- Advertisement -
Beranda blog Halaman 11

Pariwisata Bali Dievaluasi, Wapres Gibran Targetkan Daya Saing Lampaui Negara Tetangga

Wakil Presiden Gibran dalam pertemuan yang digelar di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, Jumat (13/2/2026).
Wakil Presiden Gibran dalam pertemuan yang digelar di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, Jumat (13/2/2026).

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyerap langsung aspirasi puluhan pelaku usaha pariwisata dalam pertemuan yang digelar di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, Jumat (13/2/2026). Dalam forum tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan solusi konkret bagi pengembangan sektor pariwisata, khususnya di Bali.

Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta diikuti 74 pelaku usaha pariwisata dan perwakilan pemerintah daerah. Forum ini secara khusus membahas kondisi dan tantangan pariwisata Bali, setelah sebelumnya digelar rapat koordinasi nasional sektor pariwisata pada Januari lalu.

“Kalau kemarin kita bahas pariwisata nasional, hari ini fokus Bali. Kita undang asosiasi dan pelaku yang memang bergerak langsung di sektor ini,” ujar Wapres Gibran.

Sejumlah isu strategis mengemuka dalam dialog tersebut, mulai dari pengembangan infrastruktur dan destinasi di 10 destinasi prioritas, peningkatan keselamatan wisata melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, persoalan perizinan, hingga penanganan sampah yang dinilai mendesak.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres meminta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan persoalan mendasar seperti sampah, ketersediaan air bersih, sertifikasi usaha, animal welfare, dan infrastruktur penunjang pariwisata.

“Segera kita tindak lanjuti masalah sampah, air, sertifikasi, animal welfare, dan infrastruktur. Target pariwisata harus terus kita tingkatkan dan mampu bersaing dengan negara tetangga,” tegasnya.

Wapres juga mengingatkan peran strategis Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Dari sekitar 15 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, hampir 45 persen masuk melalui Pulau Dewata.

“Bali adalah wajah Indonesia dan kesan pertama wisatawan mancanegara. Ini harus kita jaga baik-baik,” ujarnya.

Momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I 2026 pun menjadi perhatian. Rangkaian libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah disebut sebagai peluang emas untuk mendongkrak angka kunjungan yang harus dioptimalkan bersama.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi berbagai pandangan yang disampaikan pelaku usaha. Ia menilai masukan tersebut penting sebagai dasar penguatan kebijakan pariwisata nasional agar semakin berdaya saing dan berkelanjutan.

Terkait persoalan sampah di Bali, Kemenpar tengah menyiapkan instalasi pengolahan sampah berbasis Waste to Energy (WtE) di tiga daerah, termasuk Bali yang direncanakan mulai berproses pada Maret 2026. Menteri Pariwisata juga berharap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung tidak ditutup sebelum program WtE berjalan optimal.

Di sisi lain, untuk merespons keluhan tingginya harga tiket pesawat domestik, pemerintah telah menetapkan insentif berupa diskon tiket kelas ekonomi sebesar 17 hingga 18 persen. Selain itu, tersedia pula diskon tiket kereta api dan kapal laut masing-masing 30 persen, serta pembebasan tarif jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan.

Kementerian Pariwisata memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan harapan terbangun sinergi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, serta UMKM demi kemajuan pariwisata nasional. RAN

Ogoh-Ogoh Badung Dibagi 7 Zona Dengan Jumlah Peserta Hampir 600

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha.
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha.

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Penilaian ogoh-ogoh tingkat zona di Kabupaten Badung mulai dimatangkan. Sebanyak 597 Sekaa Teruna dan Yowana dipastikan ambil bagian dalam proses penjurian yang akan berlangsung selama empat hari, 18 hingga 22 Februari 2026, dengan pembagian tujuh zona penilaian.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha, mengatakan seluruh tahapan teknis telah dibahas secara intensif bersama tim juri, terutama terkait pencermatan aspek dan kriteria penilaian. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya minat peserta dari tahun ke tahun, serta munculnya aspirasi agar nilai masing-masing peserta diumumkan secara terbuka.

