TABANAN – Pantaubali.com – Memperingati Hari Ikan Nasional yang jatuh setiap 21 November, sekitar 80 anak-anak dari PAUD dan taman kanak-kanan menggelar acara makan ikan bersama atau megibung di Yehgangga Beach Club di pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Tabanan, Kamis, (21/11) 2019.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh yayasan PAUD Desa Sudimara juga bertujuan agar anak gemar makan ikan dalam upaya pecegahan stunting.

“Kami ajak anak-anak agar lebih senang makan ikan,” kata Bunda PAUD Desa Sudimara, Ni Made Fitria Dewi, Kamis, (21/11).

Anak-anak dari tiga sekolah PAUD dan TK diajak menikmati olahan ikan dengan dibuat mnjadi nuget. Aika yang digunakan berupa jenis gurami dan ikan laut.

“Selain mengajak anak-anak terlibat kegiatan, penyuluhan terkait stunting kami rutin lakukan melalui Posyandu,” ujarnya.

Hari ikan nasional ditetapkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Januari 2014 melalui Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional.

Perayaan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi.

Selain itu, penetapan Hari Ikan nasional juga dilakukan sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal namun tetap berprinsip pada kelestarian alam.

Saking semangatnya, sekitar 15 menit anak-anak PAUD dan taman kanak-kanak Desa Sudimara sudah menghabiskan makanannnya.

“Suka makan ikan. Di rumah ibu sering bikin olahan ikan,” kata peserta makan ikan, Viona, 6 tahun.

Selain acara makan ikan dengan megibung, kegiatan ini juga diisi dengan senam gemar makan ikan yang diikuti oleh anak-anak paud dan taman kanak-kanak. (tbn)

Foto: Kegiatan makan ikan untuk meperingati Hari Ikan Nasional di Yeh Gangga Beach Club, Pantai Yeh Gangga, Kamis, (21/11).

TABANAN – Pantaubali.com – Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi Sekretaris daerah kabupaten Tabanan I Gede Susila, bersama Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan IB. Wiratmaja dan Kabag Humas dan Protokol Setda kabupaten Tabanan I Ketut Ridia, menerima audiensi rombongan Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana  Permukiman Daerah Bali, Rabu (20/11) di ruang rapat Bupati setempat.

Rombongan yang dipimpin I Nyoman Sutresna selaku Kepala Balai Prasarana  Permukiman Daerah Bali, menyampaikan kepada Bupati, bahwa kedatangan pihaknya ke Kabupaten Tabanan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasana di Kabupaten Tabanan.

Diantaranya, pembangunan sarana prasarana pemukiman, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan, pembangunan olahraga dan pasar, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima aset.

Pihaknya menjelaskan dalam 5 tahun terakhir telah menuntaskan beberapa kegiatan Satker di Kabupaten Tabanan, diantaranya ; Pengembangan Permukiman, yakni, Peningkatan Kawasan Kumu, Pembangunan di Kawasan KPPN, Pembangunan di Kawasan lainnya, seperti Desa Kukuh, Padangan dan Blimbing, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 5 Kawasan (Kerambitan, Kediri, Penebel, Marga dan Selbar) dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).

Selain itu ada juga pengembangan Air Minum atau Air Bersih, Penyehatan lingkungan Pemukiman (Sanitasi) Penataan Bangunan dan Lingkungan yang meliputi Taman Kota Tabanan, Penataan Kawasan Perkotaan Tabanan, Penataan Kawasan Jatiluwih, RTBL Desa Wisata Pinge, dan Penyusunan Perencanaan Kota Hijau Kabupaten Tabanan.

Sutresna pun memuji pihak Pemkab Tabanan. Dibilangnya para OPD di lingkungan Pemkab Tabanan yang berkaitan dengan proyek tersebut sangat bekerjasama dan bisa diandalkan guna memajukan pembangunan di Tabanan. “Tiang sangat berterimakasih sekali Buk Bupati, karena temen-temen di Tabanan cukup kooperatif. Apapun yang kita minta terkaitdata, dalam satu hari itu bisa terpenuhi,” bebernya.

