Rabu, 8 Juli 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 249

Prabowo Siapkan Penjara di Pulau Terpencil untuk Koruptor

Penulis
Pantau Bali
-
Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto akan membangun penjara di pulau terpencil untuk para koruptor selama menjalani masa hukuman.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta pada Kamis (13/3/2025) kemarin.

“Saya nanti juga akan sisihkan dana. Saya akan bikin penjara yang sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari,” ucap Prabowo dikutip Jumat (14/3/2025).

Ia menyebut akan mencarikan tempat yang cocok untuk membangun penjara tersebut. “Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu,” sambungnya.

Menurut Prabowo, suatu negara tidak akan kaya jika praktik korupsi masih marak terjadi. Melainkan hanya membawa kehancuran pada negara tersebut. Dirinya pun menyatakan kesiapan dalam menghadapi para koruptor.

“Saya tidak takut mafia mana pun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, apalagi ada guru-guru yang akan membantu saya,” imbuhnya. (ana) 

Bantuan Hari Raya 2 Juta di Badung Dipastikan Tetap Berjalan, Ini Syaratnya

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memastikan program kebijakan pemberian bantuan Hari Raya Besar Keagamaan sebesar Rp2 juta kepada masyarakat Badung tetap berjalan. Pemberian bantuan dipastikan akan berpijak pada aturan yang berlaku.

“Kami Bupati bersama Wakil Bupati berkomitmen dan memastikan program ini tetap jalan, tentu dalam implementasinya kami harus patuh dan taat dengan regulasi yang ada,” jelas Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait pada Jumat (14/3/2025).

Adi Arnawa menegaskan bantuan ini diberikan sebagai upaya mendorong daya beli masyarakat serta mengantisipasi terjadinya inflasi yang sering terjadi saat hari-hari besar keagamaan.

“Bantuan ini bukan THR. Ini adalah bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang berbasis KK, dalam rangka mendorong daya beli masyarakat yang mana sering terjadi inflasi ketika hari besar keagamaan,” jelasnya.

Syarat Penerima Bantuan

Adi Arnawa menegaskan, regulasi dari program bantuan hari raya ini sudah dipersiapkan dengan melakukan koordinasi bersama Kejaksaan selaku pengacara negara yang memberikan legal opinion.

“Termasuk juga dasar kami yang mempedomani pelaksanaan perbup nanti sudah diharmonisasi oleh pihak kantor wilayah hukum provinsi bali,” tambah Adi Arnawa.

Syarat penerima bantuan sosial ini juga sudah dibuat yakni:

  • Masyarakat berdomisili 5 tahun di Badung secara terus menerus,
  • Berpenghasilan maksimal 5 juta,
  • Minimal mempunyai tanggungan 1 orang dan warga tersebut masuk kategori rentan miskin dan miskin.
  • Bukan termasuk ASN, TNI/Polri dan Pensiunannya.

Pendataan dilakukan melalui musyawarah dusun, selanjutnya musyawarah desa/kelurahan. Pendataan disertai surat pernyataan dan pakta integritas. Hasil musdes/kelurahan, datanya akan dikirim ke Dinas Sosial Badung paling lambat tanggal 18 Maret 2025 untuk diverifikasi.

Bupati Adi Arnawa memahami dalam pelaksanaannya kebijakan ini terjadi sedikit hambatan saat pendataan di masyarakat sebab merupakan program baru.

Meskipun demikian pihaknya mengimbau masyarakat tetap tenang dan jangan bias agar kebijakan ini berjalan aman dan tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. (rls) 

APBN Defisit 31,2 Triliun Hingga Akhir Februari 2025

Penulis
Pantau Bali
-
Ilustrasi efisiensi anggaran. (foto:infobank)
Ilustrasi efisiensi anggaran. (foto:infobank)

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

“Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13 persen dari PDB,” ujarnya.

Meskipun defisit, angka tersebut masih berada dalam batas yang dirancang dalam APBN yakni sebesar 2,3 persen atau sekitar Rp616,2 triliun dari PDB.

