Selasa, 7 Juli 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 270

Tim Data Desa Presisi Tabanan Sosialisasi di Kecamatan Marga

Penulis
Pantau Bali
-
Tim Desa Presisi Kabupaten Tabanan melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Marga pada Selasa (11/2/2025).
Tim Desa Presisi Kabupaten Tabanan melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Marga pada Selasa (11/2/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN– Tim Desa Presisi Kabupaten Tabanan melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Marga pada Selasa (11/2/2025). Sosialisasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Kecamatan Marga dan Tabanan sebagai pilot proyek pemenuhan Data Desa Presisi.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Camat Marga, perbekel, serta sekretaris desa dari 16 desa di Kecamatan Marga. Sosialisasi dipimpin oleh Kabid Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, I Komang Agus Sudiasa didampingi perwakilan dari Diskominfo, I Wayan Muliana, serta perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Tabanan, I Kadek Suardana Dwiputra.

Kabid Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Agus Sudiasa mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dalam mempercepat terwujudnya Data Desa Presisi.

Dengan menjadikan Kecamatan Marga sebagai pilot proyek, Pemkab Tabanan berupaya memastikan setiap desa memiliki data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan.

“Kami ingin memastikan Data Desa Presisi ini benar-benar menjadi alat yang efektif dalam mendukung kebijakan pembangunan desa. Untuk itu, pendampingan langsung ke desa-desa akan dilakukan agar proses input dan pemutakhiran data berjalan sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Diskominfo Tabanan, I Wayan Muliana, menyampaikan apresiasi kepada desa-desa di Kecamatan Marga atas dukungannya terhadap program Pemkab Tabanan dalam mewujudkan Data Desa Presisi. Ia menyoroti pentingnya pemanfaatan aplikasi OpenSID dalam mendukung implementasi program ini.

“Kami sangat mengapresiasi peran aktif desa-desa di Kecamatan Marga dalam mendukung program ini. Pemanfaatan OpenSID akan mempermudah proses pengelolaan data desa secara akurat dan transparan,” kata Muliana.

Sebagai bentuk komitmen Pemkab Tabanan, lanjut Muliana, pada tahun anggaran 2025, biaya sewa aplikasi OpenSID dan biaya domain akan ditanggung oleh Pemkab melalui Dinas Kominfo, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab masing-masing desa.

“Kami berharap kebijakan ini dapat meringankan beban desa serta mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data desa. Dengan demikian, desa-desa dapat lebih fokus dalam memperbarui data yang dibutuhkan tanpa terbebani biaya operasional tambahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muliana berharap agar setiap desa di Kecamatan Marga dapat mencatat serta menginventarisasi kendala yang dihadapi dalam penerapan Data Desa Presisi. Dengan demikian, pada saat pendampingan teknis, permasalahan yang ada dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditemukan solusinya.

“Kami mengimbau seluruh desa untuk aktif melaporkan kendala yang dihadapi. Dengan begitu, pendampingan dari tim kabupaten akan lebih efektif, dan solusi yang diberikan bisa tepat sasaran,” tambahnya. (rls) 

Jelang Akhiri Masa Jabatan PJ Gubernur Bali, Mahendra Jaya Dilantik Jadi Irjen Kemendagri

Penulis
Pantau Bali
-
Pelantikan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), Selasa (11/2/2025).
Pelantikan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), Selasa (11/2/2025).

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), Selasa (11/2/2025).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung A, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Mahendra Jaya dilantik bersamaan dengan Tomsi Tohir yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan, jabatan Sekjen dan Irjen Kemendagri merupakan posisi strategis yang tidak hanya berdampak pada internal kementerian, tetapi juga berkaitan erat dengan pemerintah daerah.

Dua jabatan tersebut sangat sentral, sebab Sekjen menjadi jantungnya birokrasi dan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, administrasi pemerintahan. Tugas yang diemban juga sangat penting yakni melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Sementara Irjen, merupakan Koordinator para Inspektur ditingkat Provinsi.