“Secara penilaian sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami lebih mencermati kembali setiap aspek atau kriteria. Ada aspirasi agar nilai tiap peserta disampaikan secara terbuka, dan itu menurut kami bukan informasi yang perlu dirahasiakan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya, Minggu (15/2).

Dalam pelaksanaannya, setiap zona akan dinilai oleh tiga juri, sehingga total terdapat 21 juri yang terlibat. Selama empat hari penilaian, masing-masing tim juri akan menilai sekitar 18 hingga 20 ogoh-ogoh per hari di setiap zona. Dengan jumlah peserta mendekati 600, jadwal penilaian dipastikan padat dari pagi hingga malam hari.

Sudarwitha mengimbau seluruh Sekaa Teruna dan Yowana agar berada di lokasi saat penilaian berlangsung. Kehadiran mereka dinilai penting untuk menjelaskan konsep dan proses kreatif di balik karya ogoh-ogoh yang ditampilkan.

Dalam aspek penilaian, panitia tetap berpedoman pada tiga kriteria utama yakni Satyam (kebenaran), Siwam (kesucian), dan Sundaram (keindahan). Khusus untuk aspek Sundaram atau estetika, bobot penilaian cukup besar, yakni antara 5 hingga 50 poin. Unsur kreativitas, inovasi, serta teknik konstruksi menjadi fokus utama dalam penilaian estetika tersebut.

Meski demikian, panitia menegaskan tidak ada dikotomi antara detail anatomi ogoh-ogoh dengan pemanfaatan unsur motorik. Keduanya tidak dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi. Jika salah satu aspek lebih menonjol, juri tetap akan memberikan apresiasi sesuai kualitas karya.

Selain itu, penggunaan bahan ramah lingkungan juga menjadi pertimbangan dalam penilaian. Pemanfaatan bahan alami maupun barang bekas, seperti limbah botol plastik sekali pakai yang dikemas secara artistik, berpeluang memperoleh poin tambahan. Bahkan, karya berbahan daur ulang pernah masuk nominasi karena dinilai inovatif dan kreatif.

Dengan sistem penilaian yang semakin cermat dan transparan, ajang ogoh-ogoh tahun ini diharapkan mampu mendorong kreativitas generasi muda sekaligus memperkuat nilai budaya dan kepedulian terhadap lingkungan. RAN

Polda Bali Perkuat Koordinasi dengan Distributor Sembako Jelang HBKN

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Polda Bali memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha distribusi pangan guna memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) tetap terjaga di wilayah Provinsi Bali.

Kegiatan silaturahmi dan koordinasi tersebut dilaksanakan dengan pemilik CV Sumber Pangan Denpasar, Andre Tandika, sebagai salah satu distributor sembako di Bali. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas kondisi pasokan, kelancaran distribusi, serta langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang HBKN.

Hadir dalam kegiatan tersebut Panit 2 Subdit II Ditintelkam Polda Bali AKP I Ketut Jayana beserta jajaran. Dalam pertemuan itu, turut dibahas ketersediaan sejumlah komoditas strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, telur, serta bahan kebutuhan pokok lainnya yang permintaannya cenderung meningkat saat momentum hari besar keagamaan.

Dari hasil komunikasi yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa kondisi pasokan dan distribusi bapokting di Bali hingga saat ini masih relatif aman dan lancar. Pihak distributor juga menyatakan kesiapan untuk menjaga kontinuitas pasokan serta mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat.

AKP I Ketut Jayana menyampaikan, koordinasi dengan pelaku usaha distribusi pangan menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok serta mencegah terjadinya kelangkaan maupun gejolak harga di pasaran.

