Minggu, 11 Mei 2025
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 383

Implementasi SPBE dan Smart City, Sekda Badung Buka Rapat Persiapan Evaluasi

Penulis
Pantau Bali
-
Sekda Adi Arnawa saat membuka sekaligus memimpin Rapat SPBE dan Smart City bertempat di Ruang Rapat Lantai III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Kamis (14/8/2023).
Sekda Adi Arnawa saat membuka sekaligus memimpin Rapat SPBE dan Smart City bertempat di Ruang Rapat Lantai III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Kamis (14/8/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa Membuka sekaligus memimpin Rapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City bertempat di Ruang Rapat Lantai III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Kamis (14/8/2023).

Sekda Adi Arnawa selaku koordinator SPBE di Badung mengatakan, pihaknya akan senantiasa melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap implementasi SPBE di Badung,  mulai dari penganggaran, perencanaan, implementasi, review hingga dampak atau outcome yang akan ditimbukan nanti.

“Sekarang ini kita harus betul-betul selektif, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan reward saja tapi yang paling penting manfaatnya bagi masyarakat. Saya minta kepada bapak dan ibu semua, terkait dengan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk komitmen pemerintah Daerah terhadap penerapan SPBE ini,” ujarnya.

Menurutnya, semua OPD harus ikut peduli karena kegiatan SPBE ini tidak bisa menyerahkan kepada Kominfo saja, semua perangkat daerah ikut terlibat di dalamnya.

Aplikasi yang dibangun itu harus ada dampaknya terkait dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat contohnya stunting, kemiskinan melalui dinas terkait,” jelasnya.

Sekda Adi Arnawa juga mengingatkan perangkat daerah agar sebisa mungkin berbuat untuk menaikkan tata kelola kinerja, proses bisnis SOP agar disederhanakan. “Sebisa mungkin dikerjakan dan kita fungsikan juga dengan baik aplikasi yang sudah ada di command centre,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo I Gusti Ngurah Jaya Saputra mengatakan, pihaknya dalam menerapkan perencanaan SPBE untuk Manajemen Keamanan Informasi sebagai pengelola TIK Kabupaten Badung.

Hal itu mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kegiatan penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan data dukung dan telah menerapkan keamanan informasi dengan mengikuti regulasi yang sudah dimiliki. (rls)

 

Pemerintah Badung Segera Bangun RS Abiansemal dan RS Petang

Penulis
Pantau Bali
-
Sekda Adi Arnawa membuka Rapat Perkembangan Pembangunan Rumah Sakit Abiansemal dan Petang di Ruang Rapat Sekda, Puspem Badung, Kamis (14/9/2023).
Sekda Adi Arnawa membuka Rapat Perkembangan Pembangunan Rumah Sakit Abiansemal dan Petang di Ruang Rapat Sekda, Puspem Badung, Kamis (14/9/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA– Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa membuka Rapat Perkembangan Pembangunan Rumah Sakit Abiansemal dan Petang di Ruang Rapat Sekda, Puspem Badung, Kamis (14/9).

Sekda Adi Arnawa mengatakan, tahapan-tahapan perkembangan rencana pembangunan dua rumah sakit tersebut untuk segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul terhadap pembangunan RS tersebut.

“Saya minta kepada Kadis Kesehatan untuk segera memproses terhadap apa-apa yang menjadi kesiapan terhadap kebutuhan rumah sakit tersebut, baik itu perizinan, alat kesehatan hingga kebutuhan SDM untuk operasional rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan dr.Made Padma Puspita mengatakan, waktu pembangunan fisik gedung Rs Abiansemal dan Rs Petang menghabiskan waktu 105 hari kerja dengan harapan bisa terselesaikan tepat waktu.

Pemenuhan terhadap segala ijin dan lain halnya terkait syarat berdirinya rumah sakit tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku baik IMB, Surat Komitmen hingga rekomendasi ortal Provinsi Bali terkait pengisian struktur dan pengisian tenaga kesehatan serta administrator.

