Ditengah Pandemi Covid-19,Tidak Semua Bansos Kandidat Pilkada Bisa Dikatakan Berbau Politis

BADUNG  – Pantaubali.com – Adanya geliat kandidat di tengah-tengah pandemi covid-19 atau petahana tentu bisa dikatakan memiliki kesempatan dekat dengan masyarakat.Dan apakah dalam kondisi tersebut kiranya ada kandidat melakukan politisasi Bansos menjelang perhelatan Pilkada serentak di Bali khsusnya. Menangapi hal tersebut Menurut salah satu pengamat Sosial dan Politik di Provinsi Bali, DR. I Made Pria Dharsana, SH. M. Hum,Kamis,(4/6) di Kuta, Kabupaten Badung,Bali menyampaikan, dalam kondisi saat ini tidak bisa mengecap bahwasanya semua kegiatan terkait Bansos ada kepentingan Politik.Bisa saja semua dikatakan berkepentingan politik, yaitu politik kemanusiaan khususnya.

Baca Juga:  Buka Jasa ‘Hair Stylist’ di Bali, WN Turki Diamankan Imigrasi

“Apakah nantinya respon masyarakat mengangap bahwasanya hal tersebut memiliki nilai investasi sosialnya atau tidak. Terutama dalam kaitan dengan pemberian bantuan tersebut,” jelasnya.

Selain itu dalam kondisi seperti saat ini, masyarakat harus cerdas untuk menentukan pilihan dalam Pilkada serentak juga. Apakah calon yang bertarung nantinya benar-benar memberikan perhatian disaat sekarang saja, atau sebelumnya.

“Jangan hanya kepentingan sesat saja memberikan bantuan, telah diangap memberikan perhatian,” ujarnya.

Kecerdasan pemilih saat ini, dan tokoh-tokoh masyarakat juga harus mampu memberi wawasan kepada masyarakat. Agar tidak masyarakat terlalu mudah mengangap bahwasanya, tidak semua batuan diberikan oleh patahana atau seseorang merupakan bagian dari barter Politik.

Baca Juga:  Distribusi Gas LPG di Badung Stabil

“Jangan sampai ada istilah, ada barang dan ada harga yang harus dibayar,” katanya.

Apa yang dilakukan patahana atau kandidat calon-calon tersebut, setidaknya dapat dilakukan pengawasan oleh Bawaslu juga.Harus tegas, mana yang masuk katagori menjadi bagian dari politisasi bantuan sosial kepada masyarakat pemilih dan mana yang tidak.

“Jangan sampai ada keinginan atau niat baik untuk membantu dan menjalankan niat kemanusian dalam pandemi ini.
Malah justru menggurangi arti dan keinginan yang tulus dari semua pihak, guna memberikan bantuan. Yang malah menimbulkan ketakutan,karena masuk sebagai politilisasi bantuan sosial nantinya,” terangnya.

Sembari dirinya menambahkan, tentu semua harus ada syarat-sayarat tertentu yang bisa disampaikan oleh Bawaslu. Sehinga tidak semua bantuan diberikan tersebut diangap ada kepentingan politik.