TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan terus mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Bali di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tabanan. Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman badan publik mengenai standar pelayanan informasi sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Winiantara, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, diperlukan koordinasi dan sinergi seluruh perangkat daerah agar masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, yang hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa pelaksanaan Monev KIP tidak hanya berorientasi pada penilaian rutin tahunan. Lebih dari itu, evaluasi tersebut menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.
Ia menjelaskan, melalui Monev KIP dapat diketahui sejauh mana kepatuhan badan publik dalam menyediakan informasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi juga dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas serta mencegah potensi terjadinya praktik korupsi.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan peluncuran aplikasi E-Monev KIP 2026 yang ditandai secara simbolis dengan pemukulan alat musik tradisional Bali, ceng-ceng. Kehadiran aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital dalam pelaksanaan evaluasi keterbukaan informasi publik.
Melalui sistem elektronik tersebut, badan publik dapat melakukan registrasi hingga mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara lebih praktis, efektif, dan terukur.
Penilaian Monev KIP 2026 mencakup enam indikator utama, yakni komitmen organisasi, sarana dan prasarana penunjang, pelayanan informasi publik, ketersediaan jenis informasi, kualitas informasi, serta inovasi dan digitalisasi.
Pelaksanaan evaluasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapan badan publik dalam memenuhi standar penilaian, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Akses terhadap informasi yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian dari hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Dengan pelayanan informasi yang semakin terbuka, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal tersebut sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan.
Adapun badan publik dari Kabupaten Tabanan yang menjadi peserta Monev KIP 2026 terdiri atas lima perangkat daerah, yakni Badan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kecamatan Marga.
Selain perangkat daerah, terdapat lima desa yang turut menjadi peserta, yakni Desa Angseri di Kecamatan Baturiti, Desa Kukuh dan Desa Kuwum di Kecamatan Marga, Desa Penebel di Kecamatan Penebel, serta Desa Subamia di Kecamatan Tabanan.
Keterlibatan perangkat daerah hingga pemerintahan desa tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan budaya keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, pelayanan informasi tidak hanya terpusat pada tingkat kabupaten, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
Dalam penilaian Monev KIP 2026, badan publik yang memperoleh nilai akumulasi minimal 90,0 berhak mendapatkan predikat Informatif sebagai kategori tertinggi. Predikat tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap badan publik yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan informasi secara transparan dan berkualitas.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tabanan berharap seluruh badan publik semakin siap meningkatkan standar pelayanan informasi, memperkuat inovasi digital, serta membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal pembangunan menuju Tabanan yang maju dan berdaya saing. (kmftbn)

































