PANTAUBALI.COM, TABANAN – Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) mencatat hingga akhir November 2025, sebanyak 579 balita dari total 21.079 balita sasaran di Tabanan mengalami stunting. Angka tersebut setara dengan 2,75 persen, dan tersebar hingga tingkat desa.
Data ini dipublikasikan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kesehatan dalam kegiatan Publikasi Data Stunting Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tabanan, Senin (22/12/2025).
Publikasi data dilakukan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa, memiliki acuan data yang sama dan akurat dalam menyusun intervensi penanganan stunting. Dengan pemetaan hingga tingkat desa, pemerintah daerah menargetkan penanganan yang lebih fokus dan tepat sasaran.
Dalam pemaparan tersebut juga terungkap dinamika angka stunting di Tabanan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, prevalensi stunting tercatat sebesar 6,3 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 7,5 persen pada 2024. Kenaikan tersebut sempat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Namun, pada 2025 angka stunting kembali menunjukkan penurunan signifikan, meski ratusan balita masih tercatat terdampak.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menegaskan, angka stunting tidak boleh hanya dipandang sebagai statistik, melainkan sebagai gambaran nyata kondisi tumbuh kembang anak di Tabanan.
“Data stunting ini menjadi alarm sekaligus panduan bagi kita semua. Dengan data yang akurat dan terbuka, intervensi harus diarahkan langsung ke wilayah dan keluarga yang membutuhkan, bukan lagi bersifat umum,” tegas Bupati Sanjaya.
Ia menekankan, keterbukaan data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Ida Bagus Surya Wira Andi menyebutkan, publikasi data stunting hingga tingkat desa memungkinkan pemerintah melakukan prioritisasi intervensi.
“Dengan mengetahui desa dan kecamatan mana yang memiliki prevalensi lebih tinggi, penanganan bisa difokuskan, baik melalui intervensi gizi, sanitasi, maupun edukasi keluarga,” jelasnya.
Dalam forum publikasi tersebut, sejumlah pemerintah desa turut menyampaikan tantangan di lapangan, mulai dari kendala pendataan balita, pola asuh keluarga, sanitasi lingkungan, hingga faktor sosial ekonomi. Masukan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pendekatan penanganan stunting yang lebih kontekstual dan adaptif.
Pemkab Tabanan menegaskan bahwa penanganan stunting akan terus difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui intervensi spesifik dan sensitif, seperti pemenuhan gizi ibu hamil, promosi ASI eksklusif, MP-ASI sesuai standar, perbaikan sanitasi dan air bersih, serta edukasi pola asuh keluarga.
Dengan masih adanya ratusan balita yang terdampak, pemerintah daerah menilai penurunan angka stunting pada 2025 harus dijaga konsistensinya. Intervensi berbasis data hingga tingkat desa menjadi strategi utama agar upaya pencegahan stunting di Tabanan tidak hanya bersifat programatik, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak. (rls)
 mencatat hingga akhir November 2025, sebanyak 579 balita dari total 21.079 balita sasaran di Tabanan mengalami stunting. Angka tersebut setara dengan 2,75 persen, dan tersebar hingga tingkat desa.){kind=link}