti restoran, logistik, ritel, telekomunikasi, distribusi, industri perfilman, jasa, kesehatan, manajemen, digital, dan teknologi.

Total terdapat 2.901 lowongan kerja yang ditawarkan dalam kegiatan ini, mulai dari level entry hingga profesional.

Kegiatan ini juga terintegrasi dengan platform ketenagakerjaan nasional seperti www.siapkerja.kemnaker.go.id, serta memperkuat fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah dan lembaga pelatihan kerja.

“Job Fair & Internship Bali 2025 diharapkan dapat menjadi wadah strategis bagi para pencari kerja untuk memperluas jaringan, mendapatkan informasi pasar kerja terkini, dan meningkatkan kesiapan diri dalam menghadapi dunia kerja,” pungkasnya. (ana)

CHANDI SUMMIT 2025 Siap Digelar di Bali, 50 Delegasi Negara akan Hadir

Penulis
Pantau Bali
-
Audiensi Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Bambang Wibawarta beserta jajaran dengan Gubernur Bali di Jayasabha, Denpasar, pada Selasa (5/8/2025).
Audiensi Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Bambang Wibawarta beserta jajaran dengan Gubernur Bali di Jayasabha, Denpasar, pada Selasa (5/8/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersiap menjadi tuan rumah ajang internasional CHANDI SUMMIT 2025 yang akan digelar di Sanur pada 3–5 September 2025.

Forum budaya berskala global ini rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta delegasi dari 50 negara, sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia di tengah dinamika global.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh atas penyelenggaraan ini, karena sejalan dengan visi Bali sebagai Pulau Budaya.

CHANDI SUMMIT 2025 merupakan sebuah pertemuan budaya berskala internasional yang mengusung tema besar “Culture for the Future”. Acara ini akan menjadi ruang strategis bagi pertemuan lintas negara yang membahas isu-isu budaya, warisan, diplomasi, seni, hingga inovasi, dalam bingkai penguatan peradaban global melalui pendekatan budaya.

Sekjen Kementerian Kebudayaan RI, Prof. Bambang Wibawarta, menjelaskan bahwa CHANDI SUMMIT 2025 sedianya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan delegasi dari setidaknya 50 negara. Bahkan undangan telah dikirim ke 92 negara, dengan kemungkinan jumlah peserta akan bertambah menjelang pelaksanaan.

“Summit ini sekaligus menjadi forum penyampaian informasi strategis kepada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, dan mitra global lainnya. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya Bali, adalah kawasan yang aman, stabil, dan kaya akan nilai budaya, di tengah dinamika global yang tidak menentu,” ujar Prof. Bambang.

Kegiatan ini menurut Prof. Bambang juga akan dirangkaikan dengan berbagai agenda seperti welcome dinner pada 2 September 2025 dan pembukaan resmi pada 3 September di The Meru, Sanur serta diikuti workshop seni dan budaya, pameran, dan forum diskusi.

Sebuah deklarasi bernama Bali Initiative Declaration juga dirancang sebagai hasil bersama summit ini, diharapkan menjadi inspirasi dan pedoman untuk pemajuan kebudayaan secara global.

Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan CHANDI SUMMIT 2025 di Bali. Ia menegaskan bahwa acara ini selaras dengan visi pembangunan Bali yang berbasis budaya.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Bali sebagai tuan rumah. Tema kebudayaan sangat pas dengan identitas Bali sebagai pulau budaya. Pembangunan Bali yang saya rancang memang berlandaskan budaya. Ini acara yang sangat substantif, saya dukung penuh,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur Koster juga menyatakan siap mengawal langsung tampilan seni dan budaya Bali yang akan ditampilkan dalam summit. Ia bahkan akan melakukan proses kurasi terhadap pertunjukan dan pameran budaya agar kualitasnya benar-benar mencerminkan keagungan budaya Bali.

Koster juga memaparkan berbagai regulasi dan kebijakan daerah yang telah dilakukan untuk memperkuat identitas budaya Bali. Beberapa di antaranya adalah: Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Bali, Peraturan Gubernur tentang Bahasa dan Aksara Bali hingga Peraturan Gubernur tentang penggunaan Kain Tenun Tradisional Bali.

Langkah-langkah ini menurutnya merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga warisan budaya dan mengembangkan budaya lokal sebagai kekuatan utama pembangunan daerah.

“Bagi saya, kebudayaan bukan hanya identitas, tapi juga fondasi peradaban. Karena itu, CHANDI SUMMIT ini sangat saya syukuri. Ini bukan hanya mendatangkan rezeki bagi Bali dari sisi kunjungan pariwisata, tapi juga menguatkan posisi budaya sebagai pilar utama dalam diplomasi internasional,” tambah Koster.

