- Advertisement -
Beranda blog Halaman 106

Pangkalan di Tabanan Minta Edaran Baru Soal Penjualan Gas LPG 3 ke Pengecer

Komisi II DPRD Tabanan saat berjumpa dengan agen dan penyalur tingkat pangkalan di PT Nyuh Gading Sanjiwani, Selasa (4/2).
Komisi II DPRD Tabanan saat berjumpa dengan agen dan penyalur tingkat pangkalan di PT Nyuh Gading Sanjiwani, Selasa (4/2).

TAPANTAUBALI.COM, TABANAN – Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi bahwa pengecer boleh menjual gas LPG 3 Kg lagi mulai hari ini, Selasa (4/2/2025). Para pengecer itu sambil diproses menjadi sub pangkalan.

Namun, para penyalur gas subsidi 3 Kg tersebut di Kabupaten Tabanan, Bali yang berada di tingkat pangkalan masih merasa ragu untuk menyalurkan gas ke pengecer.

Mereka punmeminta agar instruksi tersebut dituangkan dalam surat edaran resmi sebagai dasar hukum dalam penyaluran ke warung-warung atau pengecer.

Para penyalur khawatir akan menghadapi permasalahan hukum jika tidak ada surat edaran yang secara eksplisit mengizinkan distribusi ke pengecer. Kekhawatiran ini disampaikan dalam pertemuan mereka dengan rombongan Komisi II DPRD Tabanan yang tengah meninjau ketersediaan gas LPG 3 kg di PT Nyuh Gading Sanjiwani, yang berlokasi di Jalan Mawar, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan.

“Kami berharap ada surat edaran baru sebagai landasan kami dalam menyalurkan gas ke pengecer. Dengan begitu, kami tidak akan menghadapi masalah di kemudian hari,” ujar Ni Nyoman Seniwati, pemilik pangkalan LPG 3 kg Wahyu Lestari di Desa Jegu, Kecamatan Penebel.

Permintaan serupa juga diajukan oleh beberapa penyalur pangkalan lainnya. Mereka ingin memastikan distribusi gas bersubsidi ini sesuai aturan agar tidak menanggung risiko hukum.

General Affair PT Nyuh Gading Sanjiwani, Kadek Anggara Putra Subrata, yang merupakan salah satu agen LPG 3 kg di Tabanan, menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan aturan yang berlaku.

“Kami bertindak sebagai perpanjangan tangan Pertamina dan mengikuti regulasi yang ada. Jika tidak ada aturan tertulis yang membolehkan penyaluran ke pengecer, kami tetap mengacu pada surat edaran terakhir yang melarangnya,” jelasnya.

Ia pun menegaskan, untuk saat ini, pihaknya dan para penyalur di tingkat pangkalan masih berpegang pada edaran yang tidak mengizinkan distribusi ke pengecer. Namun, mereka akan segera menindaklanjuti saran dari Komisi II DPRD Tabanan terkait kebijakan terbaru. (ana)

Komisi III DPRD Tabanan Minta OPD Maksimalkan Unit Penghasil Untuk Optimalisasi PAD

Anggota Komisi III kembali menggelar rapat kerja dengan Perangkat Daerah Penghasil pada Selasa (4/2/2025).
Anggota Komisi III kembali menggelar rapat kerja dengan Perangkat Daerah Penghasil pada Selasa (4/2/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) masih menjadi perhatian Komisi III DPRD Tabanan. Pada Selasa (4/2/2025) Anggota Komisi III DPRD kembali menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil pada Selasa (4/2/2025).

Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra menyampaikan, rapat ini bertujuan untuk membahas optimalisasi peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah, mengingat adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satunya adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD, yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah.

“Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil dalam meningkatkan pendapatan riil, seperti opsen pajak dan retribusi lainnya,” ujarnya usai rapat.

Salah satu unit penghasil yang menjadi perhatian adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Meskipun telah dilakukan perbaikan, Komisi III menyoroti banyaknya RPH mandiri yang beroperasi di luar kendali pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan adanya kajian lebih lanjut terkait pengelolaan RPH agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

“Kami berharap ada kajian terkait pengelolaan RPH itu agar bisa dioprasikan secara maksimal,” kata Dharma Putra.

Selain itu, Komisi III juga menekankan pentingnya progres nyata dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menindaklanjuti pembahasan sebelumnya mengenai optimalisasi pendapatan daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang jelas.

“Kami akan mengadakan rapat lanjutan untuk memastikan ada progres yang konkret,” tegasnya.

