Wisman Naik dan Devisa Tembus Rp68 Triliun, Pemerintah Pastikan Pariwisata Harus Menyejahterakan Rakyat

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat memaparkan perkembangan sektor pariwisata nasional dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat memaparkan perkembangan sektor pariwisata nasional dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta.

JAKARTA, PANTAUBALI.COM – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor pariwisata Indonesia masih menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pemerintah pun menegaskan bahwa keberhasilan sektor ini tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa pembangunan pariwisata ke depan akan terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal, memberdayakan UMKM, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI terkait pembahasan program kerja dan anggaran tahun 2026.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) selama periode Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 8,24 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selain itu, sektor pariwisata juga berhasil menyumbang devisa sebesar US$4,05 miliar atau setara Rp68,28 triliun pada kuartal pertama 2026. Capaian tersebut meningkat 6,30 persen dibandingkan kuartal pertama tahun 2025.

“Pariwisata harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ekonomi yang dihasilkan sektor ini harus mengalir hingga ke desa-desa, menggerakkan UMKM, membuka peluang usaha, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Widiyanti.

Salah satu fokus pemerintah adalah memperkuat peran desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Melalui berbagai program pendampingan dan pemberdayaan, desa wisata didorong agar mampu berkembang secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan.

Pemerintah juga menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikasi halal telah difasilitasi bagi pelaku UMKM yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 34 provinsi di Indonesia.

Tak hanya melalui desa wisata, dampak ekonomi pariwisata juga diperkuat lewat penyelenggaraan berbagai event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah berlangsung di 15 provinsi tercatat melibatkan lebih dari 20 ribu tenaga kerja dan hampir 4 ribu pelaku UMKM.

Dari kegiatan tersebut, perputaran ekonomi yang dihasilkan mencapai lebih dari Rp45,57 miliar. Menurut Widiyanti, event pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi destinasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.

Selain itu, Kementerian Pariwisata juga menjalankan berbagai program pendampingan di 38 provinsi melalui skema tugas pembantuan. Program tersebut meliputi pelatihan keselamatan berwisata, penguatan promosi destinasi, hingga dukungan penyelenggaraan event daerah.

Pemerintah berharap sektor pariwisata dapat terus tumbuh secara berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

“Pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih merata dan berpihak kepada masyarakat. Sektor ini harus menjadi kekuatan ekonomi yang berkembang bersama rakyat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” tegas Widiyanti. RAN