PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
“Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13 persen dari PDB,” ujarnya.
Meskipun defisit, angka tersebut masih berada dalam batas yang dirancang dalam APBN yakni sebesar 2,3 persen atau sekitar Rp616,2 triliun dari PDB.
Disamping itu, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6 persen dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini.
Belanja tersebut mencakup belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2 persen dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3 persen dari target belanja non K/L).
Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan jumlah transfer yang telah dilakukan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9 persen dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.
“Kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari presentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun,” tambahnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025. Penundaan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan mengapa laporan tersebut tidak disampaikan pada bulan Februari.
Penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara. Dia menuturkan, berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun membuat data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan ke publik.
Bedahara negara ini mengungkapkan, penundaan merupakan langkah yang diambil agar laporan yang disampaikan memiliki dasar yang lebih stabil dan dapat dibandingkan secara akurat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi interpretasi yang keliru terkait pelaksanaan APBN. (ana)
){kind=link}