“Inspektur Provinsi diajukan melalui Irjen dan Mendagri memberikan kewenangan kepada Irjen untuk menentukan satu nama. Irjen itu adalah pengawas baik di internal maupun di pemerintahan daerah seluruh Indonesia,” jelas Tito.

Tito menambahkan, Irjen memiliki tanggung jawab besar dalam pengawasan internal dan pembinaan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ia pun meminta para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dengan optimal dan menjaga integritas.

Untuk diketahui, sebelum menjabat sebagai Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya merupakan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Menteri Dalam Negeri. Ia kemudian ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Bali pada 5 September 2023. (ana) 

Dewa Indra Sebut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali Meningkat Tiap Tahun

Penulis
Pantau Bali
-
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR  – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali terus meningkat setiap tahun. Capaian itu tidak terlepas dari upaya apresiasi yang diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan jumlah peserta.

“Beberapa kabupaten/kota kami berikan penghargaan karena pertumbuhannya semakin signifikan,” jelas Dewa Indra saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (10/2/2025).

Selain itu, Dewa Made Indra menegaskan tingkat fraud atau penyimpangan dalam BPJS Kesehatan di Provinsi Bali sangat rendah. Namun, jika ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan tegas, termasuk penghentian kerja sama hingga dilakukan perbaikan.

“Jika ditemukan terjadinya fraud atau penyimpangan, ia tidak segan untuk melakukan tindakan tegas, termasuk pemberhentian kerja sama sampai dilakukan perbaikan yang sesuai,” ujarnya.

Dewa Indra juga menjelaskan, pembiayaan program ini dilakukan melalui skema berbagi tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

“Untuk pembiayaannya, kami berbagi tanggung jawab antara provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kemampuan fiskalnya. Kabupaten/kota yang memiliki fiskal rendah kami bantu dengan alokasi yang lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Senator Provinsi Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, Komite III DPD RI adalah salah satu alat kelengkapan DPD RI yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

“Rapat kerja hari ini dilakukan dalam rangka inventarisasi materi rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” jelasnya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, H. Dailami Firdaus, menyoroti tantangan yang masih dihadapi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satunya adalah belum adanya skema yang tepat untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor formal, padahal sekitar 60 persen pekerja di Indonesia berada di sektor informal. Hal ini berarti banyak pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah, seperti pedagang, pekerja paruh waktu, dan seniman, yang masih belum terlindungi,” jelasnya.

Pertemuan ini diharapkan masukan yang diperoleh dapat menjadi bahan rekomendasi untuk memperkuat sistem jaminan sosial di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. (ana) 

RKPD 2026 Tabanan Fokus pada Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan

Penulis
Pantau Bali
-
Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Selasa (11/2/2025).
Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Selasa (11/2/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Selasa (11/2/2025).

Sebagai tema utama RKPD 2026, yakni Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pertanian Berkelanjutan. Tema ini diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang madani melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mengoptimalkan daya saing pertanian, dan menjaga kelestarian adat tradisi, budaya, serta lingkungan hidup.

“Pertanian berkelanjutan bukan hanya tanggung-jawab petani, tetapi juga tanggung-jawab kita semua sebagai konsumen dan warga masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini,” kata Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam forum.

Ia menjelaskan, RKPD 2026 merupakan perencanaan pada masa transisi dan hal ini harus benar-benar dicermati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.

“Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan 2026, saya tekankan agar memedomani Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Tahun 2025-2045 dan visi misi Sanjaya-Dirga sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Sanjaya juga memaparkan capaian pembangunan di Tabanan yang telah berjalan sesuai dengan dokumen RPJMD SB 2021-2026.

“Pelaksanaan pembangunan di Tabanan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam dokumen RPJMD – SB 2021-2026. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti pemeliharaan kualitas pelayanan dasar, pembangunan mal pelayanan publik, peningkatan pelayanan berbasis digital, dan pelaksanaan kegiatan Bupati Ngantor di Desa,” ungkapnya.

Selain itu, Politisi asal Dauh Pala Tabanan juga menyoroti pencapaian dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung agrowisata. Ia berharap hal ini terus ditingkatkan, bahkan di seluruh sektor harus ditingkatkan.