Bupati Eka menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian pihak Pusat terhadap Tabanan. Bupati Eka mengaku sangat bangga dan bersemangat dengan adanya audiensi ini, sehingga Pihak Pusat dan pemkab Tabanan bisa lebih saling mengenal. Dengan begitu semakin sering datang semakin ingat Tabanan dan berbuat untuk Daerah Tabanan.

Bupati Eka menjelaskan, Tabanan sebagai daerah agraris yang mayoritas penduduknya petani yang memiliki PAD yang bisa dibilang kecil, bahkan bisa lebih kecil dari daerah lainnya di Bali namu Tabanan dikatakannya memiliki semangat yang besar untuk membangun Tabanan.

Dengan PAD yang kecil itulah dikatakan membuat Tabanan memutar otak bagaimana caranya infrastruktur ini bisa diselesaikan dengan keterbatasan. Untuk itu ada yang namanya program partisipatif yakni pembetonan jalan dengan menitik beratkan pada kawasan pedesaan dan menumbuhkembangkan semangat gotong-royong.

“Material kita siapkan dan rakyat yang kerjakan. Inilah yang membuat kita bangga karena rakyat mau diajak bekerja. Kabupaten lain belum tentu mampu melakukan hal seperti ini,” bebernya.

Atas keterbatasan tersebut, Bupati Eka sangat berharap Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana  Permukiman Daerah Bali ikut bersinergi membangun Tabanan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Tabanan.

“Dari keterbatasan ini, mudah mudahan ada banyak bantuan terutama dari bapak/ibu yang hadir, terutama masalah sampah dan penyediaan air bersih, sehingga bisa dipadukan dengan program kami di Tabanan seperti Garbage start up online yang akan kami kembangkan nantinya,” imbuh Bupati Eka.@humastabanan,-

TABANAN – Pantaubali.com – Pimpin Apel Peringatan HUT Puputan Margarana ke 73, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace mengatakan Puputan Margarana merupakan suatu peristiwa heroic dari pasukan ciung wanara bersama-sama rakyat yang dipimpin Letnan Kolonel I Gst. Ngurah Rai, dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa  dari penjajah yang ingin menguasai Bali.

Pada Apel yang juga dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Forkopimda, OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan dan khususnya para Veteran pejuang kemerdekaan, Wagub Cok Ace menjelaskan dalam peristiwa ini para pahlawan berjuang dengan tiitk darah penghabisan, sehingga dikenal degan peristiwa Puputan Margarana.

“Puputan Margarana memiliki makna  dalam peperangan untuk membela keadilaan dan kebenaran mempertahankan harkat dan martabat serta kedaulatan  bangsa merupakan perjungan scara iklas, terhormat dan bukan pengorbanan yang sia-sia,” ungkapnya.

Cok Ace menambahkan, agar seluruh masyarakat mampu memaknai Puputan Margarana ini sebagai jati diri bangsa yang bukan hanya seremonial semata, namun sekaligus harus dimaknai sebagai refleksi terhadap jati diri bangsa yg bermartabat  yang dilahirkan oleh para pejuang yang patut disyukuri.

“Perjuanga dan pengorban tanpa pamrih para pahlawan dalam peristiwa heroik  Puputan Margarana 20 November 1946, patut dijadikan contoh dan tauladan oleh smua komponen masyarakat pada era kekinian dalam misi kemerdekaan  demi mencapai NKRI yang sejahtera adil dan makmur,” tegasnya.

Peringatan yang mengambil tema ‘Dengan Semangat  Puputan Margarana Kita Tumbuh Kembangkan Pahlawan Masa Kini’, diharapkan tema ini mengingatkan nilai-nilai histori puputan harus terus ditumbuh kembangkan dan ditansformasikan di era kekinian unuk melahirkan pahlawan masa kini.

“Banyak hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa masa lalu, salah satu-satunya kebersamaan dalam perbedaan. Kita boleh beda dalam tugas dan fungsi masing-masing, namun hendaknya bersama-sama dalam  mewujudkan kesejahteraan sosial,” imbuh Wagub Cok Ace.

Dalam kontek budaya, Puputan dikatakannya memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung, diantaranya nilai-nilai yang bersumber  dari sad kerti, dan konsep menyame braya. Nilai kearifan lokal tersebut pada hakekatnya selaras dgn nilai-nilai Pancasila sebagai dasar NKRI.  Dan nilai-nilai tersebut mengajarkan keharmonisan dan keselarasan sekala dan niskala.