Melalui sinergi antara aparat kepolisian dan pelaku usaha, diharapkan kebutuhan masyarakat selama periode HBKN dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, stabilitas distribusi pangan juga dinilai berkontribusi terhadap terjaganya situasi keamanan dan kondusivitas ekonomi di Provinsi Bali menjelang hari besar keagamaan. (rls) 

597 Ogoh-ogoh Dinilai, Badung Bagi Penilaian Tujuh Zona Selama Empat Hari

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Tahapan penilaian ogoh-ogoh tingkat zona di Kabupaten Badung mulai dipersiapkan secara matang. Penilaian lapangan terhadap karya ogoh-ogoh dari 597 Sekaa Teruna dan Yowana akan dilaksanakan dalam tujuh zona selama empat hari, yakni 18 hingga 22 Februari mendatang.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha, mengatakan seluruh mekanisme teknis penilaian telah dibahas bersama tim juri. Fokus utama pembahasan adalah pendalaman kembali indikator dan kriteria penilaian, seiring meningkatnya antusiasme peserta setiap tahun.

Ia mengungkapkan, muncul pula masukan agar hasil penilaian masing-masing peserta disampaikan secara terbuka. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Secara prinsip, pola penilaian tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kami melakukan pendalaman terhadap aspek dan indikator penilaian. Ada aspirasi agar nilai peserta diumumkan secara terbuka, dan itu bukan informasi yang dikecualikan. Karena itu kami betul-betul berhati-hati agar penilaian objektif,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).

Dalam pelaksanaannya, setiap zona akan dinilai oleh tiga orang juri, sehingga total melibatkan 21 juri. Para juri ditargetkan menilai sekitar 18 hingga 20 ogoh-ogoh per hari di masing-masing zona. Dengan jumlah peserta hampir mencapai 600 sekaa, proses penilaian dipastikan berlangsung intens dari pagi hingga malam hari.

Mantan Camat Petang itu juga mengimbau seluruh sekaa teruna dan yowana agar berada di lokasi saat penilaian berlangsung. Kehadiran perwakilan sekaa dinilai penting untuk menjelaskan konsep, filosofi, serta proses kreatif karya ogoh-ogoh yang ditampilkan.

Terkait aspek penilaian, Sudarwitha menjelaskan bahwa juri tetap mengacu pada tiga indikator utama, yakni Satyam, Siwam, dan Sundaram. Unsur Sundaram atau estetika memiliki bobot nilai cukup besar, berkisar antara 5 hingga 50 poin. Pada aspek ini, kreativitas, inovasi, serta teknik konstruksi menjadi perhatian utama juri.

Meski demikian, panitia menegaskan tidak membedakan secara kaku antara penilaian detail anatomi dengan pemanfaatan unsur motorik. Keduanya dinilai sebagai bagian dari kreativitas yang saling melengkapi.

“Detail anatomi dan inovasi motorik tidak untuk dipertentangkan. Kalau sebuah ogoh-ogoh kuat di salah satu aspek atau mampu menggabungkan keduanya, juri tetap akan memberikan apresiasi sesuai kualitas karya,” tegasnya.

Selain unsur estetika dan inovasi, penggunaan material ramah lingkungan juga menjadi perhatian dalam penilaian. Pemanfaatan bahan alami maupun barang bekas, termasuk limbah plastik sekali pakai, dinilai dapat menambah poin jika dikemas secara kreatif dan artistik.

“Penggunaan bahan daur ulang bahkan pernah masuk nominasi karena diolah dengan sangat kreatif. Jika sekaa mampu memanfaatkan bahan bekas secara estetis, tentu akan menjadi nilai tambah,” pungkasnya. (pmc) 

Program Tabanan Terang Siap Pasang 6.793 Titik Lampu di Seluruh Kecamatan

PANTAUBALI.COM, SINGASANA – Pemerintah Kabupaten Tabanan memantapkan pelaksanaan program Tabanan Terang melalui rapat pemaparan rencana pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan yang berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Senin (9/2/2026). Rapat dipimpin langsung Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, didampingi Sekretaris Daerah serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan disertai uji sinar lampu sebagai bagian dari evaluasi teknis.

Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa pada tahap awal akan dilakukan pemasangan 6.793 titik lampu yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan. Program ini merupakan bagian dari revitalisasi dan pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ) guna memperkuat fungsi kawasan perkotaan Tabanan sebagai penyangga kawasan metropolitan Sarbagita.

