Minggu, 28 Juni 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 348

Desa Gubug Wakili Tabanan dalam Penilaian Desa Anti Korupsi Provinsi Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Tim penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali nilai Desa Gubug, Tabanan Kamis (24/10/2024).
Tim penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali nilai Desa Gubug, Tabanan Kamis (24/10/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, dinilai Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali. Tim penilai dipimpin oleh I Gusti Agung Eka Putri Kusum Yoni dan dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Desa setempat pada Kamis (24/10/2024).

PLT Asisten III Sekda Tabanam I Nyoman Gede Gunawan, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Desa Gubug sebagai salah satu desa yang dinilai dalam program Desa Anti Korupsi.

“Program Desa Anti Korupsi merupakan wujud komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi. Saya berharap, Desa Gubug bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Tabanan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai, I Gusti Agung Eka Putri Kusuma Yoni menjelaskan, program Desa Anti Korupsi bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, transparan, dan memiliki sistem tata kelola yang baik.

“Kami melihat bagaimana implementasi dari prinsip-prinsip anti korupsi di Desa Gubug, baik dari segi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Penilaian ini bukan sekadar formalitas, tapi sebagai upaya untuk memperkuat integritas di tingkat desa,” ungkapnya.

Eka Putri menambahkan, ada lima komponen dengan beberapa indikator pada penilaian desa. Diantaranya penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.

“Hasil dari penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.

Pada penilaian Desa Anti Korupsi ini, selain melakukan wawancara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa, tim juga melakukan wawancara dengan masyarakat, serta  penilaian langsung ke lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Tabanan Gusti Ngurah Supanji, Sekdis Kominfo I Gusti Putu Winiantara, Sekdis DPMD  I Putu Yudha Suara, Perbekel Desa Gubug I Nyoman Mawan,  Ketua BPD, serta seluruh perangkat Desa Gubug. (ana) 

Pj. Gubernur Bali Apresiasi Program Bangga Kencana, Berhasil Turunkan Angka Stunting

Penulis
Pantau Bali
-
Pj Gubernur Bali saat menerima audiensi dari jajaran BKKBN Provinsi Bali di Ruang Kerja Gubernur Bali, pada Rabu (23/10/2024).
Pj Gubernur Bali saat menerima audiensi dari jajaran BKKBN Provinsi Bali di Ruang Kerja Gubernur Bali, pada Rabu (23/10/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi Bali atas peran aktif mereka dalam Program Bangga Kencana.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari jajaran BKKBN Provinsi Bali di Ruang Kerja Gubernur Bali, pada Rabu (23/10/2024).

Program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sehat. Salah satu fokus utama program ini adalah penurunan prevalensi stunting di Bali, yang menjadi prioritas pemerintah untuk membentuk generasi emas yang cerdas dan berkualitas.

Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan masyarakat, seperti Bina Keluarga Berencana (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Pola asuh anak harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua, termasuk saat anak dititipkan ke kakek-neneknya karena kesibukan orang tua bekerja. Perlu pengawasan ketat agar anak tidak dibiarkan bermain gadget tanpa pengawasan, karena dapat menghambat tumbuh kembang anak dan memicu berbagai masalah kesehatan,” ujar Mahendra Jaya.

Berdasarkan data, Bali mengalami penurunan prevalensi stunting yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2018, prevalensi stunting di Bali mencapai 21,9 persen, kemudian turun menjadi 14,3 persen pada 2019, 10,9 persen pada 2021, 8 persen pada 2022, dan pada 2023 angka tersebut turun menjadi 7,2 persen.

Dengan penurunan rata-rata 2,94 persen per tahun, Bali menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.

Mahendra Jaya juga berharap, dengan adanya kerjasama antar instansi dan program yang lebih intensif untuk menangani stunting, terutama bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, pihaknya mengingatkan agar calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan menyerahkan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat mendapatkan izin menikah.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih, yang didampingi oleh Sekretaris BKKBN Bali, Made Arnawa, menyampaikan, pihaknya bersama jajaran telah melakukan berbagai kerjasama dengan instansi terkait untuk turun ke masyarakat, memberikan edukasi, serta melakukan pengawasan kepada calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi dan pola asuh anak.

“Kami fokus memberikan pembekalan dari pra-kehamilan, saat hamil, melahirkan, hingga mengasuh anak-anak, khususnya selama 1.000 hari pertama kehidupannya,” ujar Sukardiasih.

