- Advertisement -
Beranda blog Halaman 470

Sempat Molor, Vaksinasi Rabies di Tabanan Sudah Capai 72 Persen

Kegiatan vaksinasi rabies di Wantilan Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan.
Kegiatan vaksinasi rabies di Wantilan Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan telah menuntaskan target 70 persen vaksinasi rabies per Sabtu (7/10/2023) lalu. Meskipun, target vaksinasi tersebut harusnya tuntas pada akhir Agustus 2023.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, hingga Selasa (10/10/2023) cakupan vaksinasi hewan penular rabies (HPR) di sepuluh Kecamatan telah mencapai 72,86 persen atau sekitar 45.623 dari total estimasi populasi HPR sekitar 62.477 ekor. HPR tersebut mencakup anjing, kucing dan kera.

Adapun rinciannya, di Kecamatan Baturiti sebesar 80,07 persen atau sekitar 4.404 ekor yang tervaksin dari populasi 5.500 ekor HPR. Kecamatan Kediri sebesar 79,81 persen dari estimasi populasi 7.980 ekor 6.381 HPR tervaksin baik kucing atau anjing.

Kemudian, Kecamatan Kerambitan sebesar 86,96 persen dari estimasi populasi sebesar 6.782 ekor, yang sudah tervaksin 5.900 ekor HPR. Kecamatan Marga sebesar 89,62 persen dari estimasi populasi 4.952 ekor, yang tervaksin 4.440 ekor. Kecamatan Penebel sebesar 79,51 persen dari estimasi populasi 6.975 ekor dan tervaksin sebanyak 5.546 ekor.

Kecamatan Pupuan sebesar 49,74 persen dari estimasi populasi 7.077 ekor atau tervaksin 3.607 ekor. Kecamatan Selemadeg 56,16 persen dari estimasi populasi 4.376 ekor yang tervaksin 2.465 ekor. Kecamatan Selemadeg Barat sebesar 64,44 persen dari estimasi populasi 6.139 ekor yang tervaksin 3.961 ekor.

Selanjutnya, Kecamatan Selemadeg Timur sebesar 82,19 persen dari estimasi populasi 4.357 ekor yang sudah tervaksin sebanyak 3.587 ekor dan Kecamatan Tabanan sebesar 63,77 persen dari estimasi populasi 8.340 ekor dan yang tervaksin 25.332 ekor.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan I Gede Eka Parta Ariana mengatakan, capaian target 70 persen mengalami kemunduran dari target sebelumnya yakni akhir Agustus lalu karena pihaknya tengah fokus mengatasi vaksinasi PMK pada sapi dan babi.

Meskipun demikian, hingga saat ini pihaknya pun masih gencar mengejar target vaksinasi rabies sebesar 80 persen dari pemerintah pemerintah pusat.

“Kami terus berusaha agar targer 80 persen tercapai hingga akhir 2023 ini. Mudah-mudahan bisa tercapai,” ujarnya.

Eka menambahkan, untuk bisa mencapai target maka kegiatan vaksinasi rabies dilakukan dengan menyasar desa-desa setelah sebelumnya hanya dilakukan di Puskeswan.. “Kami sudah kembali melakukan vaksinasi ke desa-desa. Disamping kami juga masih melakukan vaksinasi PMK,” jelasnya.

Sementara itu, terkait kasus gigitan positif rabies tahun 2023 ini, Eka menyebut jumlah kasus mengalami penurunan jika dibandungkan dengan tahun 2022 lalu. Adapun jumlah kasus positif tahun 2023 tercatat 16 kasus. Rinciannya, di Kecamatan Pupuan 6 kasus, Selemadeg Raya 4 kasus, dan Tabanan, Marga, Kediri masing-masing 2 kasus.

“Menurun drastis di tahun 2023 karena di tahun 2022 lalu tercatat 39 kasus,” ungkapnya. (ana)

STOP Kekerasan Pada Perempuan dan Anak!! Layanan SAPA 129 launching di Provinsi Bali

 

PANTAUBBALI.COM,DENPASAR – Dalam upaya menghentikan (Stop) Kekerasan Pada Perempuan dan Anak serta menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan berkeadilan maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial P3A Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI membangun Hotline Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) yang merupakan contact center untuk mengakomodir pengaduan masyarakat khususnya terkait kasus perempuan dan anak, dan juga dapat diakses melalui telepon ke nomor 129. Demikian sambutan PJ. Gubernur Bali yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang PMK Made Sudarsana, pada acara Aktivasi Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi, bertempat di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/10).

