- Advertisement -
Beranda blog Halaman 725

Awal Tahun, Polres Tabanan Ringkus 4 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

TABANAN- Pantaubali.com- Awal tahun Polres Tabanan berhasil menciduk 4 orang pelaku penyalahgunaan Narkoba dengan modus memiliki,menyimpan dan menguasai Narkoba.Ke 4 orang pelaku masing-masing berinisial FS,IBPA,IBPW dan IMA ditangkap di 3 TKP berbeda di Tabanan.Jenis barang bukti berupa shabu dengan berat beragam mulai dari, 2,12 gram,1,53 gram dan 4,22 gram.

Hasil pengungkapan tersebut disampaikan,Kasubag Humas Polres Tabanan Iptu I Nyoman Subagia didampingi Kasat Narkoba Polres Tabanan AKP I Gede Sudiana Putra dalam relis Polres Tabanan, Kamis,(28/1) di halaman Kantor Polres Tabanan.

Dalam kesempatan tersebut Kasat Narkoba Polres Tabanan AKP I Gede Sudiana Putra menyampaikan, ke 4 orang pelaku ditangkap di hari dan tempat berbeda-beda di Tabanan.Yaitu pada Rabu,(6/1) pelaku berinisial FS di tangkap di pinggir jalan menuju perumahan Taman Permai,Banjar Taman,Desa Bugbug,Tabanan, kemudian IBPA dan IBPW diringkus di pinggir jalan Binggin Ambe,Desa Banjar Anyar,Kediri, Tabanan dan pelaku terakhir berinisial IMA titangkap di BTN Kembang Pajar Timur,Banjar Sema,Desa Kediri,Kediri Tabanan.

“Empat orang pelaku berhasil kami ringkus di 3 tempat dan hari berbeda,” jelasnya.

Adapun barang bukti diamankan dari pelaku berinisial FS dengan barang bukti berupa, 6 paket shabu dengan berat 2,12 gram, dari tangan IBPA dan IBPW diamankan barang bukti sebanyak 12 paket berat 1,53 gram sedangkan pelaku IMA membawa 13 buah paket shabu dengan berat 4,22 gram.

“Modus 4 orang pelaku yaitu, memiliki,menyimpan dan menguasai Narkoba,” ujarnya.

Atas perbuatan tersebut masing-masing pelaku dijerat dengan pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar.

Presiden Jokowi Lantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri

JAKARTA – Pantaubali.com – Presiden Joko Widodo pada Rabu, 27 Januari 2021, melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelantikan Listyo Sigit dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021.

“Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sejak 6 Desember 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Listyo turut mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Keppres Nomor 7/POLRI Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2021. Melalui Keppres tersebut, Listyo memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Selanjutnya, Listyo akan langsung bertugas sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Pol. Idham Azis, yang memasuki masa pensiun.

Memberikan keterangan selepas acara pelantikan, Kapolri ke-25 tersebut menyampaikan komitmennya untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri dan melakukan transformasi di tubuh Polri dalam berbagai bidang untuk menjadikan Polri yang lebih baik ke depannya.

“Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, yakni bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, dan bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan,” ucapnya.

Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas.

Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu, turut hadir secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di antaranya ialah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidanan Moeldoko, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri ke-24 Jenderal Pol. Idham Azis. (Rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Bali Raih Peringkat Pertama Nasional dalam MCP dan STRANAS PK dari KPK RI

DENPASAR – Pantaubali.com – Mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dimana dalam misi ke 22-nya menekankan untuk mengembangkan sistem tata Kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah, Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama untuk Monitoring Control for Prevention (MCP) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2020.

Tak tanggung-tanggung Pemprov Bali menduduki peringkat pertama dari 34 Provinsi di Indonesia sekaligus peringkat pertama dari 543 Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam capaian yang menggambarkan aksi-aksi pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi tersebut.