”Diharapkan pembangunan fisik bisa selesai sesuai dengan waktu yang disepakati sehingga rencana kita untuk soft opening pada tanggal 22 Desember 2023 untuk RS Petang dan 28 Desember 2023 untuk RS Abiansemal bisa kita laksanakan, dan berdasarkan hitungan kajian lembaga rumah sakit dibutuhkan tenaga sekitar 228 orang yang akan bekerja disana,” jelasnya.

Rapat turut dihadiri Inspektur Kab. Badung Ni Luh Suryaniti, Kadis Kesehatan dr.Made Padma Puspita, Kadis PUPR Ida Bagus Surya Suamba, Kadis DLHK I Wayan Puja, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Kabag SDA I Made Adi Adnyana, Kabag Hukum dan Ham AA Gde Asteya Yudha, perwakilan BPKAD,  Direktur RSD Mangusada I Nyoman Darta. (ana)

Perumda TAB Berencana Naikkan Tarif, Komisi III DPRD Minta Sosialisasikan ke Masyarakat

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat kerja Komisi III DPRD Tabanan dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Amertha Buana (TAB) Kabupaten Tabanan, Kamis (14/9/2023).
Rapat kerja Komisi III DPRD Tabanan dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Amertha Buana (TAB) Kabupaten Tabanan, Kamis (14/9/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi III DPRD Tabanan melakukan rapat kerja dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Amertha Buana (TAB) Kabupaten Tabanan, Kamis (14/9/2023).

Raker yang dilaksanakan di ruang rapat kantor DPRD Tabanan ini membahas rencana kenaikan tarif hingga soal penyertaan modal.

Direktur Umum Perumda TAB I Gede Nyoman Wirah Adnyana mengatakan, pihaknya berencana menaikkan tarif air minum dari Rp1.300/m3 menjadi Rp3.500/m3. Diketahui, terakhir kali Perumda Tirta Amerta Buana melakukan kenaikan tarif pada 2010.

“Penetapan tarif maksimal pada Oktober 2023 dan dilaksnakan pada November 2023. Dimana kajian harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas dan bupati,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kajian kenaikan tarif dengan ini dilakukan dengan melibatkan konsultan independen.

Hasilnya, setiap kepala keluarga di Tabanan menggunakan 5/m3 hingga 10/m3 setiap bulannya. Kajian konsultan independen untuk tarif air di Tabanan sebesar 6.500/M3. Sementara Perumda TABmengajukan angka sebesar 3.500/M3.

“Adapun deviden atau bagi hasil laba perusahaan sebesar 55 persen per tahun. Untuk biaya tarif bisa ditarik berdasarkan undang-undang. Kami bisa ambil beban dasar sebesar 4 persen dikali UMK, dimana 0 hingga 10/m3 diangka Rp90 ribu,” ujarnya.

Terkait penyertaan modal, Wirah Adnyana menyebut, penyertaan modal telah dilaksanakan dari 2015 hingga 2019. Sedangkan temuan dari BPKP pada neraca Perumda TAB.

Pihaknya melakukan penelusuran penyertaan modal tersebut dan kejelasaan sarana dan prasarana. Pada penyertaan modal tersebut 99 persen berupa barang melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra berharap rencana kenaikan tarif tersebut harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memperhitungkan agar dampak dari kenaikan tarif ini.

“Harus sesuai dengan kajian-kajian yang jelas dan adanya sosialisasi ke masyarakat karena ini menyangkut nama baik Pemda,” tegasnya. (ana)

Harga Gabah di Tabanan Capai Rp7 ribu Per Kilogram

Penulis
Pantau Bali
-
Ilustrasi gabah (foto: iNews.id)
Ilustrasi gabah (foto: iNews.id)

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Harga Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani di Tabanan kini mencapai harga Rp.6.800. Sebelumnya harga GKP sebesar Rp6.000.

Bahkan, pembeli dari Jawa siap menyerap hasil panen di tingkat lokal dengan harga Rp7.000 per kilogram.

Ketua Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi) Tabanan I Ketut Budiarta mengatakan, harga gabah di tingkat petani di Tabanan terus mengalami kenaikan selama tahun 2023.

“Akhir Agustus lalu, harga GKP meningkat dari Rp6.000 menjadi Rp6.300 per kilogram,” katanya, Kamis (14/9/2023).

