DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mendukung rencana menghidupkan kembali kejuaraan tinju di Bali yang akan di bangkitkan oleh Chris Jhon Fondation. Hal ini sebagai upaya mengenalkan kembali olah raga yang mulai dilupakan. Hal ini disampaikan Wagub Cok Ace saat menerima legenda tinju Indonesia Chris Jhon, Jumat (31/1) pagi di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Menurut Chris Jhon, dengan membangun tempat latihan tinju secara berkelanjutan bahkan memulai sebuah pelaksanaan event maka olah raga tinju juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan (sport tourism).

“Jadi dengan adanya sport tourism yang berpindah-pindah dengan penyajian budaya Bali yang elegant, kerajinan tangan yang unik dan beranekaragam serta keramahan alam dan manusianya, maka dipastikan akan mampu menjadi pusat perhatian bagi wisatawan dunia untuk datang, karena tempat yang rencananya akan berpindah dengan menyasar spot yang dominan mampu menawarkan keindahan dengan beberapa obyek”, ungkap petinju yang memperoleh gelar WBA nya tahun 2003 silam.

Hal senada juga diungkapkan Wagub Cok Ace. Dengan mulai membangkitkan dan memperkenalkan tinju kepada generasi muda, maka diharapkan menjadi momen baik untuk melahirkan petinju-petinju muda berbakat dan profesional yang nantinya membawa nama Indonesia, khususnya Bali.

Selain itu, generasi khususnya anak-anak yang memang berasal dari Bali dengan ciri khas nama ke-Bali-annya juga menjadi motivasi yang ingin diperjuangkan dalam membangun Chris Jhon Fondation ini.

Sehingga dengan dilakukan boxing show dengan jarak minimal satu (1) bulan sekali maka sasaran sport tourism dapat terwujud di Bali.

DENPASAR – Pantaubali.com – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) berupa pemotongan insentif atau yang lebih dikenal dengan upah pungut (UP) di salah satu OPD Pemprov Bali yang mencuat di media cetak dan online disikapi serius oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Ditemui di Denpasar, Kamis (30/1/2020), Dewa Indra menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami kasus dugaan pungli ini dengan menurunkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). “Mulai hari ini kita turunkan inspektorat untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan serta mengetahui duduk persoalan terkait dengan informasi yang dimuat media,” ujarnya.

Ia berharap dalam waktu dekat Inspektorat dapat merampungkan pemeriksaan dan hasilnya nanti akan dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan tindakan selanjutnya. “Selaku Sekda, saya menunggu hasil pendalaman dan pemeriksaan yang dilakukan inspektorat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Dewa Indra juga menyampaikan terima kasih kepada media yang telah menginformasikan hal ini melalui berita yang dimuat. Informasi ini, ujar Dewa Indra, akan menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Menurut birokrat asal Buleleng ini, sejatinya upaya menuju ke arah itu terus dilakukan Pemprov Bali. Dalam tata kelola keuangan, saat ini Pemprov Bali telah menerapkan transaksi pembayaran non tunai. Transaksi non tunai diterapkan pada seluruh pembayaran seperti gaji, honor, uang perjalanan hingga insentif. “Dengan sistem ini, kecil kemungkinan terjadinya pungli karena uang langsung masuk ke rekening yang berhak menerima tanpa dikurangi sepeserpun. Tapi bagaimanapun, kami tetap akan terus dalami informasi ini,” pungkasnya seraya menegaskan hasil investigasi dari inspektorat akan dilaporkan ke pimpinan.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bali merupakan daerah tujuan pariwisata dunia, yang telah menjadi sumber pendapatan dan memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun bagaikan dua sisi mata uang, perkembangan pariwisata yang pesat juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah penyebaran narkotika.

Untuk menghadapinya, diperlukan sinergitas dan kerja yang sungguh-sungguh antarsemua pemangku kepentingan dan juga masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Terlebih pelaku narkotika menjadikan generasi muda sebagai target pangsa pasar mereka.

Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Tinggi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 di Hotel Aston Convention Centre, Selasa (28/1/2020).

Lebih jauh Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini juga menyampaikan bahwasanya upaya pemberantasan narkoba bukanlah semata-mata tanggung jawab BNN semata, melainkan tanggung jawab semua pihak sehingga diperlukan sinergitas serta komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk memberantasnya.

“Narkoba ini sangat membahayakan, kita bisa kehilangan generasi penerus yang berkualitas jika kita tidak tangani narkoba ini secara masif dan serius,” ujarnya.

Gubernur Koster juga menambahkan melalui Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Tahun 2020 ini sedang disusun berbagai upaya dan terobosan dalam upaya memerangi narkoba. Di mana salah satunya dengan keterlibatan desa adat melalui peraremnya dalam membentengi masyarakat desa dari penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, sosialisasi ke tingkat sekolah dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi akan semakin digencarkan untuk membangun kesadaran para generasi emas bangsa akan bahaya narkoba.