“Provinsi Bali menempati peringkat pertama secara nasional dengan meraih angka 98,57 % capaian dari 7 area intervensi atau pemetaan titik rawan yang dilakukan KPK,” sebut Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada yang dihubungi Selasa (26/1) malam.

Bali mengungguli Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berada di posisi kedua serta Jawa Barat yang mengikuti di posisi ketiga sedangkan dalam peringkat pemerintah daerah, Bali berada diatas Pemkab Musi Rawas dengan capaian 95,47 % serta Pemkab Lamongan dengan 93,20 %.

Demikian juga dalam pencapaian aksi strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK) dari KPK RI, Provinsi Bali mendapatkan nilai 100 alias peringkat pertama dalam aksi-aksi yang difokuskan pada sasaran pencegahan korupsi yang terdiri dari 3 fokus, meliputi perijinan dan tata niaga (5 aksi), keuangan negara (3 aksi) dan penegakan hukum dan reformasi (3 aksi) serta total sebanyak 27 sub aksi.

Sugiada menjelaskan, dalam 7 area intervensi KPK, 6 area yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, dan manajemen ASN mendapatkan capaian sempurna yakni 100 % dari KPK.

“KPK dalam hal ini sangat memuji bahkan mengacungkan jempol untuk berbagai inovasi yang dilaksanakan Pemprov Bali yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk pencegahan dini atau early warning untuk kasus korupsi,” bangga Sugiada.

Dirinya menjabarkan, contohnya untuk perencanaan dan penganggaran Pemprov Bali telah mengaplikasikan APBD terintegrasi yang mengkoneksikan semua program pemerintah sehingga lebih transparan. Pun demikian dengan pelayanan terpadu satu pintu yang sudah mengadopsi sistem online single submission (OSS) atau sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

“Dengan sistem tersebut menghindarkan dari praktek seperti gratifikasi atau kongkalikong dalam perijinan karena semuanya sudah ada SOP-nya, berapa nilainya, biayanya dan waktu proses perijinannya,” tambahnya lagi.

Selanjutnya, pria yang pernah menjabat sebagai PJ Bupati Tabanan ini menjelaskan pula untuk pengadaan barang dan jasa, Pemprov Bali mempunyai sistem informasi pengadaan barang dan jasa (SIANGSA) yang merupakan inovasi untuk memproses pengajuan dokumen pelelangan secara digital. Pihak pengawas dan pihak terkait lainnya pun bisa memantau proses ini secara transparan.

“Ini salah satu komitmen kita karena di area ini sebelumnya banyak yang tersangkut masalah hukum. Untuk itu kita gunakan sistem yang lebih transparan yang bahkan sudah jadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ujar Sugiada.

Area lain yang mendapatkan nilai sempurna dari KPK adalah APIP yang berarti para petugas garda terdepan dalam pencegahan dini korupsi tersebut diangggap telah terpenuhi kapasitas dan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan dan pendampingan , hingga audit intern.

“Kita didukung juga dengan SIMWASDA (sistem informasi manajemen pengawasan daerah,red) yang melaksanakan e controlling realisasi target OPD dan dijadikan dasar untuk memeriksa OPD bersangkutan jika realisasinya belum atau tidak mencapai target,” tandasnya lagi.

Hal lain yang mendapatkan acungan jempol dari KPK adalah respon cepat yang dilakukan jika ada pengaduan masyarakat serta adanya audit pemeriksaan hingga pengembangan kasus untuk angka-angka yang mencurigakan.

“Komitmen seperti itulah yang membuat KPK memberikan poin sempurna,” imbuhnya.

Sedangkan untuk manajemen ASN, Sugiada menjelaskan bahwa pengadaan pegawai melalui BKD provinsi Bali dinilai sudah transparan dan sesuai dengan SOP-nya. Hal ini berarti tidak ada ditemukan jual beli jabatan serta dilakukan penempatan posisi sesuai sistem. Lalu untuk optimalisasi pajak daerah, Provinsi Bali melalui Bapenda Provinsi memiliki inovasi yakni program Samsat Kerti sebagai layanan masyarakat untuk mendekatkan peran kantor samsat.