Sebagian besar rangkaian acara akan berlangsung di Taman Budaya Art Center Bali dan kawasan The Meru, Sanur. Selain pertunjukan budaya dan workshop, para delegasi juga akan disuguhi keindahan dan keunikan budaya Bali dalam berbagai bentuk: seni tari, musik, kerajinan, kuliner tradisional, hingga diskusi intelektual seputar strategi pemajuan budaya dunia.

Prof Bambang yang mewakili Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyebut Penyelenggaraan CHANDI SUMMIT 2025 ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi kebudayaan global, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi sektor budaya dan pariwisata Bali secara langsung. (ana)

Puncak HKG ke-53 di Tabanan, Kader PKK dan Pemerintah Bergerak Bersama Wujudkan Indonesia Emas

Penulis
Pantau Bali
-
Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 PKK Tahun 2025 di Kabupaten Tabanan yang digelar di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Rabu (6/8/2025).
Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 PKK Tahun 2025 di Kabupaten Tabanan yang digelar di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Rabu (6/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Semangat kebersamaan dan solidaritas dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 PKK Tahun 2025 di Kabupaten Tabanan yang digelar di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Rabu (6/8/2025).

Mengusung tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini menegaskan kembali peran sentral PKK sebagai penggerak kesejahteraan keluarga dan pembangunan bangsa, khususnya dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjay, Ketua DPRD Tabanan, Ny. Budiasih Dirga, Sekda Tabanan beserta istri, Kapolres Tabanan, Dandim 1619 Tabanan, para kepala OPD, Kepala BPD Cabang Tabanan, Direktur DTW Tanah Lot, Direktur Perusahaan Daerah Darma Santika, para Perbekel dan Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Tabanan, serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki fungsi penting dalam memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan, dan menggerakkan berbagai program pemberdayaan keluarga dari tingkat desa hingga nasional.

“PKK adalah penyuluh, motivator, dan pendamping masyarakat, sekaligus pelaksana program yang menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan keluarga. Seluruh program PKK sangat sejalan dengan lima bidang prioritas pembangunan Tabanan dalam visi Tabanan Era Baru: Aman, Unggul dan Madani,” ungkapnya.

Dalam perjalanannya yang panjang, gerakan PKK telah tumbuh menjadi kekuatan sosial yang tak tergantikan. Berawal dari gagasan home economics yang digagas di Bogor tahun 1957 dan menghasilkan 10 segi kehidupan keluarga, PKK berkembang menjadi gerakan nasional pada tahun 1972. Berlandaskan 10 Program Pokok PKK, gerakan ini telah hadir selama lebih dari lima dekade di tengah masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, PKK terus beradaptasi dan berinovasi, menjawab berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Saat ini, Secara Nasional PKK tercatat memiliki lebih dari 2,5 juta anggota dan 4,1 juta kelompok Dasawisma di seluruh Indonesia. Ini menjadikan PKK sebagai organisasi sosial yang paling masif dalam mendukung program-program pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan hingga ke akar rumput.

Melalui kiprah aktif para kadernya, PKK tidak hanya menjadi gerakan sosial, tetapi juga agen perubahan yang mampu menggerakkan potensi masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera.

Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, dalam sambutannya menggarisbawahi peran strategis PKK dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Ia menyatakan PKK dapat berperan aktif dalam mendukung perwujudan 5 dari 8 Asta Cita.

Lebih lanjut, Bunda Rai sapaan akrabnya, juga menekankan bahwa PKK harus menjadi bagian aktif dalam mendukung terwujudnya Visi Tabanan Era Baru: Aman, Unggul dan Madani.

Peringatan HKG PKK ke-53 ini tak hanya sebatas seremoni. Kegiatan ini juga menjadi momentum berbagi dengan masyarakat melalui penyerahan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.

Bantuan yang disalurkan antara lain berupa paket sembako, kursi roda, tongkat bantu jalan, serta peralatan pembuat biopori sebagai bagian dari kontribusi PKK dalam mendukung gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas kader, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan juga menyerahkan penghargaan kepada para juara lomba Karaoke dan Yel-yel antar TP PKK desa se-Kabupaten Tabanan.

Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan didampingi Bupati serta jajaran, sebagai simbol syukur atas eksistensi dan kiprah panjang PKK di Kabupaten Tabanan.

