TABANAN – Pantaubali.com – Dalam pelaksanaan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring perangkat daerah dalam upaya efektifitas pemungutan PAD dimasa Covid-19 di Kabupaten Tabanan, yang dilakukan oleh komisi III DPRD Kabupaten Tabanan salah satu pelaksanaanya mengunjungi Perusahan Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan,Rabu,(17/6).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tabanan, A.A Nyoman Dharma Putra mengingatkan, kepada Perusahan Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan, agar tidak ada lagi sesi Dharma Santika jilid empat dan seterusnya.
“Jika dilihat saat ini baru pertama sekali kami turun disini(Perusahan Daerah Dharma Santhika) tentu kami ingin sekali mengetahui terkait dengan manajemant di Dharma Santhika. Kami ingin mengetahui terkait ada beberapa devisi,bagaimana progres dimasing-masing divisi tentu kami disini akan melakukan kajian juga,” jelasnya.
Selain itu dirinya menambahkan, jika dilihat kelemahan dari pengelolaan manajemant sebelumnya hanya terkait dengan administrasi atau pembukuan saja.
Menangapi hal tersebut, Ketua Perusahan Daerah Dharma Santika (PDDS) Kabupaten Tabanan, I Putu Sugi Darmawan menjelaskan dan memaparkan, jika dilihat berdasarkan data penjualan per Mei 2019 sampai 2020 tercatat di 2019 total penjualan terjadi sebesar, Rp 823.676.538 sedangkan pada bulan sama tahun 2020 tercatat Rp 1.840.001.371, kemudian untuk biaya umum dan administrasi jika dilihat berdasar data dilihat per Mei 2019 tercatat sebesar Rp 254.959.747 sedangkan pada 2020 jika diambil pada bulan yang sama tercatat Rp 177.831.551 selanjutnya, terkait kondisi utang usaha dengan jenis utang mulai dari, utang investasi, inventaris gedung, utang Bank perusahan daerah Darma Santhika dan juga utang Bank Darma Santhika Grafika total tercatat sebesar Rp 652.794.836.
“Ya, sampai saat ini kami memiliki utang dari manajemant lama sebesar Rp 652.794.836. Tentu utang tersebut nantinya akan kami selesaikan terlebih dahulu,” tutupnya.