Ia juga menambahkan, pihaknya secara rutin melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak-anak di Bali untuk memantau kemungkinan terjadinya stunting.

Jika ditemukan anak yang berat badannya tidak meningkat, akan segera dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter anak guna memastikan langkah penanganan yang tepat. (rls) 

Sekelompok Remaja yang Terlibat Pengeroyokan dan Pencurian di Denpasar Diamankan

Penulis
Pantau Bali
-
Sekelompok Remaja yang Terlibat Pengeroyokan dan Pencurian di Denpasar Diamankan
Sekelompok Remaja yang Terlibat Pengeroyokan dan Pencurian di Denpasar Diamankan

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Dalam waktu singkat, Polsek Denpasar Barat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang melibatkan sekelompok pengendara motor. Kasus ini sempat viral di media sosial terkait pengeroyokan yang terjadi di persimpangan dekat Masjid Baitul Makmur, Jalan Resimuka Barat, pada Minggu (20/10/2024) dini hari.

Kapolsek Denbar, Kompol Laksmi Trisnadewi membeberkan bahwa selama penyelidikan di sekitar TKP, petugas berhasil mengamankan empat orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.

Pengembangan lebih lanjut mengarah pada penangkapan tujuh orang laki-laki lainnya, yang juga diduga terlibat dalam aksi kejahatan tersebut.

Dari para remaja tersebut, petugas menyita barang bukti berupa tas selempang milik korban berwarna hitam, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1 juta dan sebuah VAPE merk Hexohm berwarna ungu.

“Total ada sebelas pelaku yang telah kami amankan, dan semua pelaku yang terlibat merupakan anak di bawah umur, sebagian besar masih berstatus pelajar,” jelas Kompol Laksmi.

Seluruh pelaku kini berada di Mako Polsek Denbar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.  Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor kepada pihak berwajib jika menemukan tindakan mencurigakan di sekitar mereka.

“Kami akan terus berupaya menangkap pelaku lain yang mungkin terlibat dan menindak tegas segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polsek Denbar,” tegasnya. (sm)

Presiden Prabowo Akan Putihkan Utang 6 Juta Petani dan Nelayan

Penulis
Pantau Bali
-
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok Sekretariat Negara)
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok Sekretariat Negara)

NASIONAL, PANTAUBALI.COM – Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan kebijakan pemutihan utang yang menyasar sekitar 6 juta petani dan nelayan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, dalam sebuah dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10).

Menurut Hashim, Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang ini sedang dipersiapkan dan diharapkan akan ditandatangani Prabowo pada pekan depan.

“Kami harap minggu depan Pak Prabowo akan menandatangani Perpres ini. Pak Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum, tengah menyiapkannya sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Hashim, dilansir berbagai sumber.

Pemutihan utang ini diharapkan memberikan kesempatan baru bagi jutaan petani dan nelayan untuk kembali mendapatkan akses ke pinjaman perbankan. Dengan langkah ini, catatan kredit mereka di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan lagi menghambat mereka dalam mendapatkan kredit.

Utang yang akan diputihkan sebagian besar merupakan warisan dari krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008. Hashim menjelaskan bahwa meski nominal utang relatif kecil, berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta, banyak petani dan nelayan terjebak dalam ketidakmampuan mengakses kredit formal akibat catatan kredit buruk mereka.

“Sebagian besar utang ini sebenarnya sudah dihapus dari buku bank dan diganti oleh asuransi. Namun, hak tagih bank belum sepenuhnya dihapus, sehingga mereka masih terhambat untuk mendapatkan kredit baru,” ujarnya.

Akibatnya, banyak petani dan nelayan beralih ke rentenir dan layanan pinjaman online (pinjol) untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Hashim mengakui bahwa situasi ini menimbulkan keprihatinan, meski sebelumnya ia tidak begitu akrab dengan fenomena pinjol.

Hashim menegaskan, kebijakan pemutihan ini sudah melalui diskusi dengan tim ekonomi Prabowo dan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau dan formal.