Disamping itu, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6 persen dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini.

Belanja tersebut mencakup belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2 persen dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3 persen dari target belanja non K/L).

Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan jumlah transfer yang telah dilakukan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9 persen dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.

“Kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari presentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun,” tambahnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025. Penundaan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan mengapa laporan tersebut tidak disampaikan pada bulan Februari.

Penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara. Dia menuturkan, berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun membuat data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan ke publik.

Bedahara negara ini mengungkapkan, penundaan merupakan langkah yang diambil agar laporan yang disampaikan memiliki dasar yang lebih stabil dan dapat dibandingkan secara akurat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi interpretasi yang keliru terkait pelaksanaan APBN. (ana)

Koster Siapkan Insentif Hingga 1 Miliar Untuk Desa yang Berhasil Kelola Sampah Berbasis Sumber

Penulis
Pantau Bali
-
Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR –  Permasalahan sampah masih menjadi salah satu fokus utama dalam kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster. Terbaru, Gubernur Koster berencana mengadakan lomba pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat desa se-Bali. Desa dan desa adat yang mampu mengelola sampah dengan baik akan mendapatkan insentif yang berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

Lomba pengelolaan sampah berbasis sumber tahun 2025 ini mengusung tagline “Desa Lestari Tanpa Sampah Plastik. “Gubernur Koster menegaskan pentingnya upaya ini demi menjaga keseimbangan ekosistem alam.

“Untuk menjaga ekosistem alam, pengelolaan sampah berbasis sumber akan tiang gencarkan. Tahun ini tiang pimpin bersama semua Bupati/Wali Kota se-Bali agar semua sampah selesai dari sumbernya dan juga menyelesaikan persoalan TPA Suwung,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan (eksekutif dan legislatif) yang diadakan oleh Pemprov Bali di Puspem Badung, Rabu (12/3/2025) lalu.

Gubernur asal Tejakula ini menekankan, masyarakat harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola sampah, dimulai dari tingkat rumah tangga dan desa.

“Jangan kita yang bikin sampah, orang lain yang disuruh urus. Ini gak benar. Siapa yang bikin sampah, dia yang harus selesaikan. Maka pengelolaan sampah harus berbasis sumber. Mengapa Jepang bisa, kita tidak?” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menyelesaikan masalah sampah dari tingkat desa. Menurutnya, pendekatan yang digunakan bisa berupa metode tradisional maupun modern. “Kita akan terapkan ini sesuai kondisi masing-masing desa. Kita akan kumpulkan Perbekel untuk mengelola sampah berbasis sumber. Kalau semua desa bersih, maka 70 persen Bali juga akan bersih,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster bersama Bupati/Wali Kota se-Bali serta berbagai elemen masyarakat akan menyelenggarakan lomba pengelolaan sampah berbasis sumber di seluruh desa dan desa adat. “Tiang akan gelar lomba bagi desa yang mampu mengelola sampah berbasis sumber dengan baik. Desa yang berhasil menuntaskan pengelolaan sampah di tingkat desa akan diberi insentif antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar,” ujarnya.

Sebagai seorang politisi yang sangat peduli terhadap kebersihan alam dan budaya Bali, Koster telah mengambil berbagai langkah konkret sejak periode pertamanya menjabat.

Ia menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali.

Selain itu, ia juga menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai, demi mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah. (rls)

TP PKK Bali Berbakti dan Berbagi di Desa Susut Bangli

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, BANGLI – Tim Penggerak PKK Provinsi Bali kembali menggelar aksi sosial Berbakti dan Berbagi ke kabupaten/kota se-Bali. Kali ini, kegiatan dimulai dari Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menyampaikan ini merupakan kali pertama ia menjabat sebagai Sekretaris PKK dan berkesempatan untuk terjun langsung menyapa serta berbagi dengan masyarakat di seluruh Bali.

