Rabu, 11 Juni 2025
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 587

Awasi Produk Pangan Olahan Dalam Kemasan Tidak Aman dan Berbahaya, BBPOM Denpasar Sasar Mini Market dan Distributor di Tabanan

Penulis
Pantau Bali
-

TABANAN- Pantaubali.com – Dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan tidak aman, berbahaya bagi kesehatan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di 2022 Balai Besar POM / BBPOM Denpasar, melakukan pengawasan pangan melakukan pengawasan dan pengecekan produk-produk di jual dan akan di konsumsi sehingga aman dan bermutu.

Pengawasan telah dilakukan selama satu minggu sebelum puasa dan sampai satu minggu setelah lebaran. Selama pengawasan telah dilakukan pengawasan di seluruh Kabupaten khususnya yang menjadi area pengawasan Balai Besar POM Denpasar.

Saat ini di Kabupaten Tabanan melihat produk-produk di jual apakah aman, bermanfaat, dan bermutu.Adapun sasaran selain mini market, distributor serta toko-toko menjual produk pangan, itu disampaikan, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, Drs. I Made Bagus Gerametta.

“Untuk lokasi pengawasan dimulai dari Toko Jaya Kerti serta Toko Grosir Vista disini (Tabanan).Produk yang diawasi pada sarana-sarana pangan olahan dalam kemasan, kemudian ada juga makanan buka puasa”, jelasnya, Selasa,(26/4) di Tabanan.

Adapun hasil pengawasan dilakukan dari dua tempat tersebut keseluruhannya negatif.

“Tidak ditemukan produk kedaluwarsa dan tanpa izin edar”, katanya.

Dilihat dari hasil pengawasan selama pengawasan sejak awal bulan puasa, Minggu pertama tentu telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 sarana dan hasilnya 8 tidak memenuhi syarat atau sekitar 20 persen.

“Dibandingkan tahun lalu ini terjadi penurunan karena, tahun lalu sekitar 35 persen tidak memenuhi syarat karena, masih ada ditemukan produk-produk kadaluarsa. Tentu di tahun ini yang produk tanpa ijin edar tidak ditemukan lagi”, ucapnya.

Menurut Dirinya, faktor penurunan tersebut terjadi disebabkan karena masyarakat telah sadar guna memilih produk terdaftar karena, masyarakat sadar akhirnya, pelaku usaha menjual produk sudah ada ijin edarnya juga.

Dirinya, menghimbau kepada masyarakat atau konsumen dalam membeli produk obat dan makanan biasakan selalu dengan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Ijin Edar dan Kedaluwarsa).

“Dengan demikian kita akan memasuki produk aman, bermanfaat dan bermutu”, pungkas Gerametta.

Wagub Cok Ace Hadiri Rapat Paripurna Terkait Pendapat Akhir DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021

Penulis
Pantau Bali
-

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengikuti Rapat Paripurna Ke 11 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dengan agenda Pendapat Akhir DPRD Provinsi Bali Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, diruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Senin (25/4).

Dalam Penyampaian Pendapat Akhir yang dibacakan oleh Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Gede Kusuma Putra, DPRD Provinsi Bali menyampaikan beberapa Catatan Rekomendasi terkait dengan LKPJ Tahun 2021 yaitu diantaranya:

Berdasarkan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2021 (-2,47%), dan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional, serta target pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2023 (yang 5%). Direkomendasikan agar pemerintah Provinsi Bali berupaya maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui : meningkatkan daya beli masyarakat, menekan inflasi, memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan dan pemerataan invesvasi, meningkatkan ” Goverment Expenditure dan mendorong ekspor daerah. Khusus dalam upaya mendorong investasi daerah, agar juga diarahkan pada sektor industri pengolahan produk-produk pertanian.

Saat ini telah berkembang budidaya vanili diseluruh Bali. Komodity vanili di Bali pada tahun 1980 an adalah komodity eksport terbesar di Indonesia. Untuk itu, Dewan pun merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi mendukung Motivasi masyarakat untuk mengembalikan kejayaan komodity vanili di Bali, diberdayakan, dibina dan dilindungi. Untuk hal tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan aturan tata kelola terkait hal diatas.