Sebagai penutup, para undangan dan kader PKK dihibur dengan penampilan artis Bali  Semaya Koplo yang dipersembahkan oleh DTW Tanah Lot, menambah semarak sekaligus mempererat rasa kebersamaan dalam gerakan pemberdayaan perempuan dan keluarga di Kabupaten Tabanan. (rls)

DPRD Tabanan Cek Pelanggaran Tata Ruang di Jatiluwih

Penulis
Pantau Bali
-
Anggota DPRD Kabupaten Tabanan saat meninjau langsung kawasan Desa Wisata Jatiluwih, Rabu (6/8/2025), menyikapi dugaan pelanggaran tata ruang oleh sejumlah usaha.
Anggota DPRD Kabupaten Tabanan saat meninjau langsung kawasan Desa Wisata Jatiluwih, Rabu (6/8/2025), menyikapi dugaan pelanggaran tata ruang oleh sejumlah usaha.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan meninjau langsung kawasan Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Rabu (6/8/2025).

Kunjungan ini dilakukan menyusul informasi terkait adanya pelanggaran tata ruang oleh 13 usaha yang beroperasi di kawasan tersebut, yang dinilai berpotensi mencabut status Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO.

Wakil Ketua I DPRD Tabanan, I Made Astadarma, menyampaikan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pemberitaan yang menyebut adanya pelanggaran pembangunan di kawasan Jatiluwih. Bahkan, UNESCO disebut telah mengirimkan peringatan atas maraknya pelanggaran tata ruang di daerah tersebut.

“Jika pelanggaran ini tidak segera dikendalikan, dampaknya bisa sangat serius, yakni pencabutan status Jatiluwih sebagai warisan dunia. Kami turun ke lapangan untuk memastikan hal itu tidak sampai terjadi dan mencari solusi penyelesaian,” ujar Astadarma.

Dari hasil pengecekan, DPRD menemukan bahwa 13 usaha yang sebelumnya telah mendapat Surat Peringatan (SP) kedua memang terbukti melakukan pelanggaran.

Selain itu, ditemukan pula adanya pembangunan restoran baru yang berdiri di atas sepadan jalan, serta adanya aktivitas pengurugan lahan sawah di dekat Kantor Manajemen DTW Jatiluwih yang diduga akan dibangun fasilitas baru.

Astadarma menegaskan bahwa seluruh pihak harus patuh pada aturan, terutama pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tabanan Tahun 2023–2043.

“Kalau melanggar, ya harus ditindak. Jangan sampai pembiaran ini merusak kawasan yang sudah diakui dunia, kita tidak ingin kehilangan status ini. Tapi kita juga tidak ingin masyarakat lokal dirugikan,” tutup Astadarma.,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi dari seluruh komisi melalui rapat kerja dengan OPD terkait, serta mencari solusi terhadap bangunan yang sudah terlanjur berdiri. “Apalagi pelaku usaha di sini mayoritas warga lokal. Kami harap tidak perlu sampai pembongkaran, namun tetap harus ada solusi yang adil,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menambahkan, kunjungan ini juga menjadi bagian dari klarifikasi terhadap informasi pelanggaran terbaru di luar 13 usaha yang telah dikenai SP.

“Setelah kami cek, ternyata ada temuan baru yang berpotensi melanggar, seperti bangunan restoran di atas sepadan jalan. Ini akan menjadi kajian kami agar ke depan tidak semakin banyak pelanggaran serupa,” ujarnya.

Sementara itu, Perbekel Jatiluwih, I Nengah Kartika, mengungkapkan, tidak semua bangunan yang melanggar berada di wilayah Desa Jatiluwih. Beberapa berada di desa tetangga seperti Senganan.

Mayoritas bangunan tersebut merupakan bangunan lama yang berdiri sebelum ditetapkannya Jatiluwih sebagai Warisan Dunia dan sebelum Perda RTRW disahkan.

“Kami di desa berkomitmen tidak merusak rumah kami sendiri. Ini adalah ikon Tabanan. Pariwisata di sini adalah bonus dari keberlanjutan pertanian,” tegas Kartika.

Ia juga menekankan, pemilik usaha adalah investor lokal yang seharusnya juga menikmati hasil dari perkembangan pariwisata, selama tetap mematuhi aturan.

“Kami minta agar bangunan tetap semi permanen dan pengawasan terus dilakukan. Warisan budaya ini bukan hanya tanggung jawab desa, tapi tanggung jawab bersama,” katanya.

Terkait temuan baru di luar 13 bangunan sebelumnya, Kartika menyebut bangunan yang berdiri di atas sepadan jalan tersebut disebut-sebut akan menjadi restoran, dengan perizinan yang diklaim sudah lengkap.

“Untuk urusan izin, itu ranahnya pemerintah kabupaten. Kami kaget karena tidak tahu kapan lahan itu mulai ditimbun,” tambahnya.

