MANGUPURA, PANTAUBALI.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung menjalani proses penilaian Indeks Keamanan Informasi Persandian (IKASANDI) yang dilaksanakan oleh tim asesor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Senin (27/7/2026). Penilaian ini menjadi bagian dari upaya mengukur kesiapan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kidung Gosana itu dibuka oleh Sekretaris Diskominfo Kabupaten Badung bersama jajaran Bidang Persandian dan Statistik. Turut hadir pejabat fungsional Sandiman Ahli Madya serta tim teknis yang terlibat dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian.
Dalam pelaksanaan asesmen, tim dari BSSN melakukan serangkaian wawancara sekaligus verifikasi terhadap dokumen dan bukti dukung yang disiapkan Tim IKASANDI Diskominfo Badung. Proses tersebut bertujuan menilai tingkat penerapan tata kelola keamanan informasi serta penyelenggaraan fungsi persandian di lingkungan pemerintah daerah.
Sekretaris Diskominfo Kabupaten Badung mengatakan penilaian IKASANDI diharapkan tidak hanya menjadi proses evaluasi administratif, tetapi juga memberikan gambaran objektif mengenai aspek-aspek yang masih perlu diperkuat dalam pengelolaan keamanan informasi.
Menurutnya, hasil asesmen akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola persandian sekaligus memperkuat perlindungan terhadap data dan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik.
Penguatan aspek keamanan informasi dinilai semakin penting seiring berkembangnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan tata kelola yang lebih baik, penyelenggaraan layanan digital pemerintah diharapkan mampu berlangsung secara aman, andal, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
Melalui penilaian IKASANDI, Pemerintah Kabupaten Badung juga berupaya memastikan setiap proses pengelolaan informasi strategis berjalan sesuai standar keamanan yang ditetapkan BSSN. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi sekaligus memperkuat sistem perlindungan data di lingkungan pemerintah daerah. (rls/kmfbdg)