Berikutnya, dalam rangka implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sangat penting dan strategis diwujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten kota di Bali, mengingat belum semua kabupaten kota menyelesaikan RDTRnya direkomendasikan agar segera diambil langkah langkah operasional untuk mewujudkan hal tersebut.

Terhadap program Gubernur terkait pemberdayaan bagi Desa Adat, Dewan merekomendasikan agar dilakukan kajian dan analisa sungguh sungguh terkait besaran bantuan desa adat untuk tidak lagi disama ratakan, mengingat keberadaan satu desa adat dengan lainnya serta kemampuan keuangannya yang berbeda.

“Kedepan, kami bersama eksekutif akan menyusun skema matrik, karena ada lebih dari dua atau tiga banjar adat menjadi satu desa adat, tapi ada juga satu banjar/dusun kecil menjadi satu desa adat, ini yang dinilai kurang adil, maka kedepan kami akan coba kaji ulang agar matriknya tepat, dan tetap berasaskan keadilan,” ujar Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama yang turut didampingi Wagub Cok Ace, saat diwawancara awak Media seusai sidang.

Bule Aktor Netflix Menari Telanjang di Gunung Batur Akan Dideportasi

Penulis
Pantau Bali
-

DENPASAR – Pantaubali.com – Viralnya informasi di media sosial mengenai warga negara asing yang membuat video meresahkan dengan tanpa busana diduga dibuat di Gunung Batur, Kintamani, Bangli tengah mendapat perhatian luas dari masyarakat karena, sangat bertentangan dengan kebudayaan indonesia khususnya kebudayaan di Bali yang memegang teguh Adat Istiadat dan Agama.

Terkait hal tersebut akhirnya pada hari Minggu,(24/4) team dari Intelejen dan penindakan Imigrasi Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar melakukan penelusuran terkait berita tersebut dengan melakukan pengecekan pada sistem keimigrasian dan mendatangi lokasi penjamin untuk meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan diduga kuat adalah milik seorang warga negara asing yang ada dalam video viral tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin, 24 April 2022, pukul 09.00 wita telah dilakukan pemeriksaan serta pengambilan keterangan kepada warga negara asing diduga kuat adalah, yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan didapati keterangan, bernama, Jeffrey Douglas Craigen, Usia 34 tahun kelahiran 30 Juli 1988, Menggunakan ijin tinggal kunjungan berlaku sampai 24 Mei 2022 beralamat tingal sementara di Desa Keliki, Tegalalang, Gianyar.

“Adanya kegiatan seseorang warga negara Kanada melakukan semacam tari telanjang di daerah Gunung hal ini tentunya bertentangan dengan adat istiadat maupun aturan di Indonesia, bukan hanya aturan tertulis namun termasuk aturan yang tidak tertulis juga”, jelas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar, Tedy Riyandi, Senin,(25/4) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar.

Dirinya menjelaskan, Jeffrey Douglas Craigen masuk pertama kali di indonesia pada tahun 2018 setelah itu dia keluar. Dan masuk ke dua pada akhir 2019 tujuan yang bersangkutan datang ke Indonesia untuk mengunjungi beberapa kota seperti Malang, Lombok, dan Bali untuk berselancar dan berlibur serta menikmati keindahan alam di Bali dan mencari pengobatan alternatif terkait penyakit menurut dirinya osteoporosis.Yang bersangkutan memenuhi kebutuhan sehari-hari dari bekerja dikanada sebagai aktor di Kanal Netflix, pengisi suara film animasi, dan membintangi iklan komersil serta penyembuhan secara psikologis melalui online.

“Yang bersangkutan juga mengakui bahwa, video viral di unggah adalah dirinya yang dilakukan sekitar pertengahan bulan April 2022 ini”, ujarnya.

Yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa, Gunung Batur merupakan tempat yang disucikan di Bali dan mengaku tidak bermaksud untuk tidak menghormati budaya Bali karena, motif yang bersangkutan dalam membuat film hanya sekedar mengekspresikan dengan menari tarian Haka dari Slandia Baru.