Menurutnya, kenaikan harga gabah dikarenakan sebaran panen padi yang masih sedikit di wilayah Tabanan. Sehingga mempengaruhi sedikitnnya stok gabah dan harga jualnya.

Selain itu, permintaan pembelian hasil panen petani dari pembeli luar Bali juga tinggi. Bahkan, beberapa pembeli dari Jawa berani menaikkan harga dari Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram.

“Akibatnya harga gabah semakin mahal. Hasil panen banyak yang lari ke luar Bali karena mereka berani membeli dengan harga tinggi,” ujar Budiarta.

Kenaikan harga GKP juga berimbas pada harga beras di tingkat usaha penggilingan yang juga ikut naik.

Sejak seminggu lalu, harga beras kualitas medium kemasan 10 kilogram dijual dari Rp12.700 per kilogram dan saat ini kembali naik menjadi Rpp13.000 per kilogram.

Sedangkan, harga beras kualitas medium isian 5 kilogram naik mencapai Rp13.500 per kilogram.

Meskipun begitu, lonjakan harga beras tidak berdampak pada turunnya permintaan pasar. “Dapat beli gabah di petani tapi jumlahnya tidak tentu. Ketika sudah dapat langsung terserap habis oleh pasar dalam bentuk beras. Tidak ada stok gabah di gudang saat ini,” ungkapnya. (ana)

Kenakan Busana Adat, Ny. drg. Ida Setiawati Promosikan Kerajinan Bali pada Ajang Kriyanusa di JCC

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Ny. drg. Ida Setiawati selaku Penjabat (Pj) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali memberi perhatian serius pada upaya pelestarian dan pengembangan sektor kerajinan Bali. Perhatian itu ditunjukkan dengan melakukan pendampingan terhadap para perajin binaan Dekranasda Bali yang tengah mengikuti Kriyanusa Tahun 2023, ajang pameran nusantara terbesar yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) dan dibuka secara langsung oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Rabu (Buda Paing, Krulut), 13 September 2023.

Hadir pada acara pembukaan Kriyanusa, Ida Setiawati dengan bangga mengenakan busana adat lengkap dengan sanggul Bali. Tampil dengan paduan kebaya merah modifikasi lukisan bunga dan pis bolong rancangan khas Desainer Body and Mind serta bawahan tenun songket warna gelap, perempuan berlatar belakang dokter gigi ini nampak luwes dengan busana yang ia kenakan. Pada acara pembukaan, Ida Setiawati bersama Ketua Dekranasda dari seluruh Indonesia tampil dalam peragaan busana nusantara yang menjadi bagian dalam rangkaian acara pembukaan.

Usai mengikuti prosesi pembukaan, Ida Setiawati mengunjungi stand pameran Dekranasda Bali dan sejumlah kabupaten yang turut berpartisipasi pada ajang Kriyanusa di JCC. Bahkan, ia tak canggung menarik pengunjung untuk mampir ke stand Dekranasda Bali dan menawarkan untuk membeli kerajinan khas yang panjang. Ditemui di sela-sela kegiatan menghadiri pembukaan Kriyanusa, Ida Setiawati menyampaikan apresiasi dan kagum dengan ragam kerajinan khas Bali yang begitu menarik. Ia berharap, ke depannya sektor kerajinan Bali akan makin berkembang dan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Dewata.
Pada bagian lain, ia juga menyinggung banyak manfaat positif yang bisa diperoleh pelaku IKM/UMKM yang mendapat kesempatan mengikuti pameran. Apalagi, ajang yang mereka ikuti adalah pameran bertaraf nasional seperti Kriyanusa. Selain menjadi media promosi, melalui kegiatan ini para pelaku IKM/UMKM dapat menimba pengalaman serta menambah wawasan. “Di sini kita dapat melihat produk kerajinan dari berbagai daerah yang kita harapkan mampu memacu kreativitas dan inovasi para perajin,” ujarnya. Lebih dari itu, ia menyebut Kriyanusa sebagai media promosi yang sangat efektif karena dikunjungi oleh orang dari berbagai daerah. Oleh sebab itu, ia mengajak pelaku IKM/UMKM Bali memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan I Wayan Jarta yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dekranasda Bali menambahkan, dalam pameran kali ini pihaknya menyertakan enam pelaku IKM/UMKM yang terdiri dari kategori fashion, wastra dan perhiasan. “Untuk fashion ada dua yaitu Taksu dan Body and Mind, dua perajin tenun songket dan endek serta dua perajin perhiasan emas dan perak,” urainya.