Selain itu, Tabanan Terang juga ditujukan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait lampu jalan yang tidak berfungsi, yang rata-rata mencapai sekitar 10 laporan per hari. Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian meliputi penggunaan lampu konvensional dengan biaya operasional tinggi, belum optimalnya sistem meterisasi, serta kebutuhan integrasi pengelolaan berbasis smart city sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026.

Bupati Sanjaya menegaskan bahwa program ini tidak semata-mata pemasangan lampu, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

“Tabanan Terang adalah upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga. Penerangan jalan yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta menekan potensi gangguan keamanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh perencanaan dilakukan secara cermat agar pemasangan tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemkab Tabanan menargetkan penggunaan lampu LED hemat energi yang mampu menekan biaya listrik sedikitnya 35 persen dibandingkan lampu konvensional.

“Uji teknis dan evaluasi kami lakukan sejak awal, termasuk memastikan tingkat pencahayaan sesuai standar SNI dan mendukung pengelolaan berbasis digital,” tegasnya.

Ke depan, pengelolaan APJ dirancang terintegrasi melalui platform aplikasi digital untuk memudahkan pelaporan kerusakan secara real time, pemantauan aset, serta pemeliharaan berkala. Skema pengembangannya juga diarahkan melalui pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna mendorong efisiensi pembiayaan dan percepatan pembangunan.

Melalui program Tabanan Terang, Pemkab Tabanan berharap tata wilayah semakin tertata, aman, dan representatif. Program ini diyakini berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, sektor pariwisata, peningkatan nilai properti, serta penurunan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (rls)

Pemkab Tabanan Tinjau Jalan Rusak Akibat Longsor di Banjar Anyar

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sesuai instruksi dan arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga turun langsung meninjau lokasi jalan rusak yang terdampak bencana longsor akibat curah hujan ekstrem di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jumat (13/2/2026). Jalan tersebut merupakan akses penghubung yang cukup vital bagi mobilitas masyarakat setempat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun distribusi hasil pertanian.

 

Dalam peninjauan itu, Wabup Dirga didampingi salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Kepala BPBD dan jajaran Dinas PUPR Tabanan, Camat Kediri, Bendesa Adat setempat, serta perangkat daerah terkait lainnya. Jajaran melakukan pengecekan secara mendetail terhadap kondisi badan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat tergerus material longsoran karena tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Selain meninjau titik terparah, jajaran juga mengidentifikasi kerawanan di sekitar lokasi guna mengantisipasi longsor susulan.

 

Hasil tinjauan dikatakan Dirga akan segera ditindaklanjuti dengan langkah penanganan darurat serta perencanaan perbaikan permanen, agar akses masyarakat dapat kembali digunakan dengan aman dan nyaman. “Kami sangat prihatin dengan kerusakan ini. Jalan ini akses penting bagi warga dan juga menuju kawasan wisata, sehingga harus segera ditangani,” ujarnya di sela-sela peninjauan.

 

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah akan bergerak cepat melalui koordinasi lintas instansi agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. “Saya berharap langkah cepat yang dilakukan mampu mengatasi dan memperbaiki kerusakan secara tepat, sehingga jalan ini bisa segera digunakan kembali oleh masyarakat,” tegasnya. Sekaligus memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, sembari mendorong percepatan proses perbaikan agar aktivitas warga tidak terganggu dalam waktu yang lama. (rls) 

 

 

 

Pemkab Tabanan Tinjau Jalan Rusak Akibat Longsor di Banjar Anyar, Kediri

 

 

Tabanan PR – Sesuai instruksi dan arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga turun langsung meninjau lokasi jalan rusak yang terdampak bencana longsor akibat curah hujan ekstrem di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jumat (13/2). Jalan tersebut merupakan akses penghubung yang cukup vital bagi mobilitas masyarakat setempat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun distribusi hasil pertanian.

 

Dalam peninjauan itu, Wabup Dirga didampingi salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Kepala BPBD dan jajaran Dinas PUPR Tabanan, Camat Kediri, Bendesa Adat setempat, serta perangkat daerah terkait lainnya. Jajaran melakukan pengecekan secara mendetail terhadap kondisi badan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat tergerus material longsoran karena tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Selain meninjau titik terparah, jajaran juga mengidentifikasi kerawanan di sekitar lokasi guna mengantisipasi longsor susulan.

