PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menilai pelaksanaan program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu belum berjalan optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Wastana, menyebut pemerintah daerah masih terkesan setengah hati dalam membantu warga karena menggunakan sistem stimulan dalam penyalurannya.
Menurutnya, sistem stimulan membuat masyarakat penerima bantuan hanya memperoleh bahan bangunan, sementara pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada penerima. Akibatnya, banyak warga kesulitan untuk membayar tukang karena keterbatasan biaya.
Kondisi tersebut membuat sebagian bahan bangunan tidak terpakai bahkan menjadi mubazir.
Selain itu, ditemukan pula kasus di mana penerima hanya menerima sebagian bahan bangunan, sementara sisanya hingga kini belum diterima.
“Kami banyak temukan kasus seperti itu di masyarakat. Selain itu, ada yang melaporkan rumahnya sudah bocor dan tidak memiliki biaya untuk membayar tukang,” ujar Wastana, Rabu (5/11/2025).
Melihat berbagai persoalan itu, Wastana mengusulkan agar mekanisme program diubah dan tidak lagi menggunakan sistem stimulan.
Ia menilai, pemerintah seharusnya melaksanakan pekerjaan secara langsung sehingga masyarakat tidak perlu menanggung biaya tambahan atau berutang untuk menyelesaikan rumahnya.
“Kalau mau membantu masyarakat, seharusnya tuntas total dikerjakan. Jangan setengah hati,” tegasnya.
Sebelumnya, program bedah rumah di Tabanan berada di bawah Dinas Sosial. Namun, kini pelaksanaannya telah beralih ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan dengan sistem bantuan yang diubah menjadi stimulan.
“Saya berharap mekanisme program ini bisa kembali seperti dulu di Dinas Sosial, karena saya kasihan dengan masyarakat,” pungkasnya. (ana)