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang harus segera mendapatkan penanganan.

“Berdasarkan data dari Simfoni PPA, selama tahun 2022 telah terjadi 516 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor di Provinsi Bali. Baik kekerasan fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual. ,” ujarnya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak terlapor seperti fenomena gunung es, yang semakin hari semakin banyak. Stigma, budaya patriarki yang kuat, rasa takut, malu, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan sistem perlindungan merupakan beberapa penyebab tidak dilaporkannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

“Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak terlapor membuat kita sebagai pelayan publik, harus menyediakan kanal pengaduan, berupa call center guna mempercepat penanganan kasus kekerasan. Layanan SAPA 129 yang diluncurkan hari ini adalah alat yang penting dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui kanal ini, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat dengan aman, rahasia, dan tanpa takut melaporkan kejadian yang mereka alami,” ia menambahkan./

Layanan SAPA 129 ini bukanlah solusi akhir. Ini adalah langkah awal yang perlu diikuti dengan upaya lebih lanjut antara lain yang pertama dengan Meningkatkan Kesadaran, dimana Pemprov akan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta pentingnya melaporkannya. Kedua Upaya Pencegahan, yang dilakukan dengan cara meluncurkan program-program pencegahan yang bertujuan mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan kekerasan, seperti pendidikan tentang hubungan yang sehat dan peningkatan kesadaran gender, dan yang terakhir. Ketiga yaitu Kerja Sama Lintas-Sektor, dengan cara melakukan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan, aparat kepolisian, dan sistem peradilan untuk memastikan setiap kasus ditangani dengan profesional dan adil.

Untuk itu, diharapkan semua pihak untuk bersatu dalam upaya ini. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua sebagai masyarakat.

Sementara itu, Plt. Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KemenPPPA Lanny Ritonga menyampaikan bahwa Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 menunjukkan masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya.

“Terkait kasus yang terlaporkan, data yang dapat dicatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2022, sebanyak 11.538 perempuan dan 17.641 anak telah menjadi korban kekerasan. Angka kekerasan adalah fenomena gunung es, yang artinya kasus yang terjadi di lapangan sebenarnya jauh lebih banyak/tinggi dari kasus yang terlaporkan,” ujarnya.

Untuk itu dalam upaya mendekatkan layanan perempuan dan anak kepada masyarakat, maka KemenPPPA bekerjasama dengan berbagai pihak terkait menyelenggarakan pengembangan dan integrasi layanan SAPA 129 dalam aspek sistem, teknologi, SDM, dan sarana prasarana baik di tingkat pusat maupun daerah. SAPA 129 merupakan contact center pengaduan khusus perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Masyarakat dapat melaporkan peristiwa kekerasan yang dilihat atau dialami melalui telepon hotline 129 maupun WhatsApp ke nomor 08111-129-129. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi SAPA 129 apabila memerlukan informasi terkait permasalahan perempuan dan anak. Dengan demikian, SAPA 129 ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat ketika mengalami, melihat, atau ingin mengakses informasi seputar kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Adanya SAPA 129 di setiap provinsi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perempuan dan anak dan mempercepat penanganan, karena pelapor akan terhubung dengan petugas di wilayah masing-masing,” kata Lanny.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Penyerahan Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan/atau Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Talkshow dengan tema ‘Praktik Baik Layanan Pengaduan Melalui SAPA 129 Terintegrasi’ dengan narasumber Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali dan Perwakilan PT Telekomunikasi Indonesia.

Hari Terakhir Pendaftaran PPPK di Tabanan, Pelamar Capai 2.104 Orang

Calon pelamar PPPK melakukan konsultasi di posko informasi (helpdesk) Kantor BPKSDM Tabanan.
Calon pelamar PPPK melakukan konsultasi di posko informasi (helpdesk) Kantor BPKSDM Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabanan mencatat hingga hari terakhir pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan dan guru, Senin (9/10/2023) ini tercatat 2.104 pelamar.