“Artinya masyarakat bisa membayar pajak kendaraan bermotor di rumah tanpa perlu mengantri ke kantor samsat. Program ini juga bekerjasama dengan BUMDES dan Desa adat untuk turut mendata kendaraan masyarakat yang belum membayar pajak,” tukas Sugiada.

Ditambah lagi, dicanangkan pula penerapan Pajak Hotel dan Restoran secara terintegrasi dan berbasiskan online. Kebijakan ini menjadikan database wajib pajak jadi lebih akurat dan mudah untuk dipantau.

“Jadi tidak ada lagi istilah ‘buku 1’, ‘buku 2’ dan seterusnya, semua by sistem dan online,” katanya. Melalui inovasi-inovasi ini Sugiada menyebut pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya sesuai target pemerintah pusat dan juga daerah.

Hanya untuk manajemen aset KPK memberikan nilai capaian 92 % karena masih ada aset Pemprov yang tersebar di berbagai kabupaten/kota se-Bali perlu kepastian status hukum.

“ Bapak Gubernur dan Bapak Sekda telah berkomitmen sebenarnya untuk dianggarkan tahun 2020 untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah dan penyelesaian aset bermasalah , tetapi pandemi covid-19 memaksa kita untuk melaksanakan refocusing anggaran dan dianggarkan lagi tahun 2021 untuk diselesaikan jika sudah memungkinkan,” pungkasnya.

Warga Merespon Positif Sosialisasi Program TP PKK Bali Melalui Radio

TABANAN – Pantaubali.com – Langkah TP PKK Provinsi Bali mensosialisasi program kerjanya melalui siaran radio mendapat respon positif dari masyarakat. Hal itu tercermin dari antusiasme masyarakat yang ingin berinteraksi langsung dengan Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster saat menjadi narasumber pada dialog interaktif dengan tema ‘Sinergitas Program dan Kegiatan PKK Tahun 2021’ yang berlangsung disalah satu Studio Radio swasta di Tabanan,Selasa (26/1).

Dalam acara berdurasi satu jam itu, banyak penelepon yang masuk. Penelepon pertama yang memperkenalkan diri sebagai Bapak Adi yang sangat mengapresiasi langkah TP PKK Bali, yang belakangan intens melakukan sosialisasi program kerja melalui radio. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa TP PKK Bali ingin dekat dan berinteraksi dengan masyarakat. Penelepon berikutnya mempertanyakan program TP PKK yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan di masa pandemi Covid-19. Tak hanya pertanyaan atau aspirasi terkait program kerja PKK, seorang penelepon bernama Ibu Meira menyampaikan keluhan tentang keberadaan sampah di Pasar Dauh Pala yang tak tertangani dengan baik.

Merespon pertanyaan yang masuk, Ny Putri Koster yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukcapil Provinsi Bali Putu Anom Agustina menyampaikan alasannya tetap memilih radio sebagai media sosialisasi di tengah pesatnya perkembangan media digital. Ia berpendapat, radio sebagai salah satu media konvensional harus dirawat keberadaannya agar tak makin ditinggalkan pendengar.

Menjawab pertanyaan tentang program kerja PKK di tengah pandemi yang berkepanjangan, perempuan yang dikenal sebagai penyair ini menerangkan bahwa pada prinsipnya TP PKK adalah partner pemerintah yang fokus pada program pemberdayaan dan kesejehtaran keluarga. Yang mambanggakan, salah satu program yaitu HATINYA PKK terbukti sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di mana, program ini mengajak masyarakat untuk menata halaman rumah dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari hari seperti sayur mayur, cabai, bawang dan sebagainya. HATINYA PKK terbukti menjadi benteng bagi ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi.