Yang membanggakan, dua hasil kerajinan Bali dinobatkan sebagai Karya Kriya Terbaik pada ajang Dekranas Award 2023 yang digelar serangkaian perhelatan Kriyanusa Tahun 2023. Karya kerajinan itu adalah Songket Negara Djodog Renes yang dinobatkan sebagai Karya Kriya Terbaik Indonesia III untuk kategori kain. Kain songket ini merupakan karya penenun yang tergabung dalam IKM Pertenunan Putri Mas Collection Jembrana. Karya lainnya adalah Kipas Lukis Daun Lontar yang dikukuhkan sebagai Karya Kriya Terbaik Indonesia II untuk kategori serat alam. Produk kipas ini merupakan karya IKM By Kipas Bali Badung. Selain itu, tenun Cakra Sraddha karya IKM Arca Collection Jembrana juga berhasil masuk nominasi pada kategori kain.

Untuk diketahui, Kriyanusa Tahun 2023 mengusung tema ‘Kriya Unggul Indonesia Maju’ dan digelar mulai tanggal 13 hingga 17 September 2023. Ketua Umum Dekranas Ny. Wury Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, tema yang diusung sejalan dengan komitmen Dekranas untuk mengembangkan sektor kerajinan agar menjadi komoditas yang memiliki daya saing global. Lebih jauh ia menyampaikan bahwa Kriyanusa merupakan media yang tepat untuk mempromosikan hasil kerajinan dari seluruh nusantara. “Indonesia adalah negeri yang kaya budaya serta tradisi, kriya menjadi bagian integral yang mesti dilestarikan dan dikembangkan,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Wury Ma’ruf Amin mengajak masyarakat menyukseskan program pemerintah yaitu bangga buatan Indonesia.

Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Kriyanusa 2023 Sri Suparni Bahlil dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pameran Kriyanusa 2023 merupakan wujud nyata program Dekranas dalam upaya pengembangan kapasitas pelaku usaha kriya. Kegiatan ini bertujuan mendorong penciptaan dan pengembangan produk kriya lokal sekaligus melestarikan citra budaya di seluruh daerah di Indonesia. “Pameran ini adalah salah satu sarana untuk membantu pemasaran produk-produk binaan Dekranasda dan memberikan ruang bagi industri kerajinan nusantara untuk terus berupaya memunculkan kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja usahanya serta menampilkan produk unggulan,” paparnya.

Pemkab Tabanan Gelar Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan

Penulis
Pantau Bali
-
Pemkab Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan melalui SP4N Lapor di Kabupaten Tabanan yang bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (13/9/2023).
Pemkab Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan melalui SP4N Lapor di Kabupaten Tabanan yang bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (13/9/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN –  Sebagai upaya optimalisasi pembangunan di daerah, Pemkab Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan melalui SP4N Lapor di Kabupaten Tabanan yang bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (13/9/2023).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Sekda I Gede Susila mewakili Bupati Tabanan dan diikuti para Asisten, Inspektur dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Narasumber serta undangan terkait lainnya.

Untuk diketahui bersama, korupsi mampu menimbulkan berbagai bahaya yang meliputi, kerugian keuangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpercayaan publik, gangguan pembangunan, termasuk kerusakan lingkungan.

Sekda I Gede Susila mengatakan, korupsi sesungguhnya tidak hanya bentuk pelanggaran hukum dan etika, namun juga bertentangan dengan HAM dan keadilan.

Korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaaan, ancaman terhadap hak publik dan ancaman terhadap keberlangsungan Bangsa dan Negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan.

“Sebagai Bangsa yang religius dan berbudaya luhur, seharusnya menjadi pengingat yang kuat untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Semua Agama yamg dianut Bangsa Indonesia pada hakekatnya tegas melarang umatnya untuk melakukan korupsi. Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk pengingkaran terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan,” ungkap Susila.

Untuk menutup celah korupsi, Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntable.

Dalam pemberian perizinan misalnya, pemerintah telah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM Aparatur dan transformasi sistem kerja.