Proses pendaftaran yang telah berlangsung sejak 20 September 2023 ini akan ditutup pukul 23.59 WITA.

“Sampai pukul 15.30 WITA, jumlah pelamar mencapai 2.104 orang,” jelas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Tabanan I Gusti Kade Dwipayana.

Dia merinci, dari 2.104 orang pelamar sebanyak 874 orang mendaftar sebagai PPPK guru dan 1.230 orang sebagai PPPK tenaga kesehatan. Adapun jumlah formasi yang dibutuhkan yakni sebanyak 1.876 formasi. Rinciannya 806 formasi guru dan 1.070 formasi PPPK tenaga kesehatan.

“Jadi target kebutuhan formasi sudah terpenuhi,” jelasnya.

Dwipayana menambahkan, pihaknya menyediakan posko informasi (helpdesk) untuk calon pelamar agar tidak mengalami kendala berarti selama proses pendaftaran berlangsung.

Sementara itu, tahapan rekrutmen PPPK ini akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi hingga 12 Oktober 2023 nanti. Pengumuman hasil seleksi administrasi ini akan diumumkan pada 13-16 Oktober 2023.

Tahapan berikutnya yakni seleksi dengan metode Computer Asissted Test (CAT) pada 8 November – 2 Desember 2023. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi teknis tambahan pada 13 November – 4 Desember.

Sementara, pengumuman kelulusan akan dilaksanakan 4 November 2023 hingga 13 Desember 2023. (ana)

Kawal Balita Bebas Stunting, Penjabat Ketua TP PKK Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya Sambangi Kabupaten Jembrana

 

PANTAUBALI.COM,JEMBRANA – Tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat stunting yang tinggi di Bali pada tahun 2021 dengan prevalensi stunting di atas rata-rata, Kabupaten Jembrana mencatat 14,3% kasus stunting, terus mendapat pengawalan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana dan instansi terkait hingga turun di angka 8,35% di tahun 2022.

Sesuai laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan, Bali merupakan provinsi dengan angka balita stunting terendah secara nasional pada 2021, dengan tingkat prevalensi hanya sebesar 10,9%.

Untuk mengawal program pemerintah yakni pengentasan angka stunting, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana Ny. Candrawati Tamba dan instansi terkait menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada 50 balita yang berpotensi stunting, di Banjar Katulampa, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana, Senin (9/10).

Lima puluh (50) balita penerima bantuan ini terinci 16 orang dari Banjar Katulampa, 10 orang dari Banjar Pendem, 11 orang dari Banjar Ketiman dan 13 orang dari Banjar Bendel.

Bantuan berupa telur dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, makanan olahan ikan diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan bantuan berupa beras (5 Kg), telur 1 krat, susu 6 kotak, sikat gigi beserta pasta giginya disiapkan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Pemberian bantuan ini disiapkan dalam rangka mengentaskan kasus stunting di Bali.

“Dengan memberikan asupan makanan yang bergizi dan sehat, tentu akan membantu balita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Stunting ini harus segera ditangani, karena ciri-ciri yang diperlihatkan oleh bayi di masa tumbuh kembangnya sudah terlihat dari berat badan, tinggi dan mentalnya atau tingkat kecerdasannya, dan khususnya akan nampak dari pertumbuhan gigi pada bayi,” ungkap Ny. drg. Ida Mahendra Jaya.

Di hadapan warga setempat yang khususnya adalah ibu-ibu dari balita dan para Kader PKK, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes memberikan tambahan wawasan terkait betapa pentingnya perhatian bagi tubuh khususnya para remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu, agar memperbanyak pengetahuan tentang tata cara menjaga asupan makanan yang sehat.

“Makanan yang sehat itu tidak harus mahal, apalagi yang siap saji. Karena cenderung makanan siap saji itu banyak mengandung pengawet dan berbahaya bagi tubuh. Jangan lupa bagi orangtua untuk tidak lelah memberi edukasi bagi remaja putrinya terkait bahayanya menikah muda. Penting pula mengingatkan remaja putri untuk menambah asupan tablet penambah darah,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bagi bayi yang baru lahir juga harus mendapat pantauan tumbuh kembang sedari 1000 hari pertama kehidupannya, yang dimulai dari masa dalam kandungan, agar tidak mengalami gangguan tumbuh kembang bayi pada fisik dan mentalnya.

