PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung mendistribusikan 677 unit tong komposter yang bersumber dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP/CSR) sebagai bagian dari penguatan transformasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah ini juga merupakan respons atas kebijakan pemerintah pusat terkait penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung. Program tersebut difokuskan pada penguatan pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga, khususnya bagi warga yang tidak memungkinkan membangun Teba Modern.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara simbolis menyerahkan bantuan tong komposter kepada para Perbekel/Lurah dan Kepala Lingkungan se-Kecamatan Kuta Utara di Kantor Camat Kuta Utara, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan struktural yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan tingginya aktivitas pariwisata di Badung. Ketergantungan pada sistem pembuangan akhir dinilai tidak lagi relevan dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, serta menurunkan kualitas destinasi wisata. Ia menambahkan, kebijakan penutupan TPA Suwung, kecuali untuk sampah spesifik seperti kiriman sampah pantai pada periode tertentu menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah daerah.

“Pengelolaan sampah tidak bisa lagi bertumpu pada hilir. Penanganan dari sumber, terutama rumah tangga, merupakan prasyarat utama agar sistem pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah pusat sudah memberikan batas waktu yang jelas. Di luar sampah spesifik, kita tidak lagi diizinkan membuang sampah ke TPA Suwung, artinya, kita tidak bisa main-main lagi,” ujarnya.

Menurut Bupati, perubahan paradigma harus dimulai dari pemilahan sampah sejak rumah tangga. Pemilahan organik dan anorganik tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomis melalui daur ulang, sejalan dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Ia juga meminta Camat, Perbekel, Lurah, dan Kepala Lingkungan untuk aktif mengedukasi masyarakat serta memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif melalui pembentukan dan penguatan satuan tugas (satgas) sampah.

“Tanpa pengawasan dan komitmen bersama, program ini tidak akan berjalan. Sampah adalah persoalan serius, apalagi Badung hidup dari sektor pariwisata,” ucapnya.

Dalam konteks kolaborasi multipihak, Bupati mengapresiasi kontribusi sektor swasta melalui program CSR. Sinergi pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi instrumen penting dalam mempercepat perubahan pola pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Program tong komposter ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemkab Badung dalam membangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi dengan rumah tangga sebagai titik awal pengendalian.

Bupati juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah akan menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja wilayah, disertai skema penghargaan dan insentif bagi desa dan kelurahan dengan kinerja terbaik. Selain pengelolaan organik di sumber, Pemkab Badung bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar tengah menyiapkan fasilitas pengolahan sampah residu melalui TPST Mengwitani dan TPST Padang Seni dengan kapasitas sekitar 300 ton per hari menggunakan teknologi non-insinerator.

“Momentum ini harus kita jadikan langkah awal untuk berubah. Kita harus bergerak sekarang,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung, Anak Agung Putri Mas Agung, menjelaskan bahwa tong komposter dirancang untuk mengolah sampah organik seperti sisa makanan dan material biologis lainnya menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan kembali.

Ia merinci, bantuan 677 unit tong komposter bersumber dari sejumlah perusahaan melalui program CSR, yakni Ayana Resort Bali (Yayasan Midplaza Peduli) 117 unit, BPD Bali 400 unit, Discovery Shopping Mall dan LV8 (PT Bali Cakrawala Utama) 50 unit, PDAM Badung 60 unit, serta Hotel Horison 50 unit. Dari total tersebut, 567 unit siap didistribusikan per 12 Februari 2026, sementara 110 unit lainnya masih dalam proses pengadaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Badung, serta perbekel/lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Kuta Utara. (rls) 

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik dan mengambil sumpah jabatan 234 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Rabu (11/2/2026), bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung. Pejabat yang dilantik terdiri atas 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/b), 72 Pejabat Administrator (Eselon III/a sebanyak 24 orang dan Eselon III/b sebanyak 48 orang), 78 Pejabat Pengawas (Eselon IV/a sebanyak 43 orang dan Eselon IV/b sebanyak 35 orang), serta 71 Pejabat Fungsional.

Usai pelantikan, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa mutasi ini merupakan yang pertama sejak dirinya dilantik pada Februari 2025. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Badung, ia menegaskan bahwa pelantikan dilakukan salah satunya berdasarkan daftar urut kepangkatan sebagai bagian dari penataan sistem karier ASN.