 

Hasil tinjauan dikatakan Dirga akan segera ditindaklanjuti dengan langkah penanganan darurat serta perencanaan perbaikan permanen, agar akses masyarakat dapat kembali digunakan dengan aman dan nyaman. “Kami sangat prihatin dengan kerusakan ini. Jalan ini akses penting bagi warga dan juga menuju kawasan wisata, sehingga harus segera ditangani,” ujarnya di sela-sela peninjauan.

 

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah akan bergerak cepat melalui koordinasi lintas instansi agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. “Saya berharap langkah cepat yang dilakukan mampu mengatasi dan memperbaiki kerusakan secara tepat, sehingga jalan ini bisa segera digunakan kembali oleh masyarakat,” tegasnya. Sekaligus memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, sembari mendorong percepatan proses perbaikan agar aktivitas warga tidak terganggu dalam waktu yang lama. @prokopimtabanan,-
 

 

 

Pemkab Tabanan Tinjau Jalan Rusak Akibat Longsor di Banjar Anyar, Kediri

 

 

Tabanan PR – Sesuai instruksi dan arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga turun langsung meninjau lokasi jalan rusak yang terdampak bencana longsor akibat curah hujan ekstrem di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jumat (13/2). Jalan tersebut merupakan akses penghubung yang cukup vital bagi mobilitas masyarakat setempat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun distribusi hasil pertanian.

 

Dalam peninjauan itu, Wabup Dirga didampingi salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Kepala BPBD dan jajaran Dinas PUPR Tabanan, Camat Kediri, Bendesa Adat setempat, serta perangkat daerah terkait lainnya. Jajaran melakukan pengecekan secara mendetail terhadap kondisi badan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat tergerus material longsoran karena tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Selain meninjau titik terparah, jajaran juga mengidentifikasi kerawanan di sekitar lokasi guna mengantisipasi longsor susulan.

 

Hasil tinjauan dikatakan Dirga akan segera ditindaklanjuti dengan langkah penanganan darurat serta perencanaan perbaikan permanen, agar akses masyarakat dapat kembali digunakan dengan aman dan nyaman. “Kami sangat prihatin dengan kerusakan ini. Jalan ini akses penting bagi warga dan juga menuju kawasan wisata, sehingga harus segera ditangani,” ujarnya di sela-sela peninjauan.

 

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah akan bergerak cepat melalui koordinasi lintas instansi agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. “Saya berharap langkah cepat yang dilakukan mampu mengatasi dan memperbaiki kerusakan secara tepat, sehingga jalan ini bisa segera digunakan kembali oleh masyarakat,” tegasnya. Sekaligus memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, sembari mendorong percepatan proses perbaikan agar aktivitas warga tidak terganggu dalam waktu yang lama. (rls) 

Bupati Adi Arnawa Sambut Wapres Gibran Dalam Dialog Pariwisata Bali

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama pelaku usaha sektor pariwisata. Kegiatan berlangsung di Gedung Widyatula, Politeknik Pariwisata Bali, Kampial, Nusa Dua, Jumat (13/2/2026).

 

Forum silaturahmi tersebut menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan pariwisata untuk membahas perkembangan terkini, tantangan struktural, serta agenda pemulihan dan pertumbuhan pariwisata Bali secara berkelanjutan.

 

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Bali, serta para Bupati dan Wali Kota se-Bali.

 

Dalam keterangannya, Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa Wakil Presiden menerima berbagai masukan komprehensif dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan pariwisata. Sejumlah isu strategis yang mengemuka antara lain kemacetan, sistem tiket dan tata kelola destinasi, ketersediaan air bersih, kesiapan infrastruktur, hingga persoalan persampahan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan sektor pariwisata.