Sesaat setelah menyerahkan bantuan di Wantilan, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana Ny. Candrawati Tamba dan sejumlah instansi terkait termasuk bidan, melaksanakan kunjungan ke rumah tiga (3) warga yang anaknya memiliki potensi stunting. Mereka adalah Komang Aditya Astika, I Putu Ayu Septa Dewi dan Gede Mei Eka Darmawan. Pada kesempatan ini, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya secara langsung melihat dan memeriksa pertumbuhan balita, terkhusus pertumbuhan fisik terutama gigi balita, dan setelahnya beliau menyerahkan bantuan paket berupa beras, telur, susu, sikat gigi dan pasta gigi.

Rapat Paripurna DPRD Badung, Bupati Giri Prasta Sampaikan Penjelasan 3 Ranperda

Bupati Giri Prasta saat menghadiri Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin (9/10/2023).
Bupati Giri Prasta saat menghadiri Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin (9/10/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin (9/10/2023).

Tiga Ranperda tersebut yakni tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bupati Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik bersama Pemerintah Kabupaten Badung, dalam melaksanakan berbagai program kerja pembangunan  daerah di Kabupaten Badung.

“Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu instrumen distribusi keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat melalui upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Giri Prasta.

Kemudian, terkait rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 seluruh substansi dari  rangkaian pembahasan dokumen dalam penyusunan APBD sampai dengan penetapan APBD terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh kementerian dalam negeri serta terkoneksi pula dengan kementerian keuangan.

Konsistensi dalam setiap tahapan pembahasan menjadi syarat mutlak dalam rangka transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

“Pendapatan dan belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp8.326.262.761.978 meningkat sebesar Rp2.265.794.650.654 atau 37 persen dari APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.060.468.111.324,” pungkasnya.

Dia menambahkan, amanat undang-undang melalui desentralisasi fiskal diharapkan akan memungkinkan daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Disisi lain menyikapi meningkatnya kegiatan pembangunan gedung di Kabupaten Badung, Bupati menyebut perlu diantisipasi dengan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung yang selaras antara pengaturan administratif dan teknis sehingga proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

“Perlu diaturnya tentang penerapan arsitektur Bali terutama gaya arsitektur tradisional di Kabupaten Badung sehingga penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan gedung yang ada nantinya dapat menunjukkan jati diri lokal dan tidak terlepas dari nilai-nilai kedaerahan yang ada,” jelasnya.

Turut hadir dalam rapat Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (rls)

Sekda Adi Arnawa Buka Bimtek Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan

Sekda I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Bimtek Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Badung Tahun 2023 di Hotel Made Bali, Senin (9/10/2023).
Sekda I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Bimtek Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Badung Tahun 2023 di Hotel Made Bali, Senin (9/10/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Mewakili Bupati Badung, Sekda I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus membuka secara resmi Bimtek Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Badung tahun 2023 yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Hotel Made Bali, Senin (9/10/2023).

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perkebunan.

Sekda Adi Arnawa menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian diantaranya melindungi lahan pertanian dengan ditetapkannya Perda Perlindungan LP2B, Pembangunan JUT dan Jaringan irigasi, Bantuan alat dan mesin pertanian, Subsidi benih, Perlindungan asuransi serta program beras Badung yang baru dirintis.

“Pemerintah sangat menyambut baik kegiatan Bimtek ini yang dilaksanakan dan diharapkan para Pekaseh dan Kelihan Subak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang tehnik-tehnik untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian serta bisa melihat kemajuan sektor pertanian di daerah lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Pertanian I Wayan Wijana melaporkan, kegiatan Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari dari 9 – 10 Oktober 2023 dengan peserta terdiri dari 120 petani lahan basah dan 90 orang petani lahan kering.

Bimtek dilanjutkan dengan orientasi lapangan ke Kota Malang bagi peserta bimtek Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan ke pusat penelitian kopi serta kakao Jember bagi peserta bimtek Intensifikasi Perkebunan.

“Bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan wawasan para petani terkait arah dan kebijakan pembangunan pertanian, teknik budidaya, varietas, teknologi, pengendalian hama dan pasca panen,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi, Kadis Pertanian Pangan Kabupaten Badung I Wayan Wijana, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Badung A.A. Sagung Rosyawati.

Kemudian, Ketua Majelis Madya Subak Kabupaten Badung, Ketua Majelis Alit Subak Kecamatan se-Kabupaten Badung, Para Narasumber, Para Pekaseh, Kelihan Subak Abian dan Para Peserta Bimtek. (rls)

Jero Dasaran Alit Jalani Pemeriksaan Kedua di Polres Tabanan

Jero Dasaran Alit bersama kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tabanan, Senin (9/10/2023).
Jero Dasaran Alit bersama kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tabanan, Senin (9/10/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kadek Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alit yang dilaporkan atas dugaan kasus pelecehan seksual kepala perempuan berinisial NCK (22) kembali menjalani pemeriksaan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tabanan, Senin (9/10/2023).

Dalam pemeriksaan kedua ini, Jero Dasaran Alit ditemani kuasa hukumnya diperiksa selama setengah jam dari pukul 12.00 WITA.

Kuasa Hukum Jero Dasaran Alit I Kadek Agus Mulyawan mengatakan, pemeriksaan kedua ini sebagai keterangan tambahan untuk memperdalam klarifikasi pada pemeriksaan sebelumnya.

“Memperdalam laporan polisi sebelumnya untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Jadi, klien saya diperiksa masih sebagai saksi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam pemeriksaan ini Jero Dasaran Alit diberikan dua pertanyaan sebagai keterangan tambahan yang masih berkaitan dengan kronologi kejadian.

“Tadi hanya dua pertanyaan saja dan keterangan lainnya masih mengacu dengan keterangan klarifikasi sebelumnya,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dan juga dalam kasus ini tidak ada pelecehan karena dari awal Jero Dasaran Alit bertemu dengan NCK tidak ada penolakan.

“Jadi semuanya baik-baik saja dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Tidak ada unsur pelecehan yang dilakukan,” tegasnya.

Terkait rencana damai, Agus Mulyawan menyebut, pihaknya belum membahas itu. Begitu juga dengan rencana laporan balik pihaknya menyerahkan keputusan ke klien atau Jero Dasaran Alit. Namun, saat ini pihaknya masih fokus dalam proses penyelidikan yang saat ini masih berlangsung.

“Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti. Nanti tergantung kesiapan klien kami untuk melakukan laporan balik,”

Sementara itu, Jero Dasaran Alit mengaku selama proses pemeriksaan tidak mengalami kendala. “Saya merasa tenang saja selama pemeriksaan tadi. Tidak ada tekanan saat menjawab dua pertanyaan. Saya jawab sesuai apa yang saya ketahui,”

Untuk proses selanjutnya, ia menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum dan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

Terkait aktivitas pelayanan umat, Dasaran Alit mengaku sudah kembali menjalankan aktivitas seperti biasa sejak beberapa hari lalu.

“Jadi banyak tamu dan orang nangkil ke rumah. Bahkan kegiatan-kegiatan saya keluar daerah sudah saya lakoni kembali karena penyidik mengizinkan melakukan kegiatan apapun termasuk kegiatan keluar daerah,” imbuhnya. (ana)

Bupati Tabanan Hadiri Upacara Yadnya di Desa Perean dan Desa Payangan

Bupati Tabanan Ngupasaksi Karya di Desa Perean dan Desa Payangan.
Bupati Tabanan Ngupasaksi Karya di Desa Perean dan Desa Payangan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Shrada Bhakti dan wujud pengabdian di masyarakat, secara konsisten ditunjukkan oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menghadiri serentetan acara secara roadshow. Kegiatan tersebut tak hanya pembangunan yang bersifat sekala saja, tetapi juga secara niskala.

Pihaknya beserta jajaran menghadiri Uleman Nodya Yadnya ‘Atiwa-atiwa Massal/Pengeritan Kusa Pranawa dan Penyekahan di Desa Pakraman Perean, Desa Perean dan dilanjutkan ke Upacara Pitra Yadnya Ngaben Massal Banjar Adat Payangan Kaja dan Payangan Gereseh, Minggu (8/10/2023).