“Ini adalah kali pertama saya berkeliling Bali untuk menyapa masyarakat sejak terpilihnya pasangan Bapak Gubernur Koster dan Wakil Gubernur Giri Prasta. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat. Semoga apa yang kami kerjakan ke depannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ny. Seniasih menyampaikan, kali ini TP PKK Provinsi Bali hadir bersama perangkat daerah terkait di Provinsi Bali, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bali, serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk bersinergi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Saya ingin mengajak seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli untuk selalu peduli terhadap kondisi di sekitar kita. Apabila memiliki rezeki lebih, mari kita tumbuhkan kembali semangat berbagi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Ia juga berharap agar kegiatan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah setempat. Dengan demikian, masyarakat di pelosok yang belum tersentuh bantuan dapat segera mendapatkan perhatian. Bantuan yang diberikan pun diharapkan dapat mengalir secara adil, merata, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan diberikan kepada 100 penerima manfaat yang berasal dari sembilan desa di Kecamatan Susut, yaitu Desa Tiga, Desa Susut, Desa Sulahan, Desa Selat, Desa Penglumbaran, Desa Pengiangan, Desa Demulih, Desa Apuan, dan Desa Abuan.

Bantuan yang disalurkan meliputi 100 paket olahan ikan, kebutuhan balita yang terdiri atas popok, susu, minyak urut, bedak, dan multivitamin sirup, 100 krat telur, 1.000 bibit pohon cabai, serta beras.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli mengadakan pemeriksaan dan pengobatan gratis serta skrining penyakit tidak menular bagi masyarakat.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara turut memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan mata serta membagikan 150 kacamata gratis dan 80 strip tetes mata.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bangli, Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Sekretaris TP PKK Kabupaten Bangli, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bali, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Bali, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangli, Ketua IBI Provinsi Bali, Camat Susut, Perbekel Desa Tiga, serta undangan lainnya. (rls)

Digelontor Anggaran Rp1,5 Miliar, Lapangan Kediri akan Dilengkapi Skate Park

Penulis
Pantau Bali
-
Lapangan Kediri, Tabanan.
Lapangan Kediri, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan tengah mempersiapkan pembangunan skate park di Lapangan Umum Kediri. Sebelumnya, di lapangan yang berlokasi di Jalan Wagimin, Kediri, telah selesai dibangun arena panjat tebing di sisi selatan lapangan.

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, mengatakan bahwa rencana proyek pembangunan skate park di Lapangan Kediri saat ini sudah dalam proses lelang.

“Mudah-mudahan pada April atau Mei ini sudah terealisasi di Kediri,” ujarnya.

Untuk pembangunan skate park ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Nantinya, fasilitas ini akan menjadi taman rekreasi yang dirancang khusus untuk bermain skateboard, skuter, dan sepatu roda.

Hingga saat ini, Kabupaten Tabanan belum memiliki pusat skate park. Para komunitas skateboard biasanya bermain di Taman Kota Tabanan dan Lapangan Alit Saputra.

Oleh karena itu, pembangunan skate park ini bertujuan untuk memberikan ruang aktivitas bagi anak muda dalam menyalurkan hobinya di bidang olahraga.

“Dengan adanya fasilitas ini, Lapangan Alit Saputra (Dangin Carik) yang memang diperuntukkan untuk olahraga dan kegiatan umum tidak digunakan untuk aktivitas lain, sehingga fasilitas yang ada sekarang tidak cepat rusak,” jelas Sanjaya.

Sanjaya juga menegaskan Pemkab Tabanan membangun infrastruktur dalam arti luas, tidak hanya jalan, tetapi juga fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

“Salah satu fasilitas sosial yang kami bangun adalah Lapangan Dangin Carik, Lapangan Penebel, dan Lapangan Jambe. Dengan demikian, seluruh lapangan dapat terorganisir dengan baik,” pungkasnya. (ana)

DPRD Tabanan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ 2024 Bupati

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di DPRD Tabanan pada Kamis (13/3/2025).
Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di DPRD Tabanan pada Kamis (13/3/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 pada Kamis (13/3/2025).

Dengan agenda rapat yakni Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan, LKPJ 2024 merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024.