“Pemulihan ekonomi menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM) telah dicapai melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan. Pengembangan infrastruktur, baik di wilayah perbatasan Tabanan maupun di pusat Kota Singasana, menunjang kemajuan teknis dan profesional daerah agrowisata,” tambah Sanjaya.

Namun, pihaknya juga mengakui, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti pengembangan daya saing produk unggulan di Tabanan, baik di tingkat regional maupun internasional. Untuk itu, pihaknya sangat getol mengembangkan sektor IKM dan sektor lainnya yang menjadi potensi untuk dikembangkan.

“Namun demikian, kita tidak boleh menutup mata, bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan, seperti bagaimana melakukan pengembangan daya saing regional dan internasional produk unggulan di Tabanan,” tegas Sanjaya.

Sementara itu, Sekretaris Bappedda, Ida Ayu Windayani Kusumaharani, mengungkapkan forum ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026.

“Capaian pembangunan saat ini menunjukkan kinerja yang baik dan merupakan wujud komitmen Bapak Bupati serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabanan, yaitu ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani,” sebutnya.

Untuk diketahui, Forum ini dihadiri oleh 125 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk unsur eksekutif, legislatif, instansi vertikal, kelompok ahli, BUMN/BUMD, perbankan, pelaku pariwisata, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Tujuan dari forum ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan rancangan awal RKPD SB Tahun 2026, yang akan menjadi pedoman penting dalam pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ketua Komisi I, III, dan IV DPRD Tabanan, jajaran Forkopimda, para Asisten Setda, serta kepala Perangkat Daerah terkait, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi, para Organisasi Kemasyarakatan dan pelaku pariwisata. (ana) 

Pasca Bale Saka 6 Ambruk, Pengempon Pura Tanah Lot Gelar Upacara Guru Piduka di Hari Pagerwesi

Penulis
Pantau Bali
-
Saka 6 di pura luhur Tanah Lot Ambruk akibat angin kencang yang bertiup pada Minggu (9/2/2025).
Saka 6 di pura luhur Tanah Lot Ambruk akibat angin kencang yang bertiup pada Minggu (9/2/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pasca insiden ambruknya Bale Saka 6 di Pura Luhur Tanah Lot akibat hujan deras disertai angin kencang pada Minggu (9/2/2025), pihak pengempon pura akan menggelar upacara Guru Piduka.

Upacara ini direncanakan berlangsung bertepatan dengan Hari suci Pagerwesi serta Purnama yang jatuh pada Rabu besok (12/2/2045). Upacara ini dilakukan sebagai bentuk permohonan maaf secara niskala atas kejadian tersebut.

“Besok Pagerwesi, mangku dan panitia mengadakan upacara Guru Piduka sekaligus Mecaru Musibah,” kata Asisten Manajer Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot, I Putu Toni Wirawan, Selasa (11/2/2025)

Toni menyebut, sehari setelah kejadian, pengempon pura bersama mangku telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas upaya perbaikan bangunan yang rusak.

Salah satu keputusan yang diambil adalah memastikan seluruh proses perbaikan dapat diselesaikan sebelum Pujawali di Pura Tanah Lot yakni pada 7 Mei 2025. “Saat ini proses pengerjaan perbaikan masih dikoordinasi oleh panitia dan kontraktor,” tambah Toni.

Mengenai jumlah kerugian material akibat insiden ini, Toni menyebut tidak mengetahui jumlahnya secara pasti. “Saya tidak tahu kerugian pastinya berapa,” akunya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bangunan Bale Saka 6 yang berada di sisi Utama Mandala Pura Luhur Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, ambruk akibat angin kencang yang disertai hujan deras pada Minggu sore.  Selain itu, tedung dan beberapa atribut di pura juga mengalami kerusakan.