Disamping itu, tata kelola manajemen ASN juga disampaikan Susila harus konsisten agar menjadi lebih profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat penting dilakukan melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-payment, dan lainnya.

Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Disamping itu, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat.

Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi, Susila minta kepada seluruh hadirin agar memanfaatkan kecanggihan teknologi, terapkan sanksi dan hukuman yang tegas serta bangun mindshet aparatur birokrasi yang berakhlak, juga gencarkan dan pupuk nilai-nilai antikorupsi agar menjadi karakter Bangsa.  (rls)

Jalur Denpasar-Gilimanuk Macet Akibat Pohon Tumbang dan Truk Mogok

Penulis
Pantau Bali
-
Pohon tumbang di sebelah Barat Patung Adi Pura tepatnya di Hutan Lindung, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan.
Pohon tumbang di sebelah Barat Patung Adi Pura tepatnya di Hutan Lindung, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kemacetan panjang terjadi di jalur Denpasar – Gilimanuk akibat pohon tumbang dan truk mogok, Rabu (13/9/2023).

Pohon jenis sengon tumbang di sebelah Barat Patung Adi Pura tepatnya di Hutan Lindung, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan, sekitar pukul 07.30 WITA.

Berselang beberapa jam saat petugas BPBD, PLN, dan Kepolisian menangani pohon tumbang tiba-tiba ranting pohon mahoni patah.

Akibatnya, pohon menimpa pengendara yang sedang melintas, petugas BPBD serta mobil milik BPBD dan DKLH Tabanan.

Selain itu, peristiwa tersebut juga mengakibatkan lima orang terluka. Mereka diantaranya I Ketut Sukarata mengalami patah tulang lengan kanan, istrinya atas nama Ni Wayan Suparniawati dan anaknya mengalami luka memar di kepala dan dirujuk ke RSUD Tabanan. Mereka adalah satu keluarga yang sedang melintas menggunakan sepeda motor.

Sedangkan, korban yang merupakan petugas BPBD atas nama I Made Kurniarta (49) mengalami memar pada paha kanandan dan pihak PLN yakni I Wayan Artawan (49) dirujuk ke RS Darma kerti.

Kapolsek Tabanan Kompol I Nyoman Wiranata mengatakan, akibat pohon tumbang yang melintang dijalan arus lalu lintas tersendat selama beberapa jam hingga menyebabkan kemacetan panjang.

“Untuk mengurangi kemacetan, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatf dan kami juga dibantu dari Koramil Tabanan dan Dishub Tabanan,” jelasnya.

Kompol Wiranata menambahkan, pohon tumbang juga mengakibatkan tiang listrik dan PLN patah, papan reklame roboh dan kabel listrik roboh hingga menimpa sebuah truk yang sedang melintas.

“Jaringan listrik dan internet sementara putus di wilayah Kecamatan Kerambitan dan Tabanan,” ucapnya.

Terpisah, Kasi Humas Polres Tabanan Gusti Made Berata mengatakan, truk mogok terjadi di tanjakan Samsam termasuk Banjar Dinas Lumajang, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Tabanan.

Truk hino dengan Nomor Polisi L 9025 UL yang dikendarai Suradji (52) mengangkut 25 ton pakan ternak tersebut datang dari arah Utara jurusan Gilimanuk menuju Selatan jurusan Denpasar.

Saat memasuki jalan tanjakan landai lurus tiba-tiba mesin mati. Diperkirakan truk mengalami kerusakan pada bagian mesin sehingga tidak bisa bergerak dan berhenti di tanjakan.

“Arus lalu lintas untuk kendaraan kecil bisa melalui sebelah kiri truk yg mogok namun kendaraan besar dilakukan buka tutup,” terangnya. (ana)

Soal Penunjukan Plh. Ka BKPSDM, Sekda Dewa Indra: Niatnya Positif

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan penjelasan terkait arahan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali yang saat ini tugas-tugasnya masih dilaksanakan Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. Penjelasan ini disampaikan dalam siaran persnya di Denpasar, Selasa (12/9).