 

“Pada prinsipnya, terdapat harapan agar pemerintah pusat dapat menerbitkan kebijakan terkait penutupan TPS Suwung. Aspirasi tersebut kami dengarkan secara seksama. Namun, secara prinsip kami di pemerintah daerah akan terus mengambil langkah-langkah konkret, khususnya dalam penanganan sampah di Kabupaten Badung,” tegas Bupati.

 

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung telah memperkuat koordinasi dengan kepala desa dan desa adat untuk mengoptimalkan operasional TPS di masing-masing wilayah. Upaya ini bertujuan menekan residu sampah seminimal mungkin melalui pendekatan pengelolaan berbasis sumber (hulu), termasuk pembangunan Teba Modern.

 

Pada APBD Badung Tahun Anggaran 2026, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26 miliar untuk pengelolaan sampah berbasis hulu. Selain itu, dengan dukungan APBD Provinsi Bali, total anggaran penanganan sampah yang disiapkan mencapai lebih dari Rp 300 miliar.

 

Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Badung dalam memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga daya saing pariwisata Bali di tingkat nasional dan global. (rls)

Jaringan Narkoba Lintas Provinsi Dibongkar, Polres Badung Ciduk 8 Tersangka

Polisi menunjukkan barang bukti sabu dan ekstasi hasil pengungkapan jaringan narkotika lintas provinsi di Mapolres Badung.
Polisi menunjukkan barang bukti sabu dan ekstasi hasil pengungkapan jaringan narkotika lintas provinsi di Mapolres Badung.

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Badung kembali membongkar jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang memasok barang haram dari Jawa Timur ke Bali. Dalam pengungkapan yang berlangsung sejak 9 Januari hingga 5 Februari 2026, polisi mengamankan delapan tersangka di sejumlah titik di wilayah Badung dan Denpasar.

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba didampingi Kasat Resnarkoba AKP I Gusti Made Dharma Sudhira, Kamis (12/2/2026), menjelaskan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif oleh tim opsnal.

“Penindakan kami lakukan di kamar kos, parkiran, hingga lokasi tempelan di pinggir jalan. Modusnya menggunakan sistem tempelan, penyimpanan di kos-kosan, dan peredaran langsung,” ujar Kapolres.

Pengungkapan pertama dilakukan pada Jumat, 9 Januari 2026 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah kamar kos di kawasan Mengwi. Polisi mengamankan pasangan asal Jawa Timur, SP (22) dan GA (29). Dari lokasi tersebut disita 12 paket sabu dengan berat total 6,24 gram, alat hisap, timbangan digital, serta 11 paket sabu lainnya yang disimpan di dalam koper.

Masih di hari yang sama, petugas kembali menangkap AG dengan barang bukti dua paket sabu seberat 4,94 gram dan satu butir pil ekstasi.

Sehari berselang, Sabtu (10/1/2026) pukul 20.00 Wita, tersangka ML (34) diamankan di Denpasar Barat. Dari tangannya ditemukan satu paket sabu seberat 49,39 gram yang didapat dari Malang menggunakan sistem alamat tempelan.

Selanjutnya pada Senin (12/1/2026) pukul 17.30 Wita, DT (34) ditangkap di kamar kos kawasan Seminyak. Polisi menemukan 23 paket sabu seberat 3,23 gram yang telah dipaketkan kecil untuk diedarkan.

Kurir Tempelan Dibayar Rp50 Ribu per Titik

Pengungkapan berlanjut pada Rabu (28/1/2026) pukul 13.30 Wita di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan. Polisi menangkap T.A. (26), pria asal Jawa Timur yang bekerja di bidang instalasi.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan total 37 paket sabu dengan berat 67,27 gram. Barang bukti itu ditemukan di saku celana, lokasi tempelan di pinggir jalan, hingga kamar kos tersangka. Polisi juga menyita alat hisap (bong), plastik klip, dan tabung microtube.

T.A. mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial K.L. melalui sistem alamat tempelan. Ia dibayar Rp50.000 untuk setiap titik tempelan yang dibuat. Harga sabu di tingkat peredaran disebut mencapai Rp1.350.000 per gram.