“Saya ingin membangun sistem yang jelas dan terstruktur, sehingga jenjang karier ASN di Badung benar-benar transparan. Pelantikan ini diharapkan mampu memotivasi pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan yang paling penting menjaga integritas sebagai ASN,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral antar perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh jajaran bekerja secara solid dan bersinergi.

Bupati Adi Arnawa mengingatkan bahwa Badung sebagai destinasi pariwisata dunia menuntut standar pelayanan yang tinggi. ASN tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat internasional.

“Sebagai daerah bertaraf internasional, kita harus mulai mengubah paradigma lama. Reformasi birokrasi harus mengedepankan kinerja dan profesionalitas. Saya berharap ada penyegaran yang mampu mendongkrak kinerja perangkat daerah,” jelasnya.

Ia juga membuka peluang penerapan mekanisme bidding maupun manajemen talenta untuk pengisian sejumlah jabatan strategis ke depan.

Sebelum prosesi pelantikan, pejabat yang beragama Hindu mengikuti upacara mejaya-jaya yang dipuput Ida Pedanda Gede Putra Cau dari Griya Munggu, Desa Ayunan, Abiansemal, di Pura Lingga Bhuana, Puspem Badung.

Beberapa nama pejabat eselon II yang dirotasi dan mengalami perubahan jabatan antara lain I Wayan Wijana dari Kadis Pertanian dan Pangan menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Badung. Gde Eka Sudarwitha dari Kadis Kebudayaan menjadi Kepala Dinas Sosial. I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra sebelumnya Kadis Komunikasi dan Informatika menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Badung. Ida Bagus Gede Arjana dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan AA. Ngurah Rai Yuda Darma kini menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. I Made Agus Aryawan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung. Luh Suryaniti dari Inspektur Badung menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung. I Wayan Putra Adnyana dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. AA. Ngurah Raka Sukaeling dari Kepala Dinas Sosial menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi dari Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan menjadi Inspektur Badung serta I Gde Surya Kurniawan dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM menjadi Sekretaris DPRD Badung.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Badung I B Surya Suamba, Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. (rls) 

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Camat Kuta Selatan, Senin (9/2/2026).

Dalam forum perencanaan tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pariwisata berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Musrenbang kali ini mengusung tema Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa Musrenbang harus mampu menghasilkan program-program nyata yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah dengan pertumbuhan tinggi seperti Kuta Selatan. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau sekadar bersifat seremonial.

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan pariwisata di Badung. Selain berfungsi mengurai kemacetan, pembangunan infrastruktur juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk menjawab persoalan kemacetan, Pemkab Badung telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 triliun yang difokuskan pada sektor infrastruktur. Salah satu proyek strategis yang disiapkan adalah pembangunan Underpass Simpang Udayana dengan estimasi anggaran Rp350 miliar, yang saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan melalui koordinasi lintas pemerintah.

Selain itu, pada APBD Perubahan 2026, Pemkab Badung juga menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp127 miliar untuk pembebasan lahan jalan lingkar barat menuju kawasan Udayana. Pemerintah daerah juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah sebagai upaya mengurangi titik-titik konflik kendaraan.

Di luar persoalan konektivitas, Bupati Adi Arnawa turut menyoroti permasalahan krisis air bersih di wilayah Kuta Selatan. Ia menargetkan stabilisasi distribusi air bersih mulai Februari 2026 melalui penambahan pompa serta optimalisasi jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pemkab Badung juga mendorong pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan pariwisata. Dengan demikian, air permukaan dapat diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau.

Sementara di bidang lingkungan, pemerintah daerah terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) serta fasilitas Teba Modern. Upaya ini diproyeksikan mampu menekan volume sampah hingga 60 persen dari hulu sebagai langkah transisi menuju sistem Waste to Energy.

Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2026 menghimpun sebanyak 609 usulan pembangunan dari desa dan kelurahan. Usulan tersebut didominasi oleh kebutuhan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, serta pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sebagai kawasan dengan laju pertumbuhan penduduk dan pariwisata yang tinggi, Kuta Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi.

Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Badung Daerah Pemilihan Kuta Selatan, Kapolsek Kuta Selatan, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, lurah dan perbekel se-Kecamatan Kuta Selatan, bendesa adat, kaling, serta tokoh masyarakat setempat. (rls)