Selanjutnya, anggota DPRD Tabanan akan melakukan rapat kerja bersama OPD terkait untuk mencarikan solusi yang tepat atas persoalan ini. (ana)

Kadek Adijaya, ABK Fast Boat Dolphin II Ditemukan Tewas di Pantai Padang Galak

Penulis
Pantau Bali
-
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah I Kadek Adijaya Dinata (23), ABK Fast Boat Dolphin II, yang ditemukan di Pantai Padang Galak, Rabu (6/8/2025).
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah I Kadek Adijaya Dinata (23), ABK Fast Boat Dolphin II, yang ditemukan di Pantai Padang Galak, Rabu (6/8/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Proses pencarian satu korban hilang dalam insiden tenggelamnya kapal cepat Bali Dolphin II di Pelabuhan Sanur, Denpasar akhirnya membuahkan hasil.

I Kadek Adijaya Dinata (23), seorang Anak Buah Kapal (ABK), ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, Rabu (6/8/2025) siang, di kawasan Pantai Padang Galak, Denpasar.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya mengatakan, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar. Awalnya jenazah Kadek Adi dikira potongan kayu yang terdampar di bibir pantai.

Namun setelah didekati, barulah diketahui bahwa itu adalah tubuh manusia. Informasi tersebut segera diteruskan kepada tim SAR gabungan yang tengah melakukan penyisiran di sepanjang pesisir.

“Begitu mendapat laporan, tim kami langsung bergerak ke lokasi penemuan dan mengevakuasi jenazah ke ambulans milik BPBD Kota Denpasar untuk kemudian dibawa ke RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah,” ungkap Sidakarya.

Jenazah kemudian dikenali oleh pihak keluarga dan dipastikan sebagai Kadek Adijaya, korban terakhir yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam insiden kecelakaan laut tersebut.

Dengan ditemukannya korban terakhir, maka seluruh manifest penumpang telah berhasil teridentifikasi. Kasi Sumber Daya Basarnas Denpasar, Supriyono, yang bertindak sebagai SAR Mission Coordinator (SMC), menyatakan bahwa operasi SAR resmi dihentikan.

“Seluruh korban telah ditemukan, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia. Kami resmi menutup operasi SAR dan selanjutnya penyelidikan atas penyebab kecelakaan akan dilanjutkan oleh pihak otoritas pelabuhan,” jelasnya.

Pencarian intensif telah dilakukan sejak pagi hari, dengan membagi personel menjadi tim darat dan tim laut. Basarnas Denpasar mengerahkan satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) serta tujuh personel untuk penyisiran laut.

Operasi selama dua hari ini melibatkan berbagai instansi, di antaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, TNI AL, Dit Samapta Polda Bali, Polairud Polda Bali, Bakamla, Kodim 1611/Badung, BPBD Provinsi Bali dan BPBD Kota Denpasar, Babinsa, serta unsur potensi SAR lainnya.

Sementara itu, upaya untuk mengevakuasi bangkai kapal sempat terkendala. “Satu alat berat tidak cukup. Kami harus mengerahkan dua unit tambahan agar kapal bisa dipindahkan,” tambah Sidakarya.

Insiden tragis ini mengakhiri pelayaran kapal cepat Bali Dolphin II yang mengangkut 80 orang dari Nusa Penida menuju Sanur, pada Selasa (5/8/2025), di mana 77 orang selamat, dua penumpang WNA meninggal dunia, dan satu ABK ditemukan meninggal setelah pencarian di hari kedua. (ana)

15 Penumpang Fast Boat Kandas di Pelabuhan Sanur Dirawat di Rumah Sakit

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sebanyak 15 korban selamat dari insiden kecelakaan laut yang melibatkan Fast Boat Dolphin II dirawat di Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar, pada Selasa (5/8/2025).

Kapal cepat tersebut sebelumnya berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida, Klungkung, menuju Pelabuhan Sanur, Denpasar, sebelum akhirnya terbalik dan kandas di alur masuk pelabuhan sekitar pukul 15.00 WITA.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Denpasar, I Nyoman Sidakarya, menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, pihaknya segera mengerahkan tim ke lokasi kejadian.

“Lima personel kami kirim ke lokasi, sedangkan SRU laut menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) dengan tiga personel. Pencarian terus kami lakukan secara intensif,” ujarnya.

Dalam insiden ini, terdapat 80 orang di atas kapal, terdiri dari 73 penumpang warga negara asing (WNA), 2 warga negara Indonesia (WNI), dan 5 anak buah kapal (ABK).

Sebanyak 77 orang dinyatakan selamat, 2 orang WNA asal China meninggal dunia, yaitu Shi Guo Hong (20) dan Hanqing Yu (37), dan 1 orang masih dalam pencarian, yakni Kadek Adi (23), seorang ABK asal Denpasar

Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban yang belum ditemukan. (ana)

1...111213...1,003Halaman 12 dari 1,003
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.