“Duduk persoalannya adalah bahwa Penjabat Gubernur adalah pejabat yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, tentu saja beliau sering mendengar arahan dari bapak Menteri Dalam Negeri yang selalu meminta kepada Kepala Daerah termasuk juga Penjabat Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota agar benar-benar fokus memberikan perhatian penuh terhadap tugas-tugas sebagai Kepala Daerah, seperti penurunan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 harus bisa nol, pengendalian inflasi dan penurunan stunting,” ujar Sekda Dewa Indra membuka penjelasan.

“Semua Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah diminta untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh, konsisten, berkelanjutan dalam pengendalian inflasi di daerah masing-masing sehingga inflasi tetap terkendali dengan baik, memimpin penurunan stunting terutama di daerah-daerah tertentu yang angka stuntingnya masih cukup tinggi, serta memimpin peningkatan penggunaan produk dalam negeri di daerah masing-masing baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” jelasnya lagi

“Itu beberapa arahan dari Bapak Presiden dilanjutkan lagi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Daerah dan juga Penjabat Kepala Daerah yang diingat betul oleh Pj. Gubernur kita, Bapak Sang Made Mahendra. Oleh karena itu beliau memberikan arahan supaya Pj. Bupati Buleleng fokus memberikan perhatian penuh, mencurahkan seluruh energi, pikiran dan waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden dan Mendagri, di Kabupaten Buleleng,” kata birokrat asal Singaraja.

Ia menambahkan, tugas itu hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila tugas-tugas yang lainnya dibebaskan, maka dari itu Pj. Gubernur memberikan arahan agar Pj. Bupati fokus di Buleleng, sedangkan tugas-tugas sebagai Kepala BKPSDM ditunjuk Pelaksana Harian. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.

Dimana di dalam Permendagri ini sudah diatur bahwa Pejabat Tinggi Pratama atau Madya yang melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota, jabatannya agar diisi dengan Pelaksana Harian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu maka arahan Pj. Gubernur untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali harus dimaknai secara baik dan positif yakni untuk memberikan waktu, energi, pikiran kepada Ketut Lihadnyana agar fokus melaksanakan tugas-tugas Penjabat Bupati di Buleleng, sedangkan tugas-tugas administratif di BKPSDM nanti dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.

“Jadi sekali lagi jangan dikembangkan kemana-mana karena ini adalah satu kebijakan yang positif, satu arahan yang positif supaya sekali lagi para Penjabat Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya, mencurahkan segala pikiran, energi dan waktunya sebagai kepala daerah memimpin pelaksanaan program-program prioritas di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Terkait penunjukan Plh. Kepala BKPSDM, Sekda Dewa Indra mengatakan telah ditunjuk Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha. Hal ini mengingat Asisten Administrasi dan Umum, job deskripsinya adalah mengkoordinasikan tugas-tugas beberapa perangkat daerah termasuk tugas-tugas BKPSDM,

“Jadi sehari-hari memang koordinasi untuk Badan Kepegawaian dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum,” pungkasnya.

Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem, PJ. Gubernur Bali Minta Bantuan Sosial Tidak Salah Sasaran

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meminta OPD terkait untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada warga Bali yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Pembahasan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/9).

“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Pj. Gubernur yang terus melakukan konsolidasi dengan kepala OPD untuk menjalankan tugas barunya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kemiskinan ekstrem menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan kepala daerah.

Data yang akurat menjadi salah satu perhatian Pj. Gubernur Bali yang memimpin rapat didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Disebutkan data yang benar akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

Secara nasional saat ini Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen. Pj. Gubernur S.M Mahendra berharap bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengutip data tahun 2022 yang menyebut dua (2) Kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem diatas 1%, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%). Menindaklanjuti hal itu Bappeda telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi riil saat ini berapa sesungguhnya warga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Diharapkan dengan data yang up to date, pemerintah bisa bergerak tepat sasaran.

Beberapa Kepala OPD terkait yang hadir seperti Kadis Sosial P3A Provinsi Bali, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan menyampaikan Pemprov Bali telah memfasilitasi program dan bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana CSR yang menyentuh warga miskin. Hanya saja belum secara khusus menyasar warga miskin yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Penjabat Gubernur Bali meminta kepada OPD untuk menggunakan data yang transparan mengacu pada data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial.

“Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tegasnya lagi.

