Tabanan Tuan Rumah Forum Walidata se-Bali, Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia

Forum Walidata Tingkat Daerah se-Bali pada Rabu (22/4/2026) di Pisangne K-Tamane, Baturiti.

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi tuan rumah Forum Walidata Tingkat Daerah se-Bali yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali di Pisangne K-Tamane, Baturiti, Rabu (22/4/2026). Forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi pengelolaan data sektoral guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis data.

Kegiatan diikuti para walidata dari seluruh kabupaten/kota di Bali dan dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan, I Made Sumerta Yasa. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam membangun tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi penyusunan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, penguatan sinergi antara pembina data, walidata, dan produsen data menjadi langkah strategis dalam mewujudkan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di daerah. Dengan data yang berkualitas, pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga:  Ikon Baru Kota Tabanan, Patung Catur Muka Direvitalisasi dengan Desain Lebih Monumental

Forum tersebut menghadirkan dua narasumber yang membahas pengelolaan statistik sektoral. Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan, Desak Gede Pratiwi Wijayanti, memaparkan peran pembina data dalam meningkatkan kualitas statistik sektoral daerah. Sementara Kepala Bidang Statistik Data dan Informasi Diskominfo Kabupaten Tabanan, I Made Ariono, menjelaskan pemanfaatan aplikasi e-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) untuk mendukung pengelolaan data yang lebih optimal.

Dalam pemaparannya, BPS menegaskan bahwa statistik sektoral memiliki fungsi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Data tersebut diperoleh melalui sensus, survei, maupun kompilasi administrasi, dengan tetap mengedepankan prinsip relevansi, akurasi, ketepatan waktu, aksesibilitas, dan keterbandingan.

Baca Juga:  Ikon Baru Kota Tabanan, Patung Catur Muka Direvitalisasi dengan Desain Lebih Monumental

Sementara itu, Diskominfo Tabanan menjelaskan bahwa penerapan e-Walidata dalam SIPD-RI bertujuan memastikan seluruh data yang digunakan dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra hingga Renja, tersaji secara valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum juga menyoroti manfaat data statistik sektoral dalam mendukung pembangunan daerah. Data yang berkualitas dinilai mampu menjadi dasar penetapan target pembangunan, penyusunan anggaran yang lebih efektif, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, hingga memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, peserta forum mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan data sektoral, di antaranya belum optimalnya produksi dan publikasi data statistik serta keterbatasan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik di daerah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan tata kelola data, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menghadirkan berbagai inovasi, salah satunya melalui pembentukan Agen Statistik Tabanan Unggul (ASTU). Program tersebut menjadi wadah kolaborasi pengelola data lintas perangkat daerah dan berhasil mendorong Tabanan meraih Indeks Pembangunan Statistik (IPS) terbaik di Provinsi Bali, sekaligus mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui program Desa Cinta Statistik.

Baca Juga:  Ikon Baru Kota Tabanan, Patung Catur Muka Direvitalisasi dengan Desain Lebih Monumental

Melalui penyelenggaraan Forum Walidata Tingkat Daerah se-Bali ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta penguatan sinergi antarpemerintah daerah dalam mengelola data sektoral. Dengan demikian, implementasi Satu Data Indonesia di Bali dapat berjalan semakin optimal guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data berkualitas. (rls/kmf)