Hal tersebut juga sangat diamini Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Selaku Wakil Pemkab Tabanan yang juga merupakan warga Tabanan, ditegaskan agar kita patut berbangga dengan perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkam tanah kelahiran. Dan perjuangan tersebut ditekankan harus mampu diamalkan pada masa kekinian saat ini demi kemajuan bangsa dan Negara menuju Indonesia Maju.

“Melalui momentum peringatan ini, Saya mengajak seluruh krama Bali untuk terus memupuk dan meningkatkan rasa solidaritas sosial  dengan  jiwa dan semagat nilai-nilai kepahlawanan. Guna mewujudkan karma Bali sesuai Visi pembangunan Bali  Nangun Sad Kerti Loka Bali melaui pola  pembangunan semesta berencana,  menuju Balli era baru, yang bermakna  menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali  beserta isinya  untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala dan niskala,” imbuhnya. @humastabanan

TABANAN – Pantaubali.com – Polemik mengenai destinasi Pulau Dewata Bali tak layak untuk di kunjungi pada tahun 2020 karena masalah membludaknya masalah sampah yang belum bisa teratasi oleh pemerintah setempat, membuat sebagian pelaku pariwisata angkat bicara soal masalah tersebut.

 “Menanggapi adanya isu-isu miring tentang pariwisata baik dari segi positif maupun negatif , sejauh ini pihaknya tetap melakukan promisi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke objek wisaata Tanah Lot,” Manajer Dtw Tanah Lot, Toya Adnyana Rabu (20/11). 

Menurut, Manajer Dtw Tanah Lot, Toya Adnyana ,  isu yang menyeruak soal  Pulau Dewata Bali tidak patut dikunjungi 2020 , dirinya menghadapi isu tersebut dengan santai dan tidak membawa pengaruh signifikan bagi kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke objek wisata tanah lot, Tabanan.

 “Isu dan berita seperti itu sering terjadi, sebagai contohnya ketika Dtw Tanah Lot menaikan harga tiket muncul isu dengan ketentuan kenaikan harga tiket tersebut tidak akan membawa wisatawan yang berlibur ke Bali untuk berkunjung ke tanah lot,”terang Toya Adnyana. 

“Tidak mengangap isu itu sebagai ancaman malahan sampai saat ini kunjungan di tanah lot masih ramai,”ucap Toya.

 “Jangan cepat terpancing oleh berita-berita seperti itu, kita yang landai-landai saja, jangan sampai juga mengeluarkan statement yang bisa merugikan dan meresahkan pelaku pariwisata di Bali,”imbuhnya.

 Manajer Dtw Tanah Lot, Toya Adnyana mengaku, meski adanya kabar tentang destinasi Pulau Dewata Bali tak layak untuk di kunjungi pada tahun 2020, pihak manajemen tanah lot mengajak lapisan masyarakat dan pelaku pariwisata untuk menjaga citra Bali agar menjadi lebih baik dari tahun ke tahun,”ujarnya. 

Terkait wisatawan asing  masuk pura dan membuat ketidakwajaran , pihak tanah lot sudah memberikan antisipasi untuk para pelancong agar membatasi diri dan berlaku sopan bilamana berada di dalam pura. 

Sementara terkait pengelolaan sampah yang menjadi dasar dimana wisata Pulau Dewata tidak layak dikunjungi , pihak tanah lot mengelola sampah melakukan kerjasama dengan   Pemda Tabanan mengenai tahapan menangani kebersihan ditempat wisata.   

Sepeti diberitakan , irilis sebuah website pariwisata asal Amerika Serikat bernama Fodor’s Travel. Diketahui Website pariwisata negara Amerika tersebut menyebutkan Pulau Dewata Bali sebagai salah satu obyek wisata yang tak layak dikunjungi di tahun 2020 dengan beralasan Bali tidak layak dikunjungi karena masalah sampah.

Sesuai rilis yang ada di website fodor’s, menyebut bali memproduksi sampah sebanyak 3.800 ton per hari dengan 60 persen sampah yang diproduksi juga tidak dikelola dengan baik.