Untuk mempercepat penanganan Pj. Gubernur Mahendra akan membentuk Tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Ini mengingat koordinasi dan persamaan persepsi harus disatukan antara Walikota dan Bupati se-Bali agar memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.

“Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Bali yang diawasi oleh Ketua Pelaksana Harian di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya lagi.

Bahas Program Kerja Tahun 2024, Pj. Ketua Dekranasda Bali Ikuti Rakernas di Istana Wapres

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. drg. Ida Setiawati menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranas yang berlangsung di Auditorium Istana Wakil Presiden RI, Selasa (12/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Ida Setiawati didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dekranasda Bali. Pembukaan Rakernas Tahun 2023 ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Umum Dekranas Ny. Hj. Wury Ma’ruf Amin didampingi Ketua Harian Dekranas Ny. Tri Tito Karnavian serta tiga Wakil Ketua Harian Dekranas yaitu Ny.Loemongga Agus Gumiwang, Ny. Franka Makarim dan Ny. Yantie Airlangga. Rakernas Dekranas Tahun 2023 dilaksanakan secara hybrid, dimana Ketua Dekranasda Provinsi hadir secara luring di Istana Wapres, sementara Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan secara daring dari kedudukan masing-masing. Rakernas mengagendakan evaluasi program kerja tahun 2023 dan membahas rancangan kegiatan tahun 2024.

Ny. Wury Ma’ruf Amin dalam sambutannya berharap forum ini dapat menyatukan pemahaman, langkah dan tindakan jajaran pengurus Dekranas serta Dekranasda Provinsi, Kabupaten/Kota, agar mampu melaksanakan program kerja yang lebih baik lagi di tahun ini dan tahun berikutnya. “Semoga kita juga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus membangun negeri ini dengan melestarikan serta mengembangkan produk kerajinan berbasis sumber daya alam, tradisi dan warisan budaya indonesia yang sama-sama kita banggakan,” ujarnya. Ia menyambut gembira penyelenggaraan Rakernas Dekranas Tahun 2023 yang mengusung tema ‘Kriya Unggul Indonesia Maju’. Menurutnya, tema ini menggambarkan aspirasi dan tujuan dalam mengembangkan sektor industri kerajinan yang lebih unggul sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia maju.
Masih dalam sambutannya, Wury Ma’ruf Amin juga menyinggung derasnya arus perubahan yang menjadi tantangan bagi industri kerajinan di tanah air. Oleh sebab itu, ia mengingatkan pelaku industri kerajinan mampu beradaptasi dan berinovasi agar bisa menjaga keberlanjutan usaha mereka. Lebih dari itu, ia mendorong penguatan kerjasama lintas stakeholder yaitu pemerintah, pelaku industri kerajinan, akademisi, praktisi, komunitas media dan seluruh elemen masyarakat.
Lebih jauh ia berharap, melalui forum Rakernas, seluruh jajaran pengurus dewan kerajinan nasional memiliki kesempatan untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan industri kerajinan di daerah masing-masing. “Kita akan menjelajahi peluang baru, mendiskusikan solusi terhadap tantangan yang ada, serta merumuskan langkah konkrit untuk mendorong pertumbuhan industri kerajinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.

Khusus terkait agenda tahun 2024, Wury Ma’ruf Amin memberi penekanan agar kegiatan yang dirancang sejalan dengan program yang saat ini tengah digalakkan pemerintah yaitu Digitalisasi UMKM atau IKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia. “Saya minta seluruh peserta berpartisipasi secara aktif. Mari berbagi pengalaman, wawasan, dan gagasan demi mencapai visi bersama untuk mewujudkan industri kerajinan yang menjadi kebanggaan bangsa, berdaya saing global, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Harian Dekranas Ny. Tri Tito Karnavian melaporkan bahwa Rakernas fokus pada pemaparan program kerja Dekranas tahun 2023 yang telah dan akan dilaksanakan, serta rencana program Dekranas tahun 2024. “Rakernas ini diharapkan menjadi sarana dalam melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, serta forum untuk menghasilkan program kerja yang akan diimplementasikan dalam Rencana Kerja Dekranas 2024,” ulasnya.

1...382383384...922Halaman 383 dari 922
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.