“Kita akan susun program yang realistis, agar Bali bersih dari narkoba. Mulai dari pengawasan dengan alat canggih serta keterlibatan elemen masyarakat. Tidak hanya alamnya yang bersih tapi manusianya juga harus sehat, berkualitas dan bersih dari narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa digelarnya Rapat Pimpinan Tinggi ini sebagai salah satu upaya menyamakan persepsi dan langkah konsolidasi dalam upaya memberantas penyebaran narkotika. “Ke depan perlu keseriusan dan kerja nyata dari semua elemen dalam melindungi sumber daya manusia kita dari bahaya narkoba,” katanya.

Rapim yang mengangkat tema Penguatan Upaya P4GN dalam rangka melindungi dan menyelamatkan SDM Indonesia dari ancaman narkoba menuju Indonesia Baru dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 28-30 Januari 2020.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada Gubernur Bali atas peran sertanya dalam mendukung gerakan P4GN. Turut hadir dalam kesempatan ini Jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Pimpinan BNN seluruh Indonesia serta undangan lainnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah serius mempersiapkan dan merancang kebijakan untuk melegalkan arak tradisional Bali. Nantinya kebijakan ini akan mengatur tentang pengolahan atau produksi serta penjualannya. Kebijakan melalui Pergub Tata Kelola Minuman Nusantara Khas Bali ini diharapkan bisa cepat selesai dan segera diberlakukan demi peningkatan ekonomi petani arak tradisional yang ada di Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi petani arak Karangasem didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Gede Dana, di Ruang Tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (28/1) siang.

“Arak ini kan sudah memiliki brand sendiri di masyarakat, sudah banyak yang mengenal. Ini merupakan minuman tradisional Bali yang harus kita jaga dan lestarikan. Saya telah membuat kebijakan (Pergub-red) terkait dengan Tata Kelola Minuman Nusantara Khas Bali. Nanti akan diatur bagaimana produksinya dan pemasarannya. Semua akan dikendalikan dengan baik,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini.

Ditambahkan Gubernur Koster, pihaknya ingin nantinya para petani atau perajin arak tradisional Bali bisa mendapatkan payung hukum yang jelas serta wadah untuk mereka mengembangkan usahanya.

“Saya ingin dibuatkan koperasi khusus para petani arak. Bila perlu hulu dan hilirnya mereka adalah di koperasi. Saya akan kembangkan menjadi industri karena saya ingin agar arak tradisional Bali ini bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, para perajin arak bali yang hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Gede Dana menyambut baik langkah Gubernur Bali yang telah mempersiapkan kebijakan terkait legalitas arak tradisional Bali ini. Mereka berharap dengan adanya legalitas maka para petani atau perajin arak bisa bersikap tenang terkait hukum. Saat ini, di wilayah Karangasem yang paling banyak produksi araknya adalah Kecamatan Abang dan Kecamatan Sidemen.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik rencana kerjasama dengan negara Vietnam yang menyatakan ingin lebih banyak menjalin hubungan baik di masa mendatang.

Hal ini terunglap ketika menerima lawatan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Pham Vinh Quang di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar pada Selasa (28/1).

“Saya sangat senang dengan rencana kerjasama ke depan dengan Vietnam khususnya di bidang pariwisata. Apalagi belakangan rute penerbangan baru dibuka dari Vietnam langsung ke Bali. Tentu akan semakin memperat jalinan kerjasama kedua pihak,” kata Gubernur Koster.

Pada Prinsipnya, Gubernur Koster menyebut Bali sangat membuka diri untuk peluang kerjasama di berbagai bidang, terlebih jumlah kunjungan wisatawan Vietnam belakangan ini makin terus meningkat.

“Kami di Bali sedang giat-giatnya membangun kembali pariwisata Bali yang berbasis pada budaya. Kita bangun lagi kualitas pariwisata kita, termasuk infrastruktur penunjangnya,” ungkap Pria Kelahiran Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.

Dan tentunya, kami berharap makin banyak wisatawan asal Vietnam yang melancong ke Bali di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini, Pulau Dewata sejatinya belum menunjukkan potensi dan kapasitas terbaiknya sebagai daerah tujuan wisata alias masih banyak kawasan yang bisa dieksplor dan dikembangkan.

“Mungkin baru 30 persen potensi pariwisata Bali yang dikenal saat ini. Yang kebanyakan menumpuk di Bali selatan. Kawasan (Bali, red) Utara, Barat dan Timur masih banyak yang bisa dikembangkan lagi. Koneksi kawasan-kawasan ini yang akan kita bangun dan sempurnakan, kita tata agar semuanya terhubung,” terang pria yang juga mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Khusus dengan negara Vietnam, Gubernur Koster menyebut negara yang terkenal dengan julukan negeri Paman Ho tersebut, punya kedekatan secara emosional dengan Indonesia dan Bali secara khusus terutama jika berbicara sosok Presiden pertama/Proklamator Indonesia Bung Karno yang dikenal memiliki hubungan baik dengan sosok Ho Chi Minh, tokoh revolusi Vietnam. “Ada memori sejarah antara kedua negara dan hubungan baik ini sudah dirintis oleh Bung Karno dan Ho Chi Minh di masa lalu,” sebutnya.