Dalam rapat ini, ketidakhadiran beberapa OPD penghasil juga menjadi sorotan. Padahal menurut Dharma Putra, seluruh OPD terkait harusnya hadir dan dilibatkan dalam rapat kerja bersama Komisi III karena memiliki peran vital dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

“Kami sudah wanti-wanti, kalau ada rapat Komisi III, jangan sampai ada agenda lain. Ini menyangkut kepentingan banyak orang,” pungkasnya. (ana)

Presiden Prabowo Instruksikan Pengecer Bisa Jual LPG 3 Kg Lagi

Gas LPG 3 kilogram
Gas LPG 3 kilogram

PANTAUBALI.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya telah menetapkan pembelian Gas LPG 3 Kilogam hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina dan tidak lagi di pihak pengecer. Kebijakan itu mulai diterapkan per 1 Februari 2025.

Namun kebijakan tersebut menimbulkan protes di masyarakat karena mereka kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut. Bahkan di beberapa daerah, masyarakat harus antre untuk memperoleh gas di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

Atas kondisi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi bahwa pengecer boleh menjual gas subsidi 3 Kg lagi mulai hari ini, Selasa (4/2/2025). Para pengecer itu sambil diproses menjadi sub pangkalan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo terkait aturan baru penjualan LPG 3 Kg atau gas melon di masyarakat.

“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” terang Dasco dikutip, Selasa (4/2/2025).

Dasco menyebut, aturan baru terkait penjualan gas melon itu dibuat untuk menertibkan harga jual di tengah masyarakat. Menurutnya dengan aturan tersebut, para pengecer tak akan menjual gas melon dengan harga tinggi.

“Dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” katanya. (ana)

Warga Tabanan Kesulitan Beli Gas LPG 3 Kg, DPRD Tabanan Lakukan Monitoring

Monitoring ketersediaan Gas LPG di agen pangkalan di Kabupaten Tabanan, Selasa (4/2/2025).
Monitoring ketersediaan Gas LPG di agen pangkalan di Kabupaten Tabanan, Selasa (4/2/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Warga di Kabupaten Tabanan, Bali, mengeluhkan kesulitan membeli Gas LPG 3 Kg. Hal itu terjadi lantaran adanya aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait larangan penjualan gas subsidi di tingkat pengecer mulai 1 Februari 2025. Masyarakat diwajibkan untuk membeli gas di pangkalan.

Adelia, salah seorang pemilik warung di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, mengatakan, sejak tiga hari yang lalu sudah kehabisan stok gas. “Gasnya habis. Susah sekarang carinya. Saya sudah tiga hari tidak punya gas,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya kondisi yang sama juga terjadi di tempat lain sebab ada warga dari Sanggulan, Kecamatan Kediri sampai mencari gas ke warungnya. “Kemarin sampai ada ibu-ibu dari Sanggulan yang cari gas kesini karena di tempatnya gak dapat beli gas,” ungkapnya.

Ketika ditanya terkait adanya aturan larangan menjual gas di pengecer, Adelia mengaku belum mengetahui aturan tersebut. “Belum tahu. Cuma kata langganan yang biasa kesini bawa gas bilang gasnya lagi kosong saja,” akunya.

Menindaklanjuti adanya kelangkaan gas LPG 3 Kg tersebut, anggota Komisi II DPRD Tabanan melakukan monitoring di sejumlah agen dan pangkalan di wilayah Tabanan pada Selasa (4/2/2025).

Ketua Komisi II I Wayan Lara mengatakan, dari hasil monitoring yang telah dilakukan ditemukan tidak ada kelangkaan gas. Menurutnya, masyarakat kesulitan mencari gas karena adanya surat edaran larangan agen atau pangkalan memasok gas ke pengecer.

“Dari surat edaran itu, masyarakat diharuskan membeli gas ke pangkalan. Nah persoalannya sekarang di desa-desa itu sulit mencari pangkalan karena jaraknya yang jauh,” katanya.

Namun, lanjut Lara, hari ini ada keputusan baru dari Presiden Prabowo Subianto bahwa penjualan Gas LPG 3 Kg di tingkat pengecer diperbolehkan lagi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya menyarankan agen segera menindaklanjuti aturan itu dengan kembali memasok gas ke tingkat pengecer sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi mendapatkan gas.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan agen untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut agar membuat surat edaran,” pungkasnya. (ana) 

Belum Sebulan di Bali, 3 WN India Terlibat Scamming dan Raup Untung Hingga Rp 5 Miliar

3 WN India yang terlibat scamming dihadirkan dalam pers konferensi pada Selasa (4/2).
3 WN India yang terlibat scamming dihadirkan dalam pers konferensi pada Selasa (4/2).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pada Kamis (23/1), tim gabungan dari Imigrasi Denpasar  menangkap tiga warga negara India yang terlibat dalam praktik penipuan visa dan tiket ke negara Kanada. Mereka diamankan di sebuah rumah di kawasan Jalan Tukad Balian Gang IV, Sidakarya, Denpasar Selatan.