Sekuriti Beach Club Edarkan Sabu dan Ekstasi
Kasus lainnya diungkap pada Kamis (5/2/2026) pukul 10.20 Wita di sebuah parkiran wilayah Ungasan, Kuta Selatan. Polisi mengamankan G.Y. (35), warga Ungasan yang bekerja sebagai sekuriti di salah satu beach club.

Dari tas selempangnya ditemukan 13 paket sabu dan setengah butir ekstasi. Di bawah jok sepeda motornya, polisi kembali menemukan 10 paket sabu serta satu paket berisi 100 butir pil ekstasi.

Total barang bukti dari G.Y. yakni 23 paket sabu dengan berat 12,19 gram netto dan 100 butir ekstasi siap edar.

Berdasarkan pemeriksaan, G.Y. mengaku memperoleh barang dari seseorang berinisial H.S. melalui komunikasi WhatsApp tanpa pernah bertemu langsung. Sistem yang digunakan adalah setor dan alamat tempelan. Ia membeli sabu Rp1.100.000 per gram, lalu menjual kembali dalam paket kecil dengan harga hingga Rp650.000. Sementara ekstasi dibeli Rp300.000 dan dijual Rp450.000 per butir.

Secara keseluruhan, polisi menyita puluhan gram sabu dan ratusan butir ekstasi dari delapan tersangka. Seluruhnya dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP, dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp8 miliar ditambah sepertiga.

Kapolres menegaskan, pihaknya masih memburu sejumlah pemasok yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Jaringan ini masih aktif menggunakan sistem terputus dan tempelan. Kami akan terus kembangkan hingga ke pemasok utama,” tegasnya. ran

Makin Ketat, Koster Kini Minta Airbnb Keluarkan Usaha Akomodasi-Jasa Pariwisata Tak Berizin

Gubernur Bali Wayan Koster menerima perwakilan Airbnb Asia Tenggara di Jayasabha, Denpasar.
Gubernur Bali Wayan Koster menerima perwakilan Airbnb Asia Tenggara di Jayasabha, Denpasar.

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster memperketat langkah penataan sektor pariwisata dengan meminta platform digital Airbnb menertibkan sekaligus mengeluarkan usaha villa dan jasa pariwisata di Bali yang tidak berizin serta tidak membayar pajak.

Permintaan tersebut disampaikan langsung saat Koster menerima jajaran pengelola Airbnb Asia Tenggara di Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/2/2026). Hadir dalam pertemuan itu Public Policy Lead SEA Shanta Arul, Public Policy Manager Ishwinder Kaur, serta Senior Associate Matius Roland.

Koster menegaskan, seluruh usaha pariwisata yang dipromosikan melalui platform digital wajib memenuhi kelengkapan perizinan dan taat terhadap kewajiban pajak. Menurutnya, platform global seperti Airbnb juga memiliki tanggung jawab moral dan regulatif dalam menjaga kualitas pariwisata Bali.

“Jika tidak tertib, Saya harap pelaku usaha villa dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb,” tegas Koster.

Selain penertiban, Koster juga mendorong Airbnb menjalin kerja sama dengan platform digital milik Pemprov Bali, Love Bali, khususnya dalam memfasilitasi pembayaran pungutan wisatawan asing serta mendukung sistem tata kelola pariwisata yang lebih tertib dan transparan.

Ia menekankan bahwa Bali terbuka bagi investor dan pelaku usaha, namun semua pihak wajib tunduk pada aturan yang berlaku serta ikut bertanggung jawab menjaga alam dan budaya Bali.

“Kalau kualitas pariwisata Bali hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat Bali itu tidak adil, apabila yang mendapat untung dari pariwisata tidak melakukan apa – apa untuk Bali. Jika Bali tidak mendapat keadilan, maka alam akan melakukan caranya sendiri, agar tata kelola di Bali menjadi adil,” tegasnya.

Koster juga mengingatkan bahwa sesuai arahan Kementerian Pariwisata RI, seluruh jasa pariwisata ditargetkan sudah mengantongi izin dan memenuhi kewajiban pajak paling lambat akhir Maret. Bagi pelaku usaha yang tetap membandel, Pemprov Bali tidak segan menempuh langkah hukum.