Kegiatan pertama bertempat di Bale Wantilan Desa Adat Perean (Genah Peyadnyan), Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Karya yang digelar hingga 14 Oktober mendatang ini, diikuti oleh 47 Sawa Gede, 53 Ngelungah dan 96 peserta Metatah.

Tak hanya sebagai murdaning jagat dan ngupasaksi yadnya yang berlangsung di dua kecamatan, Bupati Sanjaya juga secara konsisten memberikan apresiasi serta pemahaman terhadap makna penyelenggaraan upacara untuk para leluhur, kepada masyarakat Hindu yang berkesempatan untuk bertatap muka dengan jajaran pemerintah siang itu. Menurut  Sanjaya dalam menjalankan kewajiban sebagai Krama Hindu, sudahlah sesuai dengan Visi dan Misi di Bali maupun Tabanan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu Atma Kerti untuk upacara Ngaben dan Jana Kerti untuk upacara Metatah.

“Dalam rangka menjalankan visi dan misi, saya di Pemerintah Daerah sepakat untuk memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan krama titiang, karena saling beririsan dengan program Pemerintah, sama-sama memiliki niat dan nilai yang sama. Saya selaku Kepala Daerah harus mengayomi, ikut berkontribusi dalam pelestarian adat, agama dan seni budaya. ini adalah tugas Pemerintah, ikut berkontribusi,” jelas Sanjaya.

Dalam acara yang berlangsung di Desa Adat Perean, biaya yang dikenakan untuk masing-masing sawa hanya berkisar Rp2,5 juta rupiah. Untuk nyekah sebesar Rp1 juta, ngelungah sebesar Rp300 ribu dan metatah Rp150 ribu per peserta.

Sementara di acara kedua yang berlangsung di Balai Banjar Payangan Kaja, Desa Payangan, Kecamatan Marga, saat itu diikuti oleh 59 sawa ngaben, 7 orang ngelungah dan 19 orang metatah yang juga dipatok dengan biaya yang sangat terjangkau.

“Pengabenan sangatlah murah, artinya yadnya ini nantinya akan dijadikan acuan di Pemerintah Daerah, ritatkala masyarakat mengadakan acara dengan biaya yang sangat terjangkau. Ngaben ini sangat luar biasa maknanya dan wajib kita lakukan, jangan sampai kita tidak membayar hutang atau kewajiban kita kepada leluhur,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Karya Atiwa-tiwa Banjar Adat Perean yang juga selaku Kelian Banjar Adat I Nyoman Yuta menyampaikan, puncak karya dilaksanakan sampai 14 oktober mendatang, di mana persiapan telah direncanakan sejauh hari sebelumnya.

Pelebon atau Pengabenan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023, tanggal 12 upacara ngerorasin mecaru, mendak don bingin, ngajum sekah, untuk di 13 oktober Metatah dan nyekah, dan di 14 oktober nyegara gunung.

“Terima kasih kepada Bapak Murdaning Jagat Tabanan sudah berkenan hadir dan nyaksi acara kami, kami mohon maaf apabila masih banyak yang kurang,” ujar Nyoman Yuta saat mewakili krama setempat. (rls)

Nyonya Seniasih Giri Prasta Hadiri Pengabdian Masyarakat di Desa Sembung

Ketua TP. PKK Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta mengunjungi dan memberikan bingkisan sembako ke rumah warga di Banjar Karangjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi saat kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam rangka HUT Ke-21 RSD Mangusada, Sabtu (7/10/2023).
Ketua TP. PKK Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta mengunjungi dan memberikan bingkisan sembako ke rumah warga di Banjar Karangjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi saat kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam rangka HUT Ke-21 RSD Mangusada, Sabtu (7/10/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Ketua TP. PKK Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta menghadiri kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam rangka HUT Ke-21 RSD Mangusada dengan tema ‘Mangusada Selikur Sehat dan Pulih, Kuat Jiwa dan Raga Pasca Pandemi’ bertempat di Wantilan Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Sabtu (7/10/2023).