Tiga pria tersebut, yang berinisial P, DK, dan SK, memanfaatkan modus penipuan dengan menawarkan jasa pembuatan visa, tiket, dan dokumen perjalanan palsu ke Kanada. Mereka meyakinkan korban melalui video call bahwa dokumen mereka telah diproses, lalu meminta uang sebagai biaya pemrosesan.

“Dari penggeledahan yang dilakukan, kami menemukan dokumen palsu berupa visa Kanada serta cap imigrasi yang diduga palsu,” kata Ridha Sah Putra, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, pada Selasa (4/2).

Para pelaku diduga telah menipu sembilan orang, yang semuanya merupakan warga negara India. Kerugian yang ditimbulkan dari penipuan ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar. Sayangnya, semua korban masih berada di India, dan tidak ada yang telah datang ke Indonesia.

Penangkapan ini berawal dari informasi intelijen yang mengendus aktivitas mencurigakan di rumah yang dihuni ketiga pelaku. Tim gabungan Imigrasi Denpasar bersama dengan Intelijen Keimigrasian (Inteldakim), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN) Bali, dan Intelkam Polda Bali langsung bergerak cepat melakukan pengawasan. Setelah memastikan keberadaan mereka, penggeledahan dilakukan, dan berbagai bukti terkait penipuan ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku menggunakan izin tinggal yang berbeda. P dan DK menggunakan Visa on Arrival (VOA), masing-masing berlaku hingga 20 Februari 2025 dan 11 Februari 2025. Sedangkan SK memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kategori investor, yang berlaku hingga 15 Juli 2026.

“Imigrasi mengimbau kepada masyarakat, terutama warga negara asing, untuk berhati-hati dalam menggunakan jasa pembuatan visa dan tiket perjalanan. Jangan sampai menjadi korban penipuan serupa,” ujar Ridha.

Selain itu, dalam operasi yang sama, Imigrasi juga menangkap tiga warga negara asing (WNA) lain yang terlibat pelanggaran izin tinggal. Mereka berasal dari Inggris (KSM), Ghana (RM), dan Kanada (CBY). (*)

Pria 25 Tahun Tewas Gantung Diri di Tebing Pantai Pecatu, Evakuasi Berlangsung Dramatis

Evakuasi pria tewas gantung diri di pinggir tebing Pantai Pecatu pada Senin (3/2/2025). 
Evakuasi pria tewas gantung diri di pinggir tebing Pantai Pecatu pada Senin (3/2/2025). 

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Warga Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung di hebohkan dengan penemuan seorang pria tewas gantung diri di pinggir tebing Pantai Pecatu pada Senin (3/2/2025).

Pria tersebut diketahui bernama Yohanes Kanisius Seko (25) yang beralamat di Jalam Raya Uluwatu, Desa Ungasan Pecatu, Kuta Selatan.

Evakuasi korban dilakukan oleh tim SAR Gabungan berlangsung dramatis karena posisi penemuan berada di pinggir tebing.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, I Nyoman Sidakarya mengatakan, pihaknya menerima informasi penemuan korban dari Babinsa Desa Pecatu sekitar pukul 10.30 WITA.

Kemudian sebanyak tujuh orang personil Basarnas dan unsur SAR lainnya mulai melaksanakan evakuasi sekira pukul 12.10 Wita.

“Akses menuju lokasi cukup terjal, tim harus berhati – hati untuk melaksanakan proses evakuasi,” kata Sidakarya.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi dan Kesiapsiagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, I Wayan Juni Antara mengungkapkan, proses evakuasi menggunakan peralatan mountaineering untuk memudahkan evakuasi korban dengan kondisi medan jalam yang cukup terjal, karena lokasinya berada di atas tebing pantai.

“Korban dievakuasi dengan tandu menuju jalan utama yang berjarak sekitar 2 Kilometer,” terangnya.

Sekira pukul 13.10 Wita korban berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa menuju RSUP Prof. I G.N.G. Ngoerah Denpasar menggunakan ambulance GP Ansor.