Dengan kebijakan ini, jutaan petani dan nelayan diharapkan dapat memulai lembaran baru dalam kehidupan finansial mereka. (*)

 

Mulyadi Janjikan Pengembangan Pertanian Berbasis Pariwisata di Kecamatan Pupuan

Penulis
Pantau Bali
-
Calon Bupati Tabanan Nyoman Mulyadi saat simakrama di Wantilan Sanda, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Rabu (23/10/2024).
Calon Bupati Tabanan Nyoman Mulyadi saat simakrama di Wantilan Sanda, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Rabu (23/10/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Calon Bupati Tabanan nomor urut 1, I Nyoman Mulyadi menerima berbagai keluhan masyarakat saat kampanye di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan pada Rabu (23/10/2024) malam.

Masyarakat yang hadir di wantilan desa setempat mengaku Kecamatan Pupuan selama ini dianaktirikan di wilayahnya sendiri.

Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Pupuan, menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap isu-isu lokal, terutama dalam hal distribusi pupuk subsidi dan pembangunan infrastruktur.

“Selama ini masyarakat merasa terabaikan. Pemilihan bupati seharusnya tidak hanya tentang membangun partai, tetapi juga fokus pada pengembangan daerah,” ucapnya dalam acara simakrama.

Menanggapi hal tersebut, Mulyadi menyampaikan, jika terpilih menjadi bupati, Ia memiliki 21 program unggulan yang akan dituntaskan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Seperti program satu keluarga satu sarjana dan satu desa satu dokter. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan di seluruh desa di Tabanan.

Khusus di wilayah Pupuan, Mulyadi memastikan berupaya menjadikan pertanian sebagai basis pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

“Pertanian dan pariwisata harus berjalan beriringan. Kami ingin memastikan petani di Tabanan dapat memperoleh pupuk subsidi secara maksimal,” jelasnya.

Menurutnya, penyerapan pupuk subsidi di Provinsi Bali masih terendah di Indonesia. Untuk itu jika terpilih nanti memimpin Tabanan bersama wakilnya I Nyoman Ardika alias Sengap, mereka berkomitmen untuk menuntaskan masalah tersebut.

Dengan begitu, upaya peningkatan produktivitas pertanian yang mendukung industri pariwisata bisa terwujud sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kami tidak berjanji, tetapi akan merealisasikan upaya ini agar penyerapan pupuk subsidi meningkat, sehingga produktivitas pertanian juga bisa terdongkrak,” tambahnya.

Peningkatan kualitas pertanian dan pariwisata diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan mendukung perekonomian daerah secara keseluruhan, khususnya di Kecamatan Pupuan. (ana)

Kampanye di Desa Sanda Pupuan, Mulyadi Target Suara 80 Persen 

Penulis
Pantau Bali
-
Calon Bupati Tabanan Nyoman Mulyadi saat simakrama di Wantilan Sanda, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Rabu (23/10/2024).
Calon Bupati Tabanan Nyoman Mulyadi saat simakrama di Wantilan Sanda, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Rabu (23/10/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Calon bupati Tabanan nomor urut 1, I Nyoman Mulyadi menargetkan perolehan suara 80 persen di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Tabanan.

Hal itu disampaikannya di hadapan ratusan masyarakat Desa Sanda, saat kampanye di wantilan Desa Sanda pada Rabu (23/10/2024).

“Saya bersama wakil Nyoman Ardika yang diusung oleh KIM Plus menargetkan perolehan suara 80 persen di Desa Sanda,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mulyadi juga berjanji untuk mengembangkan potensi pertanian dan pariwisata di Kecamatan Pupuan jika terpilih menjadi Bupati Tabanan dalam Pilkada 2024.

Selain itu, ia berjanji akan memperbaiki layanan kesehatan di semua rumah sakit yang ada di Tabanan.

“Saat masyarakat datang ke rumah sakit, mereka akan dilayani terlebih dahulu. Urusan administrasi bisa menyusul,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan warga dari dadia di Desa Sanda mengungkapkan, warga siap memberikan dukungan penuh kepada Nyoman Mulyadi dan Nyoman Ardika.

Saat ini sekitar 40 persen suara sudah dipastikan akan diperoleh Mulyadi-Ardika di Desa Sanda. Sebab, pada pemilihan presiden (Pilpres) sebelumnya presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran berhasil memperoleh suara tinggi di Desa tersebut ini.

“Jauh sebelum Pilres, dukungan kami kepada kader partai Golkar yakni Pak Nyoman Wirya dan juga kader lainnya juga telah terbukti. Maka dari itu saya bisa memastikan suara untuk Pak Nyoman Mulyadi,” ucapnya.