 Yang menjadikan bali tak layak untuk di kunjungi tak hanya  problem masalah sampah ,namun  alasan lain seperti over tourism, pungutan pajak usd 10 bagi setiap wisman yang masuk Bali, kekeringan dan masalah etika wisatawan di obyek wisata khususnya tempat suci juga menjadi alasan fodor’s memasukkan Bali dalam daftar destinasi atau tujuan wisata yang tak layak dikunjungi.

TABANAN – Pantaubali.com – Keikutsertaan Tim Penggerak PKK Desa Dauh Peken, Tabanan dalam Lomba PKK-KKBPK-Kes dan Lomba PKK Tingkat Provinsi Bali, dinilai Tim Penilai PKK Provinsi, Selasa, (19/11) di Wantilan Desa Dauh Peken, Tabanan.

Tim Penilai PKK Provinsi Bali saat itu yang dipimpin oleh Sekretaris PKK Provinsi Bali Ni Made Suastini disambut Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan AA. Dalem Tresna Ngurah, Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan dan TP PKK Desa Dauh Peken.

Komang Sri Wiatrini selaku Ketua TP PKK Desa Dauh Peken melaporkan bahwa kegiatan tim penggerak PKK DesaDauh Peken melaksanakan programnya dengan mengimplementasikan 10 Program PKK, yang meliputi empat program unggulan, diantaranya : Program pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih sayang, program ekonomi keluarga, hatinya PKK dan program PHBS dan prilaku cerdik.

Besar harapannya agar masyarakat dan Pemerintah mampu memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar pihaknya mampu meningkatkan dan lebih memantapkan srta mampu mendayagunakan program-program tersebut dalam mewujudkan masyarakat Desa Dauh peken yang Sehat dan Sejahtera.

Bupati Tabanan yang dalam sambutannya yang dibaca Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan AA. Dalem Tresna Ngurah mengatakan, upaya untuk meningkatkan SDM harus dimulai dari tingkat keluarga. Karena keluarga merupakan unit sosial terkecil dari masyarakat, sehingga peranan keluarga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Untuk itu, ditegaskannya diperlukan juga upaya-upaya yang lebih serius dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Meskipun diakuinya hal ini sudah merupakan upaya-upaya yang strategis yang dilakukan oleh TP PKK Desa Dauh Peken, namun yang terpenting nantinya mampu diterapkan dimasing-masing keluarga, sehingga tidak hanya simbul semata terus menghilang setelah kegiatan lomba usai.

Hal itu tidak diinginkan Pemerintah. Setiap program pasti mempunyai suatu kendala, karena disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki serta faktor laiinya. Namun Dirinya mengatakan Pemerintah akan selalu mensupport dalam upaya meningkat kualitas sumber daya manusia tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita maklumi bersama, bahwa Tim Penggerak PKK tidak akan dapat melaksanakan programnya dengan sukses tanpa bantuan dan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk itu, Pemerintah akan selalu mensupport kegiatan yang ditujukan untuk membangun guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan menuju Tabanan yang Sejahtera, Aman dann Berprestasi,” ungkapnya. @humastabanan

TABANAN – Pantaubali.com – Gubernur Bali I Wayan Koster serahkan DIVA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2020 kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Gubernur Koster juga menyerahkan DIVA 2020 tersebut kepada delapan Kabupaten/Kota dan Kementrian/Lembaga lainnya di Bali, Selasa (19/11) di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Penyerahan DIVA tersebut disaksikan oleh Kakanwil DjPB Bali Tri Budhianto, Forkopimda Provinsi Bali, para Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bali, Instansi Vertikal dan BUMD serta para awak media, baik media cetak maupun elektronik.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan Diva secara Nasional oleh Bapak Presiden RI pada seluruh Menteri, Gubernur dan lainnya pada hari Kamis, 14 Nopember 2019 di Istana Negara.

lanjut Koster, dengan dilakukan penyerahan DIVA pada bulan November 2019 ini diharapkan seluruh instansi dan kelembagaan dalam daearah bisa langsung melakukan pelelangan pekerjaan yang dapat merealisasikan programnya mulai awal januari tahun 2020.