Dari hasil pemeriksaan terhadap WNA tersebut terbukti melakukan pelanggaran maka, akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian dalam hal ini akan dilakukan deportasi dan namanya akan dimasukkan dalam daftar penangkalan sebagai mana diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menentukan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindak administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang undangan.

Dia menghimbau, kepada masyarakat di Bali agar pro aktif memantau dan melaporkan berbagai jenis pelanggaran dilakukan oleh warga negara asing dan kepada pihak berwenang sehingga, dapat diambil tindakan tegas bila terjadi pelangaran.

Selanjutnya, kepada seluruh WNA yang berkunjung ke Bali agar selalu berprilaku tertib dan menghormati hukum serta nilai-nilai budaya masyarakat di Bali karena, setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi kehormatan dan kewibawaan Negara Indonesia.

Ketua DPRD: Peringatan Hari Otonomi Daerah, Momen Peningkatan Pelayanan Publik

Penulis
Pantau Bali
-

TABANAN – Pantaubali.com – Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga hadir dalam rapat virtual peringatan Hari Otonomi Daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Rapat daring yang digelar di ruang TCC, Pemkab Tabanan juga diikuti oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya beserta jajaran.

Rapat peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian serta Gubernur, Bupati/walikota hingga jajaran Forkopim atau yang mewakili se-Indonesia. Otonomi daerah yang dimulai sejak 1996 hingga kini telah memberikan perubahan yang luar biasa pada sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah bisa mengambil peran nyata dalam pengembangan dan pertumbuhan di wilayahnya.

Peringatan ke-26 hari Otonomi Daerah tahun ini mengambil tema “Atas Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Produktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”

“Pada hari ini, saya mengajak seluruh elemen di Pemerintahan Kabupaten Tabanan agar bisa meningkatkan kinerja agar tujuan otonomi daerah, salah satunya peningkatan layanan publik terwujud,” Made Dirga seusai acara.

Politisi PDI Perjuangan asal Banjar Sakeh, Desa Sudimara ini melihat, pemerintahan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan wakilnya I Made Edi Wirawan telah berusaha mewujudkan semangat otonomi daerah. Pada awal kepemimpinannya, mereka sudah melaksanakan pengaspalan jalan secara bertahap hingga saat ini.

“Soal jalan saya kira menjadi hal penting dan paling awal dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sebagai lembaga yang melakukan kontrol, penganggaran serta legislasi atau pembuat Undang-Undang, saat ini DPRD Tabanan sedang merancang aturan yang fokusnya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Program jangka pendek dan menengah kami adalah fokus pada aturan untuk peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.

Dirga merinci, beberapa rancangan peraturan daerah yang tengah digodok, yakni soal parkir dan aturan soal desa presisi. “Kami masih merancang soal aturan optimalisasi pajak hotel dan restoran hingga pajak bumi dan bangunan,” ujarnya.

“Meski Covid-19, kami harus melakukan gebrakan agar Pemda bisa menambah PAD, sehingga pelayanan pada publik otomatis akan meningkat,” ujarnya.

Buka Rapat Kerja Tingkat Provinsi IMI, Wagub Bali Harapkan Kreativitas dan Soliditas Membangun Pariwisata Berkelanjutan

Penulis
Pantau Bali
-

BADUNG – Pantaubali.com – Bali dengan pesona dan keindahan alam plus keramahan masyarakatnya yang berbudaya ketimuran, hingga saat ini masih menjadi pilihan bagi wisatawan. Kerinduan mereka meskipun terobati dengan dibukanya penerbangan sejumlah negara besar ke Bali, namun kita tidak boleh terlena, karena disisi lain banyak daerah yang sedang membenahi diri.

“Bali juga harus siap dengan destinasi pariwisata baru, nah Ikatan Motor Indonesia Bali tentu memiliki peran dalam mengembangkan dan membangun wisata really atau family relly,” ungkap Wagub Bali Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati dalam sambutannya saat acara pembukaan rapat kerja tingkat Provinsi (Rakerprov) Ikatan Motor Indonesia Bali, di Krisna Oleh-Oleh Tuban, Badung, Minggu (24/4).