Dengan pernyataan dukungan itu, Mulyadi pun optimis mampu meraih target suara tinggi di Kecamatan Pupuan, khususnya di Desa Sanda. (ana)

Curi Motor yang Terparkir, 2 Kuli Gudang Rongsokan Dibekuk

Penulis
Pantau Bali
-
2 kuli gudang rongsokan diringkus lantaran curi motor. (Foto: Istimewa)
2 kuli gudang rongsokan diringkus lantaran curi motor. (Foto: Istimewa)

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Dua Pria yang bekerja di Gudang rongsokan bernama Aswan Ogi Nesa (25) asal Jambi dan Andika (30) dari Jawa Timur diamankan Polsek Denpasar utara. Keduanya  mencuri sepeda motor Honda Beat yang terparkir di Garasi di jalan Antasura Desa Peguyangan Kaja, Denpasar Utara pada Selasa (1/10/24).

Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi menerangkan bahwa penangkapan tersebut berawal ketika korban bernama Ricky Zully Rahmie (25) kehilangan sepeda motor saat ditinggal ke pasar dan kunci ditinggal dalam dashboard.

“Akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai Rp 16,5 juta dan melaporkan ke Polsek Denpasar Utara,” terang Sukadi.

Setelah diselidiki, kedua pelaku diamankan pada Sabtu dini hari (19/10/24) di Jalan Oleg Abiansemal Badung saat berada di mess tempat kerjanya.

“Mereka diamankan tanpa perlawanan dan mengakui perbuatanya mengambil sepeda motor milik korban,“ Jelasnya.

Kepada petugas, kedua pelaku mengaku telah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut sehari sebelumnya. Mereka mengetahui bahwa motor terparkir karena sebelumnya pelaku pernah bekerja di sebelah TKP.

“Motifnya karena terdesak butuh uang untuk kehidupan sehari-hari karena belum gajian,” tambah Kasi Humas.

Saat beraksi,  Aswan yang mengambil sepeda motor dengan mudah menggunakan kunci kontak yang tersimpan didashbord motor sedangkan pelaku Andika yang mengawasi situasi sekitar.

“Sepeda motor lalu digadaikan oleh kedua pelaku di jalan Pulau Moyo Denpasar dan uang hasil gadai mereka pakai untuk membayar kost dan kebutuhan hidup,” pungkasnya.

Akibat perbuatannya, keduanya harus ditahan di Polsek Denpasar Utara dan disangkakan dengan pasal 362 KUHP tentang Pencurian. (sm)

Desa Awan, Desa Aan dan Desa Kubutambahan Disambangi Tim Penilai Desa Anti Korupsi

Penulis
Pantau Bali
-
Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali yang dipimpin Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada diterima oleh Pjs. Bupati Bangli I Made Rentin di Desa Awan, Kintamani, Bangli.
Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali yang dipimpin Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada diterima oleh Pjs. Bupati Bangli I Made Rentin di Desa Awan, Kintamani, Bangli.

PANTAUBALI.COM, BULELENG – Dengan dikomandoi oleh Inspektorat Provinsi Bali, Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali kembali melakukan penilaian langsung ke desa.

Pada Selasa (22/10/2024) tim terjun ke Desa Awan, Kintamani, Bangli; Desa Aan, Banjarangkan, Klungkung; dan Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini merupakan rangkaian penilaian indikator Desa Anti Korupsi.

Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada mengatakan, kehadiran tim penilai merupakan tindak lanjut dari pengajuan desa di seluruh kabupaten/kota di Bali yang diusulkan untuk menjadi percontohan Desa Anti Korupsi oleh KPK RI.

“Dari Kabupaten Bangli, kami menilai Desa Awan, Kintamani, sebagai yang terbaik,” kata Sugiada di Wantilan Desa Awan, Kintamani, Kabupaten Bangli.

Ia menjelaskan, komponen yang dinilai antara lain penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal, ditambah 18 indikator lainnya.

Diharapkan desa yang dinilai mampu memberikan yang terbaik dan terpilih mewakili Bali di Desa Anti Korupsi tingkat nasional nantinya.

“Penilaiannya bukan hanya sekadar omongan, tapi harus dilengkapi dokumen dan bukti nyata. Karenanya, tim penilai hari ini turun langsung, termasuk mengecek pekerjaan fisik,” imbuhnya.

Menurut Sugiada, penting untuk memperhatikan penggunaan uang negara dalam proses pembangunan fisik di desa, karena satu rupiah pun uang negara harus dipertanggungjawabkan.