“Secara substansial DIVA bermakna sebagai penjabaran program pembangunandan pelayanan kepada masyarakat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya harus dijawab dengan akselerasi pencapaian kinerja melalui langkah-langkah inovatif dan kreatif dalam tahun 2020 mendatang ini,” pungkasnya.

Koster menambahkan, berdasarkan laporan Kakanwil DjPB Bali, tahun 2020 Provinsi Bali mendapatkan alokasi TKTD dan Dana Desa sebesar Rp. 12,24 Triliun dengan rincian, transfer daerah sebesar Rp. 11,8 Triliun dan Dana Desa sebesar Rp. 658 Miliar. Sementara itu, alokasi belanja satuan kerja vertical dan organisasi perangkat daerah sebesar Rp. 11 Triliun.

“Atas dukungan dana APBN tersebut dan dengan memperhatikan arahan Bapak Presiden, Saya mengingatkan saudara-saudara agar benar-benar melaksanakan arahan Bapak Presiden RI yang sangat penting dalam acara Rakornas Indonesia Maju tanggal 13 Nopember 2019 yang lalu di Sentul,” tambahnya.

Lanjut Gubernur Koster, kalau melihat anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk Bali melalui dana satker adalah Rp. 11 Triliun dan dana transfer serta Dana Desa sebesar Rp. 12 Triliun, jadi total Rp. 23 Triliun. Dan diakuinya ini adalah jumlah yang cukup besar untuk Bali tahun ini, belum lagi anggara APBN yang dialokasikan oleh Kementrian untuk wilayah Bali, terutama infrastruktur.

“Saya kira kalau ini dijalankan dengan baik, itu akan sangat berperan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Provinsi Bali,” urai Koster.

Untuk memperlanca hal tersebut, Gubernur Koster menekankan sangat penting membangun hubungan yang harmonis antar Instansi dan hubungan yang harmonis harus dibangaun di dalam kepemerintahan dalam pembangunan daerah sesuai arahan Bapak Presiden RI. Dan jangan membuat terlalu banyak peraturan dan lain-lain.“Ini betul-betul mendapatkan penekanan dari Presiden,” ungkapnya.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa, rupanya kebiasaan bekerja mulai awal tahun di dalam mengelola APBD ini belum berjalan cepat di Daerah. Kedepan, Dirinya mengaku akan bertindak tegas pada OPD yang jalannya lambat didalam mengelola anggaran. “Mau maju terus atau tidak,” imbuh Gubernur Koster.@humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Serangkaian Karya Pengurip Gumi 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten Tabanan Gelar Ritual ‘Nuasen’ (memulai perencanaan Karya secara spiritual), Senin, (18/11) di Pura Luhur Batukau, Penebel. Kegiatan tersebut ditandai dengan pemasangan ‘Patok Penyengker (Tanda batas secara spiritual) oleh Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, bersama Sulinggih serta jajaran Panitia Karya Pangurip Gumi 2020.

Sebelum melakukan ritual Nuasen, Wabup Sanjaya menjelaskan dipilihnya hari ini sebagai hari baik untuk Nuasen sudah melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta Panitia Karya setempat.

“Jadi kita di Pemkab Tabanan beserta panitia lokal memilih hari ini sebagai pemilihan hari baik nuasen karya. Ini artinya saat ini kita melakukan upacara karya atau menandakan upacara Pangurip Gumi di Pura Luhur Batukau ini,” jelasnya.

Lanjut Sanjaya, tentunya dalam pengambilan hari baik tersebut tidak bisa asal-asalan atau tinggal pilih secara acak. Namun hal itu dijelaskan harus melalui perencanaan yang matang dengan menggelar kordinasi dan rapat secara rutin untuk mendapatkan hari yang tepat.

“Kita selaku panitia, ingin agar pelaksanaan Karya ini yang telah kita rencanakan dari bulan april yang lalu sampai dengan 6 bulan kedepan bisa berjalan dengan lancar dan melaksanakan pertanggung jawaban dengan baik,” urai Ketua Umum Karya Pengurip Gumi tersebut.

Untuk itu, Sanjaya berharap agar apa yang nantinya menjadi tujuan bersama bisa diwujudkan. Dihimbaunya agar setiap masyarakat, baik Panitia, ASN, masyarakat dan semua pihak terkait di Tabanan ikut mensukseskan Karya Pangurip Gumi ini, sehingga Karya ini bisa sukses nantinya.