Ditambahkan oleh Wagub Cok Ace, melalui rapat kerja tingkat provinsi ini, Ikatan Motor Indonesia diharapkan mampu melahirkan program-program yang tidak hanya bermanfaat secara internal, namun dapat juga memberi kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka membangun Bali tercinta ini.

Rapat kerja provinsi merupakan amanat konstitusional yang dilaksanakan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk menyusun sejumlah program dan kegiatan yang nantinya menunjukkan bahwa organisasi ini sudah berjalan pada jalur yang demokratis, dengan melibatkan seluruh pengurus.

Dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih memberikan pengaruh terhadap sektor ekonomi di Bali.

“Saya harapkan kepengurusan Ikatan Motor Indonesia Bali yang sekarang mampu melihat sejumlah fenomena perubahan yang terjadi saat ini. Indonesia termasuk Bali dua (2) kali mengalami perubahan transformasi, yakni pada tahun 1920 perubahan transformasi struktur terjadi dari masyarakat agraris menuju masyarakat pariwisata. Dan yang kedua pada tahun 2020 (tepatnya pada masa pandemi Covid-19) perubahan transformasi struktur terjadi dari sektor pariwisata menuju struktur ekonomi kreatif,” ungkap Wagub Cok Ace.

Di Bali terdapat lima puluh (50) club otomotif yang dapat dirangkul oleh Ikatan Motor Indonesia Bali untuk bersama membangun wisata atau family rally, karena dari sejumlah wilayah yang ada di Bali juga terdapat beberapa tempat sakral atau terlarang untuk di jamah, sehingga sangat perlu untuk diingatkan bagi anggota IMI Bali agar selalu mengutamakan kearifan lokal saat melaksanakan kegiatan secara massal.

Dengan mengangkat tema “Bersama IMI Bali Kita Tingkatkan Kreativitas dan Sportivitas Dunia Otomotif di Bali” diharapkan mampu memberikan dukungan bagi cabang olahraga motor cross yang sebelumnya berhasil menyumbangkan medali perak pada PON Papua sebelumnya, sekaligus mampu membina bagi cabang olahraga yang masih meniti prestasi untuk masa depan.

Hal ini didukung oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bali Gusti Ngurah Anom yang menyampaikan bahwa Ikatan Motor Indonesia saat ini sedang mensurpey masalah keunggulan masing-masing wilayah yang ada di Bali untuk pengembangan lokasi wisata di bidang motor cross, off-road, rally wisata dan family rally.

Sehingga masing-masing kabupaten di Bali memiliki segmen kegiatan yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga mampu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi pariwisata ke depan.

Alami Kram, Seorang Pendaki Berhasil Dievakuasi di Pura Malen Pujungan

Penulis
Pantau Bali
-

TABANAN – Pantaubali.com – Dari laporan BPBD Kabupaten Tabanan menyebutkan, telah berhasil mengevakuasi seseorang pendaki mengalami kram.Pendaki mengalami kram tersebut ber Ahmad Firmansyah, Pukul 21.30, Sabtu,(23/4) di Pura Malen Pujungan, Kecamatan,Pupuan Tabanan.

Adapun waktu laporan diterima Pukul, 20:00 Wita dengan nama Pelapor, Dewa Ayu Sukma Virgiantari.

Adapun Kronologi kejadian dalam lamporan tersebut, pendaki atas nama Ahmad Firmansyah, mengalami sakit atau kram saat melakukan pendakian di Gunung Batukaru Tabanan, bersama teman – temannya.

Pendaki tersebut mendaki lewat Pura Malen Pujungan, Kecamatan Pupuan saat itu ada di Pos 3 (Tiga) atau ketinggian 1900 M dari permukaan laut.Target ditemukan dalam keadaan selamat.

Adapun tidakan dilakukan, TRC BPBD Tabanan Regu 1 dengan 5 orang personil, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, Pecalang Desa dan Kepolisian untuk selanjutnya, persiapan melakukan pendakian untuk mengevakuasi target.

Adapun beberapa personil terlibat dalam evakuasi tersebut mulai dari, Kalak BPBD Tabana, Kasi kedaruratan dan logistik, TRC BPBD regu 1, Polsek Pupuan, Pecalang dan Masyarakat setempat.