“Setidaknya, dalam situasi prihatin karena kesulitan ekonomi, masyarakat bisa menekan pengeluaran karena sebagian kebutuhan dapur bisa mereka peroleh dari halaman rumah,” tambahnya.

Untuk menyukseskan program PKK, perempuan yang akrab disapa Bunda ini sangat berharap dukungan dari masyarakat. Ia menyampaikan bahwa PKK terus membangun sinergi dengan semua pihak, khususnya OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan organisasi lainnya. “PKK akan terus bergerak dalam pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan program program yang disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah berdasar pada 10 program pokok PKK. Dengan pergerakan PKK yang masif, terstruktur dan bersinergi dengan semua komponen maka PKK akan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kita lakukan hal kecil dengan cinta yang besar,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukcapil Provinsi Bali Putu Anom Agustina menerangkan, pergerakan PKK yang terstruktur dari tingkat pusat hingga Dasa Wisma pendanaannya didukung oleh pemerintah. Anom Agustina menambahkan, keberadaan PKK serta penggunaan anggarannya juga telah diatur dalam payung hukum yang jelas.

Sebagai salah satu wujud nyata sinergitas, TP PKK Provinsi Bali memberi dukungan pendanaan pada kabupaten/kota di mana selanjutnya dana tersebut digerakkan sampai ke desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dengan BKK tersebut, maka PKK dari semua tingkatan akan bergerak bersama-sama.

Selanjutnya, merespon masukan dari seorang pendengar Radio Global terkait keberadaan sampah Pasar Dauh Pala yang tak tertangani dengan baik, Ny Putri Koster beserta rombongan sempat meninjau pasar tradisional tersebut. Ia meminta pihak pengelola pasar menerapkan strategi dalam penanganan sampah pasar agar terkelola dengan baik dan tak menimbulkan kesan jorok. Selain menyoroti penanganan sampah, Putri Koster juga mengingatkan sejumlah pedagang agar tak lagi menggunakan tas kresek saat melayani konsumen.

“Jangan pakai tas kresek, wajibkan pembeli membawa tempat belanjaan dari rumah, bisa tas kain atau lainnya yang bisa digunakan berkali-kali. Ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai,” pesan Ny Putri Koster di akhir kunjungan ke pasar tradisional.

Presiden Jokowi, Terima Suntikan Dosis Kedua Vaksin Covid-19

JAKARTA – Pantaubali.com – Presiden Joko Widodo menerima suntikan dosis kedua vaksin Covid-19 pada Rabu, 27 Januari 2021, di sisi barat halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. Dua minggu lalu, tepatnya pada 13 Januari 2021, Presiden menjadi orang pertama yang menerima suntikan dosis vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia.

Sama halnya dengan prosedur vaksinasi sebelumnya, dalam pelaksanaan kali ini, Presiden tetap terlebih dahulu melakukan sejumlah tahapan. Sekira pukul 08.25 WIB, Kepala Negara tampak menempati meja registrasi untuk melakukan validasi data. Selanjutnya, Kepala Negara juga melalui tahap penapisan kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan riwayat kesehatan untuk memastikan penerima vaksin berada dalam kondisi prima dan layak mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua ini.

Prof. dr. Abdul Muthalib, Sp.PD-KHOM. kembali bertindak selaku vaksinator kepada Presiden Joko Widodo. Selama pelaksanaan vaksinasi, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan tersebut dibantu oleh M. Sokheh, S.Kep., Ns. selaku Ners.

“Sama seperti yang dilakukan dua minggu lalu, tidak terasa (saat penyuntikan). Kalau dulu setelah dua jam hanya pegal-pegal, kalau sekarang saya kira sama saja,” ujar Presiden selepas menerima suntikan dosis kedua vaksin.

Vaksin yang disuntikkan kepada Presiden dan para penerima vaksin lainnya di seluruh Indonesia hingga saat ini ialah vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co.Ltd. yang di Indonesia bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero).

