- Advertisement -
Beranda blog Halaman 184

Fraksi Gerindra DPRD Tabanan Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Perbekel Baturiti

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tabanan, I Nengah Sri Labantari.Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tabanan, I Nengah Sri Labantari.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tabanan, I Nengah Sri Labantari.Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tabanan, I Nengah Sri Labantari.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan meminta aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Perbekel Baturiti, I Made Suryana.

Desakan ini disampaikan menyusul beredarnya rekaman suara viral yang menampilkan pernyataan perbekel yang dianggap menciderai partai serta melukai hati masyarakat.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tabanan, I Nengah Sri Labantari, menyayangkan sikap Perbekel Baturiti yang dalam rekaman tersebut menolak menandatangani proposal bantuan sosial (bansos) yang berisi embel-embel Partai Gerindra.

“Harapan kami dari Fraksi Gerindra, agar penegak hukum bisa segera menyikapi hal ini, karena sudah menciderai kader kami dan melukai hati masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan pelayanan,” ujar Sri Labantari, di Polres Tabanan, Jumat (13/6/2025).

Menurutnya, masyarakat memiliki hak penuh untuk berafiliasi dengan partai politik manapun, tanpa perlu mendapat perlakuan diskriminatif dari pejabat publik.

“Masyarakat berhak berafiliasi ke partai politik manapun dan berhak mendapat pelayanan. Sedangkan sikap perbekel ini tidak mencerminkan pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Sri Labantari juga menegaskan, pernyataan Perbekel Baturiti yang menyebut secara langsung nama Partai Gerindra dalam konteks penolakan proposal bansos, merupakan bentuk tindakan politik praktis.

Fraksi Gerindra pun mendukung langkah hukum yang tengah diambil kader di tingkat DPC dan berharap agar prosesnya berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, Ratusan kader Partai Gerindra Tabanan mendatangi Polres Tabanan, Jumat (13/6/2025), untuk melaporkan Perbekel Baturiti, I Made Suryana.

Aksi ini dipicu oleh beredarnya video berisi rekaman suara Made Suryana yang menolak menandatangani proposal bantuan sosial karena mencantumkan nama Partai Gerindra. Pelaporan ini dilakukan serentak oleh kader Gerindra di seluruh Bali, mulai dari tingkat DPC hingga DPD. (ana)

UMKM di PKB 2025 Wajib Gunakan Daun dan Gelas Kaca

Technical meeting Pameran Kuliner PKB 2025 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (12/6/2025).
Technical meeting Pameran Kuliner PKB 2025 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (12/6/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan seluruh prasarana penyajian kuliner di Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025 bebas dari penggunaan plastik.

Hal ini disampaikan dalam technical meeting Pameran Kuliner PKB 2025 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (12/6/2025).

Didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, serta Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Bali, Wayan Mardika Bhuwana, Putri Suastini menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi peserta dalam mematuhi aturan yang telah disepakati selama proses pendaftaran dan kurasi.

“Nanti, saat pameran resmi dibuka, semua peserta wajib menjual produk sesuai dengan yang didaftarkan. Jika ada yang tidak sesuai, maka peserta tersebut akan langsung dicoret dan tidak berhak membuka stan,” tegasnya.

Sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS) Provinsi Bali, Ibu Putri juga mengimbau seluruh peserta untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.

“Tidak ada tempat sampah di depan stan. Sampah dari dagangan harus dipilah dan dibawa pulang oleh masing-masing pedagang. Sampah organik dapat dikumpulkan di tebe modern yang sudah tersedia di Taman Budaya Art Center,” jelasnya.

Sebanyak 52 stan yang telah lolos kurasi diwajibkan menggunakan bahan ramah lingkungan dalam penyajian makanan dan minuman. Misalnya daun sebagai alas makanan dan gelas pecah belah untuk minuman.

“Untuk makanan atau minuman yang dibawa pulang, sebaiknya menggunakan tumbler atau pembungkus daun. Pedagang hanya perlu menyediakan minuman dalam wadah besar atau siap seduh, sementara pengunjung membawa wadah mereka sendiri,” ungkapnya

Selain komitmen ramah lingkungan, peserta juga diharapkan menyajikan makanan yang bersih, sehat, dan dengan harga terjangkau. Mengingat stan telah disediakan secara gratis, pedagang diminta tidak mematok harga terlalu tinggi.