Bale Saka 6 tersebut baru saja direnovasi bersama dengan tembok penyengker serta piyasan pura oleh panitia pengempon sejak pertengahan 2024 lalu. (ana) 

Tim Pengawasan Terpadu Pantau Pelaksanaan Extra Dropping LPG 3 Kg di Denpasar 

Penulis
Pantau Bali
-
Extra Dropping LPG 3 kg oleh Pertamina Patra Niaga di Kota Denpasar, Senin (10/2/2025).
Extra Dropping LPG 3 kg oleh Pertamina Patra Niaga di Kota Denpasar, Senin (10/2/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali bersama PT Pertamina dan Hiswana Migas memantau pelaksanaan Extra Dropping LPG 3 kg oleh Pertamina Patra Niaga di tiga lokasi di Kota Denpasar.

Ketiga lokasi tersebut yakni di Wantilan Pura Dalem Sudha Sidakarya, Pasar Desa Adat Padangsambian, dan Kantor Kepala Desa Padangsambian Klod, Senin (10/2/2025).

Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra, menyampaikan, kegiatan Extra Dropping LPG 3 kg ini merupakan langkah pemerintah bersama pemangku kepentingan untuk mempercepat normalisasi pendistribusian LPG 3 kg atau gas melon di tengah masyarakat.

“Kami harap masyarakat jangan panik dengan membeli gas secara berlebihan. Saat ini distribusi gas LPG di masyarakat sudah mulai lancar. Kami berharap dengan kegiatan hari ini, distribusi gas LPG segera normal kembali,” imbuhnya.

Masyarakat diimbau membeli gas LPG sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying serta membeli gas di pangkalan terdekat atau sub-pangkalan resmi Pertamina.

Sementara itu, Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian memastikan stok LPG di Bali dalam kondisi aman. Dari data stok mencapai sekitar 604 metrik ton atau setara dengan 201.202 tabung LPG 3 kg. “Masyarakat tidak perlu panik dengan memborong LPG 3 kg. Stok LPG 3 kg aman,” ucapnya.

Zico menambahkan, di Provinsi Bali terdapat sekitar 6.250 sub-pangkalan yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.009 sub-pangkalan sudah dapat dilayani oleh pangkalan resmi di Kota Denpasar.

Ia juga mengajak masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk menggunakan LPG non subsidi seperti Bright Gas varian 5,5 kilogram dan 12 kilogram untuk mendukung subsidi yang tepat sasaran.

“Kami menghimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina karena selain stoknya terjamin, harganya dipastikan sesuai ketentuan pemerintah, yaitu Rp18 ribu per tabung,” imbuhnya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, penyaluran Extra Dropping gas LPG 3 kg berjalan lancar. Masyarakat yang membeli gas LPG diminta menunjukkan KTP, kemudian petugas menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli ke dalam Merchant Apps Pertamina (MAP).

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa satu NIK hanya dapat membeli satu tabung, sehingga distribusi LPG merata, tidak terjadi penimbunan, serta subsidi pemerintah tepat sasaran. (ana) 

Usai Gas LPG 3KG, Bahlil Akan Tertibkan Pengguna Solar Subsidi

Penulis
Pantau Bali
-
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: Kata Data)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: Kata Data)

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah untuk menertibkan penyaluran solar subsidi, sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengaturan subsidi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa kebijakan ini akan segera diterapkan dalam waktu dekat.

Langkah penertiban solar subsidi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang berhasil menertibkan distribusi LPG 3 kilogram. Bahlil mengungkapkan bahwa solar subsidi sering disalahgunakan oleh kalangan industri, seperti truk barang atau kendaraan transportasi umum, yang mestinya tidak menjadi sasaran utama dari subsidi ini.

“Solar subsidi sering digunakan untuk industri, saya akan tertibkan ini supaya tepat sasaran,” ujar Bahlil dalam acara Rakernas Partai Golkar 2025 di Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Meski diperkirakan akan ada protes dari sejumlah pihak terkait kebijakan ini, Bahlil menegaskan bahwa langkah tersebut penting demi kepentingan rakyat. “Saya tahu ini akan membuat keributan, tetapi kita harus bertindak demi kebaikan rakyat,” tambahnya.

Bahlil juga menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik, selalu ada ruang untuk perbaikan. Ia mengingatkan bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna dan bahwa setiap kekurangan akan dievaluasi untuk perbaikan lebih lanjut.