CoronaVac telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setelah melalui sejumlah uji klinis yang melibatkan sebanyak 1.620 relawan di Bandung. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan bahwa vaksin tersebut suci dan halal sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

Vaksin CoronaVac, sebagaimana vaksin-vaksin Covid-19 lain yang tersedia saat ini, membutuhkan dua dosis penyuntikan bagi tiap masing-masing penerima untuk memperkuat respons imun dari suntikan dosis pertama. Sebanyak 0,5 mililiter dosis vaksin disuntikkan di masing-masing penyuntikan.

Untuk diketahui, sejumlah perwakilan yang mendapatkan dosis pertama vaksin bersama Presiden pada dua minggu lalu dan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk mengikuti vaksinasi kembali hadir untuk menerima penyuntikan dosis kedua.

Nama-nama perwakilan tersebut yang hadir mengikuti vaksinasi sesi pertama bersama Presiden pagi ini ialah Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI), Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah), Ahmad Ngisomudin (Rois Syuriah PBNU), Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI), Jenderal Pol. Idham Azis (Kapolri), dan Raffi Ahmad (perwakilan anak muda).

Selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya. Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), dan Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia).

Selain itu, turut pula perwakilan lainnya yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), Ade Jubaedah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia), Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).

Di samping itu, tampak Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dan dr. Reisa Broto Asmoro turut serta mengikuti vaksinasi dosis kedua ini.

Selepas penyuntikan vaksin, baik kepada Presiden maupun para perwakilan, terlebih dahulu dilakukan observasi selama 30 menit untuk memantau kemungkinan Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI). Seluruh penerima vaksin juga diberikan sosialisasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.(Rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Hari Ini,Tabanan Suntikan 40 Vaksin Covid-19 Perdana

TABANAN- Pantaubali.com -Setelah vaksin Covid-19 diterima Kabupaten Tabanan sebanyak 7.200 di UPTD Lab Kesehatan Daerah Tabanan atau UPTD Instalansi Farmasi yang telah disimpan di ruang dingin (cold room) khusus, kemarin,(Selasa,(26/1).

Dan pada hari ini (Rabu,(27/1) dilakukan launching dan penyuntikan vaksin pertama kepada Muspida,petugas-petugas pelayanan Publik dan Nakes di Rumah sakit umum daerah Tabanan dengan total penerima suntikan sebanyak 40 orang.

Terlihat dalam pelaksanaan vaksin tersebut penyuntikan vaksin pertamakali dilakukan ke Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Toni Sri Hartanto,setelah menerima suntikan vaksin Dirinya mengatakan, dalam pelaksanaan penyuntikan vaksin Covid-19 melewati beberapa tahapan.Untuk rasa saat disuntik vaksin Covid-19 tidak merasakan rasa sama sekali, atau bisa dikatakan rasanya seperti disutik pada umumnya.

“Selama melakukan observasi 30 menit, saya tidak menggalami gejala atau efek samping,” katanya.

Untuk persiapan Dirinya menyampaikan,memang sebelum dilakukan penyuntikan vaksin memang selalu minum jamu secara teratur.Terutama jamu berbahan dasar Jahe dan Kunyit untuk menjaga imun tubuh.

Selanjutnya,calon Bupati Tabanan Terpilih I Komang Gede Sanjaya menyampaikan perasaanya setelah dilakukan penyuntikan vaksin,jika dilihat di TV bahwasanya Bapak Presiden RI Joko Widodo sempat mengatakan, efek vaksin ini sangat kecil dan telah dilakukan uji klinis juga.Jadi dalam pelaksanaan penyuntikan Dirinya menggaku tidak ada persiapan khusus sebelumnya.

“Karena setiap sebulan sampai tiga bulan sekali saya runtin melakukan cek kesehatan.Jadi bisa mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi diri kita sendiri saat ini,” sebutnya.

