PANTAUBALI.COM, Denpasar – Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menerima audiensi Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Selasa (2/1/2024). Selain membicarakan sejumlah isu di bidang pariwisata, pertemuan yang berlangsung di Ruang Adi Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga membahas mekanisme pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024.
Mengawali paparannya, Ida Bagus Agung Partha Adnyana yang hadir bersama pimpinan asosiasi industri pariwisata yang tergabung dalam GIPI menyampaikan optimisme terhadap perkembangan pariwisata Bali di tahun 2024. “Sebagaimana sudah diketahui bersama, perekonomian daerah Bali banyak bertumpu pada sektor pariwisata dan secara umum saat ini sudah baik. Saya optimis di tahun 2024 ini, tapi tetap harus berhati-hati,” ujar pria yang akrab disapa Gus Agung itu. Ditambahkan olehnya, pariwisata yang merupakan sektor rentan harus mewaspadai isu seperti dukungan infrastruktur dan situasi global yang masih diwarnai ketegangan.
Selanjutnya, Gus Agung juga menyinggung pungutan wisman yang mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Selain kejelasan mekanisme pemungutan, ia juga memberi masukan tentang penggunaan dana yang terkumpul. Diharapkan olehnya, dana yang terkumpul nantinya dialokasikan pula untuk kegiatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh wisatawan. “Kalau di Perda, secara khusus memang sudah disebutkan pemanfaatannya yaitu untuk penanganan sampah dan penguatan budaya. Itu masih agak abstrak dan belum ada dampak langsung bagi wisatawan mancanegara,” urainya. Jika memungkinkan, ia menyarankan revisi Perda hingga dapat mengakomodir peruntukan lain seperti asuransi. Karena dari informasi yang ia peroleh dari Bali Medical Tourism Association, ada sejumlah kasus dimana wisman tak bisa membayar biaya pengobatan ketika sakit atau mengalami kecelakaan saat liburan di Bali. “Karena tidak semua wisman tercover asuransi dan bila memungkinkan, dana pungutan wisman disisihkan juga untuk mengcover biaya itu,” cetusnya.
Selain Gus Agung, pimpinan asosiasi industri pariwisata yang tergabung dalam GIPI Bali juga secara bergantian menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan isu pariwisata. Ketua ASITA Bali I Putu Winastra menginformasikan bahwa organisasi yang dipimpinnya mewadahi 400 biro perjalanan. Dalam kesempatan itu, ia mengharapkan penataan yang lebih baik pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) untuk memberi kenyamanan bagi wisatawan. Sedangkan Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali I Nyoman Nuarta mengharapkan adanya penegakan hukum pada keberadaan guide liar.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan rasa bahagia karena bisa bertemu dengan jajaran GIPI Bali. Sepakat dengan Gus Agung, Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga melihat trend positif perkembangan pariwisata Bali. Ia yakin, seluruh komponen memberi perhatian serius pada sektor pariwisata karena sebagaimana diketahui Bali tak memiliki sumber daya alam berupa tambang seperti daerah lain. “Terima kasih saya sampaikan kepada jajaran GIPI Bali, karena pariwisata Bali bisa tumbuh seperti ini karena peran bapak dan ibu,” ucapnya. Pemprov Bali juga terus mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata, salah satunya bidang infrastruktur transportasi yaitu rencana pengembangan LRT.
Soal pungutan wisman, Pemprov mengupayakan mekanisme terbaik agar tak mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Untuk mekanisme pemungutan, Pemprov Bali telah menetapkan tiga alternatif. Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara. “Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap. Tentunya dalam pelaksanaannya akan terus kita lakukan evaluasi,” pungkasnya.