“Harus dimulai dari desa, perbekelnya harus jadi panutan warga, jangan sampai ‘terpeleset’ karena korupsi yang nilainya tidak seberapa,” ujarnya.

Adapun hasil penilaian, dikatakan Sugiada, akan dilaporkan ke KPK RI dan KPK akan turun langsung untuk mengecek. “Saya harap desa-desa di Bali bisa mencapai nilai 100,” pungkasnya.

Sementara itu, Pjs. Bupati Bangli I Made Rentin menyampaikan, Desa Anti Korupsi merupakan program yang baik untuk melihat pengelolaan anggaran di desa yang berisiko terjadi tindak korupsi.

“Penilaian tim ini akan memberikan nilai yang objektif. Kami berharap bisa mengidentifikasi kekurangan dan dapat dipedomani untuk perbaikan berkelanjutan,” kata Rentin.

Untuk diketahuai, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat mencetuskan program Desa Anti Korupsi. Program ini melibatkan berbagai unsur, termasuk kementerian terkait, LSM, pemerhati desa, akademisi, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kaum perempuan, serta asosiasi pemerintahan desa.

Program ini bertujuan menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam buku panduan Desa Anti Korupsi, serta meningkatkan peran masyarakat desa dalam pemberantasan korupsi. (ana)

Profil Haikal Hassan, dari Pendakwah Dilantik Jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kabinet Prabowo

Penulis
Pantau Bali
-
Haikal Hassan Baras, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (foto: Antara).
Haikal Hassan Baras, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (foto: Antara).

PANTAUBALI.COM – Profil Haikal Hassan Baras menjadi sorotan publik setelah dilantik menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal oleh Presiden Prabowo pada Selasa (22/10/2024) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia dikukuhkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden RI.

Pria kelahiran Jakarta pada 21 Oktober 1968 tersebut akrab disapa Babe Haikal adalah seorang pendakwah yang cukup dikenal dengan ciri khas logat Betawinya. Meskipun demikian, Ia adalah keturunan Arab-Indonesia.

Melalui dakwahnya, Haikal memberikan motivasi kepada banyak orang dengan ceramahnya yang kerap kali membahas kehidupan dan nilai-nilai keagamaan.

Untuk pendidikannya sendiri, Haikal menuntaskan SI di Universitas Budi Luhur dengan jurusan Teknik Informatika. Kemudian, ia melanjutkan S2 Bidang Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kiprah Haikal di dunia politik tidak perlu diragukan. Pada Pilpres 2019, Ia dipercaya menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Dukungan dan loyalitasnya kepada Prabowo pun sangat terlihat saat berperan kembali sebagai pendukungnya di Pilpres 2024.

Sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal memiliki tugas untuk memastikan produk-produk yang beredar memiliki sertifikat halal sehingga harus menggencarkan sertifikat halal bagi para pelaku usaha di Indonesia. (ana)

Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Tabanan Ikuti Penilaian SPBE Tahap Kedua

Penulis
Pantau Bali
-
Penilaian SPBE tahap dua Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berlangsung pada Selasa (22/10/2024).
Penilaian SPBE tahap dua Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berlangsung pada Selasa (22/10/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahap dua Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berlangsung pada Selasa (22/10/2024).

Penilaian bertempat di lantai 3 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan, yang dihadiri secara luring oleh seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam layanan SPBE.

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia ini diikuti oleh 36 provinsi serta 472 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Penilaian ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi tahunan SPBE yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik di berbagai daerah.

Selian itu, menjadi bagian dari langkah evaluasi eksternal yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang evaluasi dan penilaian SPBE.

Kepala Dinas Kominfo Tabanan Made Sumerta Yasa menyampaikan, penilaian eksternal penting dilakukan sebagai salah satu tahap evaluasi untuk melihat sejauh mana implementasi SPBE di Kabupaten Tabanan.

“Dalam evaluasi SPBE tahun 2024 ini, kita berharap Kabupaten Tabanan dapat meraih nilai indeks yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Menurutnya, evaluasi SPBE dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pengukuran terhadap implementasi sistem berbasis teknologi dalam pemerintahan.

Penilaian ini menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan seberapa baik Pemkab Tabanan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Evaluasi ini menjadi salah satu langkah bagi kami untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Made Sumerta Yasa. (ana) 

1...347348349...1,125Halaman 348 dari 1,125
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.