Sebelumnya Kabupaten Tabanan sangat menunggu pelaksanaan penyuntikan Vaksin Covid-19 ini.Apalagi melihat kondisi saat ini, terus menggalami peningkatan jumlah kasus Covid-19.
Dalam waktu dan kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila mengatakan, dalam pelaksanaan penyuntikan vaksin Covid-19 total disuntikan ke 40 orang.Mulai dari Muspida,Petugas pelayanan Publik dan Nakes.

“Hari ini yang di Vaksin ada Bapak Bupati Tabanan terpilih,Wakapolres,Dandim,Direktur RS,Ketua Organisasi IDI,Ketua kesehatan lingkungan dan akan dilanjutkan ke 30 orang Nakes,”bebernya.

Adapun target penyuntikan vaksin dilakukan hari ini yaitu, sebanyak 40 orang termasuk Naskes. Untuk target penyuntikan ke Nakes akan selesai pada Februari 2021.

“Dari Perintah pusat agar bisa diselesaikan semua di bulan tersebut, dan untuk Nakes di Tabanan yang telah menerima E-tiket sebanyak 3.529 orang Nakes,” tutupnya.

Perhari ini, Terkonfirmasi Positif Tercatat Sebanyak 542 orang di Bali

DENPASAR – Pantaubali.com – Berdasarkan Data perkembangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali per hari ini mencatat mengalami pertambahan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 542 orang (493 orang melalui Transmisi Lokal, 48 PPDN dan 1 PPLN),sembuh sebanyak 229 orang, dan 9 orang Meninggal Dunia.

Jumlah kasus secara kumulatif tercatat terkonfirmasi Positif 24.492 orang,Sembuh 20.656 orang (84,34%), dan Meninggal Dunia 650 orang (2,65%).
Kasus Aktif per hari ini menjadi 3.186 orang (13,01%).Mengawali tahun 2021, Gubernur Bali kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 pada tanggal 6 Januari 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

SE ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
SE yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), juga menekankan kembali PERGUB No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang Sanksi Administratif bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Besaran denda yg diterapkan adalah Rp. 100.000,- bagi perorangan, dan Rp. 1.000.000,- bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.

Dukungan sepenuh hati dari masyarakat tentunya sangat dibutuhkan untuk memutus penyebaran Covid-19 yang semakin masif di tahun 2021 ini. Tetap disiplin melaksanakan Protokol Kesehatan kapanpun dan dimanapun.

Hari Ini ,Tabanan Kedatangan 7.200 Vaksin Covid-19

TABANAN – Pantaubali.com- Pelaksanaan pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi di seluruh Indonesia telah mulai dilakukan.Termasuk Bali salah satunya di Kabupaten Tabanan telah kedatangan sebanyak 7.200 vaksin Covid-19 di UPTD Lab Kesehatan Daerah Tabanan atau UPTD Instalansi Farmasi disimpan di Ruang dingin (cold room) khusus, hari ini,(Selasa,(26/1). Rencana besok (Rabu,(27/1) vaksin akan di launching selanjutnya di distribusikan ke 28 lokasi pelayaan kesehatan diseluruh Tabanan.H

“Hari ini kita (Kabupaten Tabanan) menerima vaksin dan rencana besok akan dilaunching di Rumah sakit umum daerah Tabanan,” sebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila disela kesempatan tersebut.

Tabanan saat ini telah menyediakan 28 tempat pelayanan kesehatan dalam rangka pemaksinan antaralain,semua Puskesmas,Semua Rumah Sakit dan salah satunya ada di Klinik Rindam Tabanan juga.

“Besok pelaksanaan pemaksinan akan dilakukan pertama kepada jajaran Muspida,petugas-petugas pelayanan Publik dan Tokoh-tokoh masyarakat.Tentu pelaksanaanya akan dilakukan secara terbatas dan bertahap,” sebutnya.