Sementara itu, Dubes Pham Vinh Quang menyebut Bali saat ini jadi destinasi wisata favorit bagi warga kelas menengah Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir meningkat pesat. “Untuk itu kami putuskan membuka rute penerbangan baru dari Hanoi dan Ho Chi Minh City langsung ke Bali melihat besarnya minat warga kami untuk mengunjungi Bali. Tahun 2019 saja tercatat 4 sampai 5 ribu wisatawan Vietnam yang bepergian dan berwisata ke Bali,” jelas Dubes Vinh Quang. “Dan jumlah itu adalah 50 persen dari total jumlah wisatawan Vietnam yang berkunjung ke Indonesia,” imbuhnya.

Tahun 2020 pun menurut Dubes Vinh Quang, rute penerbangan langsung dari dan ke Vietnam akan bertambah mengingat beberapa maskapai Indonesia sedang menjajaki dibukanya beberapa rute tambahan. “ Dijamin, ke depan makin banyak wisatawan Vietnam yang datang ke Bali,” janji Dubes Vinh Quang.

Pihak Vietnam juga menurut Vinh Quang akan mengadakan serangkaian pameran karya foto dan film dokumenterguna memperingati 60 tahun terjalinnya hubungan persabahatan kedua negara yang ditandai kunjungan Presiden Ho Chi Minh berkunjung ke Indonesia pada 27 Februari – 8 Maret 1959 dan Presiden Sukarno berkunjung ke Vietnam 3 bulan kemudian pada 24 – 29 Juni 1959.

Permintaan tersebut disambut baik Gubernur Koster dengan menjadwalkan bulan November mendatang sebagai momen yang tepat. “Akan dirangkaikan dengan gelaran Bali World Culture Celebration,” ujar Gubernur Koster.

DENPASAR- Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana memantau hari pertama pelaksananan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Bali di Gedung BPSDM Provinsi Bali, Selasa (28/1/2020).

Dalam pengarahan singkatnya kepada peserta tes CPNS sesi pertama, Dewa Indra mewanti-wanti agar mereka tak percaya dengan jimat. “Saya yakinkan, jimat apapun tak akan bisa menolong karena itu yang membuat adalah dukun. Sedangkan di sini yang kita gunakan adalah teknologi. Jadi silahkan dilepas,” ujar pria yang juga bertindak selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS Provinsi Bali ini.

Selain itu, ia berharap agar para peserta tak punya pikiran kalau mereka akan kalah bersaing karena tak punya siapa-siapa di Pemprov Bali. “Tak boleh punya pikiran begitu. Kami yang di depan ini tak bisa menolong, termasuk saya. Yang bisa menolong kalian hanya kekuatan doa dan pengetahuan. Nanti di ruangan yang kalian hadapi hanya komputer, kerjakan soal-soal dengan mandiri,” urainya sembari menjamin bahwa seluruh proses seleksi akan berlangsung tanpa manipulasi, semuanya transparan dan akuntabel.

Pada bagian lain, Dewa Indra juga menyinggung jumlah pelamar yang jauh melampaui kuota yang dibutuhkan. Total jumlah pendaftar mencapai 36.225, sedangkan yang mengikuti SKD sebanyak 36.193. Selisih itu disebabkan 32 peserta memilih tak lagi mengikuti SKD karena sudah mengantongi nilai pada tes serupa tahun sebelumnya dan itu dimungkinkan oleh aturan.

Oleh sebab itu, Dewa Indra mengingatkan para peserta agar siap menerima hasil tes. “Dengan banyaknya jumlah pelamar, sudah pasti ada diantara kalian yang tak lolos. Tapi kalian harus tetap semangat, tunjukkan kemampuan maksimal dan kami meyakinkan seluruh prosesnya berjalan fair,” imbuhnya.

Usai memberi pengarahan, Sekda Dewa Indra memantau proses registrasi hingga para peserta masuk ke ruang ujian. Demi kelancaran pelaksanaan ujian, pihak panitia menyiapkan loker khusus untuk menyimpan tas para peserta. Jam tangan, anting-anting dan aksesoris lainnya tidak diperkenankan digunakan peserta ketika masuk ruang ujian. Hasil tes CAT bisa langsung dilihat di layar komputer dan bisa dicatat oleh peserta. Nilai itu juga akan ditempel di papan pengumuman 15-30 menit setelah tes selesai.

Untuk diketahui, SKD CPNS Pemprov Bali akan berlangsung dari tanggal 28 Januari sampai 17 Februari 2020. Selain Provinsi Bali, ada sejumlah kabupaten/kota yang membuka formasi PNS tahun ini yaitu Denpasar, Buleleng, Jembrana dan Klungkung. Dalam pelaksanaan SKD, pihak panitia menyediakan dua ruangan ujian dan tiap sesi diikuti 400 peserta. Dalam sehari akan dilaksanakan lima sesi tes sehingga jumlahnya mencapai 2.000 peserta/hari.