“Harapan kita di Pemkab adalah apa yang menjadi tujuan kita yaitu karena upacara ini adalah dari Pawuus Ida Betara Batukau yang bersatana di Pucak Kedaton. Harapan kita, dimana kembali dari sisi pelaksanaan, perencanaan dan pertanggungjawaban bisa berjalan sukses,” ungkapnya.

Sanjaya menambahkan, karena Karya Pengurip Gumi ini  adalah bagian dari aktualisasi visi misi Pak Gubernur juga, dalam rangka nangun sad kertih loka Bali yang merupakan perluasan dari konsep Tri Hita Karana, yakni menjaga keharmonisan manusia dengan Tuhan, dengan alam dan dengan sesama manusia, ditekankannya agar masyarakat Tabanan benar-benar ikut secara tulus ikhlas mensukseskan Karya Pengurip Gumi.

“Bagaimana dalam yadnya kertih ini, wajib kita implementasikan dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan jagad alam ini beserta manusianya dan segala isinya secara skala dan niskala. Agar bagaiman hidup kita bisa harmonis,” imbuh Sanjaya.@humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Setelah sempat ramai di media sosial, Komisi II DPRD Tabanan turun mengecek keberadaan bangunan Gangga Beach Club yang diduga melanggar sempadan pantai Yeh Gangga, Sudimara, Tabanan, Senin (18/11/2019). Dewan meminta agar pengelola untuk melengkapi ijin usaha yang diklaim dibangun di atas tanah Desa Adat Yeh Gangga.

Kepada para anggota Komisi II DPRD Tabanan, Bendesa Adat Yeh Gangga I Ketut Dolia menjelaskan, usaha Gangga Beach club milik dua warga Yeh Gangga yakni I Nyoman Roca dan Nyoman Ariadi. Menurutnya, kedua orang tersebut siap membangun daerah mereka termasuk mengembangkan wisata Yeh Gangga seperti membangun Stage Gangga Arnawa untuk tari kecak. “Pembangunan ini sudah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat adat dan tidak sampai menggangu wilayah spiritual,” tegas Dolia.

Dikatakan, pihak pengelola mengontrak dua are tanah tersebut selama dua puluh tahun dengan harga perare Rp 6 juta pertahun. Setelah itu, banguan semi permanen tersebut akan menjadi milik desa adat. “Itu kesepakatannya dan kami minta ini tetap jalan dan tidak ditutup,” kata Dolia.

Terkait status tanah, diakui memang belum ada kejelasan. Hanya saja, lahan tersebut berada di wilayah desa adat Yeh Gangga. Pihaknya berencana mengurus sertifikat tanah tersebut sehingga menjadi hak milik desa adat. “Kepada pengelola, kami diminta untuk segera mengurus ijin yang diperlukan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara mengaku pihaknya turun karena ada laporan masyarakat. Setelah turun, ternyata belum beroperasi sehingga pihaknya meminta agar pengelola mengurus ijin dulu yang dibutuhkan sesuai aturan yang berlaku termasuk pengurus NPWP dan NPWPD (daerah). “Mohon segera urus ijinnya,” pinta Lara.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa yang ikut mendampingi menilai status kepemilikan lahan yang dipakai untuk tempat usaha Gangga Beach Club belum jelas, namun berada di wilayah desa adat Yeh Gangga. Arnawa pun meminta bendesa mengurus status lahan tersebut agar lahan menjadi jelas. “Takutnya pelaku usaha yang sudah mengembangkan, kedepan malah jadi persoalan karena masalah status tanah,” sergahnya.

Menurut dia, usaha ini bisa dilanjutkan karena tidak berbeda dengan yang sudah ada di sekitarnya. Karena parameter status banguan permanen dan semi permanen tidak jelas. Namun kedepan persolan ini tidak boleh lagi terjadi. Masyarakat tidak memiliki pedoman yang pasti dalam membangun sehingga RTRW dan zonasi harus segera dituntaskan. “Setiap pembangunan yang dilakukan akan memiliki kepastian hukum,” tandasnya.