Selanjutnya baru akan dilakukan kepada Nakes, tetap akan dilihat kesiapan dari tenaga kesehatan untuk pelaksanaan pemaksinan tersebut.

“Nakes yang sampai saat ini tercatat telah mendapatkan E-Tiket di Tabanan sebanyak 3.529 orang,” ucapnya.

Sembari Dirinya menambahkan, tentu dalam hal pengamanan tetap pengawasan secara bersama-sama dilakukan dengan Kapolres mapun Dandim Kabupaten Tabanan mulai pengamanan di tempat penyimpanan sampai pendistribusian ke 28 tempat pelayanan kesehatan.

Setelah Ditetapkan KPU,Sanjaya Siap Bereskan Jalan Rusak Dalam Setahun

TABANAN – Pantaubali.com – Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.Dengan menetapkan pasangan Dr. I Komang Gede Sanjaya dan I Made Edi Wirawan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan terpilih dalam rapat Pleno di Tabanan,beberapa hari yang lalu,(Sabtu (23/1).

Setelah ditetapkan I Komang Gede Sanjaya akan penuh janji politinya salah satunya akan segera melakukan perbaikan jalan rusak (infrastruktur) yang selama ini sangat diharapkan oleh masyarak Tabanan.

“Tentu akan segera setelah dilantik akan segera melakukan perbikan jalan.Jalan rusak di Tabanan sekitar 16 persen dari panjang jalan yang ada dengan target satu tahun,” sebutnya.

Adapun besaran angaran dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp250 milyar.Besarnya angaran tersebut nantinya akan dipinjam ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) di pusat melalui Kementerian Keuangan.

“Ya,mampu nanti membayarnya karena, pinjaman tersebut bunganya nol persen,” tutupnya.

Kadis Sosial dan Ketua LVRI Bangli,Bahas Kerjasama Seminar Pengusulan AA Gde Anom Mudita Jadi Pahlawan Nasional

BANGLI – Pantaubali.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli, I Wayan Karmawan bersama dengan Ketua Macab LVRI Kabupaten Bangli, AA Gde Bagus Ardana, berkunjung ke Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (Stispol) Wira Bhakti Denpasar, dan diterima langsung Ketua Stispol Wira Bhakti, Prof. Dr. Wayan Windia bersama jajarannya dan Wakil Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi, Ir. Wayan Sudarta, M.S., Senin (25/1). Dalam pertemuan tersebut dibahas kerja sama seminar terkait pengusulan AA Gde Anom Mudita menjadi pahlawan nasional.

Dalam pertemuan tersebut terungkap, Pemkab Bangli telah mengusulkan pejuang AA Gde Anom Mudita untuk menjadi pahlawan nasional. Namun, hingga kini pejuang asal Bangli tersebut belum dianugerahi gelar pahlawan nasional, karena terganjal belum pernah digelar seminar nasional. Terkait dengan hal itu, Kadis Sosial Bangli, I Wayan Karmawan ingin bekerja sama dengan Stispol Wira Bhakti untuk menyelenggarakan seminar tersebut.

Lebih lanjut Karmawan mengatakan, penetapan Kapten Mudita sebagai pahlawan nasional tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga almarhum, termasuk masyarakat Bangli dan Bali pada umumnya.

“Kita berharap, semoga penetapan AA Gde Anom Mudita menjadi pahlawan nasional ini bisa segera terwujud,” katanya.

Sementara itu, Prof. Wayan Windia menyambut baik rencana tersebut. Terlebih, Stispol Wira Bhakti di bawah naungan Yayasan Kebaktian Proklamasi ini memiliki komitmen yang sangat tinggi membangun generasi Indonesia yang berwawasan kebangsaan, patriotis dan nasionalistis.

“Kita menyambut positif rencana seminar ini dan mudah-mudahan penetapan AA Gde Anom Mudita menjadi pahlawan nasional bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.