Jukung Mati Mesin, 6 Orang Berhasil Diselamatkan

Penulis
Pantau Bali
-

BADUNG – Pantaubali.com – Sebanyak 6 orang pemancing yang jukungnya mengalami mati mesin di tengah lautan akhirnya ditemukan oleh tim SAR, Sabtu (23/4/2022) malam. Mereka terombang-ambing di selatan Perairan Uluwatu. “Ketika laporan kejadian kami Terima dari salah seorang target, posisi jukung berada di sekitar koordinat 08° 54” 40.99’S – 115° 4”9.27’T,” terang Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali),Gede Darmada.

Laporan diterima petugas siaga Basarnas Bali pada pukul 17. 05 Wita dari Wayan Dana. Saat itu Ia bersama 5 rekan lainnya yakni Nyoman Sutika, Putu Ari Cakra, Gede Mursama, Doni Setiawan dan Dwi Wahyu.

Kronologis kejadiannya bermula ketika 6 orang bertolak dari Pantai Kelan kurang lebih pukul 07.00 Wita menggunakan jukung berwarna biru dengan mesin 15 PK untuk mencari ikan. Selanjutnya sekitar 5 jam berselang mesin rusak dan selanjutnya mereka meminta bantuan evakuasi.

Tim SAR Basarnas Bali bergerak dari Pelabuhan Benoa dengan menggunakan RIB. Estimasi jaraknya hingga posisi diperkirakan jukung tersebut berada berkisar 12 NM.

“Ada 6 personil yang ditugaskan melakukan pencarian dan akhirnya pada pukul 18.35 Wita mereka berhasil ditemukan dalam keadaan selamat,” jelas Darmada.

Jukung untuk selanjutnya ditarik dibawa menuju ke Kedonganan Jimbaran.

“Tim SAR bersama target sandar pada pukul 21.41 Wita, dengan jarak tempuh 17 NM kecepatan 3.5 knot,” imbuhnya.

Unsur SAR yang turut terlibat dalam upaya pencarian diantaranya Kantor Basarnas Bali, Lanal Benoa, Polair Polda Bali, Ditsamapta Polda Bali, Kelompok Nelayan Kelan dan masyarakat setempat.

Kapolres Tabanan Pimpin Apel KRYD Menjelang Ops Ketupat Agung 2022 Dan Agar Tetap Prokes Dalam Tugas

Penulis
Pantau Bali
-

TABANAN – Pantaubali.com – Agar terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Tabanan dan terciptanya kelancaran serta kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan mudik lebaran. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 08.30 wita Polres Tabanan melaksanakan Apel Gelar Kegitan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Apel dipimpin Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Candra, dihadiri oleh Wakapolres Tabanan, diikuti para pejabat utama, perwira, brigadir dan PNS Polres Tabanan, di lapangan Apel Polres Tabanan.

pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa

“Apel kesiapan ini dilaksanakan merupakan apel Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Namun dinamika pelaksanaannya sudah seperti operasi, hal ini dilakukan adalah untuk cipta kondisi menjelang Ops Ketupat Agung 2022 dalam rangka perayaan Idul Fitri 1443. Seperti kita ketahui bersama dengan diberikan kelonggaran oleh pemerintah masyarakat boleh melakukan mudik, saat ini sudah banyak masyarakat yang melaksanakannya , mendahului dari pelaksanaan operasi ketupat Agung 2022. Untuk itu kita semua harus tetap melakukan atensi , memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang melakukan mudik, maupun yang datang berwisata ke Tabanan atau Bali secara umum”, papa, Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Candra.

Sesuai perintah pimpinan mulai hari ini dilaksanakan KRYD dengan pola Operasi. Segera siapkan pos-pos, pergeseran dan pengisian personil pada pos – pos Pelayanan terpadu dan Pengamanan , untuk di wilayah hukum Polres Tabanan ada 5 Pos yaitu Pos Pelayanan Terpadu Selabih, Pos Pelayanan Terpadu TAC Megati , Pos Pam Depan Masjid Kediri, Pos Pam Patung Jagung Bedugul, Pos Pam Tanah Lot.