Secara umum, laporan ini mencakup perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dalam pemaparannya, Pendapatan daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 2.369.286.892.685 dengan realisasi sebesar Rp 2.217.451.389.579,99, atau tercapai sebesar 93,59 persen.

Sementara itu, disampaikan juga belanja daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 2.372.480.024.404, dengan realisasi sebesar Rp 2.128.407.333.152 atau tercapai sebesar 89,71 persen.

Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 21.324.131.719 yang terealisasi sebesar Rp 21.324.131.719, atau mencapai 100 persen. Untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 18.131.000.000 , terealisasi sebesar Rp 17.981.593.716.

Dengan demikian, terdapat pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp 3.193.131.719 sedangkan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 adalah sebesar Rp 92.386.594.431.

Sanjaya menyampaikan, apresiasi terhadap kerja keras semua pihak yang berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Tabanan. Ia menegaskan, pada tahun 2024, selain berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan sangat baik, Kabupaten Tabanan juga meraih berbagai prestasi di tingkat provinsi hingga nasional.

Salah satu pencapaian membanggakan yang diperoleh Kabupaten Tabanan adalah penghargaan Manggala Karya Kencana, sebagai apresiasi tertinggi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada pemerintah daerah dalam program pembangunan keluarga serta percepatan penurunan stunting.

Menutup pidatonya, Bupati Sanjaya menyampaikan harapannya agar Kabupaten Tabanan terus meraih lebih banyak prestasi di masa depan dan mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk tetap berkomitmen dalam membangun Kabupaten Tabanan demi kesejahteraan bersama.

Turut hadir dalam rapat yakni Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda Tabanan,  Sekda beserta para asisten Setda, kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan, serta para jurnalis dan tamu undangan lainnya. (ana)

Realisasi Pendapatan Daerah Tabanan di 2024 Capai 2,217 Triliun Lebih

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menyampaikan Pidato Pengantar Bupati terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Kamis (13/3/2025).
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menyampaikan Pidato Pengantar Bupati terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Kamis (13/3/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pendapatan daerah Kabupaten Tabanan pada 2024 terealisasi sebesar Rp 2.217.451.389.579,99 atau sekitar 93,59 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.369.286.892.685.

Hal itu diungkapkan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menyampaikan Pidato Pengantar Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Kamis (13/3/2025). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda Tabanan,  Sekda beserta para asisten Setda, kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan, serta para jurnalis dan tamu undangan lainnya.

Bupati Sanjaya menyampaikan, LKPJ 2024 merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024. Secara garis besar, laporan ini mencakup perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

“Pendapatan daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 2.369.286.892.685 dengan realisasi sebesar Rp 2.217.451.389.579,99, atau tercapai sebesar 93,59 persen,” ungkap Sanjaya.

Sementara itu, disampaikan juga belanja daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 2.372.480.024.404, dengan realisasi sebesar Rp 2.128.407.333.152 atau tercapai sebesar 89,71 persen.

Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 21.324.131.719 yang terealisasi sebesar Rp 21.324.131.719, atau mencapai 100 persen. Untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 18.131.000.000 , terealisasi sebesar Rp 17.981.593.716.

Dengan demikian, terdapat pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp 3.193.131.719 sedangkan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 adalah sebesar Rp 92.386.594.431.

Sanjaya menyampaikan, apresiasi terhadap kerja keras semua pihak yang berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Tabanan. Ia menegaskan, pada tahun 2024, selain berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan sangat baik, Kabupaten Tabanan juga meraih berbagai prestasi di tingkat provinsi hingga nasional.

Salah satu pencapaian membanggakan yang diperoleh Kabupaten Tabanan adalah penghargaan Manggala Karya Kencana, sebagai apresiasi tertinggi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada pemerintah daerah dalam program pembangunan keluarga serta percepatan penurunan stunting.