Adapun operasi pencarian dan pertolongan melibatkan SAR Samapta Polda Bali, Polsek Kuta Selatan, Inavis Polda Bali, Babinsa Desa Pecatu, SAR Dog Indonesia, IOF, GP. Ansor dan masyarakat setempat. (ana)

581 Sekaa Teruna di Kabupaten Badung Terima Dana Kreativitas Rp25 Juta

Penyerahan Bantuan Dana Kreativitas Kepada Sekaa Teruna/Yowana se-Kabupaten Badung di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Senin (3/2).
Penyerahan Bantuan Dana Kreativitas Kepada Sekaa Teruna/Yowana se-Kabupaten Badung di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Senin (3/2).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Sebanyak 581 Sekaa Teruna/Yowana di Kabupaten Badung menerima bantuan dana hibah kreativitas sebesar Rp25 juta dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Caka 1947.

Dana tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat membuka Bulan Bahasa Bali VII bertempat di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Senin (3/2/2025).

Giri Prasta mengatakan, pemberian dana kreativitas diharapkan mampu menumbuhkan rasa persatuan sekaa teruna melakukan akselerasinya di tingkat banjar, sehingga pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang beriringan dengan Pengerupukan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan pakem yang dimiliki Hindu Dresta Bali.

“Saya berpesan silahkan lakukan akselerasi membuat ogoh-ogoh dengan menggabungkan teknologi dengan syarat tidak keluar dari pakem yang ada dan jangan sampai ada perkelahian antar Sekaa Teruna dalam perayaan malam pengerupukan, dan jika itu terjadi pasti akan dikenakan sanksi yang tegas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Gde Eka Sudarwitha menyampaikan, penyaluran dana kreativitas kepada ST se-Badung merupakan kebijakan Bupati Giri Prasta untuk mendukung kreativitas generasi muda melestarikan tradisi ogoh-ogoh untuk menyambut Hari Raya Nyepi.

“Kami merealisasikan kebijakan Bapak Bupati dengan menyerahkan dana kreativitas kepada 581 Sekaa Teruna se-Badung dengan total anggaran Rp14 miliar lebih,” ungkapnya.

Pemberian dana tersebut juga bertujuan untuk memperkokoh kehidupan berbasis adat dan mempererat persatuan Sekaa Teruna dan meningkatkan kesadaran Sekaa Teruna melestarikan budaya dan lingkungan. Untuk diketahui, pemberian bantuan dana ini mengalami kenaikan sebesar Rp5 juta dari tahun sebelumnya. (rls) 

Lakukan 5 Tips Berikut untuk Mencegah Ular Masuk Pekarangan Rumah

Cara menangkal ular masuk pekarangan rumah. (Foto:freepik)
Cara menangkal ular masuk pekarangan rumah. (Foto:freepik)

PANTAUBALI.COM – Ular sering kali masuk ke pekarangan rumah karena mencari makanan, tempat berlindung, atau karena habitatnya terganggu. Terlebih lagi jika lingkungan sekitar rumah terdapat pekarangan kosong atau tumpukan material bangunan. Saat musim hujan tiba maka ular akan lebih sering masuk ke pekarangan rumah.

Meskipun tidak semua ular berbisa, kehadiran mereka bisa menimbulkan rasa takut dan risiko bagi penghuni rumah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mencegah ular masuk ke pekarangan rumah. Berikut adalah lima tips untuk mencegah ular masuk rumah:

1. Jaga Kebersihan Pekarangan

Lingkungan yang kotor dan berantakan bisa menjadi tempat persembunyian yang ideal bagi ular. Oleh sebab itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan rumah yakni dengan rutin memotong rumput agar tidak terlalu tinggi serta singkirkan tumpukan kayu, batu, atau barang bekas yang bisa menjadi tempat bersembunyi bagi ular. Selain itu, pastikan tidak ada lubang atau celah yang bisa menjadi jalan masuk ular ke dalam rumah.

2. Mengurangi Sumber Makanan Ular

Ular biasanya tertarik ke suatu area karena adanya makanan, seperti tikus, katak, dan burung kecil. Untuk mencegah hal itu maka pentinh untuk membersihkan sisa makanan yang berceceran di sekitar rumah. Pastikan juga rumah bebas dari tikus dengan menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan makanan terbuka.

3. Tutup Celah dan Lubang di Rumah

Periksa setiap sudut rumah, terutama bagian bawah pintu dan ventilasi, untuk memastikan tidak ada celah bagi ular masuk. Bisa juga gunakan kawat kasa atau jaring halus untuk menutupi ventilasi dan saluran air.

4. Menanam Tanaman Pengusir Ular

Beberapa tanaman diketahui memiliki bau yang tidak disukai oleh ular. Contohnya serai yang juga efektif mengusir nyamuk, bawang putih dengan aromanya yang kuat bisa mengganggu ular, serta bunga marigold.