Walaupun operasi Ketupat belum mulai, tetap agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran.

“Semua personil yang terprint dalam penugasan ini agar melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing (tupoksi)”, cetusnya.

Tetap berhati-hati dan waspada, serta jaga stamina dan phisik untuk tetap sehat. Selalu patuhi disiplin protokol kesehatan dalam bertugas.

Tepis Isu Seputar DSP dan Pembiayaan Karantina, Sekretaris Satgas Covid-19 Bali Jelaskan, Bukan Pemprov Bali Memiliki Tunggakan Melainkan BNPB

Penulis
Pantau Bali
-

DENPASAR – Pantaubali.com – Terkait isu yang beredar mengenai kasus penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari pusat (APBN), yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di masa pandemi Covid-19 ini, Satgas Penanganan Covid-19 angkat bicara. Apalagi dalam masa pandemi, DSP dimanfaatkan salah satunya untuk pembiayaan hotel Karantina bagi pasien Covid-19 yang gejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG). Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali juga mendapat fasilitas DSP untuk hotel karantina, yang dimulai sejak September 2020 sampai dengan Februari 2021.

“Selama kurang lebih 6 bulan memanfaatkan DSP untuk perawatan pasien OTG – GR yang tersebar di 15 hotel di Bali, yang dominan ada di Denpasar, Badung, dan Gianyar,” jelas Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin di Denpasar, pada Sabtu (23/4).

Dijelaskan pula, total DSP yang harus dibayarkan ke hotel-hotel di Bali sebesar Rp.27,676,390,000,- tetapi dana yang baru diterima sebesar Rp. 24,771,575,000,- sehingga masih ada kekurangan (tunggakan) sebesar Rp. 2,904,815,000,-. Adapun proses permohonan DSP melalui mekanisme yaitu pengajuan proposal, dan dilakukan reviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

“Reviu dilakukan untuk mengkaji kelayakan dan kesesuaian baik harga maupun peruntukan DSP itu. Angka 27,6 milyar lebih itu adalah hasil reviu BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang menyatakan layak untuk dibayar dari DSP,” jelas pria yang juga Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini.

Perlu ditegaskan bahwa segala kelengkapan administrasi termasuk hasil reviu BPKP sudah lengkap, untuk dijadikan dasar pembayaran DSP oleh BNPB. Tetapi sudah 1 tahun, tunggakan 2,9 milyar lebih belum dibayarkan oleh BNPB, jadi bukan tunggakan Pemerintah Provinsi Bali (Satgas).

“Info terakhir yang diperoleh dari Pejabat BNPB bahwa masih menunggu gelontoran anggaran dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,” tegasnya lagi.

Rentin sendiri menurut pengakuannya selaku Sekretaris Satgas, sudah hadir memenuhi undangan Kejaksaan Tinggi Bali pada hari Rabu 13 April 2022, memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap DSP untuk hotel karantina di Bali. Dirinya membeberkan dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab yaitu, apakah DSP digunakan untuk pembelian masker.

“Kami jawab “tidak” karena DSP hanya untuk pembiayaan hotel karantina saja, sedangkan masker kami terima dalam bentuk barang sedangkan pengadaannya oleh BNPB,” tandas Rentin.

Lalu yang kedua, terkait adanya tunggakan DSP. Terhadap pertanyaan tersebut dapat dijelaskan bahwa, tunggakan sebesar Rp 2,9 milyar lebih, adanya di BNPB bukan kami di BPBD (Pemprov. Bali), kami meyakinkan bahwa, semua proses dan syarat kelengkapan dokumen (terutama reviu BPKP) sudah final sebagai dasar (acuan) untuk pembayaran DSP oleh BNPB.

“Hal yang sama juga kami jelaskan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite I Bidang Hukum DPD RI Perwakilan Bali pada hari Selasa 19 April 2022,” urai Rentin perihal kejelasan DSP tersebut.

Terhadap kondisi ini, Rentin menyatakan Pemerintah Daerah dan dalam hal ini Satgas tidak tinggal diam. Pihaknya terus melakukan komunikasi intens dengan BNPB terutama Deputi Penanganan Darurat yang mengelola DSP, termasuk melayangkan surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Bali selaku Ketua Satgas.