Menutup pidatonya, Bupati Sanjaya menyampaikan harapannya agar Kabupaten Tabanan terus meraih lebih banyak prestasi di masa depan dan mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk tetap berkomitmen dalam membangun Kabupaten Tabanan demi kesejahteraan bersama.  (ana)

Bus Trans Metro Dewata Ditarget Beroprasi Awal April 2025

Penulis
Pantau Bali
-
Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster.

PANTAUBALI.COCM, BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster menyebut puluhan bus Trans Metro Dewata (TMD) akan kembali beroperasi pada awal April 2025.

“Kami akan mengoperasikan kembali angkutan umum Bus Trans Metro Dewata (TMD) dan optimalkan operasi bus sarbagita,” kata Koster saat Rakor Pemerintahan (eksekutif dan legislatif) se-Bali di Puspem Badung, Rabu (12/3/2025).

Kembali dioprasikannya bus TMD ini menjadi jawaban atas keresahan krama Bali. Gubernur Koster juga tak rela TMD berhenti beroprasi. Maka Ia mencari solusi terbaik dengan mengumpulkan walikota dan bupati wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Sharing anggaran antara Pemprov dan pemkot/kabupaten dilakukan demi bus TMD beroperasi kembali.

Koster pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan Bupati Tabanan, Gianyar, Badung dan walikota Denpasar membahas terkait sharing anggaran TMD dan bus Sarbagita. “Sharing pembiayaan pengoperasionalan TMD sudah capai kesepakatan,” tambahnya.

Koster menjelaskan, pembiayaan dilakukan secara gotong royong karena sebelumnya dibiayai dari APBN, dan kini memakai APBD. Provinsi Bali bertanggung jawab menanggung 30 persen, sedangkan kabupaten/kota  sebesar 70 persen.

“Sudah kami sepakati. Sekarang persiapan tender operasinya, begitu selesai kita akan tanda tangan kesepakatan dan mulai beroperasi, semoga akhir April sudah bisa beroperasi,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bali Samsi Gunarta menjelaskan, dinas terkait sementara masih mempersiapkan pengoperasian TMD. “Kami sedang menghitung dan menata ulang waktu operasionalnya seperti apa. Kalau soal rute sudah oke,” kata Samsi.

Menurutnya, TMD akan berubah sifat dari sebelumnya bus raya terpadu (BRT) menjadi angkutan umum bus. Dan dinas juga telah mempersiapkan kurang lebih puluhan bus akan segera beroperasi. “Bus TMD akan kembali beroperasi melayani krama Bali,” kata Samsi. (rls)

Pabrik Penggilingan Beras dan Pakan Ternak Akan Dibangun di Tabanan

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kabupaten Tabanan, Bali, akan segera memiliki Rice Milling Unit (RMU) atau pabrik penyosohan beras serta pabrik pengolahan pakan ternak.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, usai rapat paripurna di Kantor DPRD Tabanan pada Kamis (13/3/2025).

Sanjaya menyatakan, pembangunan ini merupakan realisasi dari janji Gubernur Bali Wayan Koster untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan di Tabanan.

“Dua proyek utama yang akan dibangun adalah RMU atau tempat penyosohan beras serta dua pabrik pengolahan pakan ternak. Ini akan menjadi roh dalam hilirisasi di Tabanan,” ujarnya.

Sanjaya menyebut, konsep RMU tersebut nantinya akan mengadopsi sistem yang telah diterapkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) beserta tim ahli telah melakukan studi banding ke daerah tersebut.

“Kami berencana membangun pabrik yang lebih besar agar dapat menjangkau seluruh wilayah Bali,” tambahnya.

Sanjaya menyebut, pembangunan pabrik ini dijadwalkan dimulai pada 2026. Lahan lokasi membangun juga telah disiapkan seluas 8 hektare di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan.

Lahan tersebut merupakan aset milik provinsi yang nantinya akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. “Mudah-mudahan pembangunan ini bisa direalisasikan secara bersamaan,” harap Sanjaya.

Terkait anggaran, pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut. Namun, diperkirakan biaya pembangunan tidak akan melebihi Rp1 miliar. (ana)

1...248249250...1,127Halaman 249 dari 1,127
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.