Penertiban ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pariwisata Bali agar tidak rusak akibat praktik usaha ilegal yang merugikan daerah.

Sementara itu, Shanta Arul menyampaikan komitmen Airbnb untuk mematuhi regulasi yang berlaku serta menyosialisasikan aturan pemerintah kepada para mitra.

“Airbnb sangat serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerjasama dengan pemerintah,” ujarnya.

Bunda Rai Sosialisasikan Gerakan Kulkul PKK dan Tinjau Inovasi Olah Sampah Plastik di Denbantas

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, melaksanakan Sosialisasi Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu yang dirangkai dengan Sosialisasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pengelolaan sampah berbasis sumber, Rabu (11/2/2026). Kegiatan digelar secara daring melalui zoom meeting dari Kantor Bupati Tabanan dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Desa Denbantas.

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya yang akrab disapa Bunda Rai didampingi Sekretaris I TP PKK Kabupaten Tabanan beserta jajaran, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, perangkat daerah terkait, serta Perbekel Desa Denbantas.

Gerakan Kulkul merupakan program unggulan TP PKK Provinsi Bali yang dilaksanakan serentak setiap Minggu pertama setiap bulan, pukul 06.00 hingga 08.00 WITA. Program ini bertujuan membangkitkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bali Bersih Sampah.

Dengan memanfaatkan kulkul berbahan bambu sebagai sarana komunikasi tradisional, masyarakat diberikan tanda persiapan dan tanda mulai kegiatan untuk secara serentak membersihkan pekarangan rumah, telajakan, balai banjar, hingga tempat-tempat suci.

Usai sosialisasi, Bunda Rai bersama rombongan meninjau langsung inovasi pengolahan sampah plastik yang digagas komunitas “Bali Harmoni” di Desa Denbantas. Komunitas tersebut mengusung semboyan “Mengubah Sampah Menjadi Berkah” melalui teknologi mesin pirolisis yang mampu mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah.

Dalam kunjungannya, Bunda Rai mendatangi salah satu rumah tangga pelopor pengolahan sampah dari sumber yang dikelola Imam Kambali bersama timnya. Ia menyampaikan apresiasi atas terobosan tersebut yang dinilai sebagai solusi konkret dalam mengatasi persoalan sampah plastik.

“Inovasi ini sangat luar biasa. Sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan bisa diolah menjadi bahan bakar yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Bunda Rai berharap inovasi pengelolaan sampah berbasis sumber ini dapat direplikasi di rumah tangga lainnya. Menurutnya, persoalan sampah telah menjadi isu serius yang membutuhkan komitmen bersama dan langkah berkelanjutan, dimulai dari kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga.

Ia menegaskan, upaya tersebut tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang.

Sementara itu, Imam Kambali menjelaskan, proses pengolahan plastik melalui mesin pirolisis memiliki sejumlah tantangan teknis, terutama saat musim hujan. Plastik yang akan diolah harus dalam kondisi benar-benar kering agar dapat diproses secara optimal.

“Hampir semua jenis plastik bisa diolah, kecuali PET seperti botol air mineral bening, PVC, dan PC. Plastik yang tidak bisa diproses melalui pirolisis diarahkan ke industri daur ulang untuk dicetak menjadi biji plastik,” jelasnya.

Selain plastik, komunitas tersebut juga mengelola sampah organik melalui sistem sirkular. Sampah organik dimanfaatkan sebagai pakan ikan, kemudian limbah kotoran ikan diolah menjadi pupuk untuk tanaman hortikultura seperti cabai dan pepaya. Dengan sistem ini, residu sampah yang tersisa hanya sekitar 1–2 persen.

Setiap minggu, warga yang telah memilah sampah dari rumah mengumpulkannya di satu titik untuk kemudian dijemput dan diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).

Melihat sistem yang berjalan efektif, Bunda Rai menilai inovasi tersebut berpotensi menjadi role model bagi desa-desa lain di Kabupaten Tabanan. Ia menegaskan komitmen TP PKK untuk terus mendorong penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah. Ini contoh nyata yang patut dikembangkan,” tegasnya. (rls)