Dalam kesempatan tersebut Nyonya Seniasih Giri Prasta juga berkunjung serta memberikan bingkisan sembako ke rumah warga Ni Made Supadmi dan I Gusti Nyoman Anom Banjar Karangjung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi.

Seniasih Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan terima kasih serta mengucapkan selamat ulang tahun Ke-21 untuk RSD Mangusada dan selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Badung.

“Pelayanan kepada masyarakat dari RSD selama ini sudah bagus, saya berharap bisa ditingkatkan lagi salah satunya dari segi administrasi atau pelayanan lainnya jangan sampai masyarakat bingung dan kebersihan harus juga selalu dijaga. Dengan adanya momentum ini agar selalu berbenah untuk menjadi yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Dirut RSD Mangusada I Wayan Darta dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam rangka HUT Ke-21 RSD Mangusada.

Adapun puncak perayaan HUT RSD Mangusada bertujuan untuk memberikan dukungan dan motivasi terhadap pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan dan pengobatan di RSD Mangusada serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

“Rangkaian pelaksanaan HUT Ke-21 RSD Mangusada diantaranya, menggelar seminar kesehatan, pelatihan character building, bakti sosial berupa pelayanan kesehatan untuk usia lanjut. Kami berharap di HUT Ke-21 RSD Mangusada ini, kami selalu bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Badung,” harapnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur RSD Mangusada Wayan Darta beserta jajaran, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana, Perbekel Desa Sembung I Ketut Sukerta, Babinsa Desa Sembung, Bhabinkamtibmas Desa Sembung, Kelian Dinas se-Desa Sembung beserta undangan lainnya. (rls)

Ketua YKI Kabupaten Badung Serahkan PMT Kepada Penderita Kanker

Ketua YKI Kabupaten Badung Nyonya Seniasih Giri menyerahkan PMT di Gedung Serba Guna Desa Gulingan Kecamatan Mengwi, Sabtu (7/10/2023).
Ketua YKI Kabupaten Badung Nyonya Seniasih Giri menyerahkan PMT di Gedung Serba Guna Desa Gulingan Kecamatan Mengwi, Sabtu (7/10/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Nyonya Seniasih Giri Prasta selaku Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Badung melaksanakan penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 20 orang Penderita Kanker yang hadir di Gedung Serba Guna Desa Gulingan Kecamatan Mengwi, Sabtu (7/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Nyonya Seniasih Giri Prasta menjenguk salah satu warga penderita kanker dan menyerahkan PMT.

Ny. Seniasih Giri Prasta mengatakan, kedatangannya tidak semata-mata hanya untuk menyerahkan PMT kepada penderita kanker melainkan juga memberikan dukungan dan motivasi terhadap penderita kanker agar terus bersemangat untuk sembuh serta menjaga pola makannya.

”Saya minta kepada anggota TP. PKK yang hadir, mohon untuk tidak bosan-bosannya menyampaikan atau menyalurkan ke masyarakat apa yang sudah didapat dari Dinas Kesehatan. Dan saya berharap juga kepada semua warga yang merasa ada kejanggalan, contohnya benjolan dalam tubuh agar sesegera mungkin memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat untuk segera mendapatkan penanganan lebih lanjut apalagi di Kabupaten Badung ini pelayanan kesehatan tidak dikenakan biaya,” ujarnya

Sementara itu, Perbekel Desa Gulingan I Ketut Winarya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua YKI Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta beserta para undangan yang telah hadir.

“Kami selalu siap menerima arah-arahan dan program-program dari Pemkab Badung dan kami siap menyampaikan kepada warga terkait pencegahan kanker khususnya bagi perempuan, agar warga bisa mencegah sebelum mengobati,” ungkapnya.

Turut hadir Camat Mengwi I Nyoman Suhartana, Perbekel Desa Gulingan I Ketut Winarya beserta jajaran, Kepala Puskesmas I Mengwi, Kepala Puskesmas II Mengwi, Kepala Puskesmas III Mengwi, TP PKK Kecamatan Mengwi Ketua TP. PKK Desa Gulingan beserta Anggota dan penderita kanker se-Kecamatan Mengwi beserta undangan lainnya. (rls)