5. Menggunakan Bahan Alami Pengusir Ular

Selain tanaman, beberapa bahan alami juga bisa digunakan sebagai pengusir ular, seperti cuka atau amonia, kapur barus dan belerang. Bahan-bahan alami tersebut dapat disemprotkan atau ditaburkan di sekitar pekarangan rumah.

Dengan menerapkan tips diatas, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi keluarga dan hewan peliharaan. Jika menemukan ular, tetap tenang dan cari bantuan profesional jika diperlukan. (ana)

4.000 Hektare Sawah di Tabanan Ditanggung Premi AUTP

Salah satu lahan persawahan di Kabupaten Tabanan.
Salah satu lahan persawahan di Kabupaten Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Seluas 4.000 Hektare lahan sawah di Kabupaten Tabanan akan mendapatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di tahun 2025 ini.

Program ini sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan kuota lahan sawah yang akan mendapatkan AUTP di masing-masing daerah.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan Ni Nyoman Ria Wati mengatakan, proses pendaftaran AUTP hingga saat ini belum dibuka. “Sistemnya belum dibuka,” ujarnya, Senin (3/2/2025).

Ia menjelaskan, untuk Tabanan sendiri pada 2025 rencananya lahan sawah yang akan menerima AUTP seluas 5.000 hektare dari pemerintah pusat. Jumlah itu naik dari tahun sebelumnya hanya 2.000 hektare.

Dalam AUTP pemerintah pusat menanggung biaya premi 80 persen sedangkan sisanya 20 persen ditanggung oleh petani. Untuk membantu petani, Pemkab Tabanan mengeluarkan anggaran dari APBD untuk membayar premi 20 persen ini. Namun, premi yang ditanggung Pemkab Tabanan hanya seluas 4.000 hektare.

Karena yang ditanggung hanya 4.000 hektare maka akan ada tersisa 1.000 hektare dari kuota pemerintah pusat yang mencapai 5.000 hektare. Maka, premi 20 persen dari 1.000 hektare ini harus dibayar swadaya oleh petani.

“Premi 20 persen yang harusnya dibayarkan petani akan dibayar lewat APBD. Namun tahun ini yang ditanggung hanya 4.000 hektare saja,” katanya.

Ria mengaku, pihaknya pun telah melakukan sosialisasi mengenai kuota 1.000 persen yang premi 20 persennya dibayar swadaya oleh petani. “Kami terus gencar melakukan sosialisasi, mudah-mudahan mau ada yang ikut secara swadaya,” ucapnya.

Ia menambahkan, program AUTP ini bisa diikuti seluruh subak di Kabupaten Tabanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai petunjuk teknis.

Program asuransi ini sangat membantu petani apabila mereka gagal panen karena cuaca ataupun serangan hama. Sebab nilai klaim AUTP yang dibayar sebesar Rp6.000.000 per satu hektare sawah. “Pembayaran nanti langsung ditransfer ke masing-masing rekening subak,” pungkasnya. (ana)

Pemerintah Sediakan Cek Kesehatan Mental Gratis Mulai Februari 2025, Ribuan Fasilitas Layanan Disiapkan

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin.

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Mulai Februari 2025 ini, masyarakat Indonesia akan dapat mengakses layanan skrining kesehatan mental secara gratis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin.

Ia menyebut program ini menjadi salah satu inisiatif terbesar Kementerian Kesehatan dengan cakupan hingga 280 juta penduduk.

“Ini program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta orang. Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” ujar Budi, dikutip Senin (3/2/2025).

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menyiapkan sekitar 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan mental awal secara gratis.

Menkes menambahkan, cakupan program ini bahkan lebih luas dibandingkan program vaksinasi Covid-19, yang menjangkau sekitar 200 juta orang.

Menurut Budi, masalah kesehatan mental di Indonesia semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

“Data 2023 menunjukkan satu dari sepuluh warga Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Sayangnya, skrining kesehatan mental belum pernah dilakukan secara menyeluruh, sehingga banyak individu yang tidak menyadari kondisi mereka,” jelasnya.

Budi juga menyampaikan, pelaksanaan skrining kesehatan mental gratis ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Saya akan berdiskusi dengan Presiden minggu depan untuk menentukan waktu pelaksanaan yang tepat karena program ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia,” katanya.

Berdasarkan hasil survei nasional Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) Tahun 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja (34,9 persen) atau sekitar 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.

Bahkan 1 dari 20 remaja (5,5 persen) atau sekitar 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental yang lebih serius. Namun, dari angka tersebut, hanya 2,6 persen remaja yang pernah mendapatkan layanan dukungan atau konseling dalam setahun terakhir. (ana)