“Tidak ada kebijakan yang bisa 100% sempurna. Kita akan terus evaluasi dan perbaiki,” tuturnya.

Saat ini, harga solar subsidi masih dibanderol Rp 6.800 per liter di SPBU Pertamina, jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran yang seharusnya mencapai Rp 11.950 per liter. Pemerintah mensubsidi sekitar Rp 5.150 per liter untuk menstabilkan harga solar tersebut.

Sebelumnya, upaya Bahlil untuk menertibkan penyaluran LPG 3 kilogram subsidi sempat memicu kegaduhan setelah aturan yang melarang pengecer menjual LPG tersebut diterapkan. Setelah mendapat respon dari masyarakat, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kilogram dengan syarat statusnya menjadi sub pangkalan.

Kebijakan penertiban solar subsidi ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan energi tepat sasaran demi kemakmuran masyarakat. (*)

Provinsi Bali Raih Skor Tertinggi SPI

Penulis
Pantau Bali
-
Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada.
Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali telah mengikuti pelaksanaan Survei Penilaian Indeks (SPI) Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Bali tercatat sebagai provinsi dengan indeks tertinggi pada Tipe Sedang dengan skor 77,97 dan anggaran sebesar Rp 4,339-8,655 miliar.

Secara manajerial, SPI menunjukkan skor Indeks Integritas Nasional berada pada angka 71,53 poin, sedangkan skor Indeks Integritas Provinsi serta Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali mencapai 77,09 poin.

Penilaian SPI ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bali mencatat skor tertinggi pada Survei Penilaian Indeks (SPI) Tipe Sedang dengan rincian komponen skor yakni Internal sebesar 77,75 poin, Eksternal 89,17 poin, Eksper 78,71 poin, dan Faktor Koreksi 3,88 poin.

Hasil indeks integritas juga dipengaruhi oleh faktor koreksi yang mengurangi skor penilaian berdasarkan penghitungan dua komponen tambahan, yaitu fakta korupsi dan pelaksanaan SPI.

Angka ini mencerminkan situasi integritas di Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi. Temuan utama survei mengungkapkan masih tingginya tingkat suap dan gratifikasi di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, mengatakan survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi di Provinsi Bali.

Survei ini melibatkan berbagai instansi untuk memetakan celah korupsi di berbagai sektor, sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi dalam meningkatkan upaya pencegahan korupsi.

“Sasaran survei ini adalah pegawai pemerintah, pengguna layanan publik, serta para ahli dan pakar,” tegasnya, Senin (10/2/2025).

Hingga saat ini, temuan survei menunjukkan bahwa 90 persen kasus suap dan gratifikasi terjadi di kementerian/lembaga, sementara 97 persen terjadi di pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota).

Kondisi tersebut menunjukkan praktik suap masih banyak terjadi dan melibatkan sejumlah oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Peningkatan angka ini bukan hanya berdasarkan laporan eksternal, tetapi juga diakui oleh pegawai internal yang mengungkapkan adanya peningkatan tajam dalam kejadian suap dan gratifikasi, yang sebagian besar dilakukan oleh oknum di tingkat desa.

Dengan dilaksanakannya Survei Penilaian Indeks ini, diharapkan penggunaan anggaran semakin terencana dan terperinci dalam pemanfaatannya, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (rls) 

Mahendra Jaya Minta Perangkat Daerah Dukung Pemeriksaan BPK

Penulis
Pantau Bali
-
Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang bertempat di Ruang Rapat Sabha Adyastha Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, Senin (10/2/2025).
Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang bertempat di Ruang Rapat Sabha Adyastha Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, Senin (10/2/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pejabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyambut baik terselenggaranya Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang bertempat di Ruang Rapat Sabha Adyastha Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, pemeriksaan interim atas LKPD ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPK RI sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan rutin tahunan ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk diperiksa dan hak negara untuk memeriksa.

“Meskipun pemeriksaan ini bersifat rutin, kami menyadari pastinya masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Bali juga berharap tim pemeriksa dapat memberikan saran serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap LKPD Provinsi Bali.