“Kami ingin kuliner di PKB 2025 tidak hanya menarik secara rasa, tetapi juga terjangkau bagi semua pengunjung,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh.

Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Bali, Wayan Mardika Bhuwana, menambahkan agar semua pihak yang terlibat menjaga kebersihan Taman Budaya. “Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri,” katanya.

Pameran kuliner ini akan berlangsung mulai 21 Juni dengan jam operasional dari pukul 10.00 hingga 22.00 WITA. PKB 2025 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya mempromosikan budaya Bali tetapi juga memperkuat komitmen menjaga lingkungan alam. (ana)

Gerindra Geruduk Polres Tabanan, Laporkan Perbekel Baturiti

Gerindra Tabanan geruduk Polres Tabanan, Jumat (13/6/2025), untuk melaporkan Perbekel Baturiti, Kerambitan, I Made Suryana.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ratusan simpatisan kader Partai Gerindra Tabanan serta relawan Semut (Semeton Mulyadi Tabanan) mendatangi Polres Tabanan, Jumat (13/6/2025), untuk melaporkan Perbekel Baturiti, Kerambitan, I Made Suryana.

Aksi ini dipicu oleh beredarnya video berisi rekaman suara Made Suryana yang menolak menandatangani proposal bantuan sosial (bansos) jika berisi embel-embel nama Partai Gerindra.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan: “Proses dan Adili I Made Suryana, S.E Perbekel Baturiti Kerambitan Tabanan Karena Memecah Belah Keharmonisan Masyarakat Tabanan”.

Mereka juga diiringi bunyi baleganjur, dan berjalan dari Taman Makam Pahlawan Pancaka Tirta, yang berjarak sekitar 500 meter dari Mapolres Tabanan.

Ketua DPC Gerindra Tabanan, I Putu Gede Juliastrawan, menyatakan, pihaknya melaporkan Perbekel Baturiti atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan di muka umum, karena menyebut Partai Gerindra dalam pernyataannya.

“Kami merasa tidak hanya dirugikan, tetapi juga dilecehkan. Bukan hanya kami, masyarakat pun merasa dilecehkan,” tegas Juliastrawan.

Sebagai bukti, pihaknya menyerahkan rekaman suara yang diduga milik I Made Suryana. Rekaman tersebut diambil saat rapat resmi pada 31 Mei, yang dihadiri oleh perwakilan tim ahli anggota DPR RI I Made Adi Wiryatama, calon penerima bansos, kepala wilayah, dan perbekel.

Pelaporan ini dilakukan serentak oleh kader Gerindra di seluruh Bali, mulai dari tingkat DPC hingga DPD. “Karena ini bukan hanya merugikan Gerindra, tapi juga masyarakat Bali, khususnya di Tabanan,” tegas Juliastrawan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP M. Taufik Effendi menyampaikan, pihaknya akan mengkaji dan menganalisis laporan yang telah masuk.

“Laporan ini akan kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan terhadap para saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa saat ini laporan masih dalam tahap pengaduan dan proses penyelidikan. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kembali,” katanya.

Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, Perbekel Baturiti dapat dijerat dengan Pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian dan pernyataan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara. (ana)

Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, Tertinggi Capai 280 Persen

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia.

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia. Kenaikan tersebut bervariasi sesuai dengan golongan masing-masing hakim. Adapun kenaikan paling tinggi akan mencapai angka signifikan, yaitu hingga 280 persen.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung di Jakarta pada Kamis (12/6/2025).

“Saya Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengaku telah menginstruksikan bawahannya untuk mencari sumber pendanaan guna merealisasikan kebijakan ini. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan akan memotong anggaran kementerian/lembaga lain, termasuk TNI dan Polri.

Menurut Prabowo, keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada keadilan dalam sistem hukumnya. Negara yang tidak mampu memberikan keadilan, menurutnya, cenderung tidak stabil dan berpotensi mengalami kekacauan.