“Terakhir surat kepada BNPB dikirim awal april 2022 mohon percepatan pembayaran tunggakan DSP untuk hotel Karantina. Dalam rangka transparansi dan menjamin keterbukaan informasi publik, Satgas selalu intens berkomunikasi dengan pihak hotel tempat karantina, memberikan update informasi yang ada termasuk hasil komunikasi dengan BNPB,” terangnya lagi.

Rentin juga menghimbau untuk menyikapi kondisi ini, kepada semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, sambil menunggu proses yang sedang berlangsung di pusat antara BNPB dengan Kementerian Keuangan.

“Dalam menjalankan tugas, kami selalu patuh atau taat azas, apalagi di masa darurat seperti sekarang dimana Bapak Presiden RI menetapkan Pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nasional non alam. Kata kuncinya adalah dalam penanganan bencana jangan sampai menimbulkan bencana baru. Semoga tunggakan DSP ini segera terbayarkan, dan pandemi Covid-19 segera berakhir, menuju ke tatanan kehidupan Bali era baru, masyarakat produktif tetapi aman dari Covid-19,” tutupnya. (Rilis)

BI Sebut, Uang Diedarkan di Bali Tembus Rp1.524 Miliar

Penulis
Pantau Bali
-

DENPASAR – Pantaubali.com -Kebutuhan masyarakat akan uang tunai sampai saat ini masih mendominasi.Dari catatan Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang diedarkan berdasarkan data outflow Triwulan I 2022 di wilayah Bali sebesar Rp.1.524 miliar atau rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.508 miliar, itu disampaikan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, belum lama ini di Sanur, Denpasar.

“Kebutuhan uang tunai di masyarakat diperkirakan semakin meningkat pada April 2022 diproyeksikan sebesar, Rp 1.915 miliar atau meningkat sebesar Rp1.407 miliar atau sebesar 277% bila dibandingkan dengan rata-rata perbulan pada Triwulan I 2022”, ujarnya.

Peningkatan permintaan uang di masyarakat tersebut tidak lepas dari adanya kebijakan Pemerintah bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang tidak memerlukan tes rapid antigen bagi yang sudah memiliki vaksin dosis ketiga (booster).

Selain itu kebijakan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang hanya wajib melakukan tes PCR sebelum keberangkatan dan bebas karantina. Kebijakan ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi di provinsi Bali.

“Untuk memenuhi peningkatan permintaan uang Rupiah tersebut, Bank Indonesia telah menyediakan uang layak edar dalam jumlah dan pecahan yang cukup sebesar Rp. 4.900 miliar atau 4 kali lebih besar dari kebutuhan,” katanya.

Dalam rangka peningkatan operasional layanan kas, Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan untuk memperkuat kebijakan pengelolaan uang Rupiah melalui pengembangan infrastruktur yang memadai dan berbasis teknologi.

Tujuan dari penguatan kebijakan ini adalah untuk menjaga kualitas uang yang beredar, menurunnya rasio temuan uang palsu, efisiensi distribusi uang, pemenuhan uang masyarakat berbasis spasial, dan digitalisasi pemrosesan uang Rupiah.

Kebijakan Bank Indonesia dalam memperkuat pengelolaan uang sudah diimplementasikan dari tahap perencanaan hingga pemusnahan.

“Perencanaan dilakukan melalui digitalisasi penghitung estimasi kebutuhan uang danPada proses pencetakan, Bank Indonesia saat ini juga telah mengadopsi perkembangan teknologi dalam security feature/unsur pengaman uang sehingga lebih sulit untuk dipalsukan”, paparnya.

Pada proses pengedaran, digitalisasi telah dilakukan melalui implementasi Enterprise Resource Plan (ERP) serta barcode scanning sehingga peta sebaran uang dapat terpantau.

Untuk mendukung proses distribusi, KPw Bali saat ini sedang tahap pembangunan racking system yang akan mengotomasi proses penyimpanan karena ditunjang aplikasi warehouse management system (WMS).

1...586587588...946Halaman 587 dari 946
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.