“Laporan keuangan yang memenuhi standar kewajaran pasti akan berdampak pada tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemeriksaan ini, kami juga berharap dapat menjadi media komunikasi dua arah antara tim pemeriksa BPK RI dan perangkat daerah, serta menjadi bahan koreksi untuk penyempurnaan tugas di masa mendatang,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa jajaran terkait akan terus mendukung dan membantu secara optimal tim BPK RI. Oleh karena itu, Mahendra Jaya meminta seluruh perangkat daerah membantu serta kooperatif dalam pemenuhan data dan informasi terkait untuk kelancaran pemeriksaan interim tersebut.

Dia melanjutkan, Pemprov Bali berkomitmen untuk terus memperbaiki laporan keuangan. Hal tersebut terlihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh sebelas kali berturut-turut dari TA 2013 hingga TA 2023.

“Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tujuan utama. Kami tetap berharap opini WTP berlanjut di TA 2024,” imbuhnya.

Untuk perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, capaian Pemprov Bali cukup signifikan dengan pemutakhiran semester II tahun 2024 mencapai 99,86 persen.

“Hal ini menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Provinsi Bali beserta jajaran, didukung oleh BPK yang proaktif mendampingi penyelesaian tindak lanjut,” tandasnya.

Kepala BPK Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan bahwa pemeriksaan interim bertujuan memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengapresiasi capaian Pemprov Bali atas opini WTP sebelas kali berturut-turut.

“Harapannya, Pemprov Bali bisa mencapai opini WTP ke-12 tahun ini. Saya berharap opini WTP benar-benar mencerminkan kewajaran keuangan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali yang konsisten memberikan data konkret dan akurat dalam setiap proses pemeriksaan. Menurutnya, pencapaian Pemprov sangat sesuai dengan opini WTP.

Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada mengungkapkan bahwa BPK akan melaksanakan pemeriksaan interim atas LKPD Pemprov Bali selama 1,5 bulan, dari 10 Februari hingga 21 Maret 2025.

Ia melaporkan, tim BPK telah meminta dokumen dari Pemprov Bali. Untuk memudahkan pemeriksaan, masing-masing perangkat daerah telah menunjuk satu PIC yang akan berkoordinasi dengan tim pemeriksa terkait pengumpulan data dan klarifikasi. (ana) 

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Kapolres Tabanan Serahkan Chain Saw ke Polsek Jajaran

Penulis
Pantau Bali
-
Kapolres Tabanan menyerahkan gergaji mesin pemotong kayu atau Chain Saw kepada Polsek jajaran pada Senin (10/2/2025).
Kapolres Tabanan menyerahkan gergaji mesin pemotong kayu atau Chain Saw kepada Polsek jajaran pada Senin (10/2/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma menyerahkan sepuluh gergaji mesin pemotong kayu atau Chain Saw kepada Polsek jajaran pada Senin (10/2/2025). Penyerahan mesin diterima langsung oleh para Kapolsek bertempat di lobi Polres Tabanan.

AKBP Chandra Citra menjelaskan, pemberian mesin gergaji pemotong kayu ini bertujuan untuk mendukung kesiapan Polsek jajaran dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam khususnya saat cuaca ekstrem, terutama pohon tumbang di wilayah masing-masing.

“Memasuki musim penghujan, banyak terjadi pohon tumbang dan bencana alam lainnya seperti tanah longsor. Dengan adanya gergaji mesin pemotong kayu ini, diharapkan dapat memudahkan dan meringankan pekerjaan dalam menghadapi bencana alam di wilayah,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada para Kapolsek untuk selalu memantau wilayah masing-masing dengan menerapkan prinsip temu cepat dan lapor cepat. Tujuannya agar saat terjadi bencana alam, tindakan yang cepat dan tepat dapat segera diambil.

“Kami harap dengan pemberian alat ini, kesiapsiagaan Polsek jajaran Polres Tabanan semakin meningkat dalam menghadapi musim penghujan yang cenderung ekstrem,” pungkasnya. (ana)

1...269270271...1,127Halaman 270 dari 1,127
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.