“Jadi negara yang tidak memiliki sistem hukum yang tidak mampu memberi keadilan biasanya tidak stabil, biasanya akan terjadi huru-hara,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut disampaikannya di hadapan para hakim baru dari berbagai lingkungan peradilan yang baru saja dilantik oleh Mahkamah Agung pada hari yang sama.

Sebanyak 1.451 hakim baru dikukuhkan, terdiri dari 921 calon Hakim Peradilan Umum, 362 calon Hakim Peradilan Agama, 143 calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, serta 25 calon Hakim Peradilan Militer. Penambahan ini meningkatkan jumlah total hakim nasional dari 7.260 menjadi 8.711 orang. (ana)

Gandeng Eco Bali, 44 Desa di Kerambitan Kelola Sampah Berbasis Sumber

Penjajakan ke kantor Eco Bali di Jalan Padonan, Tibubeneng, Badung, pada Kamis (12/6/2025). 
Penjajakan ke kantor Eco Bali di Jalan Padonan, Tibubeneng, Badung, pada Kamis (12/6/2025). 

PANTAUBALI.COM, TABANAN –  Sebanyak 15 Desa Dinas dan 29 Desa Adat di Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Bali, bersiap melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kolaborasi strategis bersama Eco Bali.

Langkah ini ditandai dengan kunjungan penjajakan ke kantor Eco Bali di Jalan Padonan, Tibubeneng, Badung, pada Kamis (12/6/2025), sebagai bagian dari upaya merancang sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Penjajakan dilakukan oleh Camat Kerambitan bersama Pengurus Forum Perbekel, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Paiketan Bendesa Adat se-Kecamatan Kerambitan.

Penjajakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Camat Kerambitan I Putu Adi Supraja mengakan, penanganan sampah berbasis sumber merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat.

“Ini bukan hanya tugas formal, tapi juga tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masa depan. Selain itu, hilirisasi juga harus jelas, termasuk keberadaan offtaker atau pihak yang siap menerima dan mengelola khususnya sampah daur ulang hasil pemilahan berbasis sumber,” ujarnya.

Supraja menjelaskan, tujuan utama dari penjajakan ini adalah merancang mekanisme hilirisasi sampah yang dapat didaur ulang pasca pemilahan oleh rumah tangga.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, diharapkan sampah daur ulang yang sudah dipilah tidak kembali menjadi masalah lingkungan, melainkan memiliki nilai manfaat melalui pengolahan lanjutan.

Sementara itu, ketua Forum Perbekel Kecamatan Kerambitan, I Ketut Dyana Putra mengatakan, pihaknya siap mengoptimalkan kembali peran Bank Sampah di seluruh desa. ”

Bank Sampah akan kami revitalisasi agar lebih terorganisir dan efektif mendukung sistem pengelolaan sampah berbasis sumber di tiap desa. Ini menjadi bagian penting agar masyarakat ada kejelasan dan keberlanjutannya terlebih masyarakat termotivasi untuk memilah sampah berbasis sumber,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Bendesa Adat se-Kecamatan Kerambitan, I Nyoman Adnyana. Ia menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Desa Dinas dan Desa Adat.

“Desa Adat siap mendukung penuh dan telah memiliki Perarem di masing-masing wilayah adat terkait penanganan sampah berbasis sumber. Ini memperkuat landasan sosial budaya dalam mendukung kebijakan pemerintah.”

Adapun tahap selanjutnya dari inisiatif ini adalah penyusunan skema kerja sama yang melibatkan Desa Dinas dan Desa Adat di wilayah Kecamatan Kerambitan.

Skema ini akan mengatur tata kelola pasca pemilahan, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga keterlibatan mitra hilir untuk mendukung proses daur ulang dan pengolahan sampah khususnya sampah yang dapat di daur ulang secara berkelanjutan.

Untuk diketahui, Eco Bali dikenal sebagai salah satu waste management yang telah berdiri sejak tahun 2006. Mengusung visi menyediakan solusi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab untuk mencapai zero waste di Indonesia.

Eco Bali kini beroperasi di 4 kabupaten, 25 kecamatan, dan mencakup 86 desa di Bali. Dengan pendekatan berbasis edukasi, pemilahan, dan daur ulang, Eco Bali dapat menjadi mitra potensial dalam mendukung sistem pengelolaan sampah di tingkat komunitas. (ana)

Sindikat Love Scam Internasional Terungkap di Bali, 38 Pelaku Diciduk

Polda Bali menghadirkan puluhan pelaku dari kasus sindikat penipuan online bermodus asmara atau love scam pada Rabu (11/6/2025). 
Polda Bali menghadirkan puluhan pelaku dari kasus sindikat penipuan online bermodus asmara atau love scam pada Rabu (11/6/2025). 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Polda Bali membongkar sindikat penipuan online bermodus asmara atau love scam yang beroperasi di Bali dan dikendalikan dari Kamboja. Sebanyak 38 orang ditangkap dari lima lokasi berbeda pada Senin (9/6/2025).

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya didampingi Direktur Direktorat Siber Polda Bali Kombbes Pol.  Ranefli Dian Candra menejelaskan, para pelaku merupakan operator yang dikendalikan oleh seseorang di Kamboja. “Mereka dipekerjakan atau dikendalikan oleh orang yang berada di Kamboja,” ujarnya dalam pres rilis pada Rabu (11/6/2025).

Adapun pengungkapan bermula dari adanya laporan aktivitas mencurigakan di rumah kawasan Jalan Nusa Kambangan, Denpasar Barat. Petugas awalnya menduga lokasi itu dipakai untuk judi online (judol). Namun saat dilakukan penggerebekan ditemukan sembilan orang bekerja dengan komputer.

Dua pelaku yakni Brian dan Iqbal, diketahui sebagai leader. Sedangkan tiga orang lainnya yang juga berada di lokasi merupakan staf baru. Mereka mengaku direkrut untuk pekerjaan telemarketing, namun saat tiba di lokasi diberi tugas mencari data pribadi korban melalui akun palsu di Telegram atau tautan jebakan. Para pelaku ini dibayar berdasarkan hasil perolehan data.

“Mereka pura-pura jadi perempuan menggunakan data diri palsu yang sudah disiapkan. Setelah data korban diperoleh, langsung diserahkan ke pihak luar negeri bernama VV alias Ami,” jelas Daniel.

Petugas lantas mengamankan kesembilan pelaku dengan barang bukti berupa 19 Hp dan 10 komputer.

Dari hasil penyelidikan terhadap para pelaku, petugas mendapat informasi bahwa ada kelompok lain yang bekerja persis seperti mereka di lokasi lain. Berbekal informasi tersebut, petugas kepolisian lantas berhasil menangkap pelaku lainnya yakni di Jalan Kusuma Sari, Tonja dengan 9 orang tersangka dan barang bukti 16 HP dan 10 PC. Di Jalan Gustiwa, Peguyangan diamankan 6 orang dengan 15 HP dan 9 PC.

Kemudian di Jalan Irawan, Ubung Kaja diamankan 8 orang tersangka dengan barang bukti 22 HP dan 8 PC serta di Jalan Swamandala III dengan 6 orang tersangka beserta barang bukti 10 HP dan 10 PC.

AKBP Ranefli menambahkan pihaknya bekerja sama dengan Interpol dan kedutaan terkait untuk menjerat pelaku yang berada di luar negeri. “Mereka semua satu jaringan, terkoneksi dengan negara lain,” jelasnya.

Para tersangka dijerat Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2024, serta Pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. (*)

Polsek Kuta Selatan Periksa Ruang Tahanan, Pastikan Kondisi Aman dan Tahanan Sehat

PANTAUBALI.COM, BADUNG — Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tahanan, Polsek Kuta Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap ruang tahanan pada Rabu pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kuta Selatan, AKP I Komang Agus Dharmayana W, dan melibatkan seluruh jajaran Kanit, Panit, serta personel piket.

Pemeriksaan dilakukan di dua blok tahanan yang berada di lantai 3 Mapolsek Kuta Selatan. Saat ini, ruang tahanan tersebut dihuni oleh 17 orang. Tim melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi fisik para tahanan, barang-barang pribadi di dalam sel, serta sistem pengawasan CCTV.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan keamanan dan kesehatan para tahanan tetap terjaga. Kami rutin melakukan pemeriksaan agar ruang tahanan bebas dari barang berbahaya dan seluruh sistem pengawasan berjalan optimal,” jelas Kapolsek AKP I Komang Agus Dharmayana.

Dari hasil pemeriksaan, seluruh tahanan dilaporkan dalam kondisi sehat, tidak ditemukan barang mencurigakan, dan semua kamera pengawas berfungsi normal.

“Kami ingin memastikan bahwa situasi di dalam tahanan tetap aman, kondusif, dan seluruh prosedur penanganan tahanan dijalankan dengan baik,” tambah Kapolsek.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polsek Kuta Selatan dalam memberikan pelayanan profesional sekaligus menjaga standar keamanan yang tinggi di lingkup kepolisian. (GEM)

Sekda Bali Soroti Rendahnya Kepesertaan Aktif JKN

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyoroti masih rendahnya angka kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bali.

Selain itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit yang kurang memadai, serta masih maraknya pelanggaran (fraud).

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi terkait pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (11/6/2025)

“Ini tugas kita bersama untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan keaktifan peserta JKN,” kata Dewa Made Indra.

Ia menyampaikan, ke depannya jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk pembayaran JKN (BPJS PBI) juga akan semakin berkurang.

Kabupaten/kota terus melakukan penyisiran sehingga dana yang dibayarkan oleh daerah akan semakin menurun.

“Ini tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana agar melalui forum ini kita terus melakukan ikhtiar untuk mengampanyekan agar masyarakat secara bertahap menjadi peserta mandiri,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih banyak menanggung biaya JKN bagi masyarakat yang tergolong mampu. Ia menegaskan, ke depannya fokus pemerintah adalah hanya untuk masyarakat yang benar-benar tergolong miskin.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, menyampaikan, hingga bulan Juni 2025, cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Provinsi Bali mencapai 99,13 persen persen dengan kepesertaan aktif sebesar 85,69 persen. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) tertinggi di Provinsi Bali terdapat pada peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda).

“Dari sembilan kabupaten/kota, masih terdapat dua pemda yang belum mencapai UHC 98 persen, yaitu Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Selain itu, terdapat satu kabupaten dengan tingkat peserta aktif di bawah 80 persen, yaitu Kabupaten Buleleng,” jelasnya.

Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Bali. Dewa Made Indra meminta agar penurunan UHC tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial PPPA dan Disnaker ESDM Provinsi Bali bersama BPJS Kesehatan Wilayah XI Bali. (rls)

Pengelolaan Kereta Mini Taman Bung Karno Akan Dikerjasamakan dengan Desa Adat Kota Tabanan

Kereta Mini di Taman Bung Karno, Tabanan.
Kereta Mini di Taman Bung Karno, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kereta mini yang menjadi salah satu wahana baru untuk anak-anak di Taman Bung Karno, Kabupaten Tabanan, saat ini masih belum dikenakan retribusi.

Ke depannya, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Tabanan berencana menggandeng pihak lain untuk mengelola wahana tersebut.

Kepala UPTD Taman Budaya Tabanan, Ni Ketut Sri Astuti, menyebutkan bahwa pihaknya berencana melibatkan Desa Adat Kota Tabanan.

“Kami sedang upayakan kerja sama dengan desa adat untuk ke depannya,” ujar Sri Astuti pada Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, operasional kereta mini saat ini masih dalam tahap awal dan belum dikenakan pungutan karena belum ada standar retribusi yang ditetapkan.

“Masih gratis dulu, belum ada pungutan karena belum ada standarisasi retribusinya,” ujarnya.

Kereta mini yang tersedia berjumlah tiga unit dan dioperasikan setiap hari. Pada pagi hari kereta terlebih dahulu dipanaskan, kemudian mulai beroperasi kembali pada sore hari, yakni dari pukul 16.00 WITA hingga pukul 20.00 WITA.

“Dulu sempat sampai pukul 21.00 WITA, tapi sekarang disesuaikan karena tergantung keramaian, terutama anak-anak,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, meskipun jumlah pengunjung terkadang sepi, wahana ini tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak yang datang ke Taman Bung Karno.

Untuk diketahui, kereta mini mulai beroperasi sekitar akhir September 2024 dan hingga kini masih dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Tabanan. Adapun lintasan kereta sepanjang 400 meter dibangun oleh Dinas PUPRPKP Tabanan sejak Juli 2024. (ana)

Menpar Widiyanti Targetkan 60 Juta Wisatawan ke Indonesia

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Bali kembali menegaskan posisinya sebagai jantung pariwisata Indonesia melalui penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2025 yang resmi dibuka pada 11 Juni 2025. Pameran bisnis-ke-bisnis (B2B) terkemuka ini berlangsung selama tiga hari di Nusa Dua dan menghadirkan ratusan pelaku industri pariwisata dari dalam dan luar negeri.

Tercatat sebanyak 529 pembeli dari 45 negara hadir untuk menjajaki kerja sama dengan 499 perusahaan penjual, yang terdiri dari 216 peserta pameran yang datang dari 7 negara dan 11 provinsi di Indonesia. BBTF menjadi panggung internasional yang tak hanya memamerkan destinasi wisata, tetapi juga menawarkan pengalaman langsung melalui program unggulan post-tour, di mana pembeli terpilih diajak menjelajahi destinasi prioritas usai sesi utama.

“BBTF bukan hanya ajang jual beli. Ini adalah ekosistem untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan memperkuat kolaborasi lintas negara,” ujar perwakilan panitia BBTF 2025 dalam konferensi pers pembukaan.

Mengangkat tema “Indonesia: Melestarikan Alam dan Warisan Budaya yang Hijau untuk Dunia”,  BBTF tahun ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara promosi pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya. Sebuah pesan yang disampaikan kuat, seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap keberlanjutan dalam sektor pariwisata.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, dalam sambutannya menekankan bahwa Bali masih menjadi kontributor terbesar bagi devisa pariwisata nasional, dengan menyumbang 44 persen dari total pendapatan wisata internasional.

“Tahun lalu, Bali mencatat 6,3 juta kunjungan wisatawan asing, naik 20,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Hingga April 2025 saja, angkanya sudah mencapai 2,04 juta,” jelas Widiyanti.

Lebih dari sekadar statistik, ia menegaskan bahwa BBTF memiliki peran strategis dalam menyambungkan Bali dengan berbagai destinasi lain di Indonesia. “Ini bukan hanya soal jumlah kunjungan, tetapi tentang membangun hubungan jangka panjang dengan wisatawan dan pelaku industri, sambil tetap menghormati nilai-nilai lokal,” ungkapnya.

Widiyanti juga menyoroti pentingnya menyebarluaskan manfaat pariwisata ke luar Bali, seperti ke Jembrana, Buleleng, hingga ke Banyuwangi di Jawa Timur. Program Bali and Beyond Tourism menjadi sarana untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pemerataan pertumbuhan sektor pariwisata.

BBTF 2025 juga mendapat dukungan dari maskapai internasional. Singapore Airlines kembali menjadi mitra resmi, sementara Malaysia Airlines turut ambil bagian sebagai peserta baru. Kehadiran mereka dinilai menandakan peningkatan konektivitas serta dukungan global terhadap pariwisata berwawasan lingkungan.

“Melalui BBTF, kita tidak hanya menjual paket wisata, tapi memperkenalkan narasi Indonesia ke panggung dunia. Kami optimis bisa mencapai target nasional 60 juta kunjungan wisatawan ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” pungkas Menparekraf Widiyanti.

Dengan dukungan luas dari pemerintah, sektor swasta, media internasional, dan komunitas lokal, BBTF 2025 diproyeksikan menjadi titik tolak menuju masa